Tujuan kontes ini untuk menarik minat masyarakat agar mau memelihara sapi eksotik, sehingga populasi ternak di Lombok Tengah terus meningkat

Lombok Tengah (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mendorong peningkatan populasi ternak sapi melalui kontes ternak sapi eksotik se-pulau Lombok.

"Tujuan kontes ini untuk menarik minat masyarakat agar mau memelihara sapi eksotik, sehingga populasi ternak di Lombok Tengah terus meningkat," kata Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah Zaenal Arifin di Lombok Tengah, Rabu.

Ia mengatakan, berdasarkan data sementara total populasi ternak sapi di Lombok Tengah hingga September 2026 ini mencapai 175 ribu ekor, baik yang dipelihara secara mandiri maupun kelompok.

Oleh karena itu, melalui kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan minat masyarakat memelihara ternak sapi eksotik, karena memiliki nilai jual lebih tinggi bila dibandingkan dengan jenis sapi Bali atau sapi biasa.

"Sapi eksotik ini merupakan bibit unggul yang dibeli dan memiliki genetik yang bagus, sementara sapi Bali genetik nya sudah lama," katanya.

Ia menjelaskan, keunggulan sapi eksotik sendiri terletak pada daging yang lebih mahal dan bobot yang lebih besar, sehingga dihargai dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Untuk menjaga swasembada daging tidak bisa bergantung pada jenis sapi Bali, sehingga sapi eksotik ini harus mulai dikembangkan di Lombok Tengah," katanya.

Ia mengatakan, pendaftaran kontes ternak ini dibuka untuk umum atau se-pulau Lombok dan lokasi kontes di pusatkan di pasar hewan Barebali Lombok Tengah. Kontes ini digelar pada 24-25 Oktober 2026.

Pewarta: Akhyar Rosidi
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

pada momentum MotoGP Grand Prix of Indonesia 2026 yang berlangsung pada 9–11 Oktober 2026, Garuda Indonesia Group menyiapkan lebih dari 14 ribu kursi penerbangan selama periode 7–12 Oktober 2026

Jakarta (ANTARA) - Garuda Indonesia Group menyiapkan lebih dari 14 ribu kursi penerbangan menuju Lombok selama 7-12 Oktober 2026 guna mengantisipasi lonjakan mobilitas penumpang pada ajang MotoGP Mandalika.

"Mengantisipasi peningkatan pergerakan penumpang dari dan menuju Lombok pada momentum MotoGP Grand Prix of Indonesia 2026 yang berlangsung pada 9–11 Oktober 2026, Garuda Indonesia Group menyiapkan lebih dari 14 ribu kursi penerbangan selama periode 7–12 Oktober 2026," kata Direktur Utama Garuda Indonesia Glenny Kairupan terkonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Dia menyampaikan rata-rata penerbangan harian mencapai 7-8 penerbangan per harinya. Adapun 14 ribu kursi penerbangan tersebut terdiri atas 6.384 kursi Garuda Indonesia dan 7.740 kursi Citilink.

Penguatan kapasitas tersebut didukung melalui pengoperasian 26 penerbangan tambahan oleh Garuda Indonesia dan Citilink pada sejumlah rute menuju Lombok, termasuk Jakarta–Lombok pergi-pulang (pp) dan Surabaya–Lombok pp.

Garuda Indonesia juga meningkatkan kapasitas pada empat penerbangan melalui pengoperasian Boeing 777-300ER dan Airbus A330-300.

Glenny mengatakan MotoGP Mandalika telah berkembang menjadi salah satu momentum sport tourism terbesar di Indonesia yang secara konsisten mendorong peningkatan mobilitas masyarakat dan wisatawan dari dan menuju Lombok.

Menurutnya dalam konteks industri penerbangan, momentum MotoGP kini menjadi salah satu recurring peak traffic period yang perlu diantisipasi secara terencana, sebagaimana periode Hari Raya, libur akhir tahun, maupun peak season tahunan lainnya.

"Karena itu, kesiapan kapasitas dan konektivitas udara menjadi bagian penting untuk memastikan peningkatan demand dapat dilayani secara optimal,” ujar Glenny.

Menurut Glenny, karakter sport tourism juga menciptakan multiplier effect yang lebih luas karena pergerakan wisatawan tidak hanya berpusat pada lokasi penyelenggaraan event, tetapi turut mendorong aktivitas pada sektor hospitality , transportasi, kuliner, UMKM, serta destinasi wisata lainnya.

“Ekosistem aviasi dan pariwisata memiliki keterkaitan yang sangat erat," tuturnya.

