Menko AHY dorong pembangunan data center jaga keseimbangan lingkungan
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infra) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendorong pembangunan data center yang ...
(Antara) 12/10/26 16:31 114825
Prinsipnya adalah kita dorong pembangunan data center tanpa—saya ulangi—tanpa merugikan, apalagi mengganggu keseimbangan lingkungan di daerah tersebut. Ingat, masyarakat kita juga tentunya memiliki hak untuk hidup dengan tenang, dengan nyaman, dan s
Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infra) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendorong pembangunan data center yang menjaga keseimbangan lingkungan.
"Prinsipnya adalah kita dorong pembangunan data center tanpa—saya ulangi—tanpa merugikan, apalagi mengganggu keseimbangan lingkungan di daerah tersebut. Ingat, masyarakat kita juga tentunya memiliki hak untuk hidup dengan tenang, dengan nyaman, dan sehat, tidak kemudian terganggu kebutuhan dasarnya. Saya rasa itu prinsipnya," ujar AHY di Jakarta, Senin.
Ia menyampaikan bahwa isu pembangunan atau pengembangan data center memang tidak terelakkan bahwa semakin mengadopsi ekonomi digital, termasuk untuk e-commerce dan berbagai kepentingan lainnya, maka semakin membutuhkan data center di berbagai daerah.
Sebagaimana diketahui setiap data center itu membutuhkan dukungan energi yang luar biasa, listrik, termasuk air bersih yang besar, sehingga memang harus benar-benar dihitung secara cermat.
"Saya serahkan tentunya kepada pihak-pihak yang memang memiliki kewenangan untuk memastikan apakah data center tertentu itu sudah comply, sudah sesuai dengan standar dan persyaratan yang telah ditetapkan, termasuk juga untuk urusan dampak lingkungannya," kata AHY.
Tentunya, lanjut dia, ini juga menjadi bagian dari penyusunan tata ruang wilayah. Pemerintah pusat tentu bersama pemerintah daerah. Kalau di kawasan industri juga memang dipersiapkan sebagai satu ekosistem yang tidak terpisahkan satu sama lainnya, dan tentunya saling mendukung satu sama lain.
"Di sana-sini kita juga mengetahui bahwa kebutuhannya semakin besar dan bahkan ada yang mengatakan Indonesia memiliki peluang bukan hanya menyiapkan data center untuk kebutuhan domestiknya saja, tetapi juga menjadi hub bagi kawasan Asia Tenggara. Nah, di antaranya tentu dihadirkan di sejumlah kawasan industri," ujar AHY.
Sebagai informasi, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menghentikan pembangunan pusat data kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) milik BDX Data Centers di kawasan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, akibat berjalan tanpa dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Penghentian proyek berkapasitas daya listrik raksasa hingga 640 Megawatt (MW) di atas lahan seluas 8.000 meter persegi tersebut, ditegaskan Dedi Mulyadi usai melakukan inspeksi mendadak ke lokasi pembangunan.
Dedi menegaskan ketiadaan dua dokumen krusial tersebut berpotensi memicu sengketa hukum dan dampak lingkungan serius, terlebih proyek yang mulai dibangun sejak 22 September 2026 itu memicu keresahan publik terkait potensi gangguan kebisingan serta ancaman krisis air bagi petani lokal.
Terkait konsumsi sumber daya, data teknis mencatat pusat data AI BDX diproyeksikan menyedot pasokan air hingga 384 liter per detik atau setara 33.000 meter kubik per hari saat beroperasi pada kapasitas penuh. Adapun pada tahap awal pembangunan, kebutuhan air tercatat mencapai 6.000 meter kubik per hari.
Menanggapi besarnya konsumsi air tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) meminta konsultan proyek untuk membuka hasil kajian teknis secara transparan kepada publik serta berkoordinasi erat dengan Perum Jasa Tirta (PJT) II dan PDAM Purwakarta guna menjamin pasokan air pertanian dan warga tidak terganggu.
Pemprov Jawa Barat memastikan tidak akan menghambat masuknya investasi infrastruktur digital skala besar, namun mewajibkan pihak konsultan dan manajemen BDX Data Centers menyelesaikan seluruh persyaratan perizinan di Pemkab Purwakarta sesuai kaidah hukum sebelum mengoperasikan kembali kegiatan konstruksi.
Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026