Batam (ANTARA) - PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) berhasil melaksanakan Gas-In Commissioning atau pengujian pipa bawah laut West Natuna Transportation System (WNTS) - Pemping Batam di Kepulauan Riau (Kepri) dengan aman dan lancar.

Plh Direktur Utama PLN EPI Rakhmad Dewanto mengatakan keberhasilan Gas-In Commissioning menjadi langkah penting dalam pelaksanaan tugas membangun dan mengoperasikan pipa WNTS-Pemping.

“Keberhasilan Gas-In Commissioning ini menjadi tahap penting sebagai pelaksanaan penugasan Menteri ESDM (Energi Sumber Daya Mineral) kepada PLN EPI untuk membangun dan mengoperasikan pipa WNTS-Pemping agar gas Natuna dapat segera dimanfaatkan untuk kebutuhan domestik, khususnya mendukung keandalan sistem kelistrikan Batam, Sumatra Bagian Tengah, dan Jawa Barat,” ujar Rakhmad dalam keterangan yang diterima di Batam, Rabu.

Ia mengatakan perusahaannya memastikan kesiapan pasokan energi primer dengan terus mengawal setiap tahapan proyek hingga gas dapat mengalir ke pembangkit PLN Batam di Tanjung Uncang.

Sebagai informasi, tahap gas-in commissioning memastikan agar tidak terdapat kebocoran di sepanjang pipa hingga fasilitas on-shore.

PLN EPI terus berkoordinasi dengan seluruh pihak yang terlibat untuk memastikan kesiapan pasokan dan kebutuhan gas pembangkit berjalan selaras dengan penyelesaian infrastruktur.

Rakhmad menambahkan, tahap tersebut akan dilanjutkan dengan pengujian pengaliran gas dari Onshore Receiving Facility (ORF) menuju pembangkit PLN Batam setelah diperolehnya alokasi gas dari Pemerintah dan diselesaikannya dokumen komersial.

“Saat ini kami sedang mendiskusikan alokasi gas dengan Ditjen Migas dan SKK Migas serta menyelesaikan dokumen komersial, baik dengan pemasok hulu maupun pembeli, untuk selanjutnya dapat mengalirkan gas ke pembangkit,” kata Rakhmad.

Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Djoko Siswanto mengatakan keberhasilan hot tapping, pembangunan, hingga Gas-In Commissioning pipa bawah laut bukan semata-mata pencapaian teknis, tetapi juga menjadi tonggak penting dalam rangkaian masuknya gas Natuna melalui WNTS-Pemping ke Indonesia.

“Kami berharap seluruh rangkaian proyek dapat diselesaikan dengan aman, tepat waktu, dan sukses sehingga gas Natuna yang selama ini turut dialirkan ke Singapura dapat semakin dioptimalkan untuk memenuhi kebutuhan energi di dalam negeri,” katanya.

Bagi PLN EPI, ujar Djoko, momentum itu menjadi bagian dari upaya membangun rantai pasok energi primer yang semakin andal, terintegrasi, dan berbasis pada optimalisasi sumber daya energi nasional guna mendukung ketahanan energi serta keandalan sistem kelistrikan Indonesia.

Pewarta: Amandine Nadja
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK) mengungkapkan groundbreaking (peletakan batu pertama) giant sea wall solusi berbasis alam atau nature-based solution seperti mangrove akan dilaksanakan pada Oktober tahun ini.

"Ini kita mau groundbreaking InsyaAllah bulan Oktober ini, tapi groundbreaking-nya nature-based solution, mangrove ya," ujar Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Kemenko IPK Nazib Faizal saat ditemui ANTARA di Jakarta, Rabu.

Nazib menambahkan rencana groundbreaking giant sea wall nature-based solution tersebut sedang dipersiapkan.

"Iya, betul, ini mau kita segera, mudah-mudahan dalam waktu dekat seminggu, dua minggu lagi, lagi kita siapkan," katanya.

Menurut dia, untuk giant sea wall yang hard atau grey infrastructure diharapkan dapat dilakukan groundbreaking pada tahun depan.

"Untuk yang hard infrastructure, yang grey infrastructure itu InsyaAllah tahun depan," katanya.

Sebagai informasi, Pemerintah melalui Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) mempercepat sistem perlindungan terintegrasi pesisir Pantai Utara (Pantura) Jawa.

Pemerintah Republik Indonesia melalui BOPPJ menegaskan bahwa pengembangan sistem perlindungan pesisir Pantura Jawa, termasuk Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall (GSW), merupakan bagian dari strategi nasional untuk menjaga keberlanjutan peradaban pesisir Pantura Jawa.

Perlindungan pesisir yang dikembangkan tidak dimaknai semata sebagai pembangunan tanggul laut, melainkan sebagai sistem terintegrasi yang mengombinasikan tanggul laut (offshore dike), tanggul pantai (onshore dike), serta solusi berbasis alam (nature-based solutions) seperti penguatan ekosistem mangrove.

