Jakarta (ANTARA) - Beragam peristiwa bidang ekonomi terjadi pada Jumat (16/10), mulai dari Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Wamenko) Ekonomi minta investor tidak panik menyikapi pengumuman MSCI hingga Pemerintah pantau 10.070 KDKMP pastikan kesiapan operasional.

Berikut rangkuman berita selengkapnya yang masih menarik untuk dibaca:

Wamenko Ekonomi minta investor tidak panik menyikapi pengumuman MSCI

Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Drajad Hari Wibowo meminta para investor agar tidak panik menyikapi pengumuman Morgan Stanley Capital International (MSCI) terkait soal penurunan klasifikasi pasar saham Indonesia.

Baca selengkapnya di sini

Mendag dorong penciptaan pasar fesyen modest baru

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan Kementerian Perdagangan (Kemendag) berkomitmen untuk terus mendorong perkembangan industri fesyen modest nasional di pasar dalam dan luar negeri.

Baca selengkapnya di sini

OJK setujui penggabungan 117 BPR-BPRS menjadi 33 BPR-BPRS

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menyetujui penggabungan 117 bank perekonomian rakyat (BPR) dan BPR syariah (BPRS) menjadi 33 BPR/BPRS selama tahun berjalan hingga September 2026, sementara lebih dari 200 lainnya masih dalam proses perizinan.

Baca selengkapnya di sini

Ini alasan mengapa BBM langka di beberapa daerah

Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah daerah di Indonesia kembali menjadi perhatian publik setelah antrean panjang kendaraan terjadi di berbagai stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), khususnya di Bali. Kondisi tersebut membuat masyarakat harus menunggu berjam-jam untuk mendapatkan BBM, bahkan memunculkan kekhawatiran mengenai ketersediaan bahan bakar untuk kebutuhan sehari-hari.

Baca selengkapnya di sini

Pemerintah pantau 10.070 KDKMP pastikan kesiapan operasional

Pemerintah memantau kesiapan operasional 10.070 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) untuk mengidentifikasi kendala dan memastikan koperasi tersebut dapat menjalankan kegiatan usahanya.

Baca selengkapnya di sini

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Selama masyarakat para petani panen, Bulog diperintahkan tetap menyerap. Walaupun sudah mencapai target 100 persen, 4 juta ton.

Jakarta (ANTARA) - Perum Bulog memastikan tetap menyerap gabah dan beras petani tanpa menetapkan batas tambahan volume pengadaan, meskipun realisasi penyerapan tahun 2026 telah melampaui target nasional sebesar empat juta ton setara beras.

"Tidak ada. Tidak ada batasan," kata Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani seusai mengikuti rapat koordinasi terbatas, di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Rabu, ketika ditanya mengenai batas penyerapan gabah dan beras.

Rizal mengatakan Bulog tetap menjalankan penugasan pembelian hasil panen petani sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, Menteri Koordinator Bidang Pangan, dan Menteri Pertanian meskipun target pengadaan telah terpenuhi.

"Selama masyarakat para petani panen, Bulog diperintahkan tetap menyerap. Walaupun sudah mencapai target 100 persen, 4 juta ton," ujarnya.

Menurut dia, keberlanjutan penyerapan bertujuan memastikan petani tetap memiliki kesempatan menjual hasil panen meskipun Bulog telah melampaui target pengadaan yang ditetapkan pemerintah.

Rizal menyebutkan realisasi pengadaan gabah dan beras dalam negeri hingga Rabu (14/10) telah mencapai sekitar 4,13 juta ton setara beras.

Ia menegaskan tercapainya target pengadaan bukan alasan bagi Bulog untuk menghentikan pembelian hasil produksi petani, terutama ketika kegiatan panen masih berlangsung di berbagai daerah.

"Jadi tetap kita harus lindungi para petani kita," ujar dia.

Terkait kesiapan pendanaan untuk melanjutkan pengadaan, Rizal menyatakan pemerintah telah menyiapkan dukungan anggaran bagi Bulog.

"Anggarannya sih ya disiapkan oleh pemerintah. Disiapkan, aman," katanya lagi.