Ia menekankan ketika sebuah event internasional mampu menciptakan demand yang kuat dan berulang, konektivitas udara memiliki peran strategis dalam memastikan pergerakan wisatawan terdistribusi dengan baik sekaligus memperluas dampak ekonominya bagi daerah.

Selain penguatan kapasitas penerbangan, Garuda Indonesia juga menghadirkan sejumlah program bagi masyarakat dan wisatawan, antara lain penukaran GarudaMiles untuk tiket 3 Day Pass MotoGP Mandalika hingga 7 Oktober 2026 melalui aplikasi FlyGaruda.

Selain itu kesempatan untuk memenangkan tiket MotoGP Mandalika gratis untuk 10 pengguna jasa yang memiliki tiket dengan pembelian dari tanggal 5-8 Oktober 2026 dengan periode penerbangan menuju Lombok pada periode 5-11 Oktober 2026, melalui instagram @garuda.indonesia dengan mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku.

“Bagi Garuda Indonesia Group, konektivitas bukan hanya mengenai membawa penumpang menuju sebuah destinasi, tetapi bagaimana aksesibilitas tersebut dapat mendorong pergerakan ekonomi yang lebih luas," katanya.

Ia menambahkan momentum MotoGP menunjukkan bagaimana aviasi, pariwisata, dan penyelenggaraan event dapat tumbuh sebagai satu ekosistem yang saling memperkuat.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Potensi penanaman ubi kayu atau singkong di Kabupaten Garut diperkirakan seluas 25.000 - 30.000 hektare terutama pada lahan-lahan marjinal yang belum dimanfaatkan secara maksimal

Garut (ANTARA) - Dinas Pertanian (Dispertan) Kabupaten Garut, Jawa Barat, memanfaatkan lahan marjinal untuk ditanami komoditas singkong sebagai bahan baku bioetanol dalam rangka mendukung program ketahanan energi nasional.

"Potensi penanaman ubi kayu atau singkong di Kabupaten Garut diperkirakan seluas 25.000 - 30.000 hektare terutama pada lahan-lahan marjinal yang belum dimanfaatkan secara maksimal," kata Kepala Dispertan Kabupaten Garut, Ardhy Firdian di Garut, Rabu.

Ia menuturkan pemerintah pusat sedang melakukan pengembangan bioetanol dari bahan baku salah satunya singkong dalam rangka menjaga ketahanan energi nasional.

Kabupaten Garut, kata dia, salah satu daerah yang didorong oleh pemerintah pusat untuk menyiapkan lahan yang siap ditanami komoditas singkong dan jagung.

"Kami masih mempersiapkan lokasi-lokasi yang potensial untuk dikembangkan," katanya.

Ia menyebutkan Garut memiliki potensi untuk pengembangan penanaman komoditas singkong dan jagung, bahkan selama ini sebagai daerah pemasok jagung terbesar di Jabar.

Khusus untuk singkong, kata dia, mampu menghasilkan produksi sebanyak 375.923 ton pada tahun 2025 di lahan seluas 15.543 hektare tersebar di seluruh kecamatan.

"Berdasarkan data statistik pertanian tahun 2025, luas tanam ubi kayu mencapai 15.543 hektare dengan produksi mencapai 375.923 ton per tahun," katanya.

Ia menyampaikan upaya pengembangan komoditas singkong saat ini tidak mengganggu lahan yang sudah ada atau produktif, melainkan fokus mengoptimalkan lahan marjinal.

Kabupaten Garut, Jawa Barat.Lahan pangan yang sudah ada, lanjut dia, tetap terjaga dengan baik untuk menjaga program ketahanan pangan nasional.

"Hal ini dilakukan untuk memastikan produksi tidak mengganggu keberadaan jagung atau singkong, tidak mengganggu program ketahanan pangan pemerintah," katanya.

Pewarta: Feri Purnama
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Saat ini kondisi operasional bandara terus kami pantau dan evaluasi secara berkala dengan tetap mengedepankan aspek keamanan dan keselamatan penerbangan

Pekanbaru, (ANTARA) - Dua pesawat di Bandara Sultan Syarif Kasim II Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, gagal mendarat akibat kabut asap dan masing-masing kembali ke daerah asal di Jakarta dan satu lainnya dialihkan ke Batam, Kepulauan Riau.

Pesawat pertama yakni Lion Air JT 292 memilih kembali ke Bandara Soekarno-Hatta, sedangkan yang kedua Citilink QG 936 dialihkan ke Bandara Hang Nadim Batam. Keputusan tersebut diambil ketika jarak pandang di Bandara SSK II hanya sekitar 600 meter, Rabu (7/10).

