#30 tag 24jam
DJBC tindak 1,2 miliar batang rokok ilegal hingga September 2026
Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara menyampaikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) telah menindak 1,2 miliar batang rokok ilegal hingga September ... [271] url asal
Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara menyampaikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) telah menindak 1,2 miliar batang rokok ilegal hingga September 2026.
Penindakan tercatat sebanyak 15.307 kali atau meningkat 9,2 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).
"Saat ini rokok ilegal telah kami amankan 1,2 miliar batang. Supaya bisa merasakan, 1,2 miliar batang sampai dengan bulan September yang lalu," kata Suahasil di Jakarta, Kamis.
Penindakan dilakukan melalui DJBC yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum terkait.
Selain rokok ilegal, DJBC juga melakukan penindakan terhadap peredaran narkotika.
Hingga September 2026, tercatat 1.284 kali penindakan dengan total barang bukti mencapai 11,27 ton.
Suahasil juga melaporkan bahwa DJBC sudah melakukan 94 kali penindakan terhadap penyelundupan emas ilegal dengan total barang bukti mencapai 353 kg.
"Banyak yang menyelundupkan emas keluar Indonesia. Lewat udara, lewat pelabuhan laut. Sebanyak 353 kilogram emas berbagai macam tipe. Dari yang serpihan, dari yang bubuk, sampai yang berbentuk bongkahan, dan berbentuk macam-macam," jelas Suahasil.
"Ya boleh saja membawa emas ke luar negeri, ekspor emas adalah sesuatu yang baik, tapi lakukan dengan tata kelola formulir yang baik dan tata kelola yang baik," tambahnya.
Lebih lanjut, Menkeu menilai Kemenkeu melalui DJBC akan terus melakukan penindakan terhadap barang dan aktivitas ilegal guna menjaga stabilitas ekononi.
Sebab, stabilitas ekonomi tidak hanya dijaga melalui indikator makro dan fiskal, tetapi juga lewat perlindungan kegiatan ekonomi legal dari aktivitas ilegal yang merugikan.
"Tentu kita laksanakan (penindakan) bersama dengan aparat-aparat yang lain. Kepolisian, TNI, BNN. Bersama kami juga berpartisipasi melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai," kata Bendahara Negara itu.
Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026
Pakar NUS: Perlu strategi tepat hadapi dampak AI pada angkatan kerja
Dosen di Departemen Keuangan NUS (National University of Singapore) Business School Prof. Johan Sulaeman menilai pemerintah Indonesia perlu menyiapkan ... [621] url asal
#kecerdasan-artifisial #tenaga-kerja #pasar-tenaga-kerja #bonus-demografi
Singapura (ANTARA) - Dosen di Departemen Keuangan NUS (National University of Singapore) Business School Prof. Johan Sulaeman menilai pemerintah Indonesia perlu menyiapkan strategi menghadapi dampak perkembangan AI pada angkatan kerja agar bonus demografi yang besar tidak berubah menjadi beban demografi di kemudian hari.
“Menurut saya, pemerintah seharusnya tidak sekadar antusias terhadap artificial intelligent (AI), tetapi juga tidak perlu takut terhadap AI. Namun, pemerintah perlu meluangkan waktu untuk memikirkan strategi yang tepat dalam menghadapi AI, khususnya dari perspektif angkatan kerja,” kata Johan di Singapura, Rabu.
Johan mengingatkan, besarnya bonus demografi Indonesia juga berarti pemerintah perlu memastikan tersedianya lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
Menurutnya, bonus demografi hanya dapat memberikan manfaat secara optimal apabila penduduk memiliki pekerjaan. Sebaliknya, tingginya jumlah penduduk tanpa pekerjaan berpotensi menimbulkan permasalahan sosial.
Lebih lanjut, Johan memandang AI memang dapat memberikan manfaat bagi pekerja, terutama dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Namun, di sisi lain, perkembangan AI juga menimbulkan kekhawatiran mengenai potensi tergantikannya tenaga kerja.
