Ekonom nilai stabilitas harga terjaga dalam dua tahun Prabowo-Gibran
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menilai kebijakan menjaga harga energi bersubsidi dan ...
(Antara) 21/10/26 10:54 641624
Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menilai kebijakan menjaga harga energi bersubsidi dan memperkuat cadangan pangan menjadi capaian penting dalam menjaga stabilitas harga selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Menurut dia, kebijakan tersebut berperan dalam meredam tekanan inflasi sekaligus melindungi daya beli masyarakat di tengah dinamika harga energi dan kebutuhan pokok.
"Pemerintah secara konsisten mengarahkan agar harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi tidak dinaikkan, serta menjaga tarif listrik yang diatur dan subsidi LPG tiga kilogram (kg) untuk meredam tekanan inflasi dan menjaga daya beli," kata Esther kepada ANTARA, di Jakarta, Rabu.
Pemerintah hingga saat ini mempertahankan harga Pertalite sebesar Rp10.000 per liter dan solar bersubsidi Rp6.800 per liter.
Pemerintah juga mempertahankan subsidi elpiji tiga kg untuk menjaga keterjangkauan harga energi bagi masyarakat. Pemerintah mencatat harga di tingkat pengecer sebesar Rp22.000 per tabung.
Sementara itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan tarif listrik bagi pelanggan nonsubsidi tidak mengalami kenaikan pada triwulan IV 2026.
Dari sisi perkembangan harga, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi tahunan pada September 2026 sebesar 3,28 persen, dengan kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi salah satu penyumbang utama.
Selain menjaga harga energi, Esther menilai penguatan cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog menjadi instrumen penting dalam menjaga ketersediaan pasokan serta stabilitas harga pangan.
"(Pemerintah) memastikan cadangan beras Perum Bulog tetap kuat, mencapai 4,5 juta ton, sebagai instrumen utama untuk mengintervensi pasar dan menjaga stabilitas harga pangan," ujar Esther.
Pemerintah mencatat cadangan beras meningkat dari sekitar dua juta ton menjadi lima juta ton pada April 2026, sebelum berada pada posisi 4,5 juta ton per 18 Oktober 2026.
Sementara itu, Perum Bulog melaporkan stok beras pemerintah mencapai 4,55 juta ton pada 20 Oktober 2026. Cadangan tersebut antara lain dimanfaatkan untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), bantuan pangan, serta penanganan kebutuhan masyarakat terdampak bencana.
Meski demikian, Esther mengingatkan bahwa penguatan cadangan nasional belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan keterjangkauan harga beras bagi masyarakat.
"Meski cadangan beras aman, tapi masih ada catatan penting harga beras masih mahal," ucapnya.
Data BPS mencatat harga rata-rata nasional beras medium sebesar Rp14.676 per kg pada minggu pertama Oktober 2026, meningkat 0,16 persen dibandingkan periode pemantauan sebelumnya.
Pada periode yang sama, BPS mencatat sebanyak 116 kabupaten/kota masih mengalami kenaikan indeks perkembangan harga beras dari berbagai kualitas.
Esther menyoroti harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani yang dalam sejumlah kondisi mencapai Rp7.000 hingga Rp7.500 per kg, melampaui harga pembelian pemerintah (HPP) sebesar Rp6.500 per kg.
Kebijakan HPP tersebut ditetapkan pemerintah pada 2025 dan dipertahankan pada 2026 sebagai instrumen untuk melindungi harga gabah di tingkat petani.
Esther menjelaskan tingginya harga gabah di beberapa kondisi turut meningkatkan biaya bahan baku penggilingan. Ia menyebut harga beras medium di tingkat penggilingan dapat mencapai Rp13.500 hingga Rp14.000 per kg sehingga harga jual sebelum sampai ke konsumen sudah relatif tinggi.
Selain biaya bahan baku, panjangnya rantai pasok dari petani, tengkulak, penggilingan, distributor, hingga pedagang eceran dinilai menyebabkan penambahan biaya pada setiap tahapan distribusi.
"Harga beras yang mahal disebabkan oleh kombinasi faktor di tingkat hulu, kebijakan harga, hingga distribusi," ucap Esther.
Di tengah kondisi tersebut, tekanan harga pangan juga terjadi di pasar global. Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) mencatat indeks harga pangan dunia mencapai 136 poin pada September 2026, meningkat 1,5 persen secara bulanan dan 5,8 persen secara tahunan.
Lebih lanjut, Esther mengingatkan bahwa gangguan iklim seperti El Nino berpotensi menggeser jadwal musim tanam dan menurunkan produksi padi di sejumlah sentra pertanian sehingga dapat menambah tekanan terhadap harga pangan.
Tantangan lainnya, lanjut dia, adalah belum optimalnya integrasi data ketersediaan pangan antara pemerintah pusat dan daerah, yang menurut dia dapat mengurangi ketepatan proyeksi stok maupun waktu pelaksanaan operasi pasar dan distribusi pangan.
Oleh karena itu, Esther menilai penguatan cadangan beras perlu dibarengi efisiensi distribusi, perbaikan infrastruktur, serta pengelolaan data pangan yang lebih terintegrasi agar kebijakan stabilisasi semakin efektif menjangkau masyarakat.
Memasuki tahun ketiga pemerintahan Prabowo-Gibran, ia menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara keterjangkauan harga pangan bagi konsumen dan peningkatan kesejahteraan petani.
"Saya rasa harga beras yang affordable harus menjadi prioritas kebijakan pangan ke depan. Selain itu juga kesejahteraan petani," tutur Esther.
Pewarta: Aria Ananda
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026
#dua-tahun-prabowo-gibran #indef #stabilitas-harga #harga-beras #cadangan-beras #esther-sri-astuti