Ekonom: Orientasi KUR perlu bergeser ke peningkatan kapasitas UMKM
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai orientasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) perlu bergeser dari sekadar mengejar ...
(Antara) 20/10/26 22:06 572190
Jakarta (ANTARA) - Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai orientasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) perlu bergeser dari sekadar mengejar volume penyaluran menuju peningkatan kapasitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya dalam meningkatkan omzet, laba, serta penciptaan lapangan kerja.
Kementerian UMKM mencatat penyaluran KUR hingga 6 Oktober 2026 telah mencapai Rp243,3 triliun dengan 1,6 juta debitur baru. Namun, di saat yang sama, pertumbuhan kredit UMKM secara keseluruhan pada Agustus 2026 hanya mencapai 2,38 persen, jauh tertinggal dibandingkan pertumbuhan total kredit perbankan yang menembus 13,65 persen.
Saat dihubungi di Jakarta, Selasa, Yusuf menekankan bahwa indikator keberhasilan KUR tidak bisa lagi hanya diukur dari angka penyaluran dan jumlah penerima semata. Evaluasi program harus mulai memperhitungkan pertumbuhan omzet dan laba, penambahan tenaga kerja, kelancaran angsuran, hingga kemampuan debitur untuk naik kelas ke pembiayaan komersial.
“Tanpa ukuran tersebut, kenaikan penyaluran belum tentu mencerminkan peningkatan produktivitas usaha,” ujar Yusuf.
Di sisi lain, Kementerian UMKM mencatat hingga September 2026, jumlah debitur KUR yang berhasil naik kelas baru mencapai sekitar 511 ribu orang, atau belum separuh dari target 1,1 juta debitur pada tahun ini.
Menurut Yusuf, tingginya angka penyaluran KUR saat ini juga belum sepenuhnya mencerminkan hadirnya tambahan akses modal baru bagi UMKM. Ia berpendapat sebagian dari pembiayaan bersubsidi tersebut berpotensi sekadar menggantikan kredit mikro komersial yang sebelumnya sudah diakses oleh pelaku usaha.
Oleh karena itu, Yusuf mendorong agar perluasan pembiayaan juga diiringi dengan penguatan akses pasar dan produktivitas.
Salah satu langkahnya, pemerintah dapat melibatkan UMKM secara aktif dalam rantai pasok program strategis, seperti program Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), serta pengadaan barang/jasa di pemerintah daerah.
Selain membuka akses pasar, kepastian pembayaran kepada para pemasok UMKM juga menjadi krusial agar pelaku usaha tidak mengalami krisis arus kas (cash flow) setelah menerima pesanan dalam jumlah besar.
Yusuf juga menekankan pentingnya mengintegrasikan seluruh program pendampingan—mulai dari sertifikasi halal, izin BPOM, digitalisasi, hingga pembiayaan—ke dalam satu basis data UMKM yang terpadu.
“Dengan data yang terintegrasi, pemerintah dapat memantau dengan presisi pelaku usaha mana yang telah menerima dukungan, bagaimana perkembangan bisnisnya, serta program apa yang terbukti efektif meningkatkan pendapatan mereka,” katanya.
Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026