#30 tag 24jam
Ekonom dorong RI percepat investasi hijau usai forum IMF-Bank Dunia
Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede menilai Pemerintah Indonesia perlu memprioritaskan realisasi proyek investasi hijau yang memberikan manfaat ekonomi ... [317] url asal
Jakarta (ANTARA) - Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede menilai Pemerintah Indonesia perlu memprioritaskan realisasi proyek investasi hijau yang memberikan manfaat ekonomi terukur setelah rangkaian pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia di Bangkok, Thailand.
Josua mengatakan komitmen pembiayaan dari lembaga internasional perlu ditindaklanjuti melalui penyiapan proyek yang memiliki kepastian regulasi, sumber pendapatan, serta skema pembiayaan yang jelas.
"Persoalan utama Indonesia bukan semata-mata keterbatasan sumber pendanaan, melainkan masih adanya kesenjangan antara besarnya potensi energi terbarukan, kesiapan proyek, kepastian regulasi, dan kelayakan investasi," ujarnya kepada ANTARA di Jakarta, Sabtu.
Menurut dia, pemerintah perlu memastikan rencana penambahan kapasitas pembangkit sebesar 69,5 gigawatt (GW) hingga 2034, termasuk 42,6 GW energi terbarukan, dapat diterjemahkan menjadi proyek yang siap dibangun dan dioperasikan.
Dalam tiga bulan setelah pertemuan, pemerintah disarankan menetapkan daftar proyek prioritas, seperti pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di kawasan industri, PLTS dengan penyimpanan baterai, pembangkit panas bumi, serta infrastruktur transmisi listrik.
Selain kesiapan proyek, ia menekankan pentingnya kepastian tarif listrik, penyederhanaan perizinan, dan pembagian risiko yang jelas antara pemerintah, PLN, lembaga pembiayaan, serta investor swasta.
Pembiayaan dari lembaga internasional juga perlu dipadukan dengan mobilisasi modal swasta melalui skema pembiayaan campuran dan penjaminan risiko tanpa menambah tekanan terhadap keuangan negara.
Lebih lanjut, menurut dia, investasi hijau diharapkan turut memperkuat industri domestik, termasuk pengembangan panel surya, baterai, peralatan kelistrikan, dan jasa rekayasa nasional.
Ia juga mendorong pemerintah menetapkan target pelaksanaan dalam enam hingga 12 bulan serta mempublikasikan perkembangan proyek secara berkala.
Keberhasilan pembiayaan hijau, menurut dia, harus diukur berdasarkan realisasi investasi, kapasitas listrik bersih yang beroperasi, penurunan emisi, serta penciptaan lapangan kerja.
Dengan demikian, kerja sama pembiayaan internasional diharapkan tidak berhenti pada komitmen pendanaan, tetapi mampu mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing industri nasional.
“Pada akhirnya, keberhasilan diplomasi ekonomi Indonesia akan ditentukan oleh seberapa cepat komitmen internasional berubah menjadi kegiatan ekonomi nyata yang manfaatnya dirasakan masyarakat,” kata Josua.
Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026
Pemerintah disarankan bangun platform nasional proyek transisi hijau
Pemerintah disarankan untuk membangun platform nasional yang merangkum data proyek transisi hijau secara komprehensif guna memastikan komitmen pembiayaan ... [320] url asal
Jakarta (ANTARA) - Pemerintah disarankan untuk membangun platform nasional yang merangkum data proyek transisi hijau secara komprehensif guna memastikan komitmen pembiayaan hijau dapat terealisasi.
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menjelaskan kepada ANTARA di Jakarta, Sabtu, bahwa pekerjaan rumah setelah pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia bukan mencari komitmen pembiayaan baru, melainkan memastikan komitmen yang ada dapat terwujud menjadi realisasi nyata.
Pasalnya, hingga Januari 2026, realisasi Just Energy Transition Partnership (JETP) baru mencapai 3,4 miliar dolar AS dari komitmen 21,8 miliar dolar AS. Oleh karena itu Yusuf berpendapat tantangan utama bukan soal ketersediaan modal, melainkan kesiapan proyek dan kualitas eksekusi.