Wilayah Pantai Utara Jawa menghadapi tantangan serius berupa penurunan muka tanah, kenaikan muka air laut, banjir akibat hujan, serta banjir rob yang berdampak pada permukiman, kawasan industri, pelabuhan, bandara, lahan pertanian, berkurangnya garis pantai dan daratan, serta infrastruktur strategis nasional.

Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) Didit Herdiawan Ashaf mengatakan pihaknya juga melaksanakan kegiatan perencanaan groundbreaking program dan groundbreaking infrastruktur supaya berjalan bersama-sama, di mana pada saatnya pelaksanaan kegiatan ini dilakukan kerja sama dengan pemerintah daerah mulai dari tingkat kabupaten kota sampai dengan tingkat provinsi.

Presiden Prabowo Subianto menyatakan dirinya bertekad untuk memulai pembangunan Giant Sea Wall di sepanjang Pantai Utara Pulau Jawa pada masa pemerintahannya, mengingat proyek ini membutuhkan waktu lama untuk diselesaikan dengan proyeksi hingga 20 tahun.

Prabowo mengatakan bahwa Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) telah menghasilkan terobosan teknologi yang akan digunakan untuk proyek pembangunan tanggul besar ini.

Ia menegaskan pembangunan Giant Sea Wall bertujuan untuk mengamankan Pantai Utara Pulau Jawa.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional yang dikelola Bank Indonesia mencatat harga komoditas cabai rawit merah mencapai Rp98.600 per kilogram (kg), sedangkan telur ayam ras Rp28.300 per kg.

Berdasarkan data dari PIHPS yang dilansir di Jakarta, Rabu, pukul 10.30 WIB, selain cabai rawit merah dan telur ayam tercatat harga pangan di tingkat pedagang eceran secara nasional lainnya, yakni bawang merah di harga Rp36.750 per kg, bawang putih Rp37.800 per kg.

Selain itu, beras kualitas bawah I di harga Rp15.150 per kg, beras kualitas bawah II Rp14.950 per kg. Sedangkan beras kualitas medium I Rp16.300 per kg, dan beras kualitas medium II di harga Rp16.150 per kg.

Lalu, beras kualitas super I di harga Rp17.300 per kg, dan beras kualitas super II Rp16.850 per kg.

Selanjutnya, PIHPS mencatat harga cabai merah besar mencapai Rp61.600 per kg, cabai merah keriting Rp76.100 per kg, dan cabai rawit hijau Rp70.200 per kg.

Kemudian, daging ayam ras segar Rp39.750 per kg, daging sapi kualitas I Rp151.300 per kg, daging sapi kualitas II di harga Rp143.750 per kg.

Harga komoditas berikutnya yakni gula pasir kualitas premium tercatat Rp20.500 per kg, gula pasir lokal Rp19.200 per kg.

Sementara itu, minyak goreng curah di harga Rp20.950 per liter, minyak goreng kemasan bermerek I di harga Rp24.300 per liter, serta minyak goreng kemasan bermerek II di harga Rp23.950 per liter.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Guru Besar Fakultas Kehutanan dan Lingkungan Institut Pertanian Bogor (IPB) Sudarsono Soedomo mengatakan Undang-Undang tentang Pengaturan Reforma Agraria diharapkan mampu memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, pemerintah, dan iklim investasi bagi dunia usaha.

"Reforma agraria harus mengubah ketidakpastian menjadi kepastian yang lebih adil," kata Sudarsono dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Lebih lanjut, ia menilai kepastian hukum harus menjadi salah satu hasil utama dari pelaksanaan reforma agraria.

Menurutnya, reforma agraria tidak boleh melahirkan ketidakpastian baru, terutama terhadap hak atas tanah yang telah diterbitkan secara sah dan masih berlaku.

Kepastian tersebut setidaknya harus mencakup kejelasan mengenai objek tanah, subjek yang memiliki atau menguasainya, serta prosedur dan akibat hukum dari setiap keputusan yang diambil pemerintah.

"Dengan kerangka tersebut, reforma agraria tidak boleh hanya berorientasi pada siapa yang nantinya memperoleh tanah," kata Sudarsono.

Pemerintah, lanjut dia, juga harus memastikan terlebih dahulu bagaimana status hukum tanah tersebut sebelum ditetapkan sebagai objek reforma agraria.

Menurut Sudarsono, perlindungan terhadap hak yang telah diterbitkan bukan berarti menghambat reforma agraria, melainkan justru diperlukan agar pelaksanaan reforma agraria memiliki dasar hukum yang kuat dan dapat menciptakan kepastian bagi seluruh pihak.

Di sisi lain, Sudarsono menyoroti ketentuan mengenai objek reforma agraria yang mencakup berbagai kategori tanah, yang memerlukan penjelasan tegas mengenai akibat hukum terhadap hak yang telah ada.

