Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertanian (Kementan) mendorong pembiakan anjing dan kucing dilakukan secara sehat dan bertanggung jawab melalui pedoman teknis guna menjamin kesejahteraan hewan, kesehatan, serta mencegah risiko genetik dan zoonosis.

"Minat masyarakat terhadap anjing dan kucing sebagai hewan kesayangan terus berkembang. Seiring itu, kegiatan pembiakan atau breeding juga semakin banyak dilakukan oleh individu, komunitas, maupun pelaku usaha," kata Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementan I Ketut Wirata di Jakarta, Rabu.

Karena itu, ia mengatakan Kementerian Pertanian mendorong agar perkembangan tersebut berjalan seiring dengan penerapan kesehatan dan kesejahteraan hewan.

Dia meminta agar pembiakan perlu dilakukan secara bertanggung jawab dengan memperhatikan kondisi indukan, kesehatan anak, kebutuhan dasar, nutrisi, serta perilaku alami hewan.

Ia mengatakan peningkatan permintaan terhadap anjing dan kucing perlu diimbangi dengan usaha pembiakan yang memenuhi prinsip kesehatan dan kesejahteraan hewan.

“Seiring meningkatnya minat dan permintaan terhadap kucing dan anjing, kegiatan pembiakan berkembang sangat pesat, tidak hanya oleh pelaku usaha komersial tetapi juga komunitas dan individu,” ujar Wirata.

Menurut Wirata, perkembangan pembiakan perlu diikuti pemahaman mengenai cara yang bertanggung jawab. Sejumlah risiko perlu dicegah, antara lain penggunaan indukan secara berlebihan, manajemen reproduksi yang tidak tepat, fasilitas pemeliharaan yang belum memadai, serta kurangnya perhatian terhadap nutrisi dan kebutuhan perilaku alami hewan.

Kegiatan inbreeding atau perkawinan antarkerabat yang tidak dikelola dengan baik juga perlu dihindari karena dapat meningkatkan risiko masalah genetik pada keturunan. Pembiakan bukan sekadar menghasilkan keturunan, tetapi juga memastikan induk dan anak berada dalam kondisi sehat dan sejahtera.

Perhatian juga diperlukan untuk mencegah berkembangnya usaha puppy mills dan kitten mills, yakni pembiakan intensif yang menempatkan produksi dalam skala besar tanpa diimbangi pemenuhan kesejahteraan hewan yang memadai.

"Dalam kondisi seperti ini, kebutuhan dasar hewan mulai dari ruang gerak, sanitasi, nutrisi, pelayanan kesehatan, hingga kesempatan menampilkan perilaku alaminya berisiko terabaikan," katanya menjelaskan.

Kementan telah memiliki landasan regulasi melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Hewan dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34 Tahun 2025 tentang Perizinan Berbasis Risiko Sektor Pertanian.

Regulasi tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan kegiatan usaha tetap memperhatikan kesehatan dan kesejahteraan hewan. Namun, kata Wirata, regulasi perlu diterjemahkan dalam pedoman teknis yang mudah dipahami dan diterapkan di lapangan.

“Sebagai tindak lanjut operasional, kita membutuhkan pedoman penerapan kesejahteraan hewan pada unit usaha pembiakan anjing dan kucing yang praktis dan terukur,” kata Wirata menjelaskan.

Sebelumnya, Kementan telah menggelar Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Rancangan Pedoman Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha Pembiakan Anjing dan Kucing di Jakarta, Selasa (6/10).

Melalui FGD tersebut, Kementan menggali masukan untuk menyusun pedoman pembiakan yang mencakup penerapan good breeding practices, identifikasi risiko kesehatan, kesejahteraan hewan dan zoonosis, serta pembinaan dan pengawasan.

Wirata menegaskan, pedoman tersebut perlu disusun bersama agar sesuai dengan ketentuan sekaligus dapat diterapkan oleh pelaku usaha.

“Saya mengajak seluruh peserta memberikan masukan dan pengalaman lapangan secara detail dan konstruktif agar menghasilkan pedoman teknis yang ideal secara regulasi sekaligus realistis untuk diimplementasikan di lapangan,” ujar dia.

Melalui pedoman yang jelas dan penerapan standar yang konsisten, Kementan mendorong pembiakan anjing dan kucing berkembang secara profesional dan bertanggung jawab.

"Masyarakat dapat menikmati kehadiran hewan kesayangan, sementara kesehatan dan kesejahteraan hewan tetap menjadi bagian penting dari setiap proses pembiakan," katanya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Malang, Jawa Timur (ANTARA) - PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasi 8 Surabaya menyatakan peningkatan pelayanan mendorong pertumbuhan jumlah pelanggan di Stasiun Malang, Kota Malang, Jawa Timur, pada Januari-September 2026 sebesar 3,9 persen dari periode yang sama di 2025.

