Menteri PKP: Pemerintah terus berkomitmen wujudkan rumah layak huni
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan pemerintah terus berkomitmen bekerja keras untuk mewujudkan rumah layak huni dan ...
(Antara) 20/10/26 17:03 545148
Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan pemerintah terus berkomitmen bekerja keras untuk mewujudkan rumah layak huni dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia.
"Komitmennya yakni kerja bersih, kerja keras, terobosan, kolaborasi. Ya, mesti itu yang kita lakukan untuk rakyat kita," ujar Maruarar atau disapa Ara di Jakarta, Selasa.
Kementerian PKP, lanjutnya, sudah diberikan kesempatan, kepercayaan dalam menjalankan tugas dan amanah dari Presiden RI untuk melaksanakan program-program perumahan bagi masyarakat dalam rangka mendukung program 3 Juta Rumah.
"Saya rasa itu kalau bicara soal komitmen. Kita melakukan itu dengan sebaik-baiknya, tentu masih banyak kekurangan, tentu kita harus lebih baik lagi," kata Ara.
Selama dua tahun, pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto pencapaian di sektor perumahan untuk memudahkan dan memperluas akses bagi masyarakat untuk memiliki rumah layak huni terjangkau, antara lain pembebasan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) dan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) khusus untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang membeli rumah pertama.
Kemudian perpanjangan skema PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) bagi sektor perumahan, peningkatan kuota KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) hingga 350.000 unit rumah subsidi yang merupakan capaian tertinggi dalam sejarah perumahan.
Selanjutnya penyelenggaraan akad massal rumah subsidi terbesar secara bertahap mulai dari akad massal di Bogor, Jawa Barat, akad massal di Banten, sampai dengan Batang, Jawa Tengah. Rencananya juga akan dilakukan akad massal di Malang, Jawa Timur dan Bekasi, Jawa Barat pada akhir tahun ini.
Capaian berikutnya adalah program Gentengisasi dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan hadir untuk memberdayakan pelaku UMKM sektor perumahan. Selain itu, penerapan skema Pemilihan Terbuka Toko (PTT) material bangunan dalam program Bedah Rumah yang menciptakan efisiensi dan transparansi.
Selanjutnya berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) angka backlog kepemilikan rumah berhasil diturunkan dari 9,64 juta rumah tangga pada Maret 2025 menjadi 9,29 juta rumah tangga pada Maret 2026.
Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026