#30 tag 24jam
Rantai pasok material jadi kunci percepatan rehabilitasi pascabencana
Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan menekankan perlunya perencanaan kebutuhan material secara terukur di setiap lokasi ... [416] url asal
Medan (ANTARA) - Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan menekankan perlunya perencanaan kebutuhan material secara terukur di setiap lokasi pembangunan untuk mempercepat pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Ronny Hutahayan mengatakan kepastian pasokan bahan bangunan, kapasitas produksi, serta kelancaran distribusi menjadi faktor penting untuk mengejar target rehabilitasi dan rekonstruksi.
“Jadwal pembangunan harus ditopang oleh kepastian pasokan. Kebutuhan semen, baja, panel rumah, pasir, batu, agregat, dan materi lainnya perlu dihitung per lokasi dan pertahapan pekerjaan,” kata Ronny dalam rapat koordinasi rehabilitasi dan rekonstruksi hunian tetap, di Medan, Jumat.
Ia mengatakan dalam perencanaan pasokan harus disesuaikan dengan tahapan pekerjaan agar kebutuhan material dapat terpenuhi tanpa mengganggu jadwal konstruksi.
Ronny mengatakan pemerintah juga mendorong penyediaan fasilitas produksi komponen bangunan yang berdekatan dengan lokasi proyek atau mampu melayani beberapa lokasi sekaligus. Upaya ini ditujukan untuk menyesuaikan kapasitas produksi dan logistik dengan kebutuhan pembangunan di lapangan.
Selain kapasitas pemasok, koordinasi antar proyek juga diperlukan untuk mengantisipasi persaingan pasokan, lonjakan harga, serta penumpukan material.
Pemerintah daerah dan instansi terkait diharapkan mendukung penyelesaian kendala maupun perizinan sesuai kewenangannya, sekaligus memastikan sumber material yang digunakan sah dan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.
“Risiko cuaca dan gangguan akses menuju lokasi pembangunan turut menjadi pertimbangan dalam penyusunan perencanaan dan jadwal pekerjaan,” tambah Ronny.
Percepatan rantai pasok tersebut menjadi semakin penting seiring dengan target pemerintah untuk mempercepat pembangunan hunian tetap dari rencana semula tiga tahun menjadi dua tahun, sesuai arahan Presiden pada Mei 2026.
Di sisi lain, pembangunan hunian tetap juga diharapkan mendorong pemulihan ekonomi daerah melalui pelibatan tenaga kerja lokal, termasuk warga terdampak, serta pemberian ruang bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pemasok, dan penyedia jasa setempat yang memenuhi persyaratan mutu dan kapasitas.
Ronny mengatakan berdasarkan data dari Posko Nasional, terdapat lebih dari 184.000 rumah rusak di tiga provinsi terdampak. Dari 57.027 unit huntap yang direncanakan, sampai awal Oktober 2026 sebanyak 2.085 unit telah selesai, dan 1.882 unit sedang dalam proses pembangunan.
Selain itu, BNPB juga menangani pembangunan 27.809 unit huntap in situ di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Capaian ini menunjukkan bahwa pemerintah sudah bergerak berkat kerjasama berbagai pihak.
“Triwulan terakhir tahun ini sangat menentukan, paket yang sudah berjalan perlu kita kawal agar selesai sesuai target. Pada saat yang sama, persiapan lahan, penerima manfaat, program, dan pembiayaan untuk tahun 2027 harus disiapkan dari sekarang,” kata Ronny.
Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026
Pemerintah kejar 10.000 huntap di Aceh Tamiang dalam 2 tahun
Pemerintah melalui kolaborasi lintas kementerian mempercepat pembangunan 10.000 hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana di Desa Lubuk Hidup, ... [443] url asal
Aceh Tamiang (ANTARA) - Pemerintah melalui kolaborasi lintas kementerian mempercepat pembangunan 10.000 hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana di Desa Lubuk Hidup, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh dalam dua tahun.
Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Ronny Hutahayan mengatakan dari total kebutuhan huntap lebih dari 18.000 unit di daerah tersebut, lebih dari 10.000 unit di antaranya akan dibangun melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
“Jadi ini memang sebagai suatu kabupaten ini terdampak paling masif dan juga pembangunannya membutuhkan pembangunan huntap paling besar. Di Tamiang ini sebenarnya paling besar nanti rencana penyediaan huntapnya,” kata Ronny dalam kunjungan dan pemantauan huntap dan huntara di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Kamis.
Pemerintah sebelumnya menetapkan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi dalam waktu tiga tahun, yakni 2026 hingga 2028. Namun, berdasarkan arahan Presiden pada 25 Mei 2026, pembangunan huntap dipercepat menjadi dua tahun.
Ronny mengatakan pembangunan huntap ini menjadi salah satu fokus pemerintah dalam pemulihan pascabencana di Aceh Tamiang.
Secara keseluruhan, kebutuhan huntap di Aceh Tamiang mencapai lebih dari 18.000 unit. Pembangunan tersebut terdiri atas hunian in situ yang berasal dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta hunian ex situ atau relokasi yang dibangun Kementerian PKP.
Di lokasi Desa Lubuk Hidup sendiri, Kemenko Infra bekerja sama dengan Kementerian PKP akan memanfaatkan lahan seluas 10 hektare serta akan dibangun 169 unit rumah huntap yang saat ini masih tahap proses clearing area. Pembangunan di lokasi tersebut ditargetkan dapat diselesaikan pada akhir Desember 2026.
Ronny mengatakan percepatan pembangunan masih menghadapi sejumlah pekerjaan yang perlu diselesaikan, termasuk proses penyediaan lahan. Namun, pemerintah tetap memastikan lokasi hunian berada di luar zona rawan bencana untuk menjaga keselamatan masyarakat dalam jangka panjang.
“Pemilihan lahan di luar zona rawan bencana itu menjadi sangat penting, karena ini menyangkut keamanan dan keselamatan masyarakat ke depannya,” ujarnya.
Untuk 2026, Ronny mengatakan dari Kementerian PKP menargetkan pembangunan 2.399 unit huntap di Aceh Tamiang. Saat ini, sekitar 1.000 unit telah selesai dibangun, sementara pembangunan unit lainnya masih terus berjalan.
Selain pembangunan rumah, pemerintah juga menyiapkan sarana dan prasarana pendukung kawasan huntap yang dilengkapi jalan lingkungan, drainase, sanitasi, penerangan, serta akses air bersih.
Pemerintah juga berupaya memperkuat akses menuju kawasan hunian. Sejumlah ruas jalan menuju lokasi yang belum beraspal akan diupayakan melalui anggaran APBD maupun program jalan desa.
Ronny menekankan percepatan pembangunan huntap membutuhkan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta kementerian dan lembaga terkait. Pemerintah juga akan melakukan pemantauan secara berkala selama proses pembangunan, bukan hanya pada tahap akhir.
“Kami mau memastikan bahwa bukan hanya nanti kita monitoring dan evaluasi di akhir, tetapi selama masanya progres pembangunannya,” katanya.
Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)