Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara menyampaikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) telah menindak 1,2 miliar batang rokok ilegal hingga September 2026.

Penindakan tercatat sebanyak 15.307 kali atau meningkat 9,2 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).

"Saat ini rokok ilegal telah kami amankan 1,2 miliar batang. Supaya bisa merasakan, 1,2 miliar batang sampai dengan bulan September yang lalu," kata Suahasil di Jakarta, Kamis.

Penindakan dilakukan melalui DJBC yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum terkait.

Selain rokok ilegal, DJBC juga melakukan penindakan terhadap peredaran narkotika.

Hingga September 2026, tercatat 1.284 kali penindakan dengan total barang bukti mencapai 11,27 ton.

Suahasil juga melaporkan bahwa DJBC sudah melakukan 94 kali penindakan terhadap penyelundupan emas ilegal dengan total barang bukti mencapai 353 kg.

"Banyak yang menyelundupkan emas keluar Indonesia. Lewat udara, lewat pelabuhan laut. Sebanyak 353 kilogram emas berbagai macam tipe. Dari yang serpihan, dari yang bubuk, sampai yang berbentuk bongkahan, dan berbentuk macam-macam," jelas Suahasil.

"Ya boleh saja membawa emas ke luar negeri, ekspor emas adalah sesuatu yang baik, tapi lakukan dengan tata kelola formulir yang baik dan tata kelola yang baik," tambahnya.

Lebih lanjut, Menkeu menilai Kemenkeu melalui DJBC akan terus melakukan penindakan terhadap barang dan aktivitas ilegal guna menjaga stabilitas ekononi.

Sebab, stabilitas ekonomi tidak hanya dijaga melalui indikator makro dan fiskal, tetapi juga lewat perlindungan kegiatan ekonomi legal dari aktivitas ilegal yang merugikan.

"Tentu kita laksanakan (penindakan) bersama dengan aparat-aparat yang lain. Kepolisian, TNI, BNN. Bersama kami juga berpartisipasi melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai," kata Bendahara Negara itu.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan, kepastian dalam pemagangan diatur dengan jelas dalam Undang-Undang (UU) Pelindungan Ketenagakerjaan.

Menaker dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, mengatakan kegiatan magang dibatasi maksimal selama enam bulan dan peserta berhak mendapatkan uang saku, pelindungan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), kepesertaan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), serta sertifikat pemagangan.

“Pemagangan bukan untuk menggantikan pekerja dengan tenaga murah,” kata Menaker Yassierli.

Tak hanya soal pemagangan, Menaker mengatakan UU Pelindungan Ketenagakerjaan juga memuat sejumlah pengaturan penting lainnya bagi pekerja, mulai dari kesetaraan di tempat kerja, pelindungan pencari kerja, hingga pelindungan pekerja saat pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Pelindungan pekerja memasuki babak baru. UU Pelindungan Ketenagakerjaan dirancang untuk menghadirkan aturan yang lebih jelas, adil, dan relevan dengan dunia kerja yang terus berubah dan berkembang,” kata dia.

Dalam poin kesetaraan di tempat kerja, aturan ini mencakup larangan diskriminasi dalam rekrutmen, pengupahan, pengembangan karier, dan hubungan kerja. Setiap pekerja diperlakukan secara adil, bermartabat, dan setara.

Kedua, pelindungan bagi pencari kerja. Pencari kerja mendapatkan akses terhadap informasi pasar kerja yang lebih terbuka, sementara kewajiban pelaporan lowongan kerja diperkuat untuk mencegah percaloan, penipuan, dan lowongan kerja fiktif.

Lebih lanjut, pengaturan penempatan kerja yang adil. Proses penempatan kerja harus dilakukan secara objektif, transparan, dan non-diskriminatif, dengan perhatian khusus kepada penyandang disabilitas, kelompok rentan, dan masyarakat di daerah tertinggal. Ijazah dan dokumen pribadi juga dilarang untuk ditahan.

Poin berikutnya, hubungan industrial yang seimbang. Hak pekerja untuk berorganisasi dan menyampaikan aspirasi dilindungi, sekaligus memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian perselisihan.

Keenam, K3 sebagai hak fundamental. Pengusaha wajib menjamin K3 melalui sistem manajemen K3 yang terintegrasi, dengan fokus pada pencegahan risiko dan pengendalian bahaya, bukan hanya penanganan kecelakaan.

Poin berikutnya, pengawasan dan sanksi yang lebih tegas. Pengawasan ketenagakerjaan diperkuat melalui pengawas yang lebih profesional, independen, dan proaktif.

Poin kedelapan adalah terkait hak pekerja perempuan dan disabilitas. Terdapat kepastian hak cuti melahirkan dan keguguran, termasuk upahnya, serta pelindungan bagi tenaga kerja penyandang disabilitas.