Penerbangan Lion Air JT 292 rute Jakarta (CGK) menuju Pekanbaru (PKU) mengalami 'Return to Base' (RTB) atau kembali ke Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 06.44 WIB, dikarenakan kondisi cuaca di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, dengan jarak pandang saat itu sekitar 600 meter, kata General Manager Bandara SSK II Pekanbaru, Achmad di Pekanbaru, Rabu.

Tak lama berselang, penerbangan Citilink QG 936 rute Jakarta-Pekanbaru juga terdampak kondisi tersebut. Pesawat itu dialihkan (divert) ke Bandara Hang Nadim Batam pada pukul 08.04 WIB.

Sebelum dialihkan, katanya, pesawat Citilink tersebut sempat berputar di udara saat mendekati Pekanbaru. Setelah itu, penerbangan akhirnya dialihkan ke Batam karena kondisi di Bandara SSK II belum memungkinkan untuk melanjutkan pendaratan.

Pada pukul 08.20 WIB, jarak pandang di Bandara SSK II Pekanbaru tercatat sekitar 800 meter. Meski dua penerbangan dari Jakarta terdampak, operasional penerbangan di Bandara SSK II tetap berjalan.

Di antaranya Penerbangan IU 919, JT 279, dan QG 937 telah diberangkatkan. Sementara itu, Pelita Air IP 320 rute Jakarta-Pekanbaru juga berhasil mendarat di Bandara SSK II pada pukul 08.40 WIB.

Achmad mengatakan, kondisi operasional bandara terus dipantau dan dievaluasi secara berkala. Pihak bandara tetap mengutamakan keamanan dan keselamatan dalam setiap keputusan operasional penerbangan.

"Saat ini kondisi operasional bandara terus kami pantau dan evaluasi secara berkala dengan tetap mengedepankan aspek keamanan dan keselamatan penerbangan," ujarnya.

Pewarta: Bayu Agustari Adha
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Batam (ANTARA) - PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) berhasil melaksanakan Gas-In Commissioning atau pengujian pipa bawah laut West Natuna Transportation System (WNTS) - Pemping Batam di Kepulauan Riau (Kepri) dengan aman dan lancar.

Plh Direktur Utama PLN EPI Rakhmad Dewanto mengatakan keberhasilan Gas-In Commissioning menjadi langkah penting dalam pelaksanaan tugas membangun dan mengoperasikan pipa WNTS-Pemping.

“Keberhasilan Gas-In Commissioning ini menjadi tahap penting sebagai pelaksanaan penugasan Menteri ESDM (Energi Sumber Daya Mineral) kepada PLN EPI untuk membangun dan mengoperasikan pipa WNTS-Pemping agar gas Natuna dapat segera dimanfaatkan untuk kebutuhan domestik, khususnya mendukung keandalan sistem kelistrikan Batam, Sumatra Bagian Tengah, dan Jawa Barat,” ujar Rakhmad dalam keterangan yang diterima di Batam, Rabu.

Ia mengatakan perusahaannya memastikan kesiapan pasokan energi primer dengan terus mengawal setiap tahapan proyek hingga gas dapat mengalir ke pembangkit PLN Batam di Tanjung Uncang.

Sebagai informasi, tahap gas-in commissioning memastikan agar tidak terdapat kebocoran di sepanjang pipa hingga fasilitas on-shore.

PLN EPI terus berkoordinasi dengan seluruh pihak yang terlibat untuk memastikan kesiapan pasokan dan kebutuhan gas pembangkit berjalan selaras dengan penyelesaian infrastruktur.

Rakhmad menambahkan, tahap tersebut akan dilanjutkan dengan pengujian pengaliran gas dari Onshore Receiving Facility (ORF) menuju pembangkit PLN Batam setelah diperolehnya alokasi gas dari Pemerintah dan diselesaikannya dokumen komersial.

“Saat ini kami sedang mendiskusikan alokasi gas dengan Ditjen Migas dan SKK Migas serta menyelesaikan dokumen komersial, baik dengan pemasok hulu maupun pembeli, untuk selanjutnya dapat mengalirkan gas ke pembangkit,” kata Rakhmad.

Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Djoko Siswanto mengatakan keberhasilan hot tapping, pembangunan, hingga Gas-In Commissioning pipa bawah laut bukan semata-mata pencapaian teknis, tetapi juga menjadi tonggak penting dalam rangkaian masuknya gas Natuna melalui WNTS-Pemping ke Indonesia.

“Kami berharap seluruh rangkaian proyek dapat diselesaikan dengan aman, tepat waktu, dan sukses sehingga gas Natuna yang selama ini turut dialirkan ke Singapura dapat semakin dioptimalkan untuk memenuhi kebutuhan energi di dalam negeri,” katanya.

