Menko Pangan: Tak impor beras bukti ekonomi kerakyatan terwujud
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan keberhasilan Indonesia menghentikan impor beras pada 2025 dan memperkuat produksi jagung ...
(Antara) 18/10/26 21:46 311190
Surabaya, Jawa Timur (ANTARA) -
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan keberhasilan Indonesia menghentikan impor beras pada 2025 dan memperkuat produksi jagung menjadi salah satu indikator awal membaiknya kesejahteraan petani melalui kebijakan ekonomi kerakyatan yang berpihak pada produsen pangan dalam negeri.
“Artinya petani Indonesia mulai tampak kemakmuran dan kesejahteraannya. Petani padi, petani jagung, baru dua yang kita berhasil,” katanya dalam Kongres Nasional Majelis Tahkim ke-42 Syarikat Islam di Surabaya, Jawa Timur, Minggu.
Zulkifli Hasan yang biasa disapa Zulhas mengatakan impor beras pada 2024 mencapai 4,5 juta ton, garam 3 juta ton, gula 6 juta ton, daging sapi 1 juta ekor, gandum 13 juta ton, dan kedelai 3 juta ton.
Sedangkan pada 2025, Indonesia tidak lagi mengimpor beras dan mencatat surplus beras sekitar 4,2 juta ton sehingga menunjukkan peningkatan produksi dalam negeri mulai memperkuat ketahanan pangan nasional.
Menurut dia, capaian tersebut perlu dilihat bukan hanya dari kemampuan memenuhi kebutuhan pangan tanpa impor, tetapi juga dari manfaatnya bagi petani sebagai pelaku utama produksi.
Salah satu indikator yang menunjukkan perbaikan kondisi petani adalah nilai tukar petani yang meningkat dari 116 pada 2024 menjadi 131 pada 2025 seiring upaya pemerintah memperkuat produksi pangan nasional.
“Swasembada itu kehormatan. Kehormatan kita, kehormatan rakyat Indonesia, kehormatan petani, nelayan, peternak Indonesia yang berjumlah 160 juta orang,” katanya.
Zulhas mengatakan ketergantungan terhadap impor pangan selama bertahun-tahun berisiko membuat petani dalam negeri kehilangan kesempatan menikmati manfaat ekonomi dari besarnya kebutuhan pangan masyarakat.
Oleh sebab itu, kata dia, keberhasilan produksi beras dan jagung menjadi langkah awal untuk memperkuat ekonomi kerakyatan dengan menempatkan petani sebagai pihak yang memperoleh manfaat langsung dari peningkatan produksi dan berkurangnya ketergantungan pada pasokan luar negeri.
Terlebih, swasembada pangan merupakan bentuk keberpihakan pemerintah kepada petani, nelayan, dan peternak sehingga kebijakan pangan harus berorientasi pada kemandirian nasional sekaligus peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Zulhas berharap capaian di sektor beras dan jagung dapat menjadi pijakan untuk memperluas keberhasilan swasembada ke komoditas pangan lainnya agar ekonomi kerakyatan semakin kuat dan kesejahteraan produsen pangan terus meningkat.
Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026
#impor-beras #kesejahteraan-petani #swasembada-pangan #surplus-beras #ekonomi-kerakyatan #zulhas