Berdasarkan laporan resmi Bulog pada Senin (12/10), realisasi pengadaan gabah dan beras dalam negeri hingga 11 Oktober 2026 mencapai 4.131.492 ton setara beras atau 103,29 persen dari target nasional sebanyak empat juta ton.

Capaian tersebut melampaui pengadaan sepanjang 2025 yang tercatat sebanyak 3.191.969 ton setara beras, sekaligus menjadi realisasi pengadaan tertinggi sepanjang sejarah Bulog.

Keberlanjutan penyerapan juga tercermin di tingkat daerah. Bulog Kantor Cabang Bandung melaporkan pengadaan sebanyak 84.653 ton gabah kering panen (GKP) hingga 12 Oktober 2026, atau sekitar 117 persen dari target wilayah sebesar 72.147 ton.

Pimpinan Bulog Kantor Cabang Bandung Yanto Nurdianto pada Selasa (13/10) menyatakan penyerapan gabah di wilayah kerjanya tetap dilanjutkan hingga akhir tahun meskipun realisasi pengadaan telah melampaui target tahunan.

Penugasan pengadaan gabah dan beras dalam negeri pada 2026 mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2026 yang menetapkan target empat juta ton setara beras untuk memperkuat Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

Dalam kebijakan tersebut, pemerintah juga menetapkan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen sebesar Rp6.500 per kilogram di tingkat petani sebagai instrumen perlindungan harga hasil panen.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Pada pidato Bapak Presiden di DPR tanggal 14 Agustus 2026, beliau sudah menyatakan kepada DPR bahwa akan membentuk Badan Pengadaan Barang dan Jasa, dan ini akan sekaligus untuk melengkapi Undang-Undang tentang Pengadaan Barang dan Jasa

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Hukum (Kemenkum) tengah menyiapkan revisi Rancangan Undang-Undang tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang akan menjadi landasan hukum pembentukan Badan Pengadaan Pemerintah.

"Pada pidato Bapak Presiden di DPR tanggal 14 Agustus 2026, beliau sudah menyatakan kepada DPR bahwa akan membentuk Badan Pengadaan Barang dan Jasa, dan ini akan sekaligus untuk melengkapi Undang-Undang tentang Pengadaan Barang dan Jasa," kata Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej dalam acara Business Matching 2026 di Jakarta, Rabu.

Edward, yang akrab disapa Eddy mengatakan, pihaknya ditunjuk untuk memimpin proses penggodokan aturan terbaru pengadaan barang dan jasa itu.

“Kami dihubungi oleh Sekretariat Negara dan kami, Kementerian Hukum, ditunjuk sebagai leading sektor yang kemudian akan mendapatkan izin prakasa terkait (merancang) Undang-Undang Pengadaan Barang dan Jasa,” ujarnya.

Adapun Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sendiri saat ini tengah mematangkan konsep Badan Pengadaan Pemerintah yang dicanangkan Presiden.

Kepala LKPP Sarah Sadiqa dalam rapat dengan pendapat (RDP) bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Rabu lalu (2/9), melaporkan pihaknya saat ini menyiapkan pembentukan Badan Pengadaan Pemerintah dengan terlebih dahulu memanfaatkan sumber daya manusia (SDM) yang ada dan anggaran yang telah tersedia.

LKPP juga sudah melakukan studi banding atau benchmarking ke sejumlah lembaga di dalam maupun luar negeri untuk mempelajari model kelembagaan yang sesuai.

Pemanfaatan sumber daya yang telah tersedia juga dinilai dapat mendukung tahap awal operasional BPP.

Sarah menyebut, saat ini terdapat sekitar 20 ribu SDM pengadaan yang sudah memiliki sertifikasi dan tersebar di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

“Jadi untuk sekadar jalan dulu, karena sebenarnya SDM pengadaan yang ada hari ini, yang bersertifikat itu sekitar 20 ribu orang yang tersebar di kementerian dan juga di pemerintah daerah,” ujarnya.

Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu menyampaikan rencana pemerintah meningkatkan kelembagaan LKPP menjadi Badan Pengadaan Pemerintah untuk mengonsolidasikan pengadaan barang dan jasa seluruh kementerian/lembaga di pemerintah pusat serta pemerintah daerah.

