Pemerintah disarankan bangun platform nasional proyek transisi hijau
Pemerintah disarankan untuk membangun platform nasional yang merangkum data proyek transisi hijau secara komprehensif guna memastikan komitmen pembiayaan ...
(Antara) 17/10/26 15:10 221220
Jakarta (ANTARA) - Pemerintah disarankan untuk membangun platform nasional yang merangkum data proyek transisi hijau secara komprehensif guna memastikan komitmen pembiayaan hijau dapat terealisasi.
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menjelaskan kepada ANTARA di Jakarta, Sabtu, bahwa pekerjaan rumah setelah pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia bukan mencari komitmen pembiayaan baru, melainkan memastikan komitmen yang ada dapat terwujud menjadi realisasi nyata.
Pasalnya, hingga Januari 2026, realisasi Just Energy Transition Partnership (JETP) baru mencapai 3,4 miliar dolar AS dari komitmen 21,8 miliar dolar AS. Oleh karena itu Yusuf berpendapat tantangan utama bukan soal ketersediaan modal, melainkan kesiapan proyek dan kualitas eksekusi.
“Prioritas pertama adalah memperbanyak proyek yang layak dibiayai. Pemerintah perlu membangun satu platform nasional yang memuat proyek prioritas, studi kelayakan, kontrak jual beli listrik yang terstandar, pembagian risiko, dan jadwal lelang yang pasti,” kata Yusuf.
Menurut dia, dana persiapan proyek dari bank pembangunan multilateral sebaiknya diarahkan untuk menutup kesenjangan agar modal swasta tidak berhenti pada tahap komitmen.
Kesiapan proyek juga harus diikuti pembangunan transmisi guna memastikan jaringan penghubung tersedia di lokasi pembangkit energi terbarukan.
“Sampai semester pertama 2025, baru 1,6 GW dari target 10 GW dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) sebelumnya yang beroperasi komersial. Karena itu, proyek seperti Green Energy Corridor Sulawesi perlu dipercepat dan pemanfaatan bersama jaringan transmisi perlu dibuka agar swasta dapat ikut berinvestasi,” jelas dia.
Tantangan berikutnya adalah biaya modal, kata Yusuf. Proyek energi terbarukan disebut rentan terhadap tingginya suku bunga, pelemahan rupiah, serta premi risiko. Karena itu, pemerintah perlu memperluas penjaminan, pembiayaan rupiah, dan fasilitas lindung nilai.
Rencana RUPTL menargetkan tambahan 42,6 gigawatt energi terbarukan, dengan kebutuhan investasi Rp2.967,4 triliun dan 73 persen investasi pembangkit diharapkan berasal dari swasta.
Oleh sebab itu, Yusuf menekankan keberhasilan transisi hijau harus diukur dari realisasi proyek, investasi swasta, penciptaan lapangan kerja, dan penurunan emisi, bukan sekadar komitmen.
Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026