Pemerintah antisipasi ancaman komputasi kuantum terhadap keamanan data
Pemerintah mengantisipasi ancaman perkembangan komputasi kuantum terhadap keamanan data digital melalui kesiapan teknologi kriptografi pascakuantum atau ...
(Antara) 16/10/26 11:41 195975
Jakarta (ANTARA) - Pemerintah mengantisipasi ancaman perkembangan komputasi kuantum terhadap keamanan data digital melalui kesiapan teknologi kriptografi pascakuantum atau post-quantum cryptography (PQC).
Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ali Murtopo Simbolon menilai langkah itu diperlukan guna menjaga perlindungan data digital seiring meningkatnya aktivitas ekonomi pada ranah layanan digital.
"Mewakili Bapak Menko Perekonomian, saya menyambut baik Workshop on Quantum and Post-Quantum Cryptography sebagai momentum strategis untuk memperkuat ketahanan keamanan siber nasional, sekaligus mempersiapkan Indonesia memanfaatkan ruang ekonomi dan inovasi yang lahir dari perkembangan teknologi kuantum," ujar Ali dalam lokakarya bertema Strategizing Indonesia\'s Digital Defense in the Quantum Era, dalam keterangannya yang dikutip di Jakarta, Jumat.
Salah satu risiko yang perlu diantisipasi adalah Harvest Now, Decrypt Later (HNDL). Praktik ini dilakukan dengan mengumpulkan data terenkripsi saat ini untuk kemudian mencoba membukanya ketika kemampuan teknologi sudah memadai.
Risiko tersebut membuat persiapan keamanan data perlu dilakukan sejak dini.
Ali menjelaskan pemerintah dan pelaku industri perlu memetakan sistem serta informasi yang membutuhkan perlindungan agar dapat menyiapkan langkah pengamanan sebelum kemampuan komputasi kuantum berpotensi mengancam sistem kriptografi yang digunakan saat ini.
Penerapan PQC tak hanya berkaitan dengan penggantian algoritma kriptografi.
Persiapan tersebut juga memerlukan perencanaan yang matang, pemetaan sistem dan data, peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta koordinasi lintas sektor.
Upaya tersebut menjadi penting seiring besarnya aktivitas ekonomi digital Indonesia.
Ia menyampaikan bahwa nilai gross merchandise value (GMV) ekonomi digital Indonesia mendekati 100 miliar dolar AS pada 2025 atau meningkat 14 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Nilainya diproyeksikan mencapai 340 miliar dolar AS pada 2030.
Sementara itu, Bank Indonesia (BI) mencatat transaksi pembayaran digital mencapai 12,99 miliar pada triwulan III 2025. Jumlah tersebut tumbuh 38,08 persen secara tahunan.
Menurut Ali, keamanan siber merupakan salah satu fondasi untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap layanan digital sekaligus mendukung pemanfaatan teknologi baru.
Penguatan keamanan siber juga menjadi bagian dari Buku Putih Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital.
Ia menekankan pentingnya membangun kemandirian teknologi nasional agar Indonesia tidak hanya mengandalkan kolaborasi internasional dalam pengembangan keamanan siber.
"Boleh kita belajar dari mereka yang sudah duluan, tapi kita juga harus punya kemandirian dalam menyiapkan platform teknologi cyber security kita," ujar Ali.
Selain memperkuat keamanan siber, Indonesia juga mendorong kolaborasi internasional dalam pengembangan kecerdasan buatan (AI) bersama mitra dari berbagai kawasan termasuk Amerika Serikat (AS) dan China.
Kerja sama ini diharapkan dapat memperluas pemanfaatan teknologi dan meningkatkan kapasitas inovasi nasional.
Di tingkat kawasan, pemerintah turut mendorong integrasi ekonomi digital melalui ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA).
Penandatanganan kesepakatan tersebut direncanakan pada November mendatang dan diharapkan dapat meningkatkan nilai ekonomi digital ASEAN dari 1 triliun dolar AS menjadi 2 triliun dolar AS seiring implementasinya.
"Melalui penguatan infrastruktur digital, pemanfaatan AI, integrasi ekonomi digital kawasan, serta persiapan menghadapi perkembangan komputasi kuantum, Indonesia perlu memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi digital berjalan beriringan dengan ketahanan dan kemandirian keamanan siber," tutup Ali.
Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026