Manager Humas KAI Daop 8 Surabaya, Mahendro Trang Bawono di Kota Malang, Rabu, mengatakan, selama Januari-September 2026 melayani 1.668.821 pelanggan, sedangkan periode yang sama di 2025 sebanyak 1.606.748 pelanggan terlayani di Stasiun Malang.

"Pertumbuhan jumlah pelanggan di Stasiun Malang menjadi cermin kepercayaan masyarakat menggunakan kereta api yang terus kami jaga," kata Mahendro.

KAI Daerah Operasi 8 Surabaya menyebut dari 1.668.821 pelanggan, sebanyak 814.918 orang tercatat naik dan 853.903 pelanggan turun di Stasiun Malang.

Ia menjelaskan, peningkatan kualitas pelayanan yang selama ini dilakukan mengedepankan keamanan, keselamatan, dan kenyamanan masyarakat pengguna jasa layanan angkutan perkeretaapian.

Tak hanya itu, pihaknya terus memberikan edukasi kepada seluruh penumpang supaya tetap mematuhi ketentuan keselamatan di stasiun dana selama perjalanan, dengan mengikuti instruksi yang diberikan oleh petugas.

"Dengan kolaborasi antara KAI dan pelanggan, perjalanan kereta api dapat berlangsung semakin aman dan nyaman," ucapnya.

Meski, jumlah pelanggan tumbuh tetapi pihaknya tetap berupaya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan di Stasiun Malang, seperti kenyamanan fasilitas, kemudahan informasi bagi masyarakat, pelayanan oleh petugas, sampai kelancaran mobilisasi masyarakat.

Selain itu, KAI Surabaya menyebut sepanjang periode Triwulan III 2026, kategori kelas ekonomi masih menjadi pilihan utama masyarakat, dengan jumlah 984.229 pelanggan yang terdiri dari 481.844 pelanggan naik dan 502.385 pelanggan turun.

Ia menjelaskan, minat masyarakat menggunakan kelas ekonomi menjadi cermin bahwa kereta api masih menjadi moda angkutan umum yang mampu merambah masuk ke berbagai lapisan.

KAI Surabaya pun mengajak masyarakat supaya menjadikan kereta api sebagai bagian dari pilihan utama menunjang mobilitas sehari-hari.

"Sehingga kereta api semakin menjadi pilihan dalam mendukung aktivitas masyarakat," tuturnya.

Pewarta: Ananto Pradana
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Ya mungkin ada 1-2 kementerian lagi yang terkait dengan industrialisasi. Kalau kita bicara hilirisasi kan kita bicara industrialisasi. Karena instrumen daripada hilirisasi untuk mencapai nilai tambah ya industri

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi (Menko Hilirisasi) sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengungkapkan sejumlah kementerian yang berada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi (Kemenko Hilirisasi).

Ia mengungkapkan bahwa yang sudah pasti yaitu Kementerian ESDM dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM, serta kemungkinan juga terdapat Kementerian Perindustrian.

“Ya mungkin ada 1-2 kementerian lagi yang terkait dengan industrialisasi. Kalau kita bicara hilirisasi kan kita bicara industrialisasi. Karena instrumen daripada hilirisasi untuk mencapai nilai tambah ya industri. Mungkin juga Kementerian Perindustrian,” ungkap Menko Bahlil diwawancarai wartawan di sela-sela Investor Daily Summit di Jakarta, Rabu.

Sebelumnya, Bahlil menyampaikan bahwa pembentukan kementerian koordinator baru ditujukan untuk melakukan percepatan eksekusi target hilirisasi dan transisi energi dari Presiden Prabowo Subianto.

Ia memastikan akan menjalankan tugas dengan baik dalam dua jabatan yang diembannya, terutama untuk mencapai hilirisasi dan transisi energi yang menjadi salah satu Asta Cita Presiden Prabowo.

"Kita tahu bahwa Bapak Presiden mempunyai program yang salah satu di antaranya dalam Asta Cita adalah tentang hilirisasi dan transisi energi, dan ini harus mampu kita konsolidasikan lewat Kemenko untuk bagaimana bisa melakukan percepatan eksekusi ke depan," kata Menko Bahlil.

Adapun, kantor untuk kementerian koordinator itu sendiri saat ini masih akan berada di Kementerian ESDM.