Bagi PLN EPI, ujar Djoko, momentum itu menjadi bagian dari upaya membangun rantai pasok energi primer yang semakin andal, terintegrasi, dan berbasis pada optimalisasi sumber daya energi nasional guna mendukung ketahanan energi serta keandalan sistem kelistrikan Indonesia.

Pewarta: Amandine Nadja
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK) mengungkapkan groundbreaking (peletakan batu pertama) giant sea wall solusi berbasis alam atau nature-based solution seperti mangrove akan dilaksanakan pada Oktober tahun ini.

"Ini kita mau groundbreaking InsyaAllah bulan Oktober ini, tapi groundbreaking-nya nature-based solution, mangrove ya," ujar Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Kemenko IPK Nazib Faizal saat ditemui ANTARA di Jakarta, Rabu.

Nazib menambahkan rencana groundbreaking giant sea wall nature-based solution tersebut sedang dipersiapkan.

"Iya, betul, ini mau kita segera, mudah-mudahan dalam waktu dekat seminggu, dua minggu lagi, lagi kita siapkan," katanya.

Menurut dia, untuk giant sea wall yang hard atau grey infrastructure diharapkan dapat dilakukan groundbreaking pada tahun depan.

"Untuk yang hard infrastructure, yang grey infrastructure itu InsyaAllah tahun depan," katanya.

Sebagai informasi, Pemerintah melalui Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) mempercepat sistem perlindungan terintegrasi pesisir Pantai Utara (Pantura) Jawa.

Pemerintah Republik Indonesia melalui BOPPJ menegaskan bahwa pengembangan sistem perlindungan pesisir Pantura Jawa, termasuk Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall (GSW), merupakan bagian dari strategi nasional untuk menjaga keberlanjutan peradaban pesisir Pantura Jawa.

Perlindungan pesisir yang dikembangkan tidak dimaknai semata sebagai pembangunan tanggul laut, melainkan sebagai sistem terintegrasi yang mengombinasikan tanggul laut (offshore dike), tanggul pantai (onshore dike), serta solusi berbasis alam (nature-based solutions) seperti penguatan ekosistem mangrove.

Wilayah Pantai Utara Jawa menghadapi tantangan serius berupa penurunan muka tanah, kenaikan muka air laut, banjir akibat hujan, serta banjir rob yang berdampak pada permukiman, kawasan industri, pelabuhan, bandara, lahan pertanian, berkurangnya garis pantai dan daratan, serta infrastruktur strategis nasional.

Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) Didit Herdiawan Ashaf mengatakan pihaknya juga melaksanakan kegiatan perencanaan groundbreaking program dan groundbreaking infrastruktur supaya berjalan bersama-sama, di mana pada saatnya pelaksanaan kegiatan ini dilakukan kerja sama dengan pemerintah daerah mulai dari tingkat kabupaten kota sampai dengan tingkat provinsi.

Presiden Prabowo Subianto menyatakan dirinya bertekad untuk memulai pembangunan Giant Sea Wall di sepanjang Pantai Utara Pulau Jawa pada masa pemerintahannya, mengingat proyek ini membutuhkan waktu lama untuk diselesaikan dengan proyeksi hingga 20 tahun.

Prabowo mengatakan bahwa Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) telah menghasilkan terobosan teknologi yang akan digunakan untuk proyek pembangunan tanggul besar ini.

Ia menegaskan pembangunan Giant Sea Wall bertujuan untuk mengamankan Pantai Utara Pulau Jawa.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional yang dikelola Bank Indonesia mencatat harga komoditas cabai rawit merah mencapai Rp98.600 per kilogram (kg), sedangkan telur ayam ras Rp28.300 per kg.

Berdasarkan data dari PIHPS yang dilansir di Jakarta, Rabu, pukul 10.30 WIB, selain cabai rawit merah dan telur ayam tercatat harga pangan di tingkat pedagang eceran secara nasional lainnya, yakni bawang merah di harga Rp36.750 per kg, bawang putih Rp37.800 per kg.

Selain itu, beras kualitas bawah I di harga Rp15.150 per kg, beras kualitas bawah II Rp14.950 per kg. Sedangkan beras kualitas medium I Rp16.300 per kg, dan beras kualitas medium II di harga Rp16.150 per kg.

Lalu, beras kualitas super I di harga Rp17.300 per kg, dan beras kualitas super II Rp16.850 per kg.

Selanjutnya, PIHPS mencatat harga cabai merah besar mencapai Rp61.600 per kg, cabai merah keriting Rp76.100 per kg, dan cabai rawit hijau Rp70.200 per kg.

Kemudian, daging ayam ras segar Rp39.750 per kg, daging sapi kualitas I Rp151.300 per kg, daging sapi kualitas II di harga Rp143.750 per kg.

Harga komoditas berikutnya yakni gula pasir kualitas premium tercatat Rp20.500 per kg, gula pasir lokal Rp19.200 per kg.