Kesembilan, jaring pengaman bagi pekerja yang mengalami PHK. Pengaturan mencakup dana cadangan pesangon, jaminan kehilangan pekerjaan bagi pekerja yang terkena PHK, serta pelindungan pekerja alih daya di BUMN yang wajib melalui anak perusahaan BUMN.

Kesepuluh, kesiapan menghadapi dunia kerja di masa depan.

“Selain itu, BPS mengatur survei kebutuhan hidup layak melalui koordinasi dengan Dewan Pengupahan Nasional serta mendorong integrasi data ketenagakerjaan antara pemerintah pusat dan daerah,” ujar Yassierli.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Pontianak (ANTARA) - PLN Peduli ikut menggerakkan ekonomi sirkular di Kota Pontianak, Kalimantan Barat yakni mengubah sampah jadi berkah melalui Program Pengolahan Sampah Plastik dan Sirkular Ekonomi Olahan Sampah Terintegrasi (Prasasti Solusi).

"Prasasti Solusi menjadi bagian dari upaya PLN Peduli mendorong perubahan pola pengelolaan sampah sekaligus menciptakan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat," ujar General Manager PLN Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Barat, Susilo di Pontianak, Kamis.

Ia menjelaskan bahwa melalui Prasasti Solusi, PLN Peduli ingin memperkuat ekosistem tersebut dengan menghubungkan peran masyarakat, bank sampah, dan pemerintah sehingga manfaat lingkungan dapat tumbuh beriringan dengan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

“Kami ingin mendorong perubahan cara pandang bahwa sampah tidak selalu berakhir sebagai sesuatu yang dibuang. Ketika dipilah dan dikelola dengan tepat, sampah dapat kembali masuk ke dalam siklus pemanfaatan dan memiliki nilai ekonomi," papar dia.

Program tersebut dijalankan melalui kolaborasi bersama Bank Sampah Unit Permata, Bank Sampah Induk Khatulistiwa, Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak, serta masyarakat sekitar. Kolaborasi ini diarahkan untuk membangun keterhubungan mulai dari pemilahan dan pengumpulan sampah dari masyarakat hingga pengolahan dan pemanfaatannya agar sampah memiliki nilai guna dan nilai ekonomi.

Melalui Prasasti Solusi, masyarakat didorong untuk melihat sampah bukan sebagai material yang langsung berakhir di tempat pembuangan, tetapi sebagai sumber daya yang dapat kembali masuk ke dalam siklus pemanfaatan. Peran bank sampah menjadi penting sebagai penggerak perubahan perilaku sekaligus penghubung dalam membangun ekosistem pengelolaan sampah dari tingkat masyarakat.

Perwakilan Bank Sampah Unit Permata sekaligus penerima manfaat, Syamsul Arifin, mengatakan program tersebut memberikan dorongan bagi bank sampah untuk meningkatkan peran masyarakat dalam memilah dan mengelola sampah dari sumbernya.

“Bagi kami, sampah yang dipilah dan dikelola dengan baik memiliki nilai. Melalui program ini kami mendapatkan dukungan untuk memperkuat pengelolaan sampah sekaligus mengajak lebih banyak masyarakat agar terbiasa memilah sejak dari rumah. Harapannya, selain lingkungan menjadi lebih bersih sampah yang terkumpul juga dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat,” ujar Syamsul.

Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak, Gulzar menyampaikan bahwa keterlibatan berbagai pihak diperlukan untuk membangun pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

“Pengelolaan sampah tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Dibutuhkan keterlibatan pemerintah, dunia usaha, bank sampah dan terutama masyarakat. Kolaborasi melalui program ini diharapkan semakin memperkuat budaya memilah sampah dari sumber sekaligus mendorong pemanfaatan kembali sampah agar memiliki nilai dan tidak seluruhnya berakhir sebagai residu,” ucap dia.

Pewarta: Dedi
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Palangka Raya (ANTARA) - Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Agustiar Sabran meninjau Pelabuhan Bumiharjo Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) sebagai tindak lanjut permintaan dukungan yang telah disampaikan Pelindo.

"Kami ingin memastikan terkait permasalahan yang diajukan kepada kami kemarin, supaya segera kami tindak lanjuti," kata Gubernur Agustiar di Pangkalan Bun, Kamis.

Sebelumnya Pelindo telah mengajukan permintaan dukungan kepada Pemprov Kalteng terkait pengajuan penyesuaian status kawasan Pelabuhan Bumiharjo yang masuk dalam kawasan hutan.

"Oleh karenanya kami harus tahu dulu, makanya kami turun ke lapangan," jelasnya.

Branch Manager Bumiharjo Bagendang Yuvensius Andri Kartiko menyampaikan dengan adanya perubahan status yang masuk kawasan hutan, maka ada beberapa aktivitas yang tertunda.

"Sehingga maksud kami dari Pelindo agar dapat difasilitasi oleh Pak Gubernur. Kemarin juga Pak Direktur Komersial sudah melakukan silaturahmi dengan Pak Gubernur dan diharapkan akan ada solusi yang lebih baik," tuturnya.