Prabowo menilai konsolidasi diperlukan agar pengadaan barang yang sama tidak dilakukan oleh berbagai instansi dengan harga yang berbeda-beda.

Pemerintah nantinya akan menghimpun kebutuhan pengadaan barang dan jasa kementerian/lembaga serta pemerintah, kemudian menetapkan standar spesifikasi secara terpusat.

Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi belanja pemerintah sekaligus mengoptimalkan penggunaan anggaran negara.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Pemerintah kabupaten berupaya menarik investor untuk berinvestasi industri pengolahan ikan hasil tangkap nelayan

Penajam Paser Utara (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, menawarkan potensi pengembangan industri pengolahan ikan hasil tangkap nelayan guna menyokong rencana pemerintah pusat untuk pembangunan hilirisasi sektor perikanan laut.

"Pengembangan industri pengolahan dapat memperkuat usaha warga pesisir, sebagai upaya memperluas nilai ekonomi sektor perikanan," ujar Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Penajam Paser Utara Rusli ketika ditanya mengenai pengembangan potensi perikanan laut di Penajam, Selasa.

"Pemerintah kabupaten berupaya menarik investor untuk berinvestasi industri pengolahan ikan hasil tangkap nelayan," tambahnya.

Pengembangan fasilitas pengolahan juga dapat dilakukan dalam pembangunan dan perkembangan Kampung Nelayan Merah Putih, yang dapat menunjang kegiatan masyarakat pesisir melalui penyediaan fasilitas aktivitas perikanan.

Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki 2.902 nelayan tergabung dalam 367 kelompok, serta 2.505 unit kapal nelayan berbagai ukuran, juga garis pantai sepanjang 272 kilometer yang dapat menunjang produksi ikan tangkap dengan rata-rata hasil tangkapan nelayan lebih kurang 6.000 ton per tahun.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara berharap peluang potensi investasi tersebut dapat menarik perhatian pelaku usaha untuk mengembangkan sektor pengolahan hasil laut agar potensi perikanan dapat dimanfaatkan secara optimal.

Sehingga juga terbentuk rantai usaha yang membuka kesempatan kerja bagi warga pesisir, jelas dia, peluang kebutuhan tenaga kerja pada kegiatan pengumpulan hasil tangkapan, penanganan ikan, pengolahan, pengemasan, maupun distribusi.

Salah satu potensi pembangunan pabrik pengolahan tepung ikan maupun pakan ternak dengan bahan baku ikan runcah, tercatat sekitar 150 kapal nelayan menangkap ikan non-konsumsi itu dengan hasil produksi tangkapan nelayan sekitar 200 ton per tahun.

Tangkapan nelayan sebagian dipasarkan ke luar daerah dengan adanya industri pengolahan memberikan alternatif untuk jenis ikan yang sesuai dijadikan bahan baku produk turunan bernilai tambah, kata Rusli.

Diharapkan Kabupaten Penajam Paser Utara menjadi salah satu sasaran program hilirisasi perikanan laut.

Pewarta: Nyaman Bagus Purwaniawan
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah menyiapkan pembangunan tiga pabrik pengolahan tepung telur dan tepung daging sebagai solusi permanen untuk memperkuat ekosistem peternakan nasional.

"Langkah ini ditujukan untuk memperluas pasar hasil produksi peternak, menjaga stabilitas harga, serta mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap produk impor," kata Mentan, dalam keterangannya, yang terkonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Ia menyampaikan pembangunan pabrik tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah membangun ekosistem peternakan yang terintegrasi, mulai dari penyediaan bahan baku pakan, penguatan produksi petani dan peternak, hingga penyerapan serta pengolahan hasil produksi.

"Kami sudah telepon BP BUMN dan Menteri Perdagangan. Kita sepakat membangun ekosistem ternak, terutama pembangunan pabrik pengolahan tepung telur dan tepung daging. Insya Allah, mudah-mudahan tahun depan sudah bisa mulai. Targetnya 1,5 tahun selesai, maksimal dua tahun," ujar Amran.

Mentan menegaskan pembangunan industri pengolahan menjadi langkah mendasar agar persoalan pemasaran hasil peternakan tidak terus berulang.