Sementara itu, minyak goreng curah di harga Rp20.950 per liter, minyak goreng kemasan bermerek I di harga Rp24.300 per liter, serta minyak goreng kemasan bermerek II di harga Rp23.950 per liter.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Guru Besar Fakultas Kehutanan dan Lingkungan Institut Pertanian Bogor (IPB) Sudarsono Soedomo mengatakan Undang-Undang tentang Pengaturan Reforma Agraria diharapkan mampu memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, pemerintah, dan iklim investasi bagi dunia usaha.

"Reforma agraria harus mengubah ketidakpastian menjadi kepastian yang lebih adil," kata Sudarsono dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Lebih lanjut, ia menilai kepastian hukum harus menjadi salah satu hasil utama dari pelaksanaan reforma agraria.

Menurutnya, reforma agraria tidak boleh melahirkan ketidakpastian baru, terutama terhadap hak atas tanah yang telah diterbitkan secara sah dan masih berlaku.

Kepastian tersebut setidaknya harus mencakup kejelasan mengenai objek tanah, subjek yang memiliki atau menguasainya, serta prosedur dan akibat hukum dari setiap keputusan yang diambil pemerintah.

"Dengan kerangka tersebut, reforma agraria tidak boleh hanya berorientasi pada siapa yang nantinya memperoleh tanah," kata Sudarsono.

Pemerintah, lanjut dia, juga harus memastikan terlebih dahulu bagaimana status hukum tanah tersebut sebelum ditetapkan sebagai objek reforma agraria.

Menurut Sudarsono, perlindungan terhadap hak yang telah diterbitkan bukan berarti menghambat reforma agraria, melainkan justru diperlukan agar pelaksanaan reforma agraria memiliki dasar hukum yang kuat dan dapat menciptakan kepastian bagi seluruh pihak.

Di sisi lain, Sudarsono menyoroti ketentuan mengenai objek reforma agraria yang mencakup berbagai kategori tanah, yang memerlukan penjelasan tegas mengenai akibat hukum terhadap hak yang telah ada.

Kejelasan tersebut penting untuk mencegah munculnya tafsir berbeda dalam pelaksanaan di lapangan, terutama bagi dunia usaha yang memerlukan kepastian peraturan.

"Investor memahami bahwa regulasi dapat berubah seiring perkembangan kebijakan. Yang lebih penting adalah kemampuan pelaku usaha untuk memperkirakan bagaimana aturan tersebut akan diterapkan," ujar dia.

Ia mengatakan, kepastian hukum bagi investasi sangat berkaitan dengan prediktabilitas.

Investor membutuhkan kejelasan mengenai status hukum tanah, keabsahan hak atau izin, kriteria tanah yang dapat ditetapkan sebagai objek reforma agraria, prosedur penetapan, kedudukan pemegang hak, akibat hukum penetapan, hingga mekanisme penyelesaian sengketa.

"Investor yang rasional memahami bahwa hukum dapat berubah. Yang diperlukan adalah kemampuan untuk memperkirakan bagaimana hukum tersebut akan diterapkan," kata Sudarsono.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Keberlanjutan membutuhkan keterlibatan banyak pihak dan perlu dibangun melalui kebiasaan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Karena itu, kami mengajak masyarakat dan generasi muda untuk peduli terhadap lingkungan

Jakarta (ANTARA) - BUMN bidang asuransi PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) atau Jasindo mengedukasi anak-anak di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, Jakarta, mengenai pengelolaan sampah dan pentingnya menjaga ekosistem pesisir sejak dini.

Edukasi melalui program Little Ocean Guardians tersebut melibatkan anak-anak taman kanak-kanak (TK) dan sekolah dasar (SD) dalam kegiatan bersih-bersih pantai serta pengenalan keterkaitan perilaku sehari-hari dengan keberlangsungan ekosistem pesisir.

"Keberlanjutan membutuhkan keterlibatan banyak pihak dan perlu dibangun melalui kebiasaan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Karena itu, kami mengajak masyarakat dan generasi muda untuk peduli terhadap lingkungan," kata Sekretaris Perusahaan Jasindo Brellian Gema Widayana dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

Menurut Brellian, kepedulian terhadap lingkungan perlu ditanamkan sejak dini agar dapat berkembang dalam jangka panjang.

Anak-anak dalam kegiatan tersebut diperkenalkan pada pentingnya menjaga kebersihan laut dan mengurangi sampah, serta mendapatkan bantuan perlengkapan sekolah untuk mendukung kegiatan belajar.

