Jakarta (ANTARA) - Menteri Transmigrasi (Mentrans) Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara menegaskan pembaruan Undang-Undang (UU) Ketransmigrasian harus berangkat dari aspirasi dan persoalan nyata yang dihadapi masyarakat serta pemerintah daerah.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam pra-pembahasan perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Ketransmigrasian bersama Komite I DPD RI.

"DPD merupakan representasi daerah. Banyak persoalan transmigrasi dirasakan langsung di daerah, mulai dari pertanahan, tata ruang, hubungan pusat dan daerah, sampai bagaimana masyarakat lokal memperoleh manfaat dari pembangunan kawasan," kata Iftitah dalam keterangannya, Jakarta, Rabu.

Dalam Rapat Kerja bersama Komite I DPD RI di Jakarta, Senin (5/10), Iftitah menjelaskan bahwa UU Ketransmigrasian yang berlaku saat ini tidak gagal karena telah membawa perubahan pendekatan dari pemindahan penduduk menjadi pembangunan kawasan dan pusat pertumbuhan.

Namun, perubahan struktur ekonomi, kebutuhan penciptaan lapangan kerja, industrialisasi dan hilirisasi, investasi, persoalan pertanahan dan pengelolaan aset, serta pemerataan manfaat ekonomi membuat kerangka hukum perlu disesuaikan dengan tantangan baru.

"Indonesia berubah, tantangannya berubah, dan transmigrasi juga harus mampu menjawab perubahan itu. Transmigrasi tidak bisa lagi hanya dimaknai sebagai memindahkan penduduk. Yang harus kita bangun adalah pekerjaan, produktivitas, pendapatan, dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru," ujar dia.

Iftitah memastikan pembaruan UU tetap melindungi hak transmigran yang telah lebih dahulu mengikuti program pemerintah, termasuk melalui penyelesaian persoalan pertanahan dan legalisasi aset.

Persoalan tersebut masih dihadapi puluhan ribu transmigran. Kementerian Transmigrasi pada Juli 2026 menyebut lebih dari 80 ribu transmigran belum memperoleh sertifikat yang mencakup sekitar 129 ribu bidang tanah.

Di sisi lain, model transmigrasi ke depan dinilai Mentrans perlu lebih fleksibel. Untuk kawasan berbasis industri, misalnya, pola dapat dikembangkan melalui kepastian pekerjaan, hunian layak, peningkatan kompetensi, dan perlindungan tenaga kerja tanpa menjadikan transmigrasi sekadar pemasok tenaga kerja industri.

Pembaruan regulasi juga diarahkan untuk memperkuat Koperasi Masyarakat Kawasan sebagai sarana ekonomi bersama. Hak individual masyarakat tetap dilindungi, sementara kegiatan produksi, rantai nilai, akses pembiayaan, dan kekuatan pasar dapat diperkuat secara kolektif.

Kementerian Transmigrasi turut menyiapkan prinsip Economic Engine First, yakni memastikan terlebih dahulu potensi ekonomi, pasar atau pembeli hasil produksi (off-taker), investasi, kegiatan usaha, kebutuhan sumber daya manusia, hunian, serta infrastruktur sebelum penempatan masyarakat.

"Kita tidak ingin memindahkan masyarakat ke suatu kawasan kemudian berharap ekonominya tumbuh. Kita ingin memastikan mesin ekonominya tumbuh terlebih dahulu, agar masyarakat yang datang memiliki pekerjaan, usaha, dan masa depan," kata Iftitah.

Selain itu, pendampingan kawasan diusulkan tidak semata-mata ditentukan berdasarkan batas waktu lima tahun, tetapi juga mempertimbangkan tingkat kematangan kawasan.

Tata kelola tanah dan aset transmigrasi turut diharapkan semakin kuat agar dapat dimanfaatkan sesuai fungsi dan ketentuan hukum.

Untuk menangani persoalan lintas sektor, Kementerian Transmigrasi juga mengusulkan Dewan Pertimbangan Transmigrasi dihidupkan kembali dengan kelembagaan yang lebih kuat.

Dewan tersebut diusulkan dipimpin Presiden Republik Indonesia dengan Menteri Transmigrasi sebagai sekretaris.

