Energi berkeadilan membuka peluang hidup masyarakat Kalimantan
Cahaya listrik di rumah bukan sekadar penerang ketika malam tiba, tetapi juga membuka kesempatan bagi anak-anak untuk belajar, keluarga menjalankan aktivitas ...
(Antara) 11/10/26 13:14 90810
Banjarmasin (ANTARA) - Cahaya listrik di rumah bukan sekadar penerang ketika malam tiba, tetapi juga membuka kesempatan bagi anak-anak untuk belajar, keluarga menjalankan aktivitas dengan lebih nyaman, dan pelaku usaha kecil mengembangkan sumber penghasilan.
Bagi masyarakat yang selama ini belum menikmati sambungan listrik mandiri, kehadiran energi menjadi bagian penting dari upaya memperbaiki kualitas hidup.
Di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, pemerataan akses listrik masih menghadapi tantangan geografis. Wilayah yang luas, permukiman terpencil, kawasan hutan, serta desa yang hanya dapat dijangkau melalui jalur sungai membuat pembangunan infrastruktur kelistrikan membutuhkan upaya lebih besar dibandingkan wilayah yang mudah diakses.
General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah (UID Kalselteng) Iwan Soelistijono mengakui kondisi tersebut menjadi tantangan dalam memperluas jangkauan pelayanan listrik hingga pelosok.
Ada desa yang hanya bisa dicapai lewat jalur sungai, ada pula yang terhimpit hutan lebat, sehingga menyulitkan petugas mengirim material. Tidak jarang, izin dan proses administrasi membuat langkah itu tertunda.
Tantangan itu menunjukkan bahwa energi berkeadilan tidak cukup diukur dari seberapa banyak listrik yang diproduksi atau jaringan yang dibangun.
Pemerataan juga perlu dilihat dari kemampuan masyarakat memperoleh sambungan listrik, menikmati layanan yang andal, serta menggunakan energi untuk meningkatkan kesejahteraan tanpa terbebani biaya yang tidak terjangkau.
Upaya pemerataan akses tersebut dilakukan melalui pembangunan jaringan listrik desa dan program bantuan sambungan listrik bagi keluarga prasejahtera. Salah satunya melalui program "Light Up The Dream" (LUTD), yang mengandalkan donasi sukarela pegawai PLN untuk membantu masyarakat memperoleh sambungan listrik secara gratis.
PLN UID Kalselteng memasang sambungan listrik gratis bagi 80 keluarga prasejahtera di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah melalui program tersebut. Program ini menjadi salah satu bentuk gotong royong untuk membantu keluarga yang belum memiliki sambungan listrik mandiri.
Manfaat serupa dirasakan penerima program Terang Berkah Ramadhan 2026. Sebanyak 45 penerima manfaat memperoleh sambungan listrik baru, terdiri atas 22 rumah warga prasejahtera, tiga posyandu, tujuh sekolah, 15 rumah ibadah, dan satu pondok pesantren.
Ketua Posyandu Manggis di Banjarbaru Aqila mengungkapkan bahwa bantuan sambungan listrik mandiri mempermudah operasional pelayanan kesehatan masyarakat.
“Kami sangat bersyukur atas pasang baru listrik PLN secara gratis ini. Akhirnya bisa menikmati listrik secara mandiri,” tuturnya.
Pengalaman Aqila tersebut memperlihatkan bahwa pemerataan energi tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan rumah tangga. Listrik juga menunjang pelayanan publik, mulai dari kegiatan posyandu, proses belajar mengajar di sekolah, hingga aktivitas sosial dan keagamaan yang menjadi bagian kehidupan masyarakat.
Pemerataan
Dari sisi pembangunan infrastruktur, PLN UID Kalselteng menargetkan elektrifikasi desa di kedua provinsi tersebut tuntas pada 2027. Rasio desa berlistrik di Kalimantan Selatan tercatat pada 2025 mencapai 99,36 persen, sedangkan Kalimantan Tengah sebesar 83,39 persen.
Perbedaan capaian itu memperlihatkan bahwa pemerataan membutuhkan strategi yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah.
Pembangunan di daerah terpencil memerlukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait, terutama ketika jalur jaringan bersinggungan dengan kawasan hutan atau lahan yang membutuhkan perizinan khusus.
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan Fathimatuzzahra menilai pembangunan jaringan listrik perlu berjalan beriringan dengan kepatuhan terhadap ketentuan dan perlindungan lingkungan.
Bagi instansi daerah yang membidangi kehutanan, listrik adalah wujud keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang secara langsung akan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kolaborasi lintas sektor menjadi penting agar perluasan jaringan tidak terhambat persoalan administratif, tetapi tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan.
Pemerintah daerah, PLN, masyarakat, dan pemangku kepentingan lain perlu memastikan pembangunan menjangkau permukiman yang paling membutuhkan.
Meski akses listrik terus diperluas, pekerjaan belum selesai ketika jaringan mencapai permukiman. Keadilan energi juga menuntut layanan yang andal, keselamatan penggunaan listrik, informasi tarif yang mudah dipahami, serta kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses program bantuan sesuai persyaratan.
Bagi keluarga berpenghasilan rendah, biaya pemasangan awal dapat menjadi penghalang untuk memiliki sambungan mandiri. Sementara bagi pelaku usaha mikro, pasokan listrik yang stabil berpengaruh terhadap kemampuan meningkatkan produksi, memperpanjang waktu operasional, dan menjaga kualitas produk.
Karena itu, program elektrifikasi perlu diikuti pendampingan pemanfaatan listrik secara produktif, edukasi keselamatan, dan perluasan akses pembiayaan bagi usaha kecil.
Pemerintah daerah juga dapat memetakan rumah tangga dan fasilitas umum yang belum terlayani agar intervensi lebih tepat sasaran.
Keberhasilan energi berkeadilan pada akhirnya tidak berhenti pada angka elektrifikasi atau jumlah sambungan baru. Ukurannya adalah apakah anak-anak memiliki kesempatan belajar lebih baik, pelayanan kesehatan berjalan lebih optimal, dan masyarakat dapat mengembangkan usaha untuk meningkatkan pendapatan.
Ketika listrik hadir bersama kesempatan dan manfaat yang nyata, pembangunan energi menjadi lebih dari sekadar pembangunan infrastruktur.
Sehingga energi menjadi jembatan menuju kehidupan yang lebih layak, sekaligus memastikan masyarakat di pelosok Kalimantan memiliki kesempatan yang lebih setara untuk tumbuh dan sejahtera.
Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2026