Ekonom dorong RI percepat investasi hijau usai forum IMF-Bank Dunia
Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede menilai Pemerintah Indonesia perlu memprioritaskan realisasi proyek investasi hijau yang memberikan manfaat ekonomi ...
(Antara) 17/10/26 15:35 221385
Jakarta (ANTARA) - Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede menilai Pemerintah Indonesia perlu memprioritaskan realisasi proyek investasi hijau yang memberikan manfaat ekonomi terukur setelah rangkaian pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia di Bangkok, Thailand.
Josua mengatakan komitmen pembiayaan dari lembaga internasional perlu ditindaklanjuti melalui penyiapan proyek yang memiliki kepastian regulasi, sumber pendapatan, serta skema pembiayaan yang jelas.
"Persoalan utama Indonesia bukan semata-mata keterbatasan sumber pendanaan, melainkan masih adanya kesenjangan antara besarnya potensi energi terbarukan, kesiapan proyek, kepastian regulasi, dan kelayakan investasi," ujarnya kepada ANTARA di Jakarta, Sabtu.
Menurut dia, pemerintah perlu memastikan rencana penambahan kapasitas pembangkit sebesar 69,5 gigawatt (GW) hingga 2034, termasuk 42,6 GW energi terbarukan, dapat diterjemahkan menjadi proyek yang siap dibangun dan dioperasikan.
Dalam tiga bulan setelah pertemuan, pemerintah disarankan menetapkan daftar proyek prioritas, seperti pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di kawasan industri, PLTS dengan penyimpanan baterai, pembangkit panas bumi, serta infrastruktur transmisi listrik.
Selain kesiapan proyek, ia menekankan pentingnya kepastian tarif listrik, penyederhanaan perizinan, dan pembagian risiko yang jelas antara pemerintah, PLN, lembaga pembiayaan, serta investor swasta.
Pembiayaan dari lembaga internasional juga perlu dipadukan dengan mobilisasi modal swasta melalui skema pembiayaan campuran dan penjaminan risiko tanpa menambah tekanan terhadap keuangan negara.
Lebih lanjut, menurut dia, investasi hijau diharapkan turut memperkuat industri domestik, termasuk pengembangan panel surya, baterai, peralatan kelistrikan, dan jasa rekayasa nasional.
Ia juga mendorong pemerintah menetapkan target pelaksanaan dalam enam hingga 12 bulan serta mempublikasikan perkembangan proyek secara berkala.
Keberhasilan pembiayaan hijau, menurut dia, harus diukur berdasarkan realisasi investasi, kapasitas listrik bersih yang beroperasi, penurunan emisi, serta penciptaan lapangan kerja.
Dengan demikian, kerja sama pembiayaan internasional diharapkan tidak berhenti pada komitmen pendanaan, tetapi mampu mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing industri nasional.
“Pada akhirnya, keberhasilan diplomasi ekonomi Indonesia akan ditentukan oleh seberapa cepat komitmen internasional berubah menjadi kegiatan ekonomi nyata yang manfaatnya dirasakan masyarakat,” kata Josua.
Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026