Pada 2027, Kementerian Transmigrasi memperoleh pagu Rp947,27 miliar dengan Rp612,47 miliar atau 64,66 persen dialokasikan untuk program transmigrasi.

Melalui program Trans Tuntas, kementerian antara lain menargetkan penerbitan 3.254 sertifikat hak milik serta penyelesaian 29 kasus tumpang tindih lahan transmigrasi.

Iftitah mengatakan ukuran keberhasilan transmigrasi ke depan tidak cukup hanya dilihat dari jumlah kepala keluarga yang ditempatkan, rumah yang dibangun, luas lahan, atau jumlah sertifikat yang diterbitkan.

Menurut dia, keberhasilan juga perlu diukur dari penciptaan pekerjaan, peningkatan pendapatan, pertumbuhan UMKM dan koperasi, masuknya investasi, serta kemampuan kawasan menjadi pusat pertumbuhan baru yang berkelanjutan.

Dalam rapat tersebut, Ketua Komite I DPD RI Andi Sofyan Hasdam mengapresiasi perubahan pendekatan transmigrasi yang tidak lagi semata-mata berorientasi pada pemindahan penduduk, tetapi juga pembangunan kawasan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Kami sangat mengapresiasi karena selama ini konsep yang kita tahu mengenai transmigrasi adalah konsep pemindahan penduduk. Ternyata itu berbeda sekali
konsepnya sekarang,” kata Andi.

Pembahasan bersama Komite I DPD RI masih berada pada tahap awal dan belum masuk pada pembahasan pasal per pasal.

Kementerian Transmigrasi berharap Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketransmigrasian dapat didorong melalui mekanisme legislasi DPD RI agar memperoleh ruang dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2027.

"RUU ini bukan semata-mata tentang Kementerian Transmigrasi. Ini tentang bagaimana negara memperkuat daerah. Karena itu kami ingin pembaruannya lahir dari aspirasi daerah dan dikawal bersama DPD RI," kata Iftitah.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Surabaya, Jawa Timur (ANTARA) -

Direktur Pemasaran PT PAL Indonesia Wiyono Komodjojo mengatakan perbaikan kapal tidak hanya ditujukan untuk memenuhi target waktu tetapi juga mengembalikan performa kapal agar siap melayani mobilitas masyarakat.

“Kami memastikan perbaikan KMP Mahkota Nusantara tidak hanya selesai sesuai target, tetapi benar-benar mengembalikan kapal dalam kondisi siap beroperasi dengan performa terbaik, sehingga konektivitas dan mobilitas masyarakat dapat terus terjaga,” katanya di Surabaya, Rabu.

KMP Mahkota Nusantara merupakan kapal jenis Ro-Ro yang mengangkut penumpang dan kendaraan serta dioperasikan PT Jembatan Nusantara sebagai anak usaha PT ASDP Indonesia Ferry.

PT PAL mengerahkan fasilitas, tenaga ahli, teknologi, dan kapabilitas maintenance, repair and overhaul (MRO) terintegrasi untuk memastikan proses perbaikan kapal memenuhi standar waktu dan kualitas.

Wiyono mengatakan penguatan kapasitas MRO menjadi bagian dari upaya PT PAL mengonsolidasikan kemampuan industri maritim nasional karena kemandirian sektor tersebut tidak hanya ditentukan oleh kemampuan membangun kapal baru, tetapi juga menjaga keandalan armada yang telah beroperasi.

Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry Heru Widodo menilai kolaborasi dengan PT PAL menjadi langkah strategis untuk menjaga kesiapan armada ASDP yang kebutuhannya diperkirakan terus meningkat.

Menurut dia, penambahan dan pemeliharaan armada dibutuhkan untuk memperkuat layanan penyeberangan sekaligus mendukung penurunan biaya logistik sekaligus menjamin keselamatan masyarakat.

Heru berharap sinergi kedua perusahaan terus diperkuat melalui komunikasi dan kolaborasi intensif untuk mendukung kebutuhan armada sekaligus memperkuat industri maritim nasional.