Kejelasan tersebut penting untuk mencegah munculnya tafsir berbeda dalam pelaksanaan di lapangan, terutama bagi dunia usaha yang memerlukan kepastian peraturan.

"Investor memahami bahwa regulasi dapat berubah seiring perkembangan kebijakan. Yang lebih penting adalah kemampuan pelaku usaha untuk memperkirakan bagaimana aturan tersebut akan diterapkan," ujar dia.

Ia mengatakan, kepastian hukum bagi investasi sangat berkaitan dengan prediktabilitas.

Investor membutuhkan kejelasan mengenai status hukum tanah, keabsahan hak atau izin, kriteria tanah yang dapat ditetapkan sebagai objek reforma agraria, prosedur penetapan, kedudukan pemegang hak, akibat hukum penetapan, hingga mekanisme penyelesaian sengketa.

"Investor yang rasional memahami bahwa hukum dapat berubah. Yang diperlukan adalah kemampuan untuk memperkirakan bagaimana hukum tersebut akan diterapkan," kata Sudarsono.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Keberlanjutan membutuhkan keterlibatan banyak pihak dan perlu dibangun melalui kebiasaan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Karena itu, kami mengajak masyarakat dan generasi muda untuk peduli terhadap lingkungan

Jakarta (ANTARA) - BUMN bidang asuransi PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) atau Jasindo mengedukasi anak-anak di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, Jakarta, mengenai pengelolaan sampah dan pentingnya menjaga ekosistem pesisir sejak dini.

Edukasi melalui program Little Ocean Guardians tersebut melibatkan anak-anak taman kanak-kanak (TK) dan sekolah dasar (SD) dalam kegiatan bersih-bersih pantai serta pengenalan keterkaitan perilaku sehari-hari dengan keberlangsungan ekosistem pesisir.

"Keberlanjutan membutuhkan keterlibatan banyak pihak dan perlu dibangun melalui kebiasaan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Karena itu, kami mengajak masyarakat dan generasi muda untuk peduli terhadap lingkungan," kata Sekretaris Perusahaan Jasindo Brellian Gema Widayana dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

Menurut Brellian, kepedulian terhadap lingkungan perlu ditanamkan sejak dini agar dapat berkembang dalam jangka panjang.

Anak-anak dalam kegiatan tersebut diperkenalkan pada pentingnya menjaga kebersihan laut dan mengurangi sampah, serta mendapatkan bantuan perlengkapan sekolah untuk mendukung kegiatan belajar.

Upaya edukasi tersebut sejalan dengan gerakan pengelolaan sampah di Kepulauan Seribu. Pada September 2026, Suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu menyebut capaian pemilahan sampah dari sumber berada di angka 59 persen dan pengelolaan sampah telah berjalan di 11 pulau berpenduduk.

Program Little Ocean Guardians merupakan bagian dari kegiatan Together for Sustainability 2026 yang berlangsung di Pulau Pramuka pada 1–3 Oktober 2026 dengan melibatkan pegawai Jasindo sebagai relawan.

Selain kegiatan bersama anak-anak, rangkaian program mencakup edukasi mengenai ekosistem Kepulauan Seribu, ancaman abrasi, fungsi dan manfaat bakau atau mangrove, penanaman bakau, serta kegiatan bersih-bersih pantai bersama masyarakat.

Para relawan terlebih dahulu mendapat pemahaman mengenai teknik penanaman bakau sebelum melakukan penanaman bibit bersama fasilitator dari Rumah Literasi Hijau.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu pada 5 Oktober 2026 juga melakukan penanaman 10.000 bibit bakau di Pulau Kelapa dan Pulau Harapan, Kepulauan Seribu Utara, melalui kolaborasi dunia usaha, pemerintah, dan masyarakat setempat.

Brellian mengatakan keterlibatan pegawai secara langsung di lapangan menjadi bagian dari upaya membangun budaya keberlanjutan di lingkungan perusahaan agar prinsip tersebut tidak hanya dipahami sebagai konsep, tetapi juga tumbuh menjadi kesadaran dan perilaku.

"Bagi Asuransi Jasindo, keberlanjutan bukan sekadar agenda, tetapi bagian dari cara kami menjalankan peran dan tanggung jawab perusahaan. Melalui Together for Sustainability, kami mendorong Insan Jasindo untuk terlibat langsung dan membangun kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat," ujar dia.

Menurut Brellian, kegiatan lingkungan dan sosial tersebut juga menjadi bagian dari penerapan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola atau Environmental, Social, and Governance (ESG) yang terus dikembangkan perseroan.

Ia mengatakan perseroan menjadikan kegiatan tersebut sebagai upaya memperkuat kolaborasi antara pegawai, masyarakat, dan pemangku kepentingan dalam menjaga lingkungan serta memberikan manfaat sosial.

"Ke depan, semangat tersebut diharapkan dapat terus berkembang melalui berbagai inisiatif yang mendukung lingkungan yang lebih terjaga, masyarakat yang lebih berdaya, serta budaya keberlanjutan yang semakin kuat di lingkungan Asuransi Jasindo," ucap Brellian.

