Pemerintah intervensi harga pangan lewat GPM nasional di 38 provinsi
Pemerintah memperkuat intervensi stabilisasi pangan melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) serentak secara nasional di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota untuk ...
(Antara) 22/10/26 12:12 778065
Harapan kita, ke depan daya beli masyarakat semakin meningkat sehingga kebutuhan pangan pokok dapat terpenuhi dengan lebih baik
Jakarta (ANTARA) - Pemerintah memperkuat intervensi stabilisasi pangan melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) serentak secara nasional di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota untuk menjaga harga, pasokan, serta akses masyarakat terhadap pangan terjangkau.
“Harapan kita, ke depan daya beli masyarakat semakin meningkat sehingga kebutuhan pangan pokok dapat terpenuhi dengan lebih baik,” kata Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Saleh Mustafa dalam GPM Serentak yang digelar Badan Pangan Nasional (Bapanas) di Jakarta, Kamis.
Saleh mendorong penguatan intervensi agar pemerintah dapat merespons lebih cepat ketika terjadi gejolak harga pangan di daerah.
Ia juga mengapresiasi pelaksanaan GPM yang dinilai membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan. Namun, ia menegaskan perlunya upaya berkelanjutan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, termasuk melalui optimalisasi bantuan pangan yang direncanakan Presiden Prabowo Subianto.
Ia berharap berbagai intervensi pemerintah dapat membantu meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari.
Menurut dia, pelaksanaan GPM perlu terus ditingkatkan dan dievaluasi untuk mengukur dampaknya terhadap daya beli masyarakat sebagai konsumen.
Selain menyediakan pangan dengan harga terjangkau, pemerintah memperkuat dukungan sarana untuk pengujian keamanan pangan dan penanganan gejolak harga.
Dalam kegiatan tersebut, pemerintah menyerahkan bantuan kendaraan untuk mendukung pengujian keamanan komoditas pangan, termasuk memastikan cabai yang dipasarkan kepada masyarakat aman dikonsumsi dan tidak mengandung bahan berbahaya.
Pemerintah juga menghadirkan kendaraan pendukung program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dari Badan Pangan Nasional (Bapanas).
Dukungan sarana itu diharapkan membantu pemantauan kondisi pangan dan mempercepat langkah intervensi di wilayah yang mengalami ketidakstabilan harga.
“Tujuannya agar ketika terjadi gejolak atau harga pangan tidak stabil di suatu wilayah, kita bisa melakukan intervensi secara cepat," tutur Saleh.
Dengan dukungan fasilitas yang tersedia, pemerintah dapat memantau kondisi pangan dan mengambil langkah yang diperlukan.
GPM Nasional diselenggarakan Bapanas bersama Pemerintah Daerah, Perum Bulog, dan ID FOOD dalam rangka Hari Pangan Sedunia 2026 dengan melibatkan Dinas Ketahanan Pangan di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota.
Di Jakarta, kegiatan dipusatkan di tiga lokasi, yakni bantaran sungai Flyover Kalibata Cawang-Cililitan, Kantor RW 007 Kelurahan Bidara Cina, Jakarta Timur, serta Kantor Kelurahan Bukit Duri, Jakarta Selatan.
Pemilihan lokasi di kawasan padat penduduk bertujuan mendekatkan layanan pangan murah kepada masyarakat agar manfaat program dapat dirasakan secara langsung.
Pada pelaksanaan GPM di Jakarta, pemerintah menyediakan 400 paket beras yang dibagikan secara gratis kepada masyarakat. Selain itu, tersedia 2.400 voucher belanja senilai Rp15.000 per voucher untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan.
Di tiga lokasi tersebut, berbagai komoditas pangan disediakan dengan harga di bawah harga pasar.
Komoditas yang tersedia meliputi beras SPHP sebanyak 12,25 ton, beras premium 6 ton, gula pasir 3,24 ton, minyak goreng 5.500 liter, ayam 1.200 ekor, daging sapi 150 kilogram, telur ayam ras 870 kilogram, cabai rawit merah 80 kilogram, cabai merah keriting 185 kilogram, bawang merah 170 kilogram, serta bawang putih 150 kilogram.
Pelaksanaan GPM diperkuat melalui kolaborasi Kementerian Pertanian, Bapanas, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan pelaku usaha swasta.
Sinergi tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga ketersediaan pangan, memperluas akses masyarakat terhadap bahan pangan terjangkau, serta mempercepat respons terhadap dinamika pasokan dan harga di lapangan.
Sepanjang Januari hingga Oktober 2026, pelaksanaan GPM di seluruh Indonesia tercatat mencapai 11.349 kegiatan. Rinciannya terdiri atas 127 kegiatan di tingkat pusat, 2.071 di tingkat provinsi, 8.710 di kabupaten/kota, dan 441 kegiatan bersama mitra.
Kementan bersama instansi terkait akan terus memperkuat koordinasi dan dukungan terhadap pelaksanaan GPM.
Upaya itu diharapkan dapat membantu menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, memperluas akses masyarakat terhadap pangan yang aman dan terjangkau, serta mendukung peningkatan daya beli masyarakat.
Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026
#pemerintah #wamentan-saleh #intervensi-harga-pangan #gpm-nasional #bapanas #38-provinsi