Menurutnya, pemerintah perlu menghadirkan solusi jangka panjang yang mampu menyerap kelebihan produksi sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pasar produk segar.

"Ini solusi permanen, fundamental. Kalau pabriknya berdiri, impor tepung telur kita hentikan. Kita sudah sepakat. Harapannya, setelah ekosistem ini berdiri, persoalan yang sama tidak terus berulang," tegasnya.

Ia menjelaskan pembangunan tiga pabrik tersebut akan segera ditindaklanjuti melalui studi kelayakan atau feasibility study (FS). Pemerintah memperkirakan kebutuhan awal investasi sekitar Rp200 miliar per pabrik, dengan kemungkinan meningkat menjadi Rp250 miliar untuk fasilitas yang mencakup pengolahan daging.

Amran meminta jajaran terkait mengawal proses persiapan agar perencanaan, kebutuhan anggaran, dan pembangunan fasilitas dapat segera ditindaklanjuti.

Ia juga membuka peluang keterlibatan swasta, dengan menegaskan pentingnya kehadiran negara dalam memperkuat industri strategis tersebut.

"Kalau ada swasta mau bergandengan, silakan. Tapi negara ada di sampingnya," katanya.

Amran menilai penguatan ekosistem dari hulu hingga hilir akan memberikan manfaat berlapis.

Petani memperoleh pasar untuk jagung yang dihasilkan, peternak mendapat kepastian pasokan pakan, sedangkan industri pengolahan menjadi saluran penyerapan ketika produksi telur dan daging melimpah.

Jika terjadi kelebihan produksi telur atau daging ayam, hasil tersebut dapat diolah menjadi produk dengan daya simpan dan pemanfaatan yang lebih luas.

Dengan demikian, peternak tidak hanya bergantung pada penjualan produk segar yang rentan terhadap perubahan permintaan dan harga.

"Keuntungannya adalah meningkatkan kesejahteraan peternak, mengurangi kerugian yang sering terjadi pada bulan-bulan tertentu, dan mengurangi belanja devisa untuk impor. Ini keputusan mendasar, kita bangun ekosistem peternakan yang terintegrasi satu sama lain," tegasnya.

Ia menuturkan seluruh langkah tersebut bermuara pada satu tujuan, yakni menciptakan usaha peternakan yang lebih menguntungkan dan berkelanjutan.

Pemerintah ingin memastikan peternak memperoleh pakan dengan harga terjangkau, memiliki kepastian pasar, serta tidak terus menanggung kerugian ketika terjadi kelebihan produksi.

Menurutnya, peningkatan kesejahteraan petani dan peternak harus didukung oleh ekosistem usaha yang sehat.

Produksi yang meningkat perlu diimbangi ketersediaan bahan baku, penyerapan hasil, dan industri yang mampu mengolah kelebihan produksi menjadi produk bernilai tambah.

Mentan juga menyoroti pentingnya memperkuat konsumsi protein masyarakat melalui ketersediaan sumber pangan yang beragam, termasuk ikan, ayam, dan telur.

Menurutnya, penguatan produksi protein dalam negeri perlu berjalan seiring dengan upaya menjaga keterjangkauan harga dan memperluas pasar.

"Intinya, bagaimana ekonomi bergerak dan bagaimana peternak jangan dipersulit. Pakan tersedia dengan baik, kemudian harga telur dan daging stabil. Kita ingin peternak untung dan kesejahteraannya meningkat," ujarnya.

Melalui pembangunan tiga pabrik pengolahan tepung telur dan tepung daging, pemerintah mendorong transformasi peternakan nasional dari sektor yang bertumpu pada penjualan produk segar menjadi industri terintegrasi yang memiliki kemampuan mengolah, menyimpan, dan memasarkan produk dengan nilai tambah lebih tinggi.

Dengan dukungan pemerintah, kolaborasi lintas kementerian, keterlibatan peternak, serta peluang kemitraan dengan swasta, penguatan ekosistem ini diharapkan mampu memperkuat pasar domestik, mengurangi ketergantungan impor, dan meningkatkan kesejahteraan petani serta peternak Indonesia.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Banda Aceh (ANTARA) - Harga minyak nilam (patchouli oil) di Kabupaten Aceh Jaya mengalami kenaikan sejak sepuluh hari terakhir, dari biasanya sekitar Rp1,2 juta menjadi Rp1,8 juta per kilogram (kg) di tingkat pengepul.