​​​​​​​

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (Kemenekraf/Bekraf) menggandeng asosiasi komunitas pemengaruh finansial dan pengusaha muda untuk mendorong penguatan ekosistem konten digital sebagai aktivitas bisnis yang menciptakan nilai ekonomi.

Menteri Ekonomi Kreatif (Menekraf) Teuku Riefky Harsya mengatakan asosiasi dinilai dapat menjadi wadah untuk memperkuat kolaborasi, pertukaran pengetahuan, sekaligus membuka akses kerja sama bagi pelaku industri.

“Karena ini bagian dari konten digital dan ada nilai ekonominya. Selain itu teman-teman juga membantu dari sisi edukasi kepada publik. Makanya dibentuk asosiasi untuk mengayomi ini para konten kreator," kata Riefky dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan perkembangan konten digital perlu didukung dengan ekosistem yang mampu mempertemukan pelaku kreatif dengan pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, media, dan masyarakat.

Kolaborasi tersebut diharapkan dapat memperluas jejaring pelaku ekonomi kreatif, termasuk melalui kegiatan business matching, sehingga karya dan inovasi kreatif Indonesia memiliki peluang lebih besar untuk masuk ke pasar domestik maupun internasional.

Riefky mengatakan potensi ekonomi konten digital juga telah menjadi perhatian dalam Rencana Induk Ekonomi Kreatif (Rindekraf) 2026-2045. Menurut dia, sektor tersebut memiliki karakteristik berupa jangkauan pasar yang luas sekaligus potensi untuk menciptakan nilai ekonomi.

Kehadiran pemengaruh finansial dan pengusaha muda seperti The Founders turut mencerminkan peran konten digital yang tidak hanya menjadi sarana komunikasi dan edukasi, tetapi juga berkembang sebagai bagian dari aktivitas bisnis dan penciptaan nilai ekonomi.

“Contohnya games studio yang sudah kita bina di sini, kita berangkatkan ke Gamescom Jerman untuk bertemu dengan calon-calon investor, mayoritas sudah dapat partner dan akhirnya games-nya sudah bisa dirilis di platform Steam,” katanya menjelaskan.

Menurut dia, pengalaman tersebut menunjukkan bahwa penguatan ekosistem ekonomi kreatif tidak hanya berkaitan dengan pengembangan kapasitas pelaku, tetapi juga membuka akses terhadap jejaring bisnis, investasi, dan pasar internasional.

Sementara itu, komunitas The Founders yang terdiri atas pemengaruh finansial dan pengusaha muda menyambut ruang kolaborasi yang diberikan Kementerian Ekonomi Kreatif (Ekraf). Anggotanya bergerak di berbagai bidang, mulai dari fesyen hingga energi terbarukan.

Perwakilan The Founders Brigitta mengatakan pihaknya berharap program pemerintah dapat disinergikan dengan berbagai kegiatan dan kapasitas yang dimiliki komunitas.

“Kami berharap apapun yang menjadi program dasar dari Kementerian Ekonomi Kreatif bisa saling support dengan program yang bisa dikaitkan dari apa yang kami miliki,” ujar dia.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Kita targetkan paling sedikit 1 Januari 2027 itu di jalan tol sudah tidak ada ODOL

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko Infra) menargetkan pada 1 Januari 2027 sudah tidak ada truk atau kendaraan over dimension over load (ODOL) di jalan tol.

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Kemenko Infra Nazib Faizal berharap pada 2027 jalan-jalan di Indonesia dapat bebas dari truk ODOL.

"Kita targetkan paling sedikit 1 Januari 2027 itu di jalan tol sudah tidak ada ODOL," ujar Nazib dalam Indonesia International Sustainable Forum di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, dari data yang diterima 1 dari 4 truk pasti melanggar aturan, melanggar ODOL.

"Jadi, kalau yang sering ke Jalan Tol Cikampek, kalau mengantuk lebih baik berhenti karena berdasarkan data yang saya terima per hari itu di tol Cikampek ada tiga kejadian atau kecelakaan. Yang paling sering itu adalah truk patah as di jalan tol Cikampek tersebut," katanya.

Sebagai informasi, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyebut integrasi data terkait angkutan barang dan logistik sebagai bagian persiapan penerapan zero over dimension over loading (Zero ODOL) pada Januari 2027 telah mencapai 98 persen.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan mengatakan, pemerintah menjalankan sejumlah langkah sesuai rencana aksi Zero ODOL, mulai dari integrasi data, digitalisasi pengawasan dan penegakan hukum hingga penyiapan regulasi.

Ia menegaskan, Kemenhub tetap mengacu pada rencana penerapan Zero ODOL mulai Januari 2027.

Selain integrasi data, Kemenhub telah melakukan uji coba digitalisasi pengawasan dan penegakan hukum terhadap kendaraan angkutan barang.