Adapun yang diharapkan Pelindo yakni adanya peralihan status wilayah Bumiharjo dari kawasan hutan menjadi HPL atau Hak Pengelolaan.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kalteng Yulindra Dedy menambahkan upaya ini menjadi salah satu solusi yang dibahas dalam rapat yang difasilitasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenkoinfra) terkait temuan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).

Menurut dia, Pelabuhan Bumiharjo sebelumnya telah memiliki sertifikat HPL atau Hak Pengelolaan saat Perda 8 tahun 2003, dan berjalannya waktu terjadi perubahan.

"Dalam Perda 8 tahun 2003 kawasan non hutan kita antara 30-35 persen, sementara Perda 5 tahun 2015 kawasan non hutan hanya 18 persen, termasuk ini kemarin masuk dalam HPK atau Hutan Produksi Konversi," jelasnya.

Yulindra menjelaskan salah satu opsi yang dibahas adalah pengelola mengajukan permohonan pelepasan kawasan kepada Satgas PKH. Selanjutnya, Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XXI Palangka Raya melakukan pengecekan terhadap pemenuhan persyaratan.

Pemprov Kalteng, lanjutnya, akan memberikan dukungan agar Pelabuhan Bumiharjo dapat memperoleh penyesuaian status. Dukungan tersebut juga akan diperkuat melalui proses perubahan perda revisi tata ruang yang saat ini sedang berjalan.

"Pelabuhan-pelabuhan seperti Bumiharjo, kalau statusnya masih dalam kawasan hutan, kita minta dibantu penyesuaiannya. Kita dukung dalam bentuk perubahan tata ruang," katanya.

Pewarta: Muhammad Arif Hidayat
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Harga emas Antam yang dipantau dari laman Logam Mulia, di Jakarta, Kamis pukul 09.23 WIB, turun Rp15.000 ke angka Rp2.565.000 dari semula Rp2.580.000 per gram, dengan harga beli kembali (buyback) turut turun ke Rp2.366.000 per gram.

Namun harga emas batangan Antam sewaktu-waktu bisa berubah.

Setiap transaksi buyback dengan nilai di atas Rp10.000.000 akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen. PPh Pasal 22 tersebut akan dipotong langsung dari total nilai transaksi pada saat pelaksanaan buyback.

Adapun untuk harga beli emas Antam dikenakan pajak PPh 0,25 persen dari harga dasar yang tertera di laman resmi.

Berikut daftar lengkap harga dasarnya:

- Harga emas 0,5 gram: Rp1.332.500.

‎- ⁠Harga emas 1 gram: Rp2.565.000.

‎- ⁠Harga emas 2 gram: Rp5.070.000.

‎- ⁠Harga emas 3 gram: Rp7.580.000.

‎- ⁠Harga emas 5 gram: Rp12.600.000.

‎- ⁠Harga emas 10 gram: Rp25.145.000.

‎- Harga emas 25 gram: Rp62.737.000.

‎- ⁠Harga emas 50 gram: Rp125.395.000.

‎- ⁠Harga emas 100 gram: Rp250.712.000.

‎- ⁠Harga emas 250 gram: Rp626.515.000.

‎- ⁠Harga emas 500 gram: Rp1.252.820.000.

‎- ⁠Harga emas 1.000 gram: Rp2.505.600.000.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Denpasar (ANTARA) - PT PLN (Persero) menyatakan penggunaan kendaraan listrik di Bali terus menunjukkan pertumbuhan hingga Oktober 2026 tercatat 17.725 kendaraan listrik tercatat telah beroperasi di Bali, terdiri atas sekitar 5.000 mobil dan lebih dari 12.000 sepeda motor.

General Manager PLN UID Bali Ajrun Karim di Denpasar, Kamis, mengatakan jumlah tersebut meningkat dibandingkan sekitar 14.000 kendaraan pada Maret 2026 dan sekitar 15.000 kendaraan pada Juli 2026.

Pertumbuhan tersebut menunjukkan semakin tingginya minat masyarakat terhadap kendaraan listrik di Bali.

“Kalau kita lihat perkembangan mobil listrik sangat luar biasa. Saya datang di bulan Maret, kalau dilihat data ada 14.000. Saya datang di bulan Juli ada 15.000. Sekarang per data bulan Oktober sudah tercatat 17.725 motor dan mobil,” kata Ajrun.

Menurut Ajrun, pertumbuhan kendaraan listrik perlu diikuti dengan kesiapan infrastruktur pengisian daya.

Saat ini, ia menyebut terdapat sekitar 304 SPKLU di 115 lokasi di Bali, termasuk fasilitas yang dikembangkan oleh PLN dan pihak swasta.

