ekBis

Menko Bahlil kaji moratorium industri setengah jadi

Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia menyatakan pemerintah akan menyinkronkan program lintas kementerian, mengkaji ...

(Antara) 08/10/26 11:53 26535

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia menyatakan pemerintah akan menyinkronkan program lintas kementerian, mengkaji moratorium industri setengah jadi, serta memastikan pengusaha daerah ikut menikmati hasil sumber daya alam.

"Kalau kita ingin konsumsi terus, itu juga baik, tapi jangka panjang saya pikir itu akan mengalami suatu persoalan stagnasi pertumbuhan kita," kata Menko Bahlil dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Bahlil mengatakan bahwa nikel Indonesia kini diolah di smelter dalam negeri, tetapi sebagian besar baru menjadi produk setengah jadi.

Produk itu dikirim ke luar negeri, lalu kembali ke tanah air sebagai barang jadi dan rantai yang belum tuntas inilah yang ingin diputus.

Bahlil, yang juga menjabat Menteri ESDM, menjelaskan Kemenko akan menyelaraskan program Kementerian Investasi, Kementerian Perindustrian, Kementerian ESDM, dan kementerian lain agar hilirisasi berjalan lebih cepat.

Tanpa perubahan struktur ekonomi, pertumbuhan dinilai berisiko tertahan.

Sinkronisasi itu berpijak pada peta jalan hilirisasi sebanyak 28 komoditas di empat sektor, yakni mineral, batu bara, dan gas bumi, perikanan, serta pertanian, perkebunan, dan kehutanan.

Industri tidak hanya dibangun di Jawa, tetapi juga di daerah yang dekat dengan bahan baku, sehingga melahirkan kawasan pertumbuhan ekonomi baru.

Bahlil menyatakan bahwa nikel menjadi contoh. Setelah ekspor bijih nikel dihentikan dan pembangunan smelter diwajibkan, nilai ekspor melonjak dari 3,3 miliar dolar AS pada 2017-2018 menjadi 34 miliar dolar AS pada 2023, dan diperkirakan mencapai 38-40 miliar dolar AS pada 2026.

Meski begitu, Menko Bahlil menilai capaian tersebut belum cukup karena sebagian besar produk smelter belum sampai ke tahap hilir.

Dalam konteks hilirisasi, sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil menekankan bahwa hilirisasi harus berkeadilan dan berkelanjutan.

"Supaya pengelolaan sumber daya alam kita tidak gila-gilaan. Karena kami berpandangan bahwa negara ini diatur untuk berkelanjutan. Masih ada anak cucu kita yang harus kita wariskan kepada mereka," ujarnya.

Di sisi transisi energi, kata Bahlil, lifting minyak saat ini berada di kisaran 600-610 ribu barel per hari, sementara konsumsi mencapai 1,6 juta barel per hari.

Pemerintah menempuh tiga langkah, intervensi teknologi pada sumur tua, kerja sama pengelolaan sumur idle, serta percepatan proyek yang rencana pengembangannya (POD) telah disetujui, seperti Blok Masela yang kini memasuki tahap groundbreaking.

Implementasi program B50 yang bisa menghentikan impor solar, mendorong pemerintah untuk melakukan mandatori etanol 20 persen (E20) pada 2027-2028 dengan tujuan untuk menekan impor bensin.

Sementara itu, untuk sektor batu bara, pemerintah menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan melalui pengaturan RKAB.

Bahlil juga menegaskan untuk asas pemerataan, pihaknya juga memberi memberi ruang bagi pengusaha lokal dengan skala kecil dan pelaku UMKM.

"Jangan biarkan orang daerah menjadi penonton. Jadikan orang daerah itu menjadi tuan di negeri mereka sendiri," katanya.

Bahlil juga menyikapi permintaan ekspor listrik dari negara lain.

Ia mengingatkan ada kepentingan geopolitik di baliknya, sehingga posisi tawar Indonesia harus dijaga.

"Boleh kita ekspor. Yang penting harganya kita yang tentukan," ujarnya menambahkan.

Bahlil pun menekankan bahwa pembentukan Kemenko dipastikan tidak menambah beban keuangan negara karena seluruh kebutuhan anggaran menggunakan anggaran Kementerian ESDM, dengan satu DIPA dan satu gaji menteri.

#bahlil #hilirisasi #moratorium-industri-setengah-jadi #menko-hilirisasi

https://www.antaranews.com/berita/5776424/menko-bahlil-kaji-moratorium-industri-setengah-jadi