Sementara itu, Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) siap menambah pemasangan 10 weigh in motion (WIM) di jalan tol dalam rangka mendukung pengawasan dan penindakan terhadap kendaraan over dimension over loading (ODOL).

Kepala BPJT Ni Komang Rasminiati mengatakan, Kementerian PU mendukung penindakan terhadap kendaraan ODOL berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan dan Kepolisian.

WIM tersebut, lanjutnya, juga diintegrasikan dengan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) milik Kepolisian dan juga Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe) milik Kementerian Perhubungan, sehingga penindakan terhadap kendaraan ODOL dapat berjalan dengan baik dan lebih efisien.

​​​​​​​

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Transmigrasi (Mentrans) Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara menegaskan pembaruan Undang-Undang (UU) Ketransmigrasian harus berangkat dari aspirasi dan persoalan nyata yang dihadapi masyarakat serta pemerintah daerah.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam pra-pembahasan perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Ketransmigrasian bersama Komite I DPD RI.

"DPD merupakan representasi daerah. Banyak persoalan transmigrasi dirasakan langsung di daerah, mulai dari pertanahan, tata ruang, hubungan pusat dan daerah, sampai bagaimana masyarakat lokal memperoleh manfaat dari pembangunan kawasan," kata Iftitah dalam keterangannya, Jakarta, Rabu.

Dalam Rapat Kerja bersama Komite I DPD RI di Jakarta, Senin (5/10), Iftitah menjelaskan bahwa UU Ketransmigrasian yang berlaku saat ini tidak gagal karena telah membawa perubahan pendekatan dari pemindahan penduduk menjadi pembangunan kawasan dan pusat pertumbuhan.

Namun, perubahan struktur ekonomi, kebutuhan penciptaan lapangan kerja, industrialisasi dan hilirisasi, investasi, persoalan pertanahan dan pengelolaan aset, serta pemerataan manfaat ekonomi membuat kerangka hukum perlu disesuaikan dengan tantangan baru.

"Indonesia berubah, tantangannya berubah, dan transmigrasi juga harus mampu menjawab perubahan itu. Transmigrasi tidak bisa lagi hanya dimaknai sebagai memindahkan penduduk. Yang harus kita bangun adalah pekerjaan, produktivitas, pendapatan, dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru," ujar dia.

Iftitah memastikan pembaruan UU tetap melindungi hak transmigran yang telah lebih dahulu mengikuti program pemerintah, termasuk melalui penyelesaian persoalan pertanahan dan legalisasi aset.

Persoalan tersebut masih dihadapi puluhan ribu transmigran. Kementerian Transmigrasi pada Juli 2026 menyebut lebih dari 80 ribu transmigran belum memperoleh sertifikat yang mencakup sekitar 129 ribu bidang tanah.

Di sisi lain, model transmigrasi ke depan dinilai Mentrans perlu lebih fleksibel. Untuk kawasan berbasis industri, misalnya, pola dapat dikembangkan melalui kepastian pekerjaan, hunian layak, peningkatan kompetensi, dan perlindungan tenaga kerja tanpa menjadikan transmigrasi sekadar pemasok tenaga kerja industri.

Pembaruan regulasi juga diarahkan untuk memperkuat Koperasi Masyarakat Kawasan sebagai sarana ekonomi bersama. Hak individual masyarakat tetap dilindungi, sementara kegiatan produksi, rantai nilai, akses pembiayaan, dan kekuatan pasar dapat diperkuat secara kolektif.

Kementerian Transmigrasi turut menyiapkan prinsip Economic Engine First, yakni memastikan terlebih dahulu potensi ekonomi, pasar atau pembeli hasil produksi (off-taker), investasi, kegiatan usaha, kebutuhan sumber daya manusia, hunian, serta infrastruktur sebelum penempatan masyarakat.

"Kita tidak ingin memindahkan masyarakat ke suatu kawasan kemudian berharap ekonominya tumbuh. Kita ingin memastikan mesin ekonominya tumbuh terlebih dahulu, agar masyarakat yang datang memiliki pekerjaan, usaha, dan masa depan," kata Iftitah.

Selain itu, pendampingan kawasan diusulkan tidak semata-mata ditentukan berdasarkan batas waktu lima tahun, tetapi juga mempertimbangkan tingkat kematangan kawasan.

Tata kelola tanah dan aset transmigrasi turut diharapkan semakin kuat agar dapat dimanfaatkan sesuai fungsi dan ketentuan hukum.

Untuk menangani persoalan lintas sektor, Kementerian Transmigrasi juga mengusulkan Dewan Pertimbangan Transmigrasi dihidupkan kembali dengan kelembagaan yang lebih kuat.

Dewan tersebut diusulkan dipimpin Presiden Republik Indonesia dengan Menteri Transmigrasi sebagai sekretaris.

Pada 2027, Kementerian Transmigrasi memperoleh pagu Rp947,27 miliar dengan Rp612,47 miliar atau 64,66 persen dialokasikan untuk program transmigrasi.

Melalui program Trans Tuntas, kementerian antara lain menargetkan penerbitan 3.254 sertifikat hak milik serta penyelesaian 29 kasus tumpang tindih lahan transmigrasi.

Iftitah mengatakan ukuran keberhasilan transmigrasi ke depan tidak cukup hanya dilihat dari jumlah kepala keluarga yang ditempatkan, rumah yang dibangun, luas lahan, atau jumlah sertifikat yang diterbitkan.

Menurut dia, keberhasilan juga perlu diukur dari penciptaan pekerjaan, peningkatan pendapatan, pertumbuhan UMKM dan koperasi, masuknya investasi, serta kemampuan kawasan menjadi pusat pertumbuhan baru yang berkelanjutan.

Dalam rapat tersebut, Ketua Komite I DPD RI Andi Sofyan Hasdam mengapresiasi perubahan pendekatan transmigrasi yang tidak lagi semata-mata berorientasi pada pemindahan penduduk, tetapi juga pembangunan kawasan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Kami sangat mengapresiasi karena selama ini konsep yang kita tahu mengenai transmigrasi adalah konsep pemindahan penduduk. Ternyata itu berbeda sekali
konsepnya sekarang,” kata Andi.

Pembahasan bersama Komite I DPD RI masih berada pada tahap awal dan belum masuk pada pembahasan pasal per pasal.

Kementerian Transmigrasi berharap Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketransmigrasian dapat didorong melalui mekanisme legislasi DPD RI agar memperoleh ruang dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2027.

"RUU ini bukan semata-mata tentang Kementerian Transmigrasi. Ini tentang bagaimana negara memperkuat daerah. Karena itu kami ingin pembaruannya lahir dari aspirasi daerah dan dikawal bersama DPD RI," kata Iftitah.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Surabaya, Jawa Timur (ANTARA) -

Direktur Pemasaran PT PAL Indonesia Wiyono Komodjojo mengatakan perbaikan kapal tidak hanya ditujukan untuk memenuhi target waktu tetapi juga mengembalikan performa kapal agar siap melayani mobilitas masyarakat.

“Kami memastikan perbaikan KMP Mahkota Nusantara tidak hanya selesai sesuai target, tetapi benar-benar mengembalikan kapal dalam kondisi siap beroperasi dengan performa terbaik, sehingga konektivitas dan mobilitas masyarakat dapat terus terjaga,” katanya di Surabaya, Rabu.

KMP Mahkota Nusantara merupakan kapal jenis Ro-Ro yang mengangkut penumpang dan kendaraan serta dioperasikan PT Jembatan Nusantara sebagai anak usaha PT ASDP Indonesia Ferry.

PT PAL mengerahkan fasilitas, tenaga ahli, teknologi, dan kapabilitas maintenance, repair and overhaul (MRO) terintegrasi untuk memastikan proses perbaikan kapal memenuhi standar waktu dan kualitas.

Wiyono mengatakan penguatan kapasitas MRO menjadi bagian dari upaya PT PAL mengonsolidasikan kemampuan industri maritim nasional karena kemandirian sektor tersebut tidak hanya ditentukan oleh kemampuan membangun kapal baru, tetapi juga menjaga keandalan armada yang telah beroperasi.

Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry Heru Widodo menilai kolaborasi dengan PT PAL menjadi langkah strategis untuk menjaga kesiapan armada ASDP yang kebutuhannya diperkirakan terus meningkat.

Menurut dia, penambahan dan pemeliharaan armada dibutuhkan untuk memperkuat layanan penyeberangan sekaligus mendukung penurunan biaya logistik sekaligus menjamin keselamatan masyarakat.

Heru berharap sinergi kedua perusahaan terus diperkuat melalui komunikasi dan kolaborasi intensif untuk mendukung kebutuhan armada sekaligus memperkuat industri maritim nasional.

Lebih lanjut ia mengatakan perbaikan KMP Mahkota Nusantara menjadi salah satu bentuk sinergi operator dan galangan nasional dalam memastikan armada penyeberangan tetap andal sehingga konektivitas dan mobilitas masyarakat antarpulau dapat terus terjaga.

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Ketenagakerjaan memperkuat fondasi pelindungan ketenagakerjaan yang semakin dinamis.

Yassierli dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, mengatakan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan juga sekaligus merupakan bagian penting dari upaya menghadirkan era baru hukum ketenagakerjaan.

“RUU ini bukan hanya menyatukan dan menyelaraskan norma ketenagakerjaan yang sebelumnya tersebar, tetapi juga memperkuat fondasi pelindungan ketenagakerjaan agar lebih mampu menjawab dinamika dunia kerja. Inilah yang kita harapkan menjadi bagian dari era baru hukum ketenagakerjaan Indonesia,” kata Menaker.

Menurut dia, RUU tersebut tidak hanya memperkuat hak-hak pekerja/buruh, tetapi juga memperluas pelindungan bagi pencari kerja, peserta pelatihan dan pemagangan, serta mengantisipasi perkembangan pola pekerjaan di masa depan.