PLN, kata Ajrun, membuka kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat dan investor untuk turut membangun infrastruktur SPKLU di Bali. Keterlibatan swasta dinilai penting agar pertumbuhan infrastruktur pengisian daya dapat mengikuti perkembangan kendaraan listrik.

“PLN memberikan kesempatan kepada semua pihak, khususnya swasta, untuk berinvestasi di SPKLU,” ujarnya.

Ajrun menjelaskan PLN akan memberikan ruang bagi investor swasta untuk mengembangkan SPKLU di lokasi-lokasi yang memiliki potensi kebutuhan pengisian daya. Sementara itu, PLN akan mengambil peran untuk menghadirkan fasilitas pengisian daya di wilayah yang belum diminati investor.

Menurutnya, keberadaan infrastruktur pengisian daya yang semakin luas membuat masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan fasilitas pengisian kendaraan listrik di Bali.

“Sudah bukan menjadi isu nanti ngecasnya di mana, karena sudah sangat gampang,” kata Ajrun.

Pertumbuhan kendaraan listrik tersebut juga sejalan dengan arah pengembangan Bali sebagai destinasi pariwisata yang semakin ramah lingkungan.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa mengatakan pengembangan kendaraan listrik merupakan bagian dari upaya mendorong kawasan rendah emisi dan transportasi berkelanjutan.

Ia menyebut Pemerintah Kota Denpasar telah memiliki kebijakan yang mendorong penggunaan kendaraan listrik, antara lain melalui Peraturan Wali Kota Denpasar Nomor 40 Tahun 2023 tentang penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB).

Pemerintah Kota Denpasar juga mendorong pengembangan kawasan rendah emisi, termasuk melalui Peraturan Wali Kota Denpasar Nomor 39 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di kawasan rendah emisi Sanur.

“Bali kita akan jadikan daerah pariwisata yang berkualitas. Berkualitas itu artinya tidak hanya dari destinasinya yang cantik, indah, bagus, tetapi juga dari sisi kawasan yang rendah emisi,” ujar Arya.

Arya menambahkan, pengembangan transportasi berkelanjutan perlu didukung oleh ketersediaan infrastruktur kendaraan listrik yang memadai.

Karena itu, kolaborasi antara pemerintah, PLN, dan pelaku usaha menjadi bagian penting dalam mendorong peralihan menuju mobilitas yang lebih ramah lingkungan.

Pewarta: Rolandus Nampu
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menyatakan dengan keterbatasan ekspansi lahan maka penguatan produktivitas, kualitas sumber daya manusia (SDM), inovasi teknologi, hingga integrasi kebijakan dari hulu hingga hilir menjadi penting untuk dijalankan.

Menurut Ketua Bidang Komunikasi Gapki Bandung Sahari langkah itu diperlukan agar industri sawit tanah air tetap mampu memenuhi kebutuhan domestik dan global sekaligus memberikan nilai tambah bagi perekonomian negara.

"Industri perkebunan kelapa sawit memiliki posisi yang strategis untuk mendorong transformasi ekonomi berkelanjutan di Tanah Air. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mencapai Indonesia Emas pada 2045," ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Posisi industri kelapa sawit dalam perekonomian Indonesia sebetulnya cukup signifikan, tambahnya, beberapa produk turunan industri ini digunakan untuk industri makanan hingga energi.

Selain itu industri ini juga memiliki kontribusi yang signifikan terhadap pemenuhan pasokan energi global. Dari pasokan minyak kelapa sawit global yang mencapai 85 juta metric ton (MT), Indonesia berkontribusi sekitar 49 juta MT atau sekitar 58% dari total pasokan minyak kelapa sawit global.

”Hal ini menempatkan Indonesia pada posisi yang signifikan dalam keseimbangan pasokan dan permintaan energi global, mengingat 22 persen dari total pasokan minyak nabati dunia berasal dari Indonesia," katanya.

Bandung menyatakan untuk memenuhi permintaan di masa depan, diperlukan fokus terhadap aspek keberlanjutan maupun produktivitas. Mengingat peran penting Indonesia, keberlanjutan terkait penggunaan atau perluasan lahan dan produktivitas harus menjadi perhatian utama.

Dia menilai seiring dengan pertumbuhan populasi di Indonesia dan dalam skenario produksi minyak kelapa sawit tidak bertumbuh secara signifikan, Indonesia akan mengalami defisit suplai sebesar 27 juta metrik ton (MT) untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan ekspor.

Sejak pemberlakuan moratorium atas ekspansi perkebunan kelapa sawit oleh sektor swasta, Gapki mencatat pertumbuhan ekspansi lahan telah menurun. Menurutnya, jika area tertanam tidak kunjung bertumbuh, CPO domestik harus memiliki yield sekitar 5 MT/ha per tahun untuk memenuhi kebutuhan.

Di tengah tantangan dan besarnya kebutuhan atas industri ini, Bandung menilai penting untuk meningkatkan produktivitas, konversi lahan yang terkontrol, dan pengembangan agrikultur maritim untuk memastikan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani.