Kekhawatiran tersebut, menurutnya, bahkan lebih besar bagi generasi muda yang baru memasuki pasar kerja karena mereka menghadapi pertanyaan mendasar mengenai apakah mereka masih akan mendapatkan pekerjaan.
Karena itu, ia menilai pengembangan AI perlu diarahkan agar lebih mendukung manusia, bukan menggantikannya. Konsep tersebut dikenal sebagai pro-human AI, yakni AI yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan manusia.
“Namun, kecepatan perkembangan AI saat ini menunjukkan bahwa kita mungkin sulit mencapai tahap AI yang benar-benar berorientasi pada manusia tersebut, karena AI berkembang begitu cepat yang justru akan berusaha menggantikan kita. Itulah yang menjadi kekhawatiran,” kata Johan yang juga merupakan Direktur Sustainable and Green Finance Institute (SGFIN) NUS itu.
Menurut Johan, kondisi tersebut menjadi perhatian serius bagi negara seperti Indonesia dan India yang angkatan kerjanya belum sepenuhnya siap menghadapi perkembangan teknologi AI.
Oleh karena itu, pendidikan dan pelatihan bagi generasi muda perlu diperkuat agar mereka memahami AI, mampu menggunakannya, serta mengetahui keterbatasannya.
Ketika ditanya mengenai perlunya kerangka regulasi pada tingkat regional, Johan menilai pembentukan kerangka regulasi bersama di Asia Tenggara akan menghadapi tantangan besar.
Pasalnya, negara-negara di kawasan tersebut memiliki tingkat pembangunan yang berbeda sehingga kebijakan yang sesuai untuk Singapura belum tentu sesuai untuk Indonesia, Laos, atau Kamboja.
“Perbedaan tingkat pembangunan tersebut membuat kita akan sangat sulit mencapai kesepakatan,” kata dia.
Dalam hal ini, Johan tidak terlalu optimistis ASEAN dapat mencapai kesepakatan mengenai isu keberlanjutan, pembangunan manusia, dan pengembangan teknologi AI yang dirangkum dalam kerangka regulasi bersama.
Menurutnya, kebutuhan setiap negara terhadap pembangunan ekonomi juga perlu dipertimbangkan dalam kaitannya dengan agenda keberlanjutan.
Meski begitu, imbuh dia, negara-negara Asia Tenggara dapat memperbanyak dialog untuk bisa saling memahami ketiga isu tersebut dalam kaitannya dengan perkembangan AI.
Johan juga melihat kolaborasi bilateral lebih mungkin dilakukan dibandingkan membentuk kerangka regulasi bersama di tingkat regional.
Sementara itu, Profesor Pemegang Gelar Kehormatan Low Tuck Kwong di Bidang Keuangan, Ekonomi, dan Real Estate NUS Business School, Prof. Sumit Agarwal memandang bahwa perdebatan mengenai AI dan ketenagakerjaan belum menemukan kesepakatan, bahkan di Amerika Serikat.
Menurutnya, terdapat sejumlah pertanyaan yang masih perlu dijawab, mulai dari peran pemerintah dan bentuk regulasi hingga dampak AI terhadap pekerjaan, apakah akan menggantikan tenaga kerja atau justru menciptakan pekerjaan dan meningkatkan efisiensi pekerja.
Ia menilai perkembangan AI perlu dihadapi dengan kehati-hatian karena kecepatannya berbeda dari sejumlah teknologi serbaguna (general-purpose technology) pada masa lalu, seperti internet dan listrik.
“AI justru dapat berkembang dengan sendirinya, dan karena itulah kita belum sepenuhnya memahami seberapa berbahayanya AI dalam menggantikan pekerjaan,” kata Sumit.
Dari perspektif pendidikan, ia menilai tantangan utama adalah mempersiapkan mahasiswa atau calon tenaga kerja agar memiliki kemampuan yang dibutuhkan sehingga dapat terserap pasar.
Selain itu, menurut Sumit, industri juga perlu dibantu agar dapat memanfaatkan AI untuk meningkatkan efisiensi, sehingga manfaat AI tidak hanya dirasakan oleh pekerja atau mahasiswa, tetapi juga oleh pelaku di dunia usaha.
Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)