Financial & Regional Economic Forum 2026 soroti pemerataan investasi
Penguatan pembiayaan, investasi, dan kebijakan fiskal yang adaptif diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah di tengah keterbatasan anggaran dan ...
(Antara) 23/10/26 15:02 922875
Jakarta (ANTARA) - Penguatan pembiayaan, investasi, dan kebijakan fiskal yang adaptif diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah di tengah keterbatasan anggaran dan ketimpangan pembangunan.
Hal tersebut mengemuka dalam Financial & Regional Economic Forum 2026 yang diselenggarakan The Iconomics di Auditorium Kementerian Koperasi, Jakarta pada Kamis (15/10).
Kepala Pusat Ekonomi Makro dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) M. Rizal Taufikurahman mengatakan penurunan Transfer ke Daerah (TKD) berpotensi mempersempit ruang fiskal pemerintah daerah, terutama untuk membiayai infrastruktur dan investasi publik.
“Pada 2026, anggaran belanja seluruh pemerintah daerah tercatat turun Rp150,7 triliun atau 10,8 persen dibandingkan 2025,” demikian paparan Rizal dalam forum tersebut.
Menurut dia, kebijakan efisiensi anggaran perlu mempertimbangkan perbedaan kapasitas fiskal antardaerah. Daerah dengan pendapatan asli daerah (PAD) yang terbatas masih membutuhkan dukungan transfer dari pemerintah pusat untuk membiayai pembangunan.
Rizal menilai efisiensi perlu disertai peningkatan kualitas belanja, penguatan basis penerimaan, optimalisasi aset daerah, serta perbaikan perencanaan proyek agar anggaran yang tersedia dapat mendorong produktivitas ekonomi.
Sementara itu, Wakil Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) yang juga Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin mengatakan kemandirian daerah tidak cukup diukur dari besarnya PAD atau rendahnya ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat.
Menurut dia, kemampuan daerah menggerakkan aktivitas ekonomi, menarik investasi, dan memberikan manfaat bagi masyarakat juga menjadi indikator penting pembangunan daerah.
Arifin mencontohkan pengembangan industri pengolahan porang di Trenggalek yang turut mendorong kenaikan harga porang di tingkat petani dari sekitar Rp4.000 menjadi Rp14.000 per kilogram. Pabrik tersebut memiliki kapasitas pengolahan 350 ton per hari.
Ia mengatakan pemerintah daerah perlu mengidentifikasi potensi wilayah, mendorong inovasi, dan memberikan kepastian regulasi untuk menarik investor. Salah satu pendekatan yang diterapkan di Trenggalek adalah investment auction, yakni mempertemukan calon investor dengan peluang usaha yang tersedia.
Dari sisi investasi, Koordinator Tim Promosi dan Pengembangan Investasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat Siti Nurhuda menyampaikan realisasi investasi di provinsi tersebut meningkat dari Rp136,1 triliun pada 2021 menjadi Rp296,8 triliun pada 2025.
Pada semester I 2026, realisasi investasi Jawa Barat mencapai Rp138,1 triliun, terdiri atas penanaman modal asing sebesar Rp84,9 triliun dan penanaman modal dalam negeri Rp53,2 triliun.
Siti mengatakan industri pengolahan menjadi kontributor terbesar dengan nilai investasi Rp67,9 triliun atau 49,2 persen dari total realisasi pada periode tersebut.
Meski demikian, investasi masih terkonsentrasi di Kabupaten Bekasi, Karawang, dan Bogor. Untuk memperluas pusat pertumbuhan ekonomi, Pemprov Jawa Barat mendorong pengembangan kawasan Rebana yang mencakup wilayah Cirebon, Patimban, dan Kertajati.
Selain memperkuat kawasan industri dan menyederhanakan perizinan, pemerintah provinsi juga mengembangkan sektor semikonduktor, ekonomi digital, pusat data, energi baru terbarukan, hilirisasi industri, kesehatan, dan pariwisata.
Siti menekankan keberhasilan investasi tidak hanya diukur dari nilai penanaman modal, tetapi juga dari penciptaan lapangan kerja, peningkatan keterampilan tenaga kerja, dan keterlibatan pelaku usaha lokal.
Dalam forum yang sama, Staf Ahli Menteri Koperasi Bidang Kebijakan Publik Koko Haryono mengatakan koperasi perlu menjadi bagian integral dari perencanaan pembangunan daerah.
Ia menyebut penguatan koperasi mencakup perbaikan tata kelola kelembagaan, perluasan akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok, serta pengembangan usaha koperasi ke sektor pengolahan, pemasaran, hingga ekspor.
Untuk mendukung peran tersebut, Koko mendorong pembangunan infrastruktur menuju sentra produksi, penyediaan pergudangan dan fasilitas penyimpanan dingin (cold storage), serta perluasan akses koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terhadap pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Sementara itu, Asisten Deputi Restrukturisasi dan Revitalisasi Bidang Kelembagaan dan Digitalisasi Koperasi Kementerian Koperasi Ruli Nurdina Sari menyampaikan sebanyak 28.301 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) telah menyelesaikan pembangunan fisik.
Namun, operasional koperasi tersebut belum merata sehingga masih memerlukan pendampingan, termasuk melalui kemitraan dengan koperasi yang telah berkembang dan badan usaha milik desa (BUMDes).
Forum tersebut membahas peran pemerintah daerah, koperasi, sektor jasa keuangan, dan investor dalam memperkuat perekonomian lokal melalui pembiayaan, pengembangan usaha, serta pembangunan infrastruktur yang mendukung produktivitas dan konektivitas antarkawasan.
Kegiatan yang dibuka oleh Founder dan CEO The Iconomics Bram S. Putro itu juga menghadirkan Kepala Departemen Manajemen dan Pengembangan OJK Daerah Ahmad Rifqi yang mewakili Ketua Dewan Komisioner OJK. Acara ditutup dengan pemberian penghargaan kepada perusahaan, CEO, dan CFO, demikian siaran pers pada Jumat.
Pewarta: Ida Nurcahyani
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026
#financial-regional-economic-forum-2026 #the-iconomics #bram-s-putro