Dengan kata lain, pengendalian alih fungsi lahan secara ketat diperlukan agar area produktif tidak tergerus oleh alih fungsi non-pertanian.

Selain itu, ketersediaan pusat pendidikan dan inovasi teknologi pertanian juga dinilai menjadi fondasi strategis atas cita-cita mencapai Indonesia Emas 2045. Melalui adopsi teknologi tepat guna, efisiensi operasional dapat ditingkatkan secara signifikan.

”Integrasi kebijakan dari hulu ke hilir serta konektivitas antara sektor pertanian, industri, dan jasa juga diperlukan untuk menciptakan nilai tambah yang maksimal bagi perekonomian nasional,” tambahnya.

Bandung juga menilai, dibutuhkan peningkatan kualitas petani dan sumber daya manusia pada bidang agrikultur, hingga peningkatan kapasitas institusi dan kewirausahaan petani dalam proses mendorong transformasi ekonomi yang berkelanjutan di sektor ini.

Selain itu peningkatan investasi dan infrastruktur yang mendukung bagi sektor agrikultur untuk mendorong pemanfaatan yang lebih maksimal dari sektor ini.

Dalam beberapa tahun terakhir, perhatian dan investasi banyak diarahkan ke sektor hilir, tambahnya, namun, ada satu hal fundamental yang tidak boleh kita lupakan yakni pasokan.

Sehebat apa pun inovasi di sektor hilir, semuanya akan kehilangan makna jika tidak memiliki pasokan bahan baku yang cukup untuk mendukung pertumbuhan tersebut.

"Tantangan industri kelapa sawit ke depan bukan lagi semata-mata soal meningkatkan produktivitas, tetapi menjaga ketersediaan pasokan melalui peningkatan produktivitas tanpa mengorbankan prinsip keberlanjutan," katanya.

Pewarta: Subagyo
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - BUMN bidang konstruksi PT PP (Persero) Tbk (PTPP) mencatat perolehan kontrak baru senilai Rp9,3 triliun hingga Agustus 2026, dengan 66 persen di antaranya berasal dari proyek yang didanai pemerintah.

Sekretaris Perusahaan PTPP Joko Raharjo mengatakan perolehan kontrak tersebut menjadi bagian dari strategi perseroan untuk memperkuat bisnis inti dengan mengutamakan kualitas proyek dan pengelolaan risiko.

"PTPP terus mengedepankan selektivitas dalam memperoleh kontrak baru dengan mempertimbangkan kualitas kontrak, profil risiko, serta potensi kontribusinya terhadap kinerja Perseroan," kata Joko dalam keterangan resmi diterima di Jakarta, Kamis.

Berdasarkan sumber pendanaannya, proyek pemerintah mendominasi perolehan kontrak baru PTPP dengan porsi 66 persen, disusul proyek swasta sebesar 18 persen dan proyek BUMN sebesar 16 persen.

Komposisi tersebut menunjukkan proyek yang didanai pemerintah masih menjadi sumber utama kontrak baru perseroan, sementara proyek swasta dan BUMN turut berkontribusi terhadap portofolio pekerjaan.

Dari sisi lini bisnis, sektor jalan dan jembatan menjadi penyumbang terbesar kontrak baru dengan kontribusi 38 persen, diikuti sektor gedung sebesar 18 persen serta smelter dan pertambangan sebesar 16 persen.

Kontribusi lainnya berasal dari sektor rumah sakit dan bandara yang masing-masing menyumbang 8 persen, infrastruktur air sebesar 6 persen, sekolah 3 persen, pelabuhan 2 persen, serta sumber daya air 1 persen.

Pada Agustus 2026, PTPP memperoleh sejumlah proyek baru, antara lain pembangunan Jalan Hauling Batubara Stage III senilai Rp970 miliar dan pembangunan halte Bus Rapid Transit (BRT) Metropolitan Mebidang di Medan senilai Rp538,5 miliar.

Perseroan juga mencatat proyek lanjutan Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta sebagai salah satu perolehan kontrak pada periode tersebut.

Joko menjelaskan perseroan terus menjalankan strategi Back to Core atau penguatan bisnis inti dengan memprioritaskan proyek yang memiliki kualitas kontrak dan profil risiko terukur.

"Sejalan dengan strategi Back to Core, kami akan terus memperkuat bisnis inti dan menjaga kualitas portofolio proyek guna mendukung pertumbuhan Perseroan yang sehat dan berkelanjutan," ujarnya.

Menurut Joko, PTPP akan mengoptimalkan kemampuan dan pengalaman perusahaan untuk memperoleh proyek di berbagai sektor dengan tetap memperhatikan kualitas pekerjaan dan disiplin manajemen risiko.