Ia menilai, penyusunan RUU tersebut merupakan tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023.

Melalui pembahasan bersama DPR RI, Pemerintah berupaya menghadirkan kerangka hukum yang memberikan kepastian sekaligus memperkuat keseimbangan antara pelindungan pekerja/buruh dan keberlanjutan dunia usaha.

Salah satu penguatan utama dalam RUU tersebut adalah pelindungan hak pekerja atau buruh melalui jaminan kesempatan dan perlakuan yang sama dalam seluruh aspek ketenagakerjaan. Prinsip nondiskriminasi pun menjadi bagian integral dalam proses rekrutmen, pengupahan, pengembangan karier, dan hubungan kerja.

“Pelindungan ketenagakerjaan pada dasarnya harus memastikan setiap orang memperoleh kesempatan yang adil untuk bekerja dan berkembang. Karena itu, prinsip kesetaraan, nondiskriminasi, dan penghormatan terhadap martabat pekerja menjadi bagian penting dalam kerangka hukum yang kita bangun,” kata Yassierli.

Ia menyampaikan, di luar penguatan norma yang selama ini menjadi bagian utama hukum ketenagakerjaan, RUU tersebut juga menghadirkan sejumlah pengaturan baru.

Di antaranya penguatan sertifikasi kompetensi kerja melalui Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), integrasi data dan informasi ketenagakerjaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pengaturan dana cadangan pesangon dan larangan penahanan ijazah dan dokumen pribadi dalam proses perekrutan dan penempatan tenaga kerja.

Selain itu, RUU tersebut juga memperluas ruang lingkup pelindungan bagi pekerjaan yang fleksibel sebagai respons terhadap munculnya jenis dan pola pekerjaan baru di masa depan (future of work).

Tak hanya itu, pelindungan terhadap pekerja atau buruh perempuan, penyandang disabilitas, pencari kerja, peserta pelatihan, dan peserta pemagangan turut diperkuat.

“Dunia kerja tidak pernah berhenti berubah. Karena itu, hukum ketenagakerjaan juga harus mampu bergerak mengikuti perubahan tersebut. Kita membutuhkan regulasi yang memberikan pelindungan, kepastian, dan keadilan, tetapi pada saat yang sama tetap memberikan ruang bagi dunia usaha untuk tumbuh dan beradaptasi,” ujar dia.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Berita tentang Danantara Indonesia mengumumkan investasi strategis senilai 250 juta dolar Amerika Serikat (AS) di HighPeak Energy hingga bantuan pangan beras 1 juta ton mewarnai pemberitaan bidang ekonomi kemarin (6/10).

Berikut rangkuman berita ekonomi selengkapnya yang masih menarik disimak pagi ini.

Danantara investasi 250 juta dolar AS ke perusahaan migas AS HighPeak

Danantara Indonesia melalui holding investasinya, PT Danantara Investment Management (DIM) mengumumkan investasi strategis senilai 250 juta dolar Amerika Serikat (AS) di HighPeak Energy, Inc. (NASDAQ: HPK).

HighPeak merupakan perusahaan yang berbasis di Texas, AS, dan bergerak di bidang akuisisi, pengembangan, eksplorasi, serta eksploitasi minyak dan gas bumi (migas) di Permian Basin, dengan transaksi investasi dilakukan melalui penerbitan saham preferen konvertibel (Convertible Preferred Stocks) dalam beberapa tahap.

Simak berita selengkapnya di sini

Pupuk Indonesia revitalisasi delapan pabrik untuk kemandirian industri

PT Pupuk Indonesia (Persero) merevitalisasi delapan pabrik dalam lima tahun ke depan, untuk memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan kemandirian industri dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

"Industrialisasi merupakan DNA Pupuk Indonesia sejak pembangunan Pabrik Pusri pada 1959, dan transformasi menjadi kunci untuk menjaga keberlanjutannya agar semakin efisien dalam operasional, tangguh dan mampu menjawab kebutuhan pangan serta industri nasional dalam jangka panjang," kata Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi di Jakarta, Selasa.

Simak berita selengkapnya di sini

Pemerintah akan optimalkan lahan terdegradasi untuk biofuel

Utusan Khusus Presiden untuk Perdagangan Internasional dan Kerja Sama Multilateral Mari Elka Pangestu mengatakan pemerintah akan memanfaatkan lahan terdegradasi untuk produksi pangan yang menjadi bahan baku bahan bakar nabati atau biofuel, sehingga pengembangan energi tidak perlu dilakukan melalui pembukaan lahan baru.

Dalam Indonesia International Sustainability Forum di Jakarta, Selasa, ia mengatakan Indonesia memiliki lebih dari 12 juta hektare lahan terdegradasi yang berpotensi dimanfaatkan untuk meningkatkan produksi pangan dan biofuel.