"Kantornya akan tetap di Kementerian ESDM sambil kita melihat perkembangan. Karena saya melihat bahwa fokus kita kan hilirisasi, dari total investasi 100 persen, 90 persen itu ada di sektor ESDM," kata Menko Bahlil,

Pada Kamis (01/10), Presiden Prabowo Subianto melantik Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi yang merangkap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Sebuah jabatan baru, Bahlil dilantik sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 104P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih 2024-2029 yang ditetapkan pada 30 September 2026 oleh Presiden Prabowo Subianto.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Kendari (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut hasil produksi sektor pertanian khususnya komoditi beras di Sulawesi Tenggara (Sultra), mengalami surplus dan bisa mendukung upaya pemerintah untuk swasembada pangan.

Zulkifli Hasan yang biasa disapa Zulhas saat ditemui di Konawe Selatan, Sultra, Rabu, menyampaikan bahwa meningkatnya produksi beras tak lepas dari kebijakan pemerintah salah satunya mempermudah akses pupuk subsidi ke para petani.

"Luar biasa dukungan bupati, gubernur, Sulawesi khususnya Sulawesi Tenggara surplus beras, saya lihat sawah-sawah di sini masih ada yang menguning, luar biasa," katanya.

Ia mengatakan meski kondisi musim kemarau dan banyak petani yang kesulitan air untuk mengaliri sawah mereka, tapi produksi pertanian di Bumi Anoa bisa meningkat.

Menurut dia, peningkatan produksi beras di daerah bahkan bisa mendorong program pemerintah pusat dalam swasembada pangan dan mengekspor hasil pertanian ke luar negeri.

"Jadi kebijakan-kebijakan yang tepat terbukti bisa meningkatkan produktivitas, kita swasembada, tidak impor beras lagi," ujar dia.

Zulhas mengatakan bahwa selain peningkatan produksi beras, secara umum nilai tukar petani (NTP) juga meningkat dari laporan Badan Pusat Statistik (BPS), yakni 131 persen.

Ia mengatakan peningkatan NTP 131 persen menandakan daya beli meningkat dan petani di desa juga semakin sejahtera.

"Artinya petani Indonesia, petani padi dan jagung alhamdulillah sepanjang sejarah nilai tukarnya paling tinggi sekarang ini, 131," katanya.

Dia menjelaskan bahwa capaian tersebut juga tak lepas dari kebijakan pemerintah selama dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan kesejahteraan petani padi dan jagung.

Meski demikian, kata Zulhas, tugas pemerintah saat ini juga mengupayakan peningkatan produksi perikanan dan nelayan yang nilai tukar (NTN) masih berada di 103 persen.

Pewarta: La Ode Muh. Deden Saputra
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Para UMKM Lombok Tengah telah sepakat menjual makanan dengan harga yang lebih terjangkau pada ajang MotoGP Indonesia 2026 ini

Lombok Tengah (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) menyatakan harga makanan yang dijual para usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang dilibatkan pada ajang MotoGP Indonesia 2026 di Sirkuit Pertamina Mandalika, lebih terjangkau.

"Para UMKM Lombok Tengah telah sepakat menjual makanan dengan harga yang lebih terjangkau pada ajang MotoGP Indonesia 2026 ini," kata Kepala Bidang Perindustrian pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Tengah Baiq Yuliana Sapriani di Lombok Tengah, Rabu.

Ia menjelaskan dengan aturan harga yang telah disepakati tersebut diharapkan penonton MotoGP bisa menikmati kuliner lokal dengan harga yang wajar dan UMKM tetap mendapatkan keuntungan.

"Harga makanan di UMKM tidak seperti harga di ajang MotoGP sebelumnya yang dinilai terlalu mahal bagi penonton," katanya.

Oleh karena itu, untuk menghindari keluhan mahalnya harga makanan di dalam sirkuit seperti yang viral di media sosial pada ajang sebelumnya, panitia menerapkan aturan harga yang ketat tahun ini.

"Kami telah melakukan evaluasi dari segi harga yang dinilai terlalu tinggi dan para UMKM diharapkan menjual makanan maksimal Rp30 ribu," ujarnya.

Ia mengatakan kebijakan tersebut dilakukan agar tidak terjadi persoalan harga yang berbeda, padahal jenis makanan yang dijual sama. Namun, aturan itu khusus untuk UMKM yang mendapatkan fasilitas dari pemerintah, berbeda dengan UMKM yang Mandiri atau yang sewa stan.

"Ada aturan yang telah ditetapkan, karena di media sosial masih ada keluhan penonton luar harga makanan terlalu tinggi di dalam sirkuit," katanya.

"Kalau harga di UMKM yang mandiri tentu harga makanan telah diperhitungkan sesuai dengan biaya operasional, karena mereka menyewa," katanya.