Sebelumnya, PTPP pada Desember 2025 memproyeksikan perolehan kontrak baru sepanjang 2026 mencapai Rp23,5 triliun, seiring langkah perseroan memperkuat bisnis inti konstruksi dan menata portofolio usaha.

Dalam perkembangan terpisah, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Indonesia pada 2 Oktober 2026 menyatakan akan memprioritaskan proses penggabungan PTPP, Adhi Karya, Brantas Abipraya, dan Nindya Karya sebagai bagian dari konsolidasi BUMN Karya.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Ketua DPP Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (Gekrafs) Kawendra Lukistian menyatakan Gekrafs akan berperan sebagai wadah yang mempertemukan pelaku ekonomi kreatif (ekraf) dengan berbagai pihak termasuk pemerintah dan stakeholder lainnya sehingga potensi yang ada bisa dikembangkan bersama dan memberikan dampak ekonomi.

“Kolaborasi tersebut dapat diarahkan untuk menjawab kebutuhan pelaku usaha, mulai dari penguatan branding, akses permodalan, pemasaran, hingga fasilitasi sertifikasi,” kata Ketua DPP Gekrafs Kawendra Lukistian di Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan DPP Gekrafs terus memperkuat konsolidasi organisasi baik di daerah hingga perwakilan luar negeri.

Pada Jumat (2/10) DPP Gekrafs resmi melantik pengurus DPW Gekrafs DIY dan Gekrafs Kampus DIY di Graha Pandawa, Balai Kota Yogyakarta.

Menurut dia pelantikan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat ekosistem ekonomi kreatif di Yogyakarta melalui kolaborasi antara pelaku usaha kreatif, pemerintah, komunitas, serta generasi muda.

Penguatan kepengurusan di daerah harus diikuti dengan program nyata yang dapat memberikan manfaat bagi pelaku ekonomi kreatif.

Menurut dia Gekrafs memiliki sejumlah agenda kolaborasi yang akan dijalankan di Yogyakarta dalam waktu dekat, baik bersama pemerintah maupun organisasi dan asosiasi lainnya.

Ia menjelaskan di bulan Oktober pihaknya telah memiliki program-program kolaborasi, baik dengan beberapa organisasi atau asosiasi lain.

Satu agenda yang akan melibatkan Gekrafs adalah Jogja Cultural Festival yang rangkaiannya berlangsung hingga November.

Selain itu, Gekrafs juga akan berkolaborasi dalam kegiatan Meet the Investor pada 21–22 Oktober 2026 sebagai bagian dari rangkaian GIVE UGM melalui Collaboration Class dan talkshow yang membahas ekonomi kreatif.

Ia menilai Yogyakarta memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi kreatif, namun masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu dijawab bersama, khususnya dalam membawa ide kreatif menjadi produk dan bisnis yang siap berkembang.

Ia menilai masih banyak dari teman-teman UMKM di sini yang lebih fokus mungkin dengan idenya mereka sudah sangat banyak, kemudian idenya juga mereka beragam.

“Tapi dalam eksekusinya masalah permodalan, kemudian juga masalah mungkin bahkan di branding dan lainnya mereka belum belum fokus ke arah sana,” kata dia.

Ia mengatakan dengan penguatan DPW Gekrafs DIY dan hadirnya Gekrafs Kampus DIY diharapkan kolaborasi antara pelaku ekonomi kreatif, pemerintah dan generasi muda di Yogyakarta semakin kuat.

“Sekaligus membuka peluang agar karya kreatif daerah dapat berkembang ke pasar nasional hingga global,” kata dia.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Yogyakarta Wawan Harmawan berharap Gekrafs tidak berhenti sebagai organisasi yang hanya menjalankan kegiatan seremonial, tetapi mampu menjadi rumah bersama bagi pelaku ekonomi kreatif.

“Saya tidak ingin Gekrafs hanya hadir sebagai sebuah organisasi yang memiliki struktur kepengurusan dan menjalankan hanya kegiatan seremonial. Tetapi saya juga ingin Gekrafs benar-benar hadir dan memberikan manfaat bagi para pelaku ekonomi kreatif,” kata dia.

Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani mengatakan, butuh investasi hingga Rp13.000 triliun untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi hingga mencapai 8 persen.

"Lima tahun ke depan, target investasi dalam rangka kita memenuhi pertumbuhan 8 persen itu adalah Rp13.000 triliun lebih," kata Rosan di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, realisasi investasi di Indonesia terus menunjukkan peningkatan, di mana pada tahun sebelumnya kontribusi dari investasi rata-rata di 28 hingga 29 persen.

"Untuk saat ini kontribusi dari investasi sudah mendekati 38 sampai 39 persen, jika dilihat selama 10 tahun terakhir investasi kurang lebih nilainya Rp9.100 triliun," ujar Rosan menambahkan.

Ia menjelaskan bahwa Bappenas menargetkan ketika ingin pertumbuhan ekonomi di angka 8 persen, maka Indonesia membutuhkan investasi hingga Rp13.000 triliun lebih dalam lima tahun ke depan.

