Pemprov Kaltim dorong peningkatan literasi inklusi keuangan
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan guna memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang ...
(Antara) 25/10/26 16:15 1188510
Samarinda (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan guna memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang aman, mudah, dan terjangkau, dalam memperkuat kesejahteraan sekaligus memacu pertumbuhan ekonomi daerah.
Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni di Samarinda, Minggu, mengatakan Bulan Inklusi Keuangan (BIK) merupakan salah satu upaya strategis untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap berbagai produk dan layanan jasa keuangan, sekaligus memperluas akses bagi seluruh lapisan masyarakat.
“Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat semakin memahami pentingnya pengelolaan keuangan secara bijak, mengenali produk dan layanan keuangan sesuai kebutuhan, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai risiko, termasuk penipuan dan aktivitas keuangan ilegal,” ujar Sri Wahyuni saat menutup Puncak BIK Kaltim Tahun 2026 di Big Mall Samarinda.
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (Kaltimtara) tersebut mengusung tema “Inklusi Keuangan Cerdas Menuju Indonesia Emas”.
Sementara itu, Kepala OJK Kaltimtara Misran Pasaribu mengungkapkan bahwa perluasan akses keuangan saat ini harus diimbangi dengan penguatan literasi secara agresif.
Menurut dia, edukasi ini mendesak dilakukan menyusul tercatatnya 2.272 aduan masyarakat yang masuk ke OJK Kaltimtara dengan dominasi masalah Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).
Selain investasi bodong dan pinjaman online ilegal, Misran juga menyoroti adanya tren laporan modus kejahatan finansial baru di Kaltim, yakni penipuan berkedok asmara atau love scam.
Terkait maraknya potensi penipuan tersebut, OJK mengimbau masyarakat Samarinda dan Kaltim pada umumnya untuk selalu memegang teguh prinsip 2L, yaitu Legal dan Logis, sebelum menaruh dana atau menggunakan produk jasa keuangan.
Warga yang menjadi korban kejahatan siber ini juga diminta segera melapor dalam kurun waktu 1x24 jam melalui wadah resmi Indonesia Anti-Scam Centre (IASC).
Berdasarkan data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) terbaru, indeks inklusi keuangan nasional telah mencapai 93,61 persen dan melampaui target RPJMN pemerintah, sementara indeks literasi keuangan nasional berada di angka 69,57 persen.
Sri Wahyuni menegaskan bahwa Pemprov Kaltim mendukung penuh pemerataan akses keuangan formal ini agar dapat menjangkau masyarakat secara luas, termasuk para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) demi kemandirian ekonomi.
"Dengan kolaborasi yang berkelanjutan, peningkatan literasi dan inklusi keuangan diharapkan dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang lebih merata serta mendukung terwujudnya Indonesia Emas," imbuh Sri Wahyuni.
Pewarta: Arumanto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026
#pemprov-kaltim #dorong-peningkatan-literasi #inklusi-keuangan