Ia mengatakan dari hasil kurasi yang telah dilakukan, sebanyak 60 pelaku UMKM asal Lombok Tengah dilibatkan dalam ajang MotoGP Mandalika 2026.

Pelibatan UMKM ini merupakan hasil kurasi bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, termasuk Dinas Perdagangan dan Dinas Kesehatan serta penyelenggaraan ajang MotoGP.

"Kami menyiapkan 30 stan, masing-masing stan diisi 2 UMKM, jadi total 60 UMKM yang dilibatkan," ujarnya.

Ia mengatakan dari total stan tersebut, sekitar 4 stan dikhususkan untuk produk kerajinan, seperti kain Songket dan produk khas Lombok lainnya, untuk memperkenalkan produk lokal kepada wisatawan mancanegara.

"Sisa stan itu untuk UMKM kuliner," katanya.

Ia menjelaskan lokasi stan UMKM Lombok Tengah pada ajang MotoGP Indonesia, 9-11 Oktober 2026 sangat strategis dan telah melalui evaluasi dari hasil penyelenggaraan MotoGP sebelumnya.

"Para UMKM akan ditempatkan di area sekitar Grandstand B yang menjadi salah satu titik keramaian penonton," katanya.

Pewarta: Akhyar Rosidi
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PTPN IV PalmCo menyalurkan 11,2 juta liter air bersih dan satu juta masker untuk membantu masyarakat terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat serta Kalimantan Tengah.

Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko K Santosa mengatakan keterlibatan perusahaan beserta seluruh ekosistem di dalamnya merupakan bentuk nyata dari tanggung jawab sosial.

"Keterlibatan kami dalam penyaluran bantuan ini bukan hanya sebatas pemenuhan tanggung jawab sosial, tetapi merupakan bentuk dukungan konkret terhadap langkah pemerintah dalam penanganan dampak karhutla di Kalimantan," kata Jatmiko terkonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Dia menyampaikan langkah itu sejalan dengan upaya mitigasi dampak karhutla yang tengah diakselerasi oleh pemerintah.

"Harapan kami, apa yang disalurkan ini dapat sedikit meringankan beban masyarakat," ujar Jatmiko.

Bencana kebakaran hutan dan lahan yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan dalam beberapa bulan terakhir, kembali memantik kepedulian dari berbagai pihak. Ia mengatakan sebagai wujud solidaritas, karyawan PalmCo mengambil inisiatif untuk turut serta menyalurkan bantuan bagi masyarakat yang terdampak langsung oleh kabut asap dan krisis air bersih akibat kemarau panjang.

Bantuan yang disalurkan berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar dan kesehatan warga. Karyawan PTPN IV PalmCo saat ini telah merealisasikan penyaluran air bersih sebanyak 4 juta liter untuk wilayah Kalimantan Barat, serta 7,2 juta liter untuk wilayah Kalimantan Tengah.

Selain pemenuhan air bersih, sebanyak 1 juta lembar masker juga telah didistribusikan. Pembagian masker secara khusus menyasar sekolah-sekolah di wilayah Kalimantan Tengah guna melindungi para pelajar dari paparan infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).

Lurah Sungai Bangkong, Kalimantan Barat, Tri Marianingsih menyampaikan apresiasinya atas penyaluran pasokan air bersih yang menyasar wilayahnya.

Menurut Tri, bantuan air bersih tersebut sangat berarti bagi warganya yang sempat mengalami kendala pasokan air selama puncak musim kemarau dan karhutla.

"Kami mengapresiasi inisiatif karyawan perusahaan yang telah merespons kebutuhan dasar masyarakat di lapangan secara cepat dan tepat sasaran," ujar Tri.

Senada dengan hal tersebut, Bima Teja, salah seorang warga Kelurahan Sungai Bangkong, Kota Pontianak, Kalimantan Barat penerima bantuan, menuturkan ketersediaan air bersih dan masker memang sangat dibutuhkan bagi warga saat ini.

"Sudah beberapa waktu terakhir kami kesulitan mendapatkan air bersih, ditambah lagi asap yang tebal cukup mengganggu anak-anak saat harus beraktivitas. Bantuan air dan masker ini datang di saat yang tepat dan amat membantu keluarga kami," kata Bima.

Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan PTPN IV PalmCo Rizalmi Fitrah Z A menambahkan penggalangan bantuan itu berlangsung secara spontan sebagai respons atas situasi darurat di Kalimantan.

Rizalmi mengatakan aksi solidaritas tersebut melibatkan seluruh elemen karyawan, mulai dari tingkat Regional, Kantor Pusat (Head Office), hingga organisasi internal perusahaan seperti Forum Silaturahmi Muslim PalmCo (FOSIMP) dan Persatuan Karyawan Kristiani PalmCo (PKKP).