"Itu adalah target yang diberikan oleh Bappenas kepada kami dalam rangka kita bisa mencapai pertumbuhan 8 persen di tahun 2029," ujarnya.

Rosan menyatakan bahwa pada tahun 2024 realisasi investasi kurang lebih Rp1.714 triliun dan pada 2025 meningkat menjadi Rp1.931 triliun.

Ia menambahkan, investasi yang masuk tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat luas. Selain itu investasinya juga harus berkualitas.

"Yang paling penting tentunya adalah bagaimana dana yang masuk itu bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Kurang lebih lapangan pekerjaan yang tercipta pada tahun lalu 2,4 juta orang. Dan kalau kita lihat lagi, tentunya investasi yang kita masukan adalah investasi yang berkualitas," katanya.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Singapura (ANTARA) - Dosen di Departemen Keuangan NUS (National University of Singapore) Business School Prof. Johan Sulaeman menilai pemerintah Indonesia perlu menyiapkan strategi menghadapi dampak perkembangan AI pada angkatan kerja agar bonus demografi yang besar tidak berubah menjadi beban demografi di kemudian hari.

“Menurut saya, pemerintah seharusnya tidak sekadar antusias terhadap artificial intelligent (AI), tetapi juga tidak perlu takut terhadap AI. Namun, pemerintah perlu meluangkan waktu untuk memikirkan strategi yang tepat dalam menghadapi AI, khususnya dari perspektif angkatan kerja,” kata Johan di Singapura, Rabu.

Johan mengingatkan, besarnya bonus demografi Indonesia juga berarti pemerintah perlu memastikan tersedianya lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Menurutnya, bonus demografi hanya dapat memberikan manfaat secara optimal apabila penduduk memiliki pekerjaan. Sebaliknya, tingginya jumlah penduduk tanpa pekerjaan berpotensi menimbulkan permasalahan sosial.

Lebih lanjut, Johan memandang AI memang dapat memberikan manfaat bagi pekerja, terutama dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Namun, di sisi lain, perkembangan AI juga menimbulkan kekhawatiran mengenai potensi tergantikannya tenaga kerja.

Kekhawatiran tersebut, menurutnya, bahkan lebih besar bagi generasi muda yang baru memasuki pasar kerja karena mereka menghadapi pertanyaan mendasar mengenai apakah mereka masih akan mendapatkan pekerjaan.

Karena itu, ia menilai pengembangan AI perlu diarahkan agar lebih mendukung manusia, bukan menggantikannya. Konsep tersebut dikenal sebagai pro-human AI, yakni AI yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan manusia.

“Namun, kecepatan perkembangan AI saat ini menunjukkan bahwa kita mungkin sulit mencapai tahap AI yang benar-benar berorientasi pada manusia tersebut, karena AI berkembang begitu cepat yang justru akan berusaha menggantikan kita. Itulah yang menjadi kekhawatiran,” kata Johan yang juga merupakan Direktur Sustainable and Green Finance Institute (SGFIN) NUS itu.

Menurut Johan, kondisi tersebut menjadi perhatian serius bagi negara seperti Indonesia dan India yang angkatan kerjanya belum sepenuhnya siap menghadapi perkembangan teknologi AI.

Oleh karena itu, pendidikan dan pelatihan bagi generasi muda perlu diperkuat agar mereka memahami AI, mampu menggunakannya, serta mengetahui keterbatasannya.

Ketika ditanya mengenai perlunya kerangka regulasi pada tingkat regional, Johan menilai pembentukan kerangka regulasi bersama di Asia Tenggara akan menghadapi tantangan besar.

Pasalnya, negara-negara di kawasan tersebut memiliki tingkat pembangunan yang berbeda sehingga kebijakan yang sesuai untuk Singapura belum tentu sesuai untuk Indonesia, Laos, atau Kamboja.

“Perbedaan tingkat pembangunan tersebut membuat kita akan sangat sulit mencapai kesepakatan,” kata dia.

Dalam hal ini, Johan tidak terlalu optimistis ASEAN dapat mencapai kesepakatan mengenai isu keberlanjutan, pembangunan manusia, dan pengembangan teknologi AI yang dirangkum dalam kerangka regulasi bersama.

Menurutnya, kebutuhan setiap negara terhadap pembangunan ekonomi juga perlu dipertimbangkan dalam kaitannya dengan agenda keberlanjutan.

Meski begitu, imbuh dia, negara-negara Asia Tenggara dapat memperbanyak dialog untuk bisa saling memahami ketiga isu tersebut dalam kaitannya dengan perkembangan AI.

Johan juga melihat kolaborasi bilateral lebih mungkin dilakukan dibandingkan membentuk kerangka regulasi bersama di tingkat regional.

