Zulhas paparkan 13 capaian Kemenko Pangan dua tahun Prabowo-Gibran
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) memaparkan 13 capaian dan kebijakan Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan selama ...
(Antara) 22/10/26 16:40 802050
Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) memaparkan 13 capaian dan kebijakan Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Ia menyampaikan pemerintah terus memperkuat ketahanan pangan nasional melalui upaya menjaga pasokan dan stabilitas harga di tengah kenaikan harga pangan dunia, sekaligus membenahi tata kelola distribusi dan meningkatkan kesejahteraan petani.
"Selama dua tahun ini, upaya kami bukan hanya memastikan produksi pangan meningkat. Pasokan dan harga harus dijaga, biaya produksi petani ditekan, dan distribusi dibenahi agar manfaatnya dirasakan masyarakat," kata Zulhas dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Dalam rangkuman capaian tersebut, Kemenko Pangan mencatat harga telur ayam ras terjaga sekitar Rp26.715 per kilogram (kg), beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sekitar Rp12.185 per kg, beras medium Rp14.009 per kg, serta beras premium Rp15.683 per kg.
Dari sisi ketersediaan pangan, cadangan beras pemerintah yang dikelola Perum Bulog tercatat sekitar 4,5 juta ton per 18 Oktober 2026. Sebelumnya, cadangan beras tersebut sempat mencapai 5 juta ton pada April 2026.
Untuk memperkuat kapasitas penyimpanan dan pengelolaan cadangan pangan, pemerintah juga mengawal program pembangunan 100 gudang baru Bulog di berbagai daerah.
Sementara itu, dari sisi kesejahteraan petani, Nilai Tukar Petani (NTP) nasional mencapai 131 pada 2026, yang menurut pemerintah merupakan capaian tertinggi dalam 34 tahun terakhir.
Sektor pertanian juga mencatat pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) sebesar 5,74 persen pada 2025, yang disebut pemerintah sebagai pertumbuhan tertinggi dalam 25 tahun terakhir.
Penguatan kesejahteraan petani turut dilakukan melalui penetapan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen di tingkat petani sebesar Rp6.500 per kg pada 2025 untuk melindungi harga gabah agar tidak jatuh ketika panen.
Selain itu, pemerintah menaikkan HPP jagung di tingkat petani dari Rp5.000 menjadi Rp5.500 per kg pada 2025, dengan tetap memperhatikan persyaratan mutu yang telah ditetapkan.
Pada sektor pupuk, Zulhas menyebut pemerintah telah menyederhanakan tata kelola penyaluran pupuk bersubsidi.
"Yang sebelumnya penyaluran pupuk berlapis, 145 aturan. Tata kelola disederhanakan melalui penerbitan satu Perpres, sehingga rantai distribusi menjadi lebih langsung kepada petani," ujar dia.
Pemerintah, lanjut dia, juga melibatkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai salah satu saluran penjualan pupuk bersubsidi sesuai harga eceran tertinggi (HET), guna memperluas akses petani terhadap pupuk dengan harga yang ditetapkan.
Dari sisi keterjangkauan, pemerintah menurunkan HET pupuk bersubsidi sebesar 20 persen sejak 22 Oktober 2025.
"Harga pupuk urea turun 20 persen, dari Rp2.250 menjadi Rp1.800 per kg, sedangkan pupuk NPK turun dari Rp2.300 menjadi Rp1.840 per kg," ungkapnya.
Sejalan dengan perbaikan tata kelola produksi dan distribusi, pemerintah menyatakan telah mencapai swasembada delapan komoditas pangan, yakni beras, jagung, daging ayam, telur ayam, gula konsumsi, cabai besar, cabai rawit, dan bawang merah.
Zulhas mengatakan capaian tersebut menjadi bagian dari upaya mengurangi ketergantungan terhadap pasokan pangan dari luar negeri sekaligus memperkuat pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui produksi dalam negeri.
Pada komoditas garam, pemerintah mengembangkan sentra garam seluas 2.000 hektare di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT), sebagai bagian dari upaya mengurangi ketergantungan impor garam yang mencapai sekitar 2,7 juta ton per tahun.
Di bidang perlindungan lahan pertanian, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah yang menggantikan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019.
Kebijakan tersebut diarahkan untuk memperkuat perlindungan lahan sawah dari tekanan alih fungsi sekaligus menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional.
Sementara itu, pada bidang pengelolaan lingkungan, pemerintah meluncurkan Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) untuk menyatukan pencatatan unit karbon yang sebelumnya dilakukan melalui sistem terpisah.
"Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan model data karbon internasional Climate Data Steering Committee (CDSC) dalam sistem registri karbon nasional yang beroperasi, memperkuat transparansi dan keterlacakan unit karbon," tuturnya.
Pemerintah juga tengah menyiapkan pengembangan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) atau waste-to-energy (WtE) di 24 lokasi sebagai solusi terhadap persoalan tempat pemrosesan akhir (TPA) yang semakin penuh.
Pengembangan PSEL tersebut diharapkan dapat mengurangi timbunan sampah sekaligus meningkatkan pemanfaatan sampah sebagai sumber energi listrik.
Zulhas menegaskan berbagai program tersebut dijalankan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk pemerintah daerah, untuk memperkuat ketahanan pangan dan pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan.
"Penguatan cadangan pangan, pembangunan infrastruktur, perlindungan lahan sawah, hingga pengelolaan sampah dan tata kelola karbon perlu berjalan beriringan. Semua itu kami kawal bersama kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah agar manfaatnya semakin luas dan berkelanjutan," ucapnya.
Pewarta: Aria Ananda
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026
#zulkifli-hasan #kementerian-koordinator-bidang-pangan #capaian #dua-tahun-prabowo-gibran #ketahanan-pangan #swasembada-pangan