"Dana yang terkumpul merupakan hasil swadaya murni dari rekan-rekan karyawan, di mana sebagian proses pengumpulannya juga kami lakukan melalui kolaborasi dengan lembaga crowdfunding," ujar Rizalmi.

Ke depannya, ia mengatakan karyawan PTPN IV PalmCo berencana untuk kembali menyalurkan bantuan serupa maupun bentuk lainnya secara bertahap.

PTPN IV PalmCo juga terus memperkuat langkah preventif dan mitigasi di wilayah operasionalnya. Region Head PTPN IV Regional V Sudarma Bhakti Lessan menegaskan perusahaan telah menyiagakan personel serta peralatan standar penanggulangan karhutla secara penuh.

"Kami menyadari bahwa upaya penanggulangan harus berjalan beriringan dengan pencegahan di lapangan," kata Sudarma.

Karena itu, di tingkat operasional, pihaknya memastikan seluruh tim tanggap darurat dan sarana prasarana pendukung dalam kondisi siaga satu untuk memitigasi potensi meluasnya titik api.

Sebagai bentuk kesiapsiagaan karhutla khususnya di wilayah Riau dan Kalimantan, perusahaan saat ini telah menyiagakan kelengkapan individu sebanyak 594 unit, kelengkapan regu 48 unit, serta peralatan tangan sebanyak 155 unit.

Di samping itu, perusahaan tersebut juga telah menyiagakan pompa air beserta kelengkapannya sebanyak 80 unit, sarana komunikasi dan transportasi 80 unit, serta 41 unit prasarana deteksi dini cuaca yang berfungsi krusial untuk memantau pergerakan titik panas (hotspot) secara real-time.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelindungan Ketenagakerjaan memperketat aturan soal pemutusan hubungan kerja (PHK).

Iqbal dalam konferensi pers secara daring di Jakarta, Rabu, mengatakan, ketentuan PHK dalam regulasi baru tersebut semakin diperkuat, sehingga perusahaan tidak bisa dengan mudah memberhentikan pekerja tanpa adanya pemberitahuan awal dan perundingan bipartit.

“Dalam UU yang baru ini, PHK dibuat tidak mudah. Pengusaha atau pemberi pekerja yang melakukan PHK wajib memberi tahu kepada buruh atau pekerja ketika akan terjadi PHK,” kata dia.

“Kemudian, harus memanggil pekerja buruh yang di-PHK, atau istilahnya perundingan bipartit antara pekerja/buruh, didampingi oleh serikat-serikat buruh, untuk berdiskusi secara bipartit dengan pengusaha yang akan mem-PHK. Jadi diperketat, diperjelas, ada kepastian hukumnya,” ujarnya menambahkan.

Lebih lanjut, Iqbal mengatakan bahwa RUU Pelindungan Ketenagakerjaan juga mengatur tahapan selanjutnya apabila dari perundingan bipartit tersebut tidak ditemukan kesepakatan.

Ia menambahkan, perundingan antara kedua belah pihak dapat dilanjutkan ke tahap mediasi melalui dinas tenaga kerja setempat, atau bahkan pekerja dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

“Sepanjang belum ada keputusan dari PHI sampai dengan inkrah, berarti (melalui putusan) Mahkamah Agung, maka kedua belah pihak wajib menjalankan kewajibannya masing-masing,” kata Iqbal.

“Pengusaha wajib tetap membayar upah buruh, buruh tetap wajib datang ke perusahaan menerima perintah kerja,” imbuh pria yang juga Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) itu.

Menurut dia, ketentuan ini perlu diapresiasi guna memberikan pelindungan yang lebih baik bagi para pekerja.

“Ada beberapa hal yang bisa kita terima, yang bisa kita jadikan pedoman di dalam isi Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan, isinya jauh lebih baik (dari UU sebelumnya),” kata Iqbal.

Sementara itu, DPR RI menyetujui RUU tentang Pelindungan Ketenagakerjaan untuk disahkan menjadi undang-undang, sekitar tiga pekan sebelum batas waktu yang ditetapkan Mahkamah Konstitusi (MK).

Persetujuan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna Ke-9 DPR Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (6/10).

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Tujuan kontes ini untuk menarik minat masyarakat agar mau memelihara sapi eksotik, sehingga populasi ternak di Lombok Tengah terus meningkat

Lombok Tengah (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mendorong peningkatan populasi ternak sapi melalui kontes ternak sapi eksotik se-pulau Lombok.

"Tujuan kontes ini untuk menarik minat masyarakat agar mau memelihara sapi eksotik, sehingga populasi ternak di Lombok Tengah terus meningkat," kata Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah Zaenal Arifin di Lombok Tengah, Rabu.

Ia mengatakan, berdasarkan data sementara total populasi ternak sapi di Lombok Tengah hingga September 2026 ini mencapai 175 ribu ekor, baik yang dipelihara secara mandiri maupun kelompok.

Oleh karena itu, melalui kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan minat masyarakat memelihara ternak sapi eksotik, karena memiliki nilai jual lebih tinggi bila dibandingkan dengan jenis sapi Bali atau sapi biasa.

"Sapi eksotik ini merupakan bibit unggul yang dibeli dan memiliki genetik yang bagus, sementara sapi Bali genetik nya sudah lama," katanya.

Ia menjelaskan, keunggulan sapi eksotik sendiri terletak pada daging yang lebih mahal dan bobot yang lebih besar, sehingga dihargai dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Untuk menjaga swasembada daging tidak bisa bergantung pada jenis sapi Bali, sehingga sapi eksotik ini harus mulai dikembangkan di Lombok Tengah," katanya.

Ia mengatakan, pendaftaran kontes ternak ini dibuka untuk umum atau se-pulau Lombok dan lokasi kontes di pusatkan di pasar hewan Barebali Lombok Tengah. Kontes ini digelar pada 24-25 Oktober 2026.

Pewarta: Akhyar Rosidi
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

pada momentum MotoGP Grand Prix of Indonesia 2026 yang berlangsung pada 9–11 Oktober 2026, Garuda Indonesia Group menyiapkan lebih dari 14 ribu kursi penerbangan selama periode 7–12 Oktober 2026

Jakarta (ANTARA) - Garuda Indonesia Group menyiapkan lebih dari 14 ribu kursi penerbangan menuju Lombok selama 7-12 Oktober 2026 guna mengantisipasi lonjakan mobilitas penumpang pada ajang MotoGP Mandalika.

"Mengantisipasi peningkatan pergerakan penumpang dari dan menuju Lombok pada momentum MotoGP Grand Prix of Indonesia 2026 yang berlangsung pada 9–11 Oktober 2026, Garuda Indonesia Group menyiapkan lebih dari 14 ribu kursi penerbangan selama periode 7–12 Oktober 2026," kata Direktur Utama Garuda Indonesia Glenny Kairupan terkonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Dia menyampaikan rata-rata penerbangan harian mencapai 7-8 penerbangan per harinya. Adapun 14 ribu kursi penerbangan tersebut terdiri atas 6.384 kursi Garuda Indonesia dan 7.740 kursi Citilink.

Penguatan kapasitas tersebut didukung melalui pengoperasian 26 penerbangan tambahan oleh Garuda Indonesia dan Citilink pada sejumlah rute menuju Lombok, termasuk Jakarta–Lombok pergi-pulang (pp) dan Surabaya–Lombok pp.

Garuda Indonesia juga meningkatkan kapasitas pada empat penerbangan melalui pengoperasian Boeing 777-300ER dan Airbus A330-300.

Glenny mengatakan MotoGP Mandalika telah berkembang menjadi salah satu momentum sport tourism terbesar di Indonesia yang secara konsisten mendorong peningkatan mobilitas masyarakat dan wisatawan dari dan menuju Lombok.

Menurutnya dalam konteks industri penerbangan, momentum MotoGP kini menjadi salah satu recurring peak traffic period yang perlu diantisipasi secara terencana, sebagaimana periode Hari Raya, libur akhir tahun, maupun peak season tahunan lainnya.

"Karena itu, kesiapan kapasitas dan konektivitas udara menjadi bagian penting untuk memastikan peningkatan demand dapat dilayani secara optimal,” ujar Glenny.

Menurut Glenny, karakter sport tourism juga menciptakan multiplier effect yang lebih luas karena pergerakan wisatawan tidak hanya berpusat pada lokasi penyelenggaraan event, tetapi turut mendorong aktivitas pada sektor hospitality , transportasi, kuliner, UMKM, serta destinasi wisata lainnya.

“Ekosistem aviasi dan pariwisata memiliki keterkaitan yang sangat erat," tuturnya.

Ia menekankan ketika sebuah event internasional mampu menciptakan demand yang kuat dan berulang, konektivitas udara memiliki peran strategis dalam memastikan pergerakan wisatawan terdistribusi dengan baik sekaligus memperluas dampak ekonominya bagi daerah.

Selain penguatan kapasitas penerbangan, Garuda Indonesia juga menghadirkan sejumlah program bagi masyarakat dan wisatawan, antara lain penukaran GarudaMiles untuk tiket 3 Day Pass MotoGP Mandalika hingga 7 Oktober 2026 melalui aplikasi FlyGaruda.

Selain itu kesempatan untuk memenangkan tiket MotoGP Mandalika gratis untuk 10 pengguna jasa yang memiliki tiket dengan pembelian dari tanggal 5-8 Oktober 2026 dengan periode penerbangan menuju Lombok pada periode 5-11 Oktober 2026, melalui instagram @garuda.indonesia dengan mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku.

“Bagi Garuda Indonesia Group, konektivitas bukan hanya mengenai membawa penumpang menuju sebuah destinasi, tetapi bagaimana aksesibilitas tersebut dapat mendorong pergerakan ekonomi yang lebih luas," katanya.

Ia menambahkan momentum MotoGP menunjukkan bagaimana aviasi, pariwisata, dan penyelenggaraan event dapat tumbuh sebagai satu ekosistem yang saling memperkuat.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Potensi penanaman ubi kayu atau singkong di Kabupaten Garut diperkirakan seluas 25.000 - 30.000 hektare terutama pada lahan-lahan marjinal yang belum dimanfaatkan secara maksimal

Garut (ANTARA) - Dinas Pertanian (Dispertan) Kabupaten Garut, Jawa Barat, memanfaatkan lahan marjinal untuk ditanami komoditas singkong sebagai bahan baku bioetanol dalam rangka mendukung program ketahanan energi nasional.

"Potensi penanaman ubi kayu atau singkong di Kabupaten Garut diperkirakan seluas 25.000 - 30.000 hektare terutama pada lahan-lahan marjinal yang belum dimanfaatkan secara maksimal," kata Kepala Dispertan Kabupaten Garut, Ardhy Firdian di Garut, Rabu.

Ia menuturkan pemerintah pusat sedang melakukan pengembangan bioetanol dari bahan baku salah satunya singkong dalam rangka menjaga ketahanan energi nasional.

Kabupaten Garut, kata dia, salah satu daerah yang didorong oleh pemerintah pusat untuk menyiapkan lahan yang siap ditanami komoditas singkong dan jagung.

"Kami masih mempersiapkan lokasi-lokasi yang potensial untuk dikembangkan," katanya.

Ia menyebutkan Garut memiliki potensi untuk pengembangan penanaman komoditas singkong dan jagung, bahkan selama ini sebagai daerah pemasok jagung terbesar di Jabar.

Khusus untuk singkong, kata dia, mampu menghasilkan produksi sebanyak 375.923 ton pada tahun 2025 di lahan seluas 15.543 hektare tersebar di seluruh kecamatan.

"Berdasarkan data statistik pertanian tahun 2025, luas tanam ubi kayu mencapai 15.543 hektare dengan produksi mencapai 375.923 ton per tahun," katanya.

Ia menyampaikan upaya pengembangan komoditas singkong saat ini tidak mengganggu lahan yang sudah ada atau produktif, melainkan fokus mengoptimalkan lahan marjinal.

Kabupaten Garut, Jawa Barat.Lahan pangan yang sudah ada, lanjut dia, tetap terjaga dengan baik untuk menjaga program ketahanan pangan nasional.

"Hal ini dilakukan untuk memastikan produksi tidak mengganggu keberadaan jagung atau singkong, tidak mengganggu program ketahanan pangan pemerintah," katanya.

Pewarta: Feri Purnama
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Saat ini kondisi operasional bandara terus kami pantau dan evaluasi secara berkala dengan tetap mengedepankan aspek keamanan dan keselamatan penerbangan

Pekanbaru, (ANTARA) - Dua pesawat di Bandara Sultan Syarif Kasim II Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, gagal mendarat akibat kabut asap dan masing-masing kembali ke daerah asal di Jakarta dan satu lainnya dialihkan ke Batam, Kepulauan Riau.

Pesawat pertama yakni Lion Air JT 292 memilih kembali ke Bandara Soekarno-Hatta, sedangkan yang kedua Citilink QG 936 dialihkan ke Bandara Hang Nadim Batam. Keputusan tersebut diambil ketika jarak pandang di Bandara SSK II hanya sekitar 600 meter, Rabu (7/10).

Penerbangan Lion Air JT 292 rute Jakarta (CGK) menuju Pekanbaru (PKU) mengalami 'Return to Base' (RTB) atau kembali ke Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 06.44 WIB, dikarenakan kondisi cuaca di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, dengan jarak pandang saat itu sekitar 600 meter, kata General Manager Bandara SSK II Pekanbaru, Achmad di Pekanbaru, Rabu.