"Untuk harga minyak nilam saat ini memang sedang naik sejak sepuluh hari lalu, dimulai dari Rp1,2 juta, saat ini harga beli Rp1,8 juta per kilogram," kata Pengepul Minyak Nilam Aceh Jaya, Sudriman Puteh, di Aceh Jaya, Jumat.

Sudriman mengatakan, sejak adanya kenaikan harga, para petani mulai menjual minyak nilam yang sebelumnya mereka simpan sembari menunggu harga naik.

"Karena harga sudah naik rata-rata petani mulai menjual minyak nilam mereka, saya saja dalam dua minggu terakhir menyerap minyak nilam 1,3 ton," ujarnya.

Ia menjelaskan, harga minyak nilam ini tidak bisa diprediksikan apakah terus bertahan pada angka Rp1,8 juta. Bahkan, bisa saja kembali naik atau turun lagi.

"Harga belum bisa kita pastikan terus naik, bisa saja nanti atau besok kembali turun karena tiga hari lalu sempat bertahan di angka Rp2,2 juta, harapan kita kan terus naik sehingga petani di nilam di Aceh Jaya kembali berjaya," kata Sudirman.

Sementara itu, salah seorang petani nilam Aceh Jaya, Abdo Rani menyampaikan, kenaikan harga ini sangat menguntungkan petani nilam, apalagi selama ini harganya sempat berada di angka Rp700 ribu per kilogram pada Januari 2026 lalu.

"Januari 2026 lalu sempat berada Rp700 ribu. Kita sangat bersyukur, semoga bisa terus naik harga minyak nilam ini, agar petani nilam kembali sejahtera," demikian Abdo Rani.

Pewarta: Rahmat Fajri
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Saat meluncurkan mandatori biodiesel 50 persen (B50) pada pertengahan Juli 2026, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa implementasi program tersebut bukan sekadar pencapaian teknologi, melainkan bukti nyata kedaulatan bangsa di sektor energi.

Langkah tersebut menjadi penjelas bahwa Indonesia mampu mengoptimalkan kekayaan alamnya demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa kedaulatan suatu bangsa ditentukan oleh kemampuannya memenuhi kebutuhan strategis secara mandiri, salah satunya energi. Pada kesempatan sebelumnya, Presiden Prabowo menyatakan, Indonesia dapat segera mencapai kemandirian energi dalam lima tahun ke depan.

Presiden Prabowo berpandangan, energi sangat penting untuk menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia, serta mentransformasikan bangsa kita menjadi negara modern dan negara maju.

​Menurut Presiden, kedaulatan sebuah negara sangat ditentukan oleh kemampuannya memenuhi kebutuhan strategis secara mandiri, terutama pasokan energi. Ia pun optimistis target kemandirian energi nasional dapat terwujud dalam kurun lima tahun ke depan.

Kemandirian ini dinilai sebagai fondasi vital untuk mengentaskan kemiskinan sekaligus mentransformasikan Indonesia menuju negara maju dan modern.

Untuk itu Presiden Prabowo pasang target ambisius, agar Indonesia segera mencapai kemandirian energi, melalui peta jalan yang terukur.

Presiden juga menegaskan bahwa upaya mewujudkan swasembada energi telah menjadi prioritas sejak awal masa kepemimpinannya.

Optimisme ini berpijak pada melimpahnya potensi sumber daya energi domestik, mulai dari panas bumi, batu bara, hingga cadangan gas alam yang terbentang di berbagai wilayah Nusantara.

Komitmen BUMN

Presiden menegaskan bahwa selain pangan, energi merupakan sektor paling strategis bagi keberlangsungan suatu negara. Oleh karena itu, Indonesia dituntut untuk mandiri agar tetap kokoh dan berdaulat di tengah dinamika global.

“Negara sebesar kita, kalau masih mau merdeka dan bertahan hidup, mau tidak mau kita harus mandiri. Energi adalah salah satu bidang yang sangat menentukan,” ujar Presiden.