Upaya edukasi tersebut sejalan dengan gerakan pengelolaan sampah di Kepulauan Seribu. Pada September 2026, Suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu menyebut capaian pemilahan sampah dari sumber berada di angka 59 persen dan pengelolaan sampah telah berjalan di 11 pulau berpenduduk.

Program Little Ocean Guardians merupakan bagian dari kegiatan Together for Sustainability 2026 yang berlangsung di Pulau Pramuka pada 1–3 Oktober 2026 dengan melibatkan pegawai Jasindo sebagai relawan.

Selain kegiatan bersama anak-anak, rangkaian program mencakup edukasi mengenai ekosistem Kepulauan Seribu, ancaman abrasi, fungsi dan manfaat bakau atau mangrove, penanaman bakau, serta kegiatan bersih-bersih pantai bersama masyarakat.

Para relawan terlebih dahulu mendapat pemahaman mengenai teknik penanaman bakau sebelum melakukan penanaman bibit bersama fasilitator dari Rumah Literasi Hijau.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu pada 5 Oktober 2026 juga melakukan penanaman 10.000 bibit bakau di Pulau Kelapa dan Pulau Harapan, Kepulauan Seribu Utara, melalui kolaborasi dunia usaha, pemerintah, dan masyarakat setempat.

Brellian mengatakan keterlibatan pegawai secara langsung di lapangan menjadi bagian dari upaya membangun budaya keberlanjutan di lingkungan perusahaan agar prinsip tersebut tidak hanya dipahami sebagai konsep, tetapi juga tumbuh menjadi kesadaran dan perilaku.

"Bagi Asuransi Jasindo, keberlanjutan bukan sekadar agenda, tetapi bagian dari cara kami menjalankan peran dan tanggung jawab perusahaan. Melalui Together for Sustainability, kami mendorong Insan Jasindo untuk terlibat langsung dan membangun kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat," ujar dia.

Menurut Brellian, kegiatan lingkungan dan sosial tersebut juga menjadi bagian dari penerapan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola atau Environmental, Social, and Governance (ESG) yang terus dikembangkan perseroan.

Ia mengatakan perseroan menjadikan kegiatan tersebut sebagai upaya memperkuat kolaborasi antara pegawai, masyarakat, dan pemangku kepentingan dalam menjaga lingkungan serta memberikan manfaat sosial.

"Ke depan, semangat tersebut diharapkan dapat terus berkembang melalui berbagai inisiatif yang mendukung lingkungan yang lebih terjaga, masyarakat yang lebih berdaya, serta budaya keberlanjutan yang semakin kuat di lingkungan Asuransi Jasindo," ucap Brellian.

​​​​​​​

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (Kemenekraf/Bekraf) menggandeng asosiasi komunitas pemengaruh finansial dan pengusaha muda untuk mendorong penguatan ekosistem konten digital sebagai aktivitas bisnis yang menciptakan nilai ekonomi.

Menteri Ekonomi Kreatif (Menekraf) Teuku Riefky Harsya mengatakan asosiasi dinilai dapat menjadi wadah untuk memperkuat kolaborasi, pertukaran pengetahuan, sekaligus membuka akses kerja sama bagi pelaku industri.

“Karena ini bagian dari konten digital dan ada nilai ekonominya. Selain itu teman-teman juga membantu dari sisi edukasi kepada publik. Makanya dibentuk asosiasi untuk mengayomi ini para konten kreator," kata Riefky dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan perkembangan konten digital perlu didukung dengan ekosistem yang mampu mempertemukan pelaku kreatif dengan pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, media, dan masyarakat.

Kolaborasi tersebut diharapkan dapat memperluas jejaring pelaku ekonomi kreatif, termasuk melalui kegiatan business matching, sehingga karya dan inovasi kreatif Indonesia memiliki peluang lebih besar untuk masuk ke pasar domestik maupun internasional.

Riefky mengatakan potensi ekonomi konten digital juga telah menjadi perhatian dalam Rencana Induk Ekonomi Kreatif (Rindekraf) 2026-2045. Menurut dia, sektor tersebut memiliki karakteristik berupa jangkauan pasar yang luas sekaligus potensi untuk menciptakan nilai ekonomi.

Kehadiran pemengaruh finansial dan pengusaha muda seperti The Founders turut mencerminkan peran konten digital yang tidak hanya menjadi sarana komunikasi dan edukasi, tetapi juga berkembang sebagai bagian dari aktivitas bisnis dan penciptaan nilai ekonomi.

“Contohnya games studio yang sudah kita bina di sini, kita berangkatkan ke Gamescom Jerman untuk bertemu dengan calon-calon investor, mayoritas sudah dapat partner dan akhirnya games-nya sudah bisa dirilis di platform Steam,” katanya menjelaskan.