Tak lama berselang, penerbangan Citilink QG 936 rute Jakarta-Pekanbaru juga terdampak kondisi tersebut. Pesawat itu dialihkan (divert) ke Bandara Hang Nadim Batam pada pukul 08.04 WIB.

Sebelum dialihkan, katanya, pesawat Citilink tersebut sempat berputar di udara saat mendekati Pekanbaru. Setelah itu, penerbangan akhirnya dialihkan ke Batam karena kondisi di Bandara SSK II belum memungkinkan untuk melanjutkan pendaratan.

Pada pukul 08.20 WIB, jarak pandang di Bandara SSK II Pekanbaru tercatat sekitar 800 meter. Meski dua penerbangan dari Jakarta terdampak, operasional penerbangan di Bandara SSK II tetap berjalan.

Di antaranya Penerbangan IU 919, JT 279, dan QG 937 telah diberangkatkan. Sementara itu, Pelita Air IP 320 rute Jakarta-Pekanbaru juga berhasil mendarat di Bandara SSK II pada pukul 08.40 WIB.

Achmad mengatakan, kondisi operasional bandara terus dipantau dan dievaluasi secara berkala. Pihak bandara tetap mengutamakan keamanan dan keselamatan dalam setiap keputusan operasional penerbangan.

"Saat ini kondisi operasional bandara terus kami pantau dan evaluasi secara berkala dengan tetap mengedepankan aspek keamanan dan keselamatan penerbangan," ujarnya.

Pewarta: Bayu Agustari Adha
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Batam (ANTARA) - PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) berhasil melaksanakan Gas-In Commissioning atau pengujian pipa bawah laut West Natuna Transportation System (WNTS) - Pemping Batam di Kepulauan Riau (Kepri) dengan aman dan lancar.

Plh Direktur Utama PLN EPI Rakhmad Dewanto mengatakan keberhasilan Gas-In Commissioning menjadi langkah penting dalam pelaksanaan tugas membangun dan mengoperasikan pipa WNTS-Pemping.

“Keberhasilan Gas-In Commissioning ini menjadi tahap penting sebagai pelaksanaan penugasan Menteri ESDM (Energi Sumber Daya Mineral) kepada PLN EPI untuk membangun dan mengoperasikan pipa WNTS-Pemping agar gas Natuna dapat segera dimanfaatkan untuk kebutuhan domestik, khususnya mendukung keandalan sistem kelistrikan Batam, Sumatra Bagian Tengah, dan Jawa Barat,” ujar Rakhmad dalam keterangan yang diterima di Batam, Rabu.

Ia mengatakan perusahaannya memastikan kesiapan pasokan energi primer dengan terus mengawal setiap tahapan proyek hingga gas dapat mengalir ke pembangkit PLN Batam di Tanjung Uncang.

Sebagai informasi, tahap gas-in commissioning memastikan agar tidak terdapat kebocoran di sepanjang pipa hingga fasilitas on-shore.

PLN EPI terus berkoordinasi dengan seluruh pihak yang terlibat untuk memastikan kesiapan pasokan dan kebutuhan gas pembangkit berjalan selaras dengan penyelesaian infrastruktur.

Rakhmad menambahkan, tahap tersebut akan dilanjutkan dengan pengujian pengaliran gas dari Onshore Receiving Facility (ORF) menuju pembangkit PLN Batam setelah diperolehnya alokasi gas dari Pemerintah dan diselesaikannya dokumen komersial.

“Saat ini kami sedang mendiskusikan alokasi gas dengan Ditjen Migas dan SKK Migas serta menyelesaikan dokumen komersial, baik dengan pemasok hulu maupun pembeli, untuk selanjutnya dapat mengalirkan gas ke pembangkit,” kata Rakhmad.

Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Djoko Siswanto mengatakan keberhasilan hot tapping, pembangunan, hingga Gas-In Commissioning pipa bawah laut bukan semata-mata pencapaian teknis, tetapi juga menjadi tonggak penting dalam rangkaian masuknya gas Natuna melalui WNTS-Pemping ke Indonesia.

“Kami berharap seluruh rangkaian proyek dapat diselesaikan dengan aman, tepat waktu, dan sukses sehingga gas Natuna yang selama ini turut dialirkan ke Singapura dapat semakin dioptimalkan untuk memenuhi kebutuhan energi di dalam negeri,” katanya.

Bagi PLN EPI, ujar Djoko, momentum itu menjadi bagian dari upaya membangun rantai pasok energi primer yang semakin andal, terintegrasi, dan berbasis pada optimalisasi sumber daya energi nasional guna mendukung ketahanan energi serta keandalan sistem kelistrikan Indonesia.

Pewarta: Amandine Nadja
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026