“Prioritas pertama adalah memperbanyak proyek yang layak dibiayai. Pemerintah perlu membangun satu platform nasional yang memuat proyek prioritas, studi kelayakan, kontrak jual beli listrik yang terstandar, pembagian risiko, dan jadwal lelang yang pasti,” kata Yusuf.
Menurut dia, dana persiapan proyek dari bank pembangunan multilateral sebaiknya diarahkan untuk menutup kesenjangan agar modal swasta tidak berhenti pada tahap komitmen.
Kesiapan proyek juga harus diikuti pembangunan transmisi guna memastikan jaringan penghubung tersedia di lokasi pembangkit energi terbarukan.
“Sampai semester pertama 2025, baru 1,6 GW dari target 10 GW dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) sebelumnya yang beroperasi komersial. Karena itu, proyek seperti Green Energy Corridor Sulawesi perlu dipercepat dan pemanfaatan bersama jaringan transmisi perlu dibuka agar swasta dapat ikut berinvestasi,” jelas dia.
Tantangan berikutnya adalah biaya modal, kata Yusuf. Proyek energi terbarukan disebut rentan terhadap tingginya suku bunga, pelemahan rupiah, serta premi risiko. Karena itu, pemerintah perlu memperluas penjaminan, pembiayaan rupiah, dan fasilitas lindung nilai.
Rencana RUPTL menargetkan tambahan 42,6 gigawatt energi terbarukan, dengan kebutuhan investasi Rp2.967,4 triliun dan 73 persen investasi pembangkit diharapkan berasal dari swasta.
Oleh sebab itu, Yusuf menekankan keberhasilan transisi hijau harus diukur dari realisasi proyek, investasi swasta, penciptaan lapangan kerja, dan penurunan emisi, bukan sekadar komitmen.
Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026
Ekonom: Komitmen pembiayaan hijau harus jadi investasi produktif
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) M Rizal Taufikurahman menilai pemerintah perlu memastikan komitmen pembiayaan transisi hijau ... [271] url asal
Jakarta (ANTARA) - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) M Rizal Taufikurahman menilai pemerintah perlu memastikan komitmen pembiayaan transisi hijau yang dibahas dalam rangkaian pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia dapat direalisasikan menjadi investasi produktif.
Rizal mengatakan pemerintah perlu memprioritaskan penyelesaian berbagai hambatan investasi, mulai dari lemahnya kesiapan proyek, ketidakpastian regulasi, hingga tingginya risiko pembiayaan.
“Pascapertemuan IMF–World Bank, pemerintah harus memastikan komitmen pembiayaan hijau bertransformasi menjadi investasi produktif, bukan sekadar capaian diplomasi,” ujarnya saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.
Menurut dia, tantangan dalam mempercepat transisi hijau tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan sumber pendanaan, tetapi juga kemampuan pemerintah menyiapkan proyek yang layak secara finansial dan menarik bagi investor.
Karena itu, pemerintah perlu mempercepat pengembangan proyek-proyek hijau, khususnya di sektor energi terbarukan, infrastruktur kelistrikan, dan industri rendah karbon melalui perbaikan iklim investasi serta kepastian regulasi.
Ia mencontohkan pelaksanaan Just Energy Transition Partnership (JETP) yang menunjukkan masih adanya kesenjangan antara komitmen pembiayaan internasional dan realisasi pendanaan di lapangan.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah dinilai perlu memperkuat skema pembiayaan campuran (blended finance), menyediakan instrumen penjaminan risiko, serta meningkatkan keterlibatan modal swasta dalam pembiayaan transisi energi.
Langkah tersebut juga perlu dirancang dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal agar percepatan investasi hijau tidak menambah tekanan terhadap keuangan negara.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa keberhasilan kerja sama pembiayaan hijau tidak cukup diukur berdasarkan besarnya komitmen pendanaan yang diumumkan dalam forum internasional.
Evaluasi juga harus mempertimbangkan realisasi investasi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan nilai tambah industri, serta penurunan emisi karbon.
“Tanpa reformasi struktural, pembiayaan hijau berisiko besar dalam komitmen, tetapi minim kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi,” katanya.
Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)