Menurut dia, pengalaman tersebut menunjukkan bahwa penguatan ekosistem ekonomi kreatif tidak hanya berkaitan dengan pengembangan kapasitas pelaku, tetapi juga membuka akses terhadap jejaring bisnis, investasi, dan pasar internasional.

Sementara itu, komunitas The Founders yang terdiri atas pemengaruh finansial dan pengusaha muda menyambut ruang kolaborasi yang diberikan Kementerian Ekonomi Kreatif (Ekraf). Anggotanya bergerak di berbagai bidang, mulai dari fesyen hingga energi terbarukan.

Perwakilan The Founders Brigitta mengatakan pihaknya berharap program pemerintah dapat disinergikan dengan berbagai kegiatan dan kapasitas yang dimiliki komunitas.

“Kami berharap apapun yang menjadi program dasar dari Kementerian Ekonomi Kreatif bisa saling support dengan program yang bisa dikaitkan dari apa yang kami miliki,” ujar dia.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Kita targetkan paling sedikit 1 Januari 2027 itu di jalan tol sudah tidak ada ODOL

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko Infra) menargetkan pada 1 Januari 2027 sudah tidak ada truk atau kendaraan over dimension over load (ODOL) di jalan tol.

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Kemenko Infra Nazib Faizal berharap pada 2027 jalan-jalan di Indonesia dapat bebas dari truk ODOL.

"Kita targetkan paling sedikit 1 Januari 2027 itu di jalan tol sudah tidak ada ODOL," ujar Nazib dalam Indonesia International Sustainable Forum di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, dari data yang diterima 1 dari 4 truk pasti melanggar aturan, melanggar ODOL.

"Jadi, kalau yang sering ke Jalan Tol Cikampek, kalau mengantuk lebih baik berhenti karena berdasarkan data yang saya terima per hari itu di tol Cikampek ada tiga kejadian atau kecelakaan. Yang paling sering itu adalah truk patah as di jalan tol Cikampek tersebut," katanya.

Sebagai informasi, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyebut integrasi data terkait angkutan barang dan logistik sebagai bagian persiapan penerapan zero over dimension over loading (Zero ODOL) pada Januari 2027 telah mencapai 98 persen.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan mengatakan, pemerintah menjalankan sejumlah langkah sesuai rencana aksi Zero ODOL, mulai dari integrasi data, digitalisasi pengawasan dan penegakan hukum hingga penyiapan regulasi.

Ia menegaskan, Kemenhub tetap mengacu pada rencana penerapan Zero ODOL mulai Januari 2027.

Selain integrasi data, Kemenhub telah melakukan uji coba digitalisasi pengawasan dan penegakan hukum terhadap kendaraan angkutan barang.

Sementara itu, Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) siap menambah pemasangan 10 weigh in motion (WIM) di jalan tol dalam rangka mendukung pengawasan dan penindakan terhadap kendaraan over dimension over loading (ODOL).

Kepala BPJT Ni Komang Rasminiati mengatakan, Kementerian PU mendukung penindakan terhadap kendaraan ODOL berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan dan Kepolisian.

WIM tersebut, lanjutnya, juga diintegrasikan dengan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) milik Kepolisian dan juga Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe) milik Kementerian Perhubungan, sehingga penindakan terhadap kendaraan ODOL dapat berjalan dengan baik dan lebih efisien.

​​​​​​​

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Transmigrasi (Mentrans) Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara menegaskan pembaruan Undang-Undang (UU) Ketransmigrasian harus berangkat dari aspirasi dan persoalan nyata yang dihadapi masyarakat serta pemerintah daerah.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam pra-pembahasan perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Ketransmigrasian bersama Komite I DPD RI.

"DPD merupakan representasi daerah. Banyak persoalan transmigrasi dirasakan langsung di daerah, mulai dari pertanahan, tata ruang, hubungan pusat dan daerah, sampai bagaimana masyarakat lokal memperoleh manfaat dari pembangunan kawasan," kata Iftitah dalam keterangannya, Jakarta, Rabu.

Dalam Rapat Kerja bersama Komite I DPD RI di Jakarta, Senin (5/10), Iftitah menjelaskan bahwa UU Ketransmigrasian yang berlaku saat ini tidak gagal karena telah membawa perubahan pendekatan dari pemindahan penduduk menjadi pembangunan kawasan dan pusat pertumbuhan.

Namun, perubahan struktur ekonomi, kebutuhan penciptaan lapangan kerja, industrialisasi dan hilirisasi, investasi, persoalan pertanahan dan pengelolaan aset, serta pemerataan manfaat ekonomi membuat kerangka hukum perlu disesuaikan dengan tantangan baru.

"Indonesia berubah, tantangannya berubah, dan transmigrasi juga harus mampu menjawab perubahan itu. Transmigrasi tidak bisa lagi hanya dimaknai sebagai memindahkan penduduk. Yang harus kita bangun adalah pekerjaan, produktivitas, pendapatan, dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru," ujar dia.

Iftitah memastikan pembaruan UU tetap melindungi hak transmigran yang telah lebih dahulu mengikuti program pemerintah, termasuk melalui penyelesaian persoalan pertanahan dan legalisasi aset.

Persoalan tersebut masih dihadapi puluhan ribu transmigran. Kementerian Transmigrasi pada Juli 2026 menyebut lebih dari 80 ribu transmigran belum memperoleh sertifikat yang mencakup sekitar 129 ribu bidang tanah.

Di sisi lain, model transmigrasi ke depan dinilai Mentrans perlu lebih fleksibel. Untuk kawasan berbasis industri, misalnya, pola dapat dikembangkan melalui kepastian pekerjaan, hunian layak, peningkatan kompetensi, dan perlindungan tenaga kerja tanpa menjadikan transmigrasi sekadar pemasok tenaga kerja industri.

Pembaruan regulasi juga diarahkan untuk memperkuat Koperasi Masyarakat Kawasan sebagai sarana ekonomi bersama. Hak individual masyarakat tetap dilindungi, sementara kegiatan produksi, rantai nilai, akses pembiayaan, dan kekuatan pasar dapat diperkuat secara kolektif.

Kementerian Transmigrasi turut menyiapkan prinsip Economic Engine First, yakni memastikan terlebih dahulu potensi ekonomi, pasar atau pembeli hasil produksi (off-taker), investasi, kegiatan usaha, kebutuhan sumber daya manusia, hunian, serta infrastruktur sebelum penempatan masyarakat.

"Kita tidak ingin memindahkan masyarakat ke suatu kawasan kemudian berharap ekonominya tumbuh. Kita ingin memastikan mesin ekonominya tumbuh terlebih dahulu, agar masyarakat yang datang memiliki pekerjaan, usaha, dan masa depan," kata Iftitah.

Selain itu, pendampingan kawasan diusulkan tidak semata-mata ditentukan berdasarkan batas waktu lima tahun, tetapi juga mempertimbangkan tingkat kematangan kawasan.

Tata kelola tanah dan aset transmigrasi turut diharapkan semakin kuat agar dapat dimanfaatkan sesuai fungsi dan ketentuan hukum.

Untuk menangani persoalan lintas sektor, Kementerian Transmigrasi juga mengusulkan Dewan Pertimbangan Transmigrasi dihidupkan kembali dengan kelembagaan yang lebih kuat.

Dewan tersebut diusulkan dipimpin Presiden Republik Indonesia dengan Menteri Transmigrasi sebagai sekretaris.

Pada 2027, Kementerian Transmigrasi memperoleh pagu Rp947,27 miliar dengan Rp612,47 miliar atau 64,66 persen dialokasikan untuk program transmigrasi.

Melalui program Trans Tuntas, kementerian antara lain menargetkan penerbitan 3.254 sertifikat hak milik serta penyelesaian 29 kasus tumpang tindih lahan transmigrasi.

Iftitah mengatakan ukuran keberhasilan transmigrasi ke depan tidak cukup hanya dilihat dari jumlah kepala keluarga yang ditempatkan, rumah yang dibangun, luas lahan, atau jumlah sertifikat yang diterbitkan.

Menurut dia, keberhasilan juga perlu diukur dari penciptaan pekerjaan, peningkatan pendapatan, pertumbuhan UMKM dan koperasi, masuknya investasi, serta kemampuan kawasan menjadi pusat pertumbuhan baru yang berkelanjutan.

Dalam rapat tersebut, Ketua Komite I DPD RI Andi Sofyan Hasdam mengapresiasi perubahan pendekatan transmigrasi yang tidak lagi semata-mata berorientasi pada pemindahan penduduk, tetapi juga pembangunan kawasan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Kami sangat mengapresiasi karena selama ini konsep yang kita tahu mengenai transmigrasi adalah konsep pemindahan penduduk. Ternyata itu berbeda sekali
konsepnya sekarang,” kata Andi.

Pembahasan bersama Komite I DPD RI masih berada pada tahap awal dan belum masuk pada pembahasan pasal per pasal.

Kementerian Transmigrasi berharap Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketransmigrasian dapat didorong melalui mekanisme legislasi DPD RI agar memperoleh ruang dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2027.

"RUU ini bukan semata-mata tentang Kementerian Transmigrasi. Ini tentang bagaimana negara memperkuat daerah. Karena itu kami ingin pembaruannya lahir dari aspirasi daerah dan dikawal bersama DPD RI," kata Iftitah.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026