Guna mewujudkan tekad tersebut, PT Pertamina (Persero) selaku BUMN energi nasional menyatakan dukungan penuh terhadap visi kedaulatan dan ketahanan energi nasional. Bersama entitas anaknya, termasuk PT Pertamina Hulu Energi (PHE), Pertamina terus mengoptimalkan pengelolaan sektor minyak dan gas bumi demi kesejahteraan rakyat sesuai amanat konstitusi.

Komitmen tersebut ditegaskan kembali oleh Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, saat memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di lingkungan Pertamina Group, Senin (1/10).

Dalam pesannya, ia mengingatkan para perwira Pertamina untuk menjadikan momentum tersebut sebagai pendorong dalam menjaga amanat negara, yakni menjamin ketahanan energi nasional melalui penyediaan energi yang terjangkau bagi seluruh masyarakat.

Dirut Pertamina juga mengajak seluruh perwira menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam bekerja dan melayani masyarakat. Semangat kebersamaan ini diharapkan menjadi penggerak utama bagi perusahaan dalam menunaikan mandat menjaga ketahanan serta kedaulatan energi nasional.

Langkah Pertamina dinilai sudah berada di jalur yang tepat, terutama ketika kinerja korporasi selaras dengan visi Asta Cita.

Dalam pidato tahunannya di DPR RI pada pertengahan Agustus 2026, Presiden Prabowo kembali menekankan krusialnya penguatan ketahanan dan kemandirian energi, salah satunya melalui peningkatan produksi minyak dan gas bumi (migas).

Dalam konsep Asta Cita, energi diposisikan bukan sekadar pemenuh kebutuhan infrastruktur, melainkan instrumen strategis untuk memacu industri nasional, memperkuat daya tahan ekonomi, serta memagari bangsa dari ketergantungan asing.

Sejalan dengan penekanan Presiden, energi adalah kunci kedaulatan, fondasi keadilan, dan pilar pembangunan. Tanpa pasokan energi yang merata dan berkelanjutan, sulit membayangkan hadirnya masyarakat yang sejahtera, industri yang kokoh, maupun akses pendidikan yang setara di seluruh pelosok negeri.

Di tengah dinamika geopolitik global yang penuh ketidakpastian, kemandirian energi telah menjadi keharusan mutlak. Bangsa yang gagal mengamankan sumber energinya akan senantiasa terbayang-bayang krisis.

Saat ini, dunia tengah memasuki babak baru ketika energi dan mineral strategis menjadi penentu arah ekonomi global. Pergeseran peta dari minyak dan gas menuju listrik, baterai, energi terbarukan, serta mineral kritis kian mengintensifkan persaingan geopolitik.

Indonesia memang diberkahi cadangan energi dan mineral yang melimpah. Namun, potensi besar tersebut baru akan menjelma menjadi kekuatan riil apabila seluruh elemen bangsa bergerak selaras dalam satu tujuan. Indikator kekuatan negara kini tak lagi sebatas diukur dari besarnya cadangan minyak bumi, melainkan mulai bergeser ke kemampuan menguasai teknologi dan memproduksi energi hijau yang ramah lingkungan.

Guna merespons perubahan lanskap global ini, Indonesia membutuhkan sebuah masterplan kedaulatan energi yang menjadi payung strategi lintas era pemerintahan. Rencana besar tersebut harus mencakup peta jalan transisi energi, strategi hilirisasi mineral, arah diplomasi energi internasional, penguatan industri domestik, penguasaan teknologi, hingga skema pendanaan berkelanjutan.

Kedaulatan energi bukan sebatas pemenuhan pasokan listrik dan bahan bakar minyak, melainkan tentang posisi tawar bangsa di panggung dunia.

Sejarah mengajarkan bahwa kemandirian energi memberikan ruang bebas bagi suatu negara untuk mengambil keputusan strategis tanpa bayang-bayang tekanan eksternal. Ketika Indonesia mampu mengelola dan menguasai potensi energinya secara mandiri, bangsa ini memegang penuh kendali atas masa depannya sendiri.

Dukungan Danantara

Indonesia telah menetapkan target ambisius untuk mencapai net-zero emission (NZE) pada 2060 melalui transisi energi menuju pembangunan rendah karbon. Dalam proses ini, skema pendanaan berkelanjutan menjadi kunci vital, tak hanya dari kapasitas ekonomi, tetapi juga dari legitimasi hukum yang mendasarinya.

Kehadiran Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai sovereign wealth fund (SWF) membuka peluang strategis untuk memperkuat investasi hijau, khususnya di sektor panas bumi, energi surya, serta hilirisasi nikel berbasis dekarbonisasi.

Pimpinan Daya Anagata Nusantara (Danantara) Indonesia juga sudah menyampaikan komitmennya dalam mendukung transisi energi berkeadilan menuju target NZE 206.

Mandat investasi Danantara terbagi menjadi tiga kategori, yakni optimalisasi kinerja BUMN, investasi langsung pada sektor strategis seperti ketahanan energi, ekonomi rendah karbon dan hilirisasi industri, serta investasi global untuk menciptakan nilai tambah bagi masyarakat.

Seluruh portofolio investasi tersebut dievaluasi secara ketat melalui perspektif keberlanjutan yang mencakup aspek transisi dan adaptasi iklim, kelayakan ekonomi, hingga dampak sosial.

Langkah ini mendesak mengingat Indonesia memiliki potensi energi baru dan terbarukan (EBT) hingga 3.700 gigawatt (GW), tetapi kapasitas terpasangnya saat ini belum mencapai 20 GW. Guna mengoptimalkan raksasa potensi tersebut, fokus investasi perlu diarahkan pada pengembangan teknologi penyimpanan energi (energy storage) serta modernisasi jaringan kelistrikan pintar (smart grid).

Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia, Dony Oskaria, menyatakan bahwa komitmen terhadap ketahanan energi telah dibuktikan melalui kesuksesan program biodiesel B50 yang mampu memangkas secara signifikan impor solar. Dalam konteks ini, Danantara memainkan peran sentral dalam memfasilitasi pendanaan, termasuk melalui BUMN di sektor energi.

Seusai menopang keberhasilan B50, Danantara bersiap mengarahkan fokus investasinya pada pengembangan bioetanol berbasis tebu untuk melepaskan ketergantungan Indonesia dari impor bensin.

Danantara memastikan alokasi investasi produksi bioetanol ditujukan untuk memperkuat fondasi ketahanan energi nasional. Rencana pembangunan fasilitas pengolahan pun telah masuk dalam jajaran portofolio investasi prioritas.

Guna menjamin kecukupan pasokan bahan baku yang utamanya bersumber dari molase tebu, pemerintah bersiap mempercepat ekspansi perkebunan tebu sebagai bagian integral dari transisi energi nasional. Tak tanggung-tanggung, penyediaan lahan hingga dua juta hektare telah direncanakan untuk menopang produksi bioetanol yang kelak dialokasikan sebagai bahan campuran bensin menuju target E20 hingga E50.

​Dukungan penuh terhadap langkah strategis ini turut ditegaskan oleh Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara. Ia memastikan dividen BUMN yang dikelola Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara tidak dialokasikan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 maupun 2027, melainkan diputar kembali untuk investasi berkelanjutan.

Melalui skema reorientasi ini, seluruh pemupukan modal dari dividen BUMN dipertahankan di lingkungan Danantara untuk diinvestasikan kembali (reinvest) ke dalam proyek berkelanjutan dan infrastruktur energi masa depan. Sementara itu, APBN dapat difokuskan penuh untuk membiayai pelayanan publik, pembangunan infrastruktur dasar, serta program perlindungan sosial.

​Dengan tata kelola dana yang mandiri dan efisien, Danantara diharapkan mampu melipatgandakan efek pengganda (multiplier effect) investasi, termasuk menarik partisipasi modal swasta nasional maupun global.

Publik dan pemerintah menaruh harapan besar agar Danantara sebagai sovereign wealth fund sekaligus investment fund. menjadi katalis utama terwujudnya kemandirian dan kedaulatan energi Indonesia sebagaimana dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

*) Dr Taufan Hunneman adalah Dosen UCIC, Cirebon.

Copyright © ANTARA 2026