Rantai pasok material jadi kunci percepatan rehabilitasi pascabencana
Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan menekankan perlunya perencanaan kebutuhan material secara terukur di setiap lokasi ...
(Antara) 09/10/26 14:38 49843
Medan (ANTARA) - Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan menekankan perlunya perencanaan kebutuhan material secara terukur di setiap lokasi pembangunan untuk mempercepat pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Ronny Hutahayan mengatakan kepastian pasokan bahan bangunan, kapasitas produksi, serta kelancaran distribusi menjadi faktor penting untuk mengejar target rehabilitasi dan rekonstruksi.
“Jadwal pembangunan harus ditopang oleh kepastian pasokan. Kebutuhan semen, baja, panel rumah, pasir, batu, agregat, dan materi lainnya perlu dihitung per lokasi dan pertahapan pekerjaan,” kata Ronny dalam rapat koordinasi rehabilitasi dan rekonstruksi hunian tetap, di Medan, Jumat.
Ia mengatakan dalam perencanaan pasokan harus disesuaikan dengan tahapan pekerjaan agar kebutuhan material dapat terpenuhi tanpa mengganggu jadwal konstruksi.
Ronny mengatakan pemerintah juga mendorong penyediaan fasilitas produksi komponen bangunan yang berdekatan dengan lokasi proyek atau mampu melayani beberapa lokasi sekaligus. Upaya ini ditujukan untuk menyesuaikan kapasitas produksi dan logistik dengan kebutuhan pembangunan di lapangan.
Selain kapasitas pemasok, koordinasi antar proyek juga diperlukan untuk mengantisipasi persaingan pasokan, lonjakan harga, serta penumpukan material.
Pemerintah daerah dan instansi terkait diharapkan mendukung penyelesaian kendala maupun perizinan sesuai kewenangannya, sekaligus memastikan sumber material yang digunakan sah dan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.
“Risiko cuaca dan gangguan akses menuju lokasi pembangunan turut menjadi pertimbangan dalam penyusunan perencanaan dan jadwal pekerjaan,” tambah Ronny.
Percepatan rantai pasok tersebut menjadi semakin penting seiring dengan target pemerintah untuk mempercepat pembangunan hunian tetap dari rencana semula tiga tahun menjadi dua tahun, sesuai arahan Presiden pada Mei 2026.
Di sisi lain, pembangunan hunian tetap juga diharapkan mendorong pemulihan ekonomi daerah melalui pelibatan tenaga kerja lokal, termasuk warga terdampak, serta pemberian ruang bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pemasok, dan penyedia jasa setempat yang memenuhi persyaratan mutu dan kapasitas.
Ronny mengatakan berdasarkan data dari Posko Nasional, terdapat lebih dari 184.000 rumah rusak di tiga provinsi terdampak. Dari 57.027 unit huntap yang direncanakan, sampai awal Oktober 2026 sebanyak 2.085 unit telah selesai, dan 1.882 unit sedang dalam proses pembangunan.
Selain itu, BNPB juga menangani pembangunan 27.809 unit huntap in situ di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Capaian ini menunjukkan bahwa pemerintah sudah bergerak berkat kerjasama berbagai pihak.
“Triwulan terakhir tahun ini sangat menentukan, paket yang sudah berjalan perlu kita kawal agar selesai sesuai target. Pada saat yang sama, persiapan lahan, penerima manfaat, program, dan pembiayaan untuk tahun 2027 harus disiapkan dari sekarang,” kata Ronny.
Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026