Kemenperin tegaskan pentingnya peta jalan jaga keberlangsungan IHT
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menegaskan komitmennya untuk melindungi dan mengembangkan sektor manufaktur nasional, termasuk Industri Hasil Tembakau ...
(Antara) 19/10/26 19:35 428970
Memang perlu kita susun peta jalan karena ini berkaitan dengan tahapan dan kebijakan pemerintah secara menyeluruh
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menegaskan komitmennya untuk melindungi dan mengembangkan sektor manufaktur nasional, termasuk Industri Hasil Tembakau (IHT), salah satunya melalui penyusunan peta jalan (roadmap) industri yang komprehensif.
Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menyatakan bahwa penyusunan peta jalan tersebut sangat krusial karena berkaitan erat dengan tahapan serta arah kebijakan pemerintah secara menyeluruh dalam menghadapi dinamika industri ke depan.
"Memang perlu kita susun peta jalan karena ini berkaitan dengan tahapan dan kebijakan pemerintah secara menyeluruh. Apakah kita sepakati ada kebijakan yang konsensus atau seperti apa, itu penting dilihat. Kita harus melihat dinamika ke depan," ujar Sarmuji di Jakarta, Senin.
Sarmuji menjelaskan, fungsi Kemenperin tidak hanya terbatas sebagai regulator dan fasilitator, tetapi juga berperan aktif sebagai akselerator pertumbuhan industri.
"Langkah strategis menjaga keberlangsungan IHT ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah membidik peningkatan kontribusi sektor manufaktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional hingga mencapai 20 persen pada 2027," kata dia.
Selain itu, pihaknya mengharapkan manufaktur dapat terus memperkuat perannya sebagai mesin pertumbuhan ekonomi dan penyerap tenaga kerja, di mana ekosistem pertembakauan saat ini mencakup sekitar 6 juta jiwa, mulai dari petani tembakau, petani cengkih, pekerja pabrik, hingga sektor ritel.
Ia juga menyoroti tantangan berat yang dihadapi IHT akibat maraknya peredaran rokok ilegal yang dipicu oleh berbagai tekanan regulasi dalam beberapa tahun terakhir.
"Rokok ilegal memberikan pukulan serius pada rokok legal. Marak dan banyak sekali modusnya. Ini yang harus segera diatasi pemerintah, industri legal harus dilindungi. Penegakan aturan menjadi faktor determinan dalam mengatasi rokok ilegal dan tentunya perlu juga edukasi," tegas Sarmuji.
Urgensi kepastian regulasi dan peta jalan perlindungan industri ini turut didukung oleh para pelaku di tingkat hulu.
Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) menilai ekosistem IHT dari hulu ke hilir sangat membutuhkan kejelasan arah kebijakan di tengah ancaman regulasi turunan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024.
Ketua DPC APTI Sumedang, Otong Supendi, menuturkan bahwa selain maraknya rokok ilegal, rancangan regulasi seperti pembatasan kadar nikotin dan tar, penyeragaman kemasan rokok tanpa merek, hingga pelarangan bahan tambahan memicu kekhawatiran besar bagi kelangsungan hidup petani.
"IHT saat ini sangat terdampak oleh rancangan aturan turunan PP 28/2024. Ujungnya membuat serapan tembakau petani menurun. Kami mohon, jangan sampai ada kebijakan yang merugikan. Karena kalau industrinya tergerus, mau dikemanakan hasil kami petani tembakau ini?" kata Otong.
Ia menambahkan, wilayah Jawa Barat memiliki total luas lahan tanam tembakau mencapai 11.000 hektare (ha), dengan Kabupaten Sumedang menyumbang sekitar 2.500 ha dan memproduksi 21 ribu ton per tahun sebagai daerah terluas kedua di Jawa Barat.
Atas dasar itu, ratusan petani tembakau sempat menggelar aksi di depan gedung Kemenko PMK pada Juli lalu untuk menolak usulan pembatasan kadar tar dan nikotin, yang dinilai bertolak belakang dengan karakteristik alami komoditas tembakau lokal Indonesia.
"Melalui penyusunan peta jalan IHT yang terintegrasi, pemerintah diharapkan dapat menghadirkan titik temu antara perlindungan industri legal, keberlangsungan jutaan tenaga kerja dan petani, serta kepastian regulasi nasional," imbuhnya.
Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026