BPKP berkomitmen kawal tata kelola akuntabilitas program gentengisasi
Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh menyatakan pihaknya berkomitmen mengawal tata kelola akuntabilitas, efisiensi, dan ...
(Antara) 07/10/26 17:28 9615
Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh menyatakan pihaknya berkomitmen mengawal tata kelola akuntabilitas, efisiensi, dan transparansi pelaksanaan program prioritas perumahan rakyat berbasis industri lokal, yakni program gentengisasi.
"Pendampingan BPKP memastikan bahwa anggaran negara yang digunakan tepat sasaran, memenuhi kriteria akuntabilitas publik, serta menutup potensi risiko penyimpangan dalam sinergi pusat dan daerah," ucapnya saat menghadiri kegiatan peluncuran 500 ribu genteng tanah liat di Plered, Purwakarta, Jawa Barat, dikutip dari keterangan resminya di Jakarta, Rabu.
Melalui pendampingan akuntabilitas dari BPKP, program Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) ini diharapkan tak hanya mempercepat penyediaan infrastruktur perumahan rakyat, tetapi juga menjadi percontohan integrasi pemberdayaan ekonomi lokal yang transparan dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Peluncuran 500 ribu genteng ini merupakan tindak lanjut pelaksanaan program gentengisasi yang digencarkan oleh Presiden Republik Indonesia untuk mendorong pemberdayaan perajin dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal dan meningkatkan standar hunian masyarakat.
"Program gentengisasi ini arahan Presiden Prabowo supaya rumah rakyat jangan pakai seng," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait.
Program gentengisasi 500 ribu genteng dari Plered ini akan membawa dampak positif bagi masyarakat dan perekonomian kawasan, di antaranya pemberdayaan perajin dan UMKM lokal, penyerapan ratusan ribu genteng yang menggerakkan sentra industri rakyat di Plered, membangkitkan perekonomian warga, dan menciptakan lapangan kerja lokal.
Kedua yaitu peningkatan standar hunian masyarakat dengan menyediakan material atap berkualitas tinggi mendukung percepatan penataan kawasan permukiman dan rumah layak huni bagi masyarakat.
Terakhir adalah sinergi lintas sektor yang akuntabel dengan berkolaborasi antara kementerian pusat, BPKP, serta pemerintah daerah (Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Purwakarta, dan Pemerintah Kabupaten Majalengka) guna melakukan pembangunan berbasis tata kelola yang bersih dan efisien.
Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026