Sementara itu, Profesor Pemegang Gelar Kehormatan Low Tuck Kwong di Bidang Keuangan, Ekonomi, dan Real Estate NUS Business School, Prof. Sumit Agarwal memandang bahwa perdebatan mengenai AI dan ketenagakerjaan belum menemukan kesepakatan, bahkan di Amerika Serikat.

Menurutnya, terdapat sejumlah pertanyaan yang masih perlu dijawab, mulai dari peran pemerintah dan bentuk regulasi hingga dampak AI terhadap pekerjaan, apakah akan menggantikan tenaga kerja atau justru menciptakan pekerjaan dan meningkatkan efisiensi pekerja.

Ia menilai perkembangan AI perlu dihadapi dengan kehati-hatian karena kecepatannya berbeda dari sejumlah teknologi serbaguna (general-purpose technology) pada masa lalu, seperti internet dan listrik.

“AI justru dapat berkembang dengan sendirinya, dan karena itulah kita belum sepenuhnya memahami seberapa berbahayanya AI dalam menggantikan pekerjaan,” kata Sumit.

Dari perspektif pendidikan, ia menilai tantangan utama adalah mempersiapkan mahasiswa atau calon tenaga kerja agar memiliki kemampuan yang dibutuhkan sehingga dapat terserap pasar.

Selain itu, menurut Sumit, industri juga perlu dibantu agar dapat memanfaatkan AI untuk meningkatkan efisiensi, sehingga manfaat AI tidak hanya dirasakan oleh pekerja atau mahasiswa, tetapi juga oleh pelaku di dunia usaha.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Ternate, Maluku Utra (ANTARA) - Berita tentang opsi moratorium (pembatasan) pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) nikel yang menghasilkan produk setengah jadi hingga Indonesia tetap solid dan tidak akan mengalami kehancuran atau kolaps, mewarnai pemberitaan bidang ekonomi kemarin (7/10).

Berikut rangkuman berita selengkapnya di sini

Menteri Bahlil buka opsi moratorium smelter nikel setengah jadi

Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi (Menko Hilirisasi) sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia membuka opsi melakukan moratorium (pembatasan) pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) nikel yang menghasilkan produk setengah jadi.

Langkah tersebut dipertimbangkan seiring meningkatnya risiko over supply nikel di pasar global, katanya saat diwawancarai wartawan di sela-sela Investor Daily Summit di Jakarta, Rabu.

Simak berita selengkapnya di sini

OJK catat pembiayaan UMKM capai Rp1.949 triliun per Juli 2026

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mencatat pembiayaan UMKM dari berbagai sektor jasa keuangan menunjukkan tren positif, dengan total pembiayaan mencapai Rp1.949 triliun per Juli 2026, tumbuh 3,09 persen secara tahunan.

“Memperluas pembiayaan UMKM bukanlah tujuan akhir. Tujuan yang sesungguhnya adalah menciptakan UMKM yang lebih produktif, lebih berdaya saing, lebih tangguh menghadapi perubahan, serta mampu memberikan kontribusi yang semakin besar terhadap penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Dian dalam keterangannya yang diterima di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Rabu.

Simak berita selengkapnya di sini

Kemenhub bidik pemanfaatan biometrik untuk penumpang bandar

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) membidik pemanfaatan teknologi biometrik untuk meningkatkan kualitas pelayanan penumpang di bandar udara, sehingga proses perjalanan menjadi lebih mudah, cepat, dan nyaman, tanpa mengesampingkan aspek keamanan dan perlindungan data pribadi.

“Seamless bukan berarti mengurangi keamanan. Justru teknologi harus kita manfaatkan untuk memberikan pelayanan yang lebih mudah dan efisien, dengan tetap menjaga standar keamanan penerbangan serta melindungi data pribadi masyarakat,” ujar Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Achmad Setiyo Prabowo dalam keterangannya yang diterima di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Rabu.

Simak berita selengkapnya di sini

Apindo nilai positif proyeksi Bank Dunia ekonomi RI tumbuh 5,2 persen

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W Kamdani menilai proyeksi Bank Dunia mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,2 persen pada 2026 sebagai sinyal positif, tetapi kondisi daya beli masyarakat tetap perlu dicermati.

"Saya rasa bagus. Paling tidak Bank Dunia merasa ada optimisme bahwa ada peningkatan pertumbuhan. Tapi kita juga mesti melihat kondisi yang ada di lapangan," kata Shinta di sela Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2026, Jakarta, Rabu.

Simak berita selengkapnya di sini

Luhut kepada investor: Indonesia tidak akan kolaps

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan pesan kepada para investor domestik dan internasional bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap solid dan tidak akan mengalami kehancuran atau kolaps di tengah ketidakpastian global.

Dalam Indonesia Internasional Sustainability Forum di Jakarta, Rabu, ia mengajak para pelaku usaha global untuk tidak ragu menanamkan modal dan berkolaborasi di Indonesia.

Simak berita selengkapnya di sini.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2026