Bapanas: Program SPHP kedelai terukur, jaga usaha perajin tahu tempe
Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) kedelai dilaksanakan secara terukur untuk menjaga stabilitas ...
(Antara) 17/10/26 17:58 223723
Jakarta (ANTARA) - Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) kedelai dilaksanakan secara terukur untuk menjaga stabilitas harga serta melindungi keberlanjutan usaha perajin tahu dan tempe di tengah dinamika pasar.
"SPHP kedelai bukan subsidi yang diberikan secara otomatis setiap saat. Pelaksanaannya dilakukan secara terukur dengan mempertimbangkan perkembangan harga, kondisi pasokan, serta ketentuan yang berlaku," kata Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas Hermawan dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.
Bapanas menilai perkembangan harga kedelai asal impor terpantau masih berada dalam kondisi yang stabil karena belum melampaui Harga Acuan Penjualan (HAP) tingkat perajin tahu dan tempe.
Menurut Bapanas berdasarkan data Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo), rata-rata harga kedelai impor di regional Pulau Jawa pada pekan pertama Oktober 2026 berada di kisaran Rp11.573 per kilogram (kg).
"Harga kedelai secara umum masih relatif terkendali, terutama di wilayah Jawa sebagai salah satu sentra utama perajin tahu dan tempe. Yang paling penting, pemerintah tidak tinggal diam atau hanya menunggu harga kedelai di perajin naik," ujarnya.
Mengutip data harga kedelai Gakoptindo pada pekan pertama 7 Oktober, untuk regional Pulau Jawa rata-rata harga kedelai impor yang hampir mendekati HAP, ada di Banten dengan Rp11.900 per kg.
Sementara di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan D.I. Yogyakarta rata-rata harga tertinggi di Rp11.850 per kg. Namun masih ada kedelai dengan harga rendah di Rp11.300 per kg.
Adapun HAP untuk kedelai impor di tingkat perajin tahu dan tempe maksimal Rp12.000 per kg. Sementara HAP kedelai untuk kedelai lokal maksimal di harga Rp11.400 per kg. HAP kedelai tersebut diatur dalam Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 330 Tahun 2026.
"Pemerintah tidak hanya melihat harga rata-rata nasional. Pemantauan dilakukan terhadap harga, stok, pasokan, distribusi, dan kondisi perajin di masing-masing wilayah, sehingga langkah stabilisasi dapat disesuaikan dengan kondisi yang benar-benar terjadi di lapangan," ucap Hermawan.
Pemerintah melalui Bapanas telah menyiapkan anggaran untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) kedelai. Ini merupakan salah satu direktif Presiden Prabowo Subianto sebagai stimulus ekonomi untuk semester kedua tahun 2026. Total anggaran sebanyak Rp 100 miliar.
Kendati demikian, Bapanas harus memastikan pelaksanaan SPHP kedelai dijalankan secara terukur. Dalam direktif Presiden disebutkan SPHP kedelai diutamakan bagi daerah yang mengalami harga di atas HAP kedelai di tingkat perajin.
"Komitmen pemerintah adalah menjaga kedelai tetap tersedia, harga tetap terkendali, dan usaha tahu tempe tetap berjalan secara berkelanjutan," tutur Hermawan.
Dengan begini, kata dia, kondisi harga kedelai impor yang masih cukup stabil itu juga menandakan bukti kepatuhan dari para importir dan distributor kedelai untuk saling menjaga harga.
Sebelumnya memang sudah ada arahan dari pemerintah yang meminta saling kolaborasi untuk menstabilkan harga kedelai untuk para perajin tahu dan tempe.
Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, sebelumnya meminta importir kedelai agar dapat saling menjaga harga, terutama bagi kalangan perajin tahu dan tempe.
Importir dan distributor kedelai harus dapat bekerja sama mendukung upaya pemerintah menjaga perajin tahu dan tempe yang skala usahanya masih kecil dan mikro.
"Kami akan telusuri kalau terdampak pada perajin, pada produsen tahu tempe. Kami akan cek sumbernya dari mana. Jangan menaikkan harga semena-mena," kata Amran.
Amran menegaskan pula kedelai merupakan komoditas strategis nasional karena menjadi bahan baku utama tahu, tempe, hingga berbagai produk olahan yang dikonsumsi masyarakat setiap hari.
Menurutnya, Indonesia harus segera keluar dari ketergantungan impor dan mulai membangun kemandirian produksi dalam negeri.
Berdasarkan data Kementerian Pertanian menyebutkan kebutuhan kedelai nasional tahun 2026 diproyeksikan mencapai 2,7 juta ton. Namun sekitar 95 persen atau 2,6 juta ton masih dipenuhi dari impor. Kondisi tersebut menjadi tantangan sekaligus peluang besar untuk meningkatkan produksi dalam negeri.
Rata-rata produksi kedelai nasional dalam lima tahun terakhir mencapai sekitar 227 ribu ton per tahun dengan luas tanam 136 ribu hektare dan produktivitas rata-rata 1,6 ton per hektare. Hingga April 2026, produksi nasional mencapai 4.982 ton dari luas tanam 7.018 hektare.
Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026