Simak berita selengkapnya di sini

Mendag mendiskusikan hambatan dagang-investasi dengan pelaku usaha AS

Menteri Perdagangan (Mendag) RI Budi Santoso mendiskusikan hambatan perdagangan hingga investasi bersama pelaku usaha Amerika Serikat (AS) guna memastikan hubungan dagang kedua negara berjalan dengan baik.

Diskusi itu berlangsung dalam kegiatan The 14th US-Indonesia Investment Summit, di Jakarta, Selasa.

Simak berita selengkapnya di sini

Menko Pangan: Pemerintah siapkan 1 juta ton beras bagi 33,2 juta warga

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyiapkan bantuan beras sebanyak 1 juta ton untuk 33,2 juta penerima manfaat dari kalangan warga kurang mampu yang masuk dalam kategori desil 1 sampai 4.

"Jadi kami siapkan bantuan beras 1 juta ton atau 1 miliar kilogram untuk 33,2 juta penerima," kata Menko Pangan Zulkifli Hasan saat memonitor penyaluran bantuan pangan periode Oktober–Desember 2026 di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Selasa.

Simak berita selengkapnya di sini.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Kendari (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan meminta seluruh pemerintah daerah (pemda) untuk memperbanyak penyelenggaraan pasar murah guna menjaga stabilitas harga pangan dan mengendalikan inflasi di daerah.

"Tolong diperbanyak pasar murah, Pak. Ada anggaran tidak terduga dari gubernur, dari bupati, wali kota, itu buat rakyat penting sekali," kata Zulkifli Hasan saat memantau pelaksanaan Pasar Murah di Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), Selasa (6/10).

Zulkifli Hasan atau yang akrab disapa Zulhas itu mengatakan melalui pasar murah pemerintah bisa membantu menjaga stok dan harga pangan bagi masyarakat meski terkadang harganya berbeda di pasaran.

Menurut dia, kenaikan harga komoditas meskipun hanya Rp1 ribu sangat berdampak bagi masyarakat. Oleh karena itu, subsidi yang diberikan pemda melalui pasar murah misalnya sebesar Rp500 dinilai tidak akan memberatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), namun memberikan dampak yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat sekaligus membantu menekan laju inflasi.

"Minggu-minggu ini Bulog sudah mulai mendistribusikan seluruh bantuan-bantuan pangan," ujar dia.

Dia juga menekankan bahwa sektor pertanian dan pangan memegang peranan yang sangat penting bagi kedaulatan bangsa. Sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia, sektor pangan nasional harus diarahkan menuju swasembada.

"Swasembada pangan bukan sekadar pemenuhan kebutuhan dalam negeri, melainkan menyangkut kehormatan bangsa dan seluruh unsur pemerintahan, mulai dari kepala daerah hingga jajaran TNI dan Polri," kata Zulhas.

Ia mengatakan Indonesia sebelumnya masih mengandalkan impor untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam jumlah besar, seperti impor beras sebanyak 4,5 juta ton, gula 6 juta ton, gandum 13 juta ton, serta jutaan ton kedelai pada tahun 2024.

Tingginya angka impor tersebut, lanjutnya, secara tidak langsung memberikan kemakmuran kepada petani di negara lain, sementara petani lokal tertinggal dan masuk dalam kategori desil 1 hingga desil 4.

"Kalau dia tidak diberi bantuan beras dan bantuan tunai, dia tidak bisa menyekolahkan anaknya. Padahal, ada 160 juta petani dan nelayan kata Menteri Pertanian. Kalau ada gangguan terhadap Indonesia, mereka duluan yang maju. Masa kita tidak perhatikan," ujar dia.

Selain itu, ia mengatakan pada 2025 lalu sektor pertanian nasional telah menunjukkan pencapaian yang baik, dan tahun ini diyakini akan menjadi lebih baik lagi. Berdasarkan data Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) serta Bank Dunia, Nilai Tukar Petani (NTP) dilaporkan telah mengalami kenaikan dari 116 menjadi 129 persen

Kenaikan tersebut, kata dia, mencerminkan peningkatan kesejahteraan di mana para petani padi dan jagung kini dinilai lebih mampu memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak mereka hingga memiliki daya beli yang lebih baik.

"Dengan kesejahteraan yang meningkat, petani diharapkan akan menjadi lebih kreatif dan produktif," katanya menambahkan.

Ia juga menyoroti pentingnya modernisasi sektor pertanian melalui mekanisasi dan efisiensi teknologi, seperti penggunaan alat dan mesin pertanian (alsintan) serta teknik pemupukan yang lebih modern.

Penggunaan teknologi dan mekanisasi yang masif di negara-negara produsen pangan lain, menurut dia, menjadi tantangan sekaligus acuan bagi Indonesia untuk terus mengejar ketertinggalan guna mewujudkan efisiensi dan produktivitas pertanian yang berdaya saing tinggi.

Pewarta: La Ode Muh. Deden Saputra/La Ode Ari
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026