Lebih lanjut ia mengatakan perbaikan KMP Mahkota Nusantara menjadi salah satu bentuk sinergi operator dan galangan nasional dalam memastikan armada penyeberangan tetap andal sehingga konektivitas dan mobilitas masyarakat antarpulau dapat terus terjaga.

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Ketenagakerjaan memperkuat fondasi pelindungan ketenagakerjaan yang semakin dinamis.

Yassierli dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, mengatakan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan juga sekaligus merupakan bagian penting dari upaya menghadirkan era baru hukum ketenagakerjaan.

“RUU ini bukan hanya menyatukan dan menyelaraskan norma ketenagakerjaan yang sebelumnya tersebar, tetapi juga memperkuat fondasi pelindungan ketenagakerjaan agar lebih mampu menjawab dinamika dunia kerja. Inilah yang kita harapkan menjadi bagian dari era baru hukum ketenagakerjaan Indonesia,” kata Menaker.

Menurut dia, RUU tersebut tidak hanya memperkuat hak-hak pekerja/buruh, tetapi juga memperluas pelindungan bagi pencari kerja, peserta pelatihan dan pemagangan, serta mengantisipasi perkembangan pola pekerjaan di masa depan.

Ia menilai, penyusunan RUU tersebut merupakan tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023.

Melalui pembahasan bersama DPR RI, Pemerintah berupaya menghadirkan kerangka hukum yang memberikan kepastian sekaligus memperkuat keseimbangan antara pelindungan pekerja/buruh dan keberlanjutan dunia usaha.

Salah satu penguatan utama dalam RUU tersebut adalah pelindungan hak pekerja atau buruh melalui jaminan kesempatan dan perlakuan yang sama dalam seluruh aspek ketenagakerjaan. Prinsip nondiskriminasi pun menjadi bagian integral dalam proses rekrutmen, pengupahan, pengembangan karier, dan hubungan kerja.

“Pelindungan ketenagakerjaan pada dasarnya harus memastikan setiap orang memperoleh kesempatan yang adil untuk bekerja dan berkembang. Karena itu, prinsip kesetaraan, nondiskriminasi, dan penghormatan terhadap martabat pekerja menjadi bagian penting dalam kerangka hukum yang kita bangun,” kata Yassierli.

Ia menyampaikan, di luar penguatan norma yang selama ini menjadi bagian utama hukum ketenagakerjaan, RUU tersebut juga menghadirkan sejumlah pengaturan baru.

Di antaranya penguatan sertifikasi kompetensi kerja melalui Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), integrasi data dan informasi ketenagakerjaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pengaturan dana cadangan pesangon dan larangan penahanan ijazah dan dokumen pribadi dalam proses perekrutan dan penempatan tenaga kerja.

Selain itu, RUU tersebut juga memperluas ruang lingkup pelindungan bagi pekerjaan yang fleksibel sebagai respons terhadap munculnya jenis dan pola pekerjaan baru di masa depan (future of work).

Tak hanya itu, pelindungan terhadap pekerja atau buruh perempuan, penyandang disabilitas, pencari kerja, peserta pelatihan, dan peserta pemagangan turut diperkuat.

“Dunia kerja tidak pernah berhenti berubah. Karena itu, hukum ketenagakerjaan juga harus mampu bergerak mengikuti perubahan tersebut. Kita membutuhkan regulasi yang memberikan pelindungan, kepastian, dan keadilan, tetapi pada saat yang sama tetap memberikan ruang bagi dunia usaha untuk tumbuh dan beradaptasi,” ujar dia.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Berita tentang Danantara Indonesia mengumumkan investasi strategis senilai 250 juta dolar Amerika Serikat (AS) di HighPeak Energy hingga bantuan pangan beras 1 juta ton mewarnai pemberitaan bidang ekonomi kemarin (6/10).

Berikut rangkuman berita ekonomi selengkapnya yang masih menarik disimak pagi ini.

Danantara investasi 250 juta dolar AS ke perusahaan migas AS HighPeak

Danantara Indonesia melalui holding investasinya, PT Danantara Investment Management (DIM) mengumumkan investasi strategis senilai 250 juta dolar Amerika Serikat (AS) di HighPeak Energy, Inc. (NASDAQ: HPK).

HighPeak merupakan perusahaan yang berbasis di Texas, AS, dan bergerak di bidang akuisisi, pengembangan, eksplorasi, serta eksploitasi minyak dan gas bumi (migas) di Permian Basin, dengan transaksi investasi dilakukan melalui penerbitan saham preferen konvertibel (Convertible Preferred Stocks) dalam beberapa tahap.

Simak berita selengkapnya di sini

Pupuk Indonesia revitalisasi delapan pabrik untuk kemandirian industri

PT Pupuk Indonesia (Persero) merevitalisasi delapan pabrik dalam lima tahun ke depan, untuk memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan kemandirian industri dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

"Industrialisasi merupakan DNA Pupuk Indonesia sejak pembangunan Pabrik Pusri pada 1959, dan transformasi menjadi kunci untuk menjaga keberlanjutannya agar semakin efisien dalam operasional, tangguh dan mampu menjawab kebutuhan pangan serta industri nasional dalam jangka panjang," kata Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi di Jakarta, Selasa.

Simak berita selengkapnya di sini

Pemerintah akan optimalkan lahan terdegradasi untuk biofuel

Utusan Khusus Presiden untuk Perdagangan Internasional dan Kerja Sama Multilateral Mari Elka Pangestu mengatakan pemerintah akan memanfaatkan lahan terdegradasi untuk produksi pangan yang menjadi bahan baku bahan bakar nabati atau biofuel, sehingga pengembangan energi tidak perlu dilakukan melalui pembukaan lahan baru.

Dalam Indonesia International Sustainability Forum di Jakarta, Selasa, ia mengatakan Indonesia memiliki lebih dari 12 juta hektare lahan terdegradasi yang berpotensi dimanfaatkan untuk meningkatkan produksi pangan dan biofuel.

Simak berita selengkapnya di sini

Mendag mendiskusikan hambatan dagang-investasi dengan pelaku usaha AS

Menteri Perdagangan (Mendag) RI Budi Santoso mendiskusikan hambatan perdagangan hingga investasi bersama pelaku usaha Amerika Serikat (AS) guna memastikan hubungan dagang kedua negara berjalan dengan baik.

Diskusi itu berlangsung dalam kegiatan The 14th US-Indonesia Investment Summit, di Jakarta, Selasa.

Simak berita selengkapnya di sini

Menko Pangan: Pemerintah siapkan 1 juta ton beras bagi 33,2 juta warga

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyiapkan bantuan beras sebanyak 1 juta ton untuk 33,2 juta penerima manfaat dari kalangan warga kurang mampu yang masuk dalam kategori desil 1 sampai 4.

"Jadi kami siapkan bantuan beras 1 juta ton atau 1 miliar kilogram untuk 33,2 juta penerima," kata Menko Pangan Zulkifli Hasan saat memonitor penyaluran bantuan pangan periode Oktober–Desember 2026 di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Selasa.

Simak berita selengkapnya di sini.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Kendari (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan meminta seluruh pemerintah daerah (pemda) untuk memperbanyak penyelenggaraan pasar murah guna menjaga stabilitas harga pangan dan mengendalikan inflasi di daerah.

"Tolong diperbanyak pasar murah, Pak. Ada anggaran tidak terduga dari gubernur, dari bupati, wali kota, itu buat rakyat penting sekali," kata Zulkifli Hasan saat memantau pelaksanaan Pasar Murah di Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), Selasa (6/10).

Zulkifli Hasan atau yang akrab disapa Zulhas itu mengatakan melalui pasar murah pemerintah bisa membantu menjaga stok dan harga pangan bagi masyarakat meski terkadang harganya berbeda di pasaran.

Menurut dia, kenaikan harga komoditas meskipun hanya Rp1 ribu sangat berdampak bagi masyarakat. Oleh karena itu, subsidi yang diberikan pemda melalui pasar murah misalnya sebesar Rp500 dinilai tidak akan memberatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), namun memberikan dampak yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat sekaligus membantu menekan laju inflasi.

"Minggu-minggu ini Bulog sudah mulai mendistribusikan seluruh bantuan-bantuan pangan," ujar dia.

Dia juga menekankan bahwa sektor pertanian dan pangan memegang peranan yang sangat penting bagi kedaulatan bangsa. Sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia, sektor pangan nasional harus diarahkan menuju swasembada.

"Swasembada pangan bukan sekadar pemenuhan kebutuhan dalam negeri, melainkan menyangkut kehormatan bangsa dan seluruh unsur pemerintahan, mulai dari kepala daerah hingga jajaran TNI dan Polri," kata Zulhas.

Ia mengatakan Indonesia sebelumnya masih mengandalkan impor untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam jumlah besar, seperti impor beras sebanyak 4,5 juta ton, gula 6 juta ton, gandum 13 juta ton, serta jutaan ton kedelai pada tahun 2024.

Tingginya angka impor tersebut, lanjutnya, secara tidak langsung memberikan kemakmuran kepada petani di negara lain, sementara petani lokal tertinggal dan masuk dalam kategori desil 1 hingga desil 4.

"Kalau dia tidak diberi bantuan beras dan bantuan tunai, dia tidak bisa menyekolahkan anaknya. Padahal, ada 160 juta petani dan nelayan kata Menteri Pertanian. Kalau ada gangguan terhadap Indonesia, mereka duluan yang maju. Masa kita tidak perhatikan," ujar dia.

Selain itu, ia mengatakan pada 2025 lalu sektor pertanian nasional telah menunjukkan pencapaian yang baik, dan tahun ini diyakini akan menjadi lebih baik lagi. Berdasarkan data Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) serta Bank Dunia, Nilai Tukar Petani (NTP) dilaporkan telah mengalami kenaikan dari 116 menjadi 129 persen

Kenaikan tersebut, kata dia, mencerminkan peningkatan kesejahteraan di mana para petani padi dan jagung kini dinilai lebih mampu memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak mereka hingga memiliki daya beli yang lebih baik.

"Dengan kesejahteraan yang meningkat, petani diharapkan akan menjadi lebih kreatif dan produktif," katanya menambahkan.

Ia juga menyoroti pentingnya modernisasi sektor pertanian melalui mekanisasi dan efisiensi teknologi, seperti penggunaan alat dan mesin pertanian (alsintan) serta teknik pemupukan yang lebih modern.

Penggunaan teknologi dan mekanisasi yang masif di negara-negara produsen pangan lain, menurut dia, menjadi tantangan sekaligus acuan bagi Indonesia untuk terus mengejar ketertinggalan guna mewujudkan efisiensi dan produktivitas pertanian yang berdaya saing tinggi.

Pewarta: La Ode Muh. Deden Saputra/La Ode Ari
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Zero Emisi Indonesia (AZEI) bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyepakati pengelolaan kelautan dan perikanan rendah emisi untuk memperkuat perlindungan lingkungan, ekonomi berkelanjutan, serta kesejahteraan masyarakat.

"Pengelolaan kelautan yang rendah emisi harus dilakukan secara inklusif dan sistematis dengan melibatkan pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat serta pihak-pihak terkait lainnya," kata Ketua Umum AZEI Mohammad Syamsul Maarif dalam keterangan terkonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Kesepakatan itu ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP Koswara dan Ketua Umum AZEI Mohammad Syamsul Maarif. Kesepakatan menjadi landasan institusional bagi kedua pihak untuk mengembangkan program pengelolaan kelautan dan perlindungan lingkungan laut yang produktif, inklusif, inovatif, rendah emisi, dan berkelanjutan.

Syamsul menegaskan kesepakatan AZEI dengan KKP bukan tujuan akhir melainkan awal kerja konkret dan juga menjadi landasan untuk melanjutkan kerja bersama.

Menurutnya, laut dan pesisir merupakan jantung perekonomian Indonesia. Karena itu, transisi rendah emisi tidak cukup hanya menghadirkan teknologi, namun harus mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, kondisi lapangan, dan dampak yang terukur.

Senada, Executive Chairman dan Co-Founder AZEI Tanjung Sentosa menyatakan nilai sesungguhnya dari kerja sama ini akan ditentukan setelah penandatanganan.

"Indonesia memiliki kekayaan laut dan pesisir yang luar biasa. