Menkop dorong pembentukan posko pantau distribusi barang di KDKMP
Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mendorong pembentukan posko pemantauan untuk memastikan kelancaran distribusi barang kebutuhan masyarakat, ...
(Antara) 14/10/26 21:34 160590
Kita perlu ada posko untuk memastikan kelancaran semua penyaluran barang-barang kebutuhan masyarakat khususnya barang bersubsidi apakah ada hambatan atau tidak. Nanti secara harian akan dimonitor
Jakarta (ANTARA) - Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mendorong pembentukan posko pemantauan untuk memastikan kelancaran distribusi barang kebutuhan masyarakat, khususnya barang bersubsidi, melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Dalam rapat koordinasi terbatas antarkementerian dan lembaga serta BUMN di Jakarta, Rabu, Ferry mengatakan, pemantauan diperlukan untuk mengidentifikasi hambatan penyaluran barang sekaligus memastikan koperasi desa dapat beroperasi dan melayani kebutuhan masyarakat.
"Kita perlu ada posko untuk memastikan kelancaran semua penyaluran barang-barang kebutuhan masyarakat khususnya barang bersubsidi apakah ada hambatan atau tidak. Nanti secara harian akan dimonitor," kata Ferry dalam keterangan pers kementerian.
Ia mengatakan, pemerintah berupaya mempercepat operasionalisasi KDKMP melalui koordinasi lintas kementerian/lembaga dan BUMN, termasuk untuk memperlancar penyaluran pupuk, LPG, dan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
"Bapak Presiden ingin agar KDKMP sudah bisa beroperasi sebanyak mungkin. Maka kita ingin melakukan percepatan penyaluran pupuk, gas LPG, beras SPHP dan lainnya," ujarnya.
Ferry menyampaikan sebagai bagian dari upaya tersebut, pemerintah akan melakukan kunjungan lapangan secara serentak ke 107 titik KDKMP mulai Kamis (15/10) untuk memeriksa kesiapan koperasi yang telah selesai dibangun.
Kunjungan tersebut menjadi bagian dari evaluasi kesiapan sarana dan prasarana, perangkat pendukung, serta kelengkapan operasional koperasi sebelum melayani masyarakat secara optimal.
Ferry menegaskan, keberhasilan operasionalisasi KDKMP membutuhkan koordinasi berkelanjutan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian/lembaga, dan BUMN.
Ia berharap keberadaan koperasi desa dapat memperkuat perekonomian di tingkat desa sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap berbagai kebutuhan pokok dan barang bersubsidi.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, pemerintah menargetkan sebanyak 8.000 unit KDKMP dapat beroperasi pada akhir Oktober 2026.
Untuk mencapai target tersebut, pemerintah akan melakukan pemantauan lapangan secara intensif selama delapan hari guna mengidentifikasi kebutuhan yang belum terpenuhi dan kendala yang masih dihadapi setiap koperasi.
Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026
#kdkmp #menkop #koperasi-merah-putih #kopdes-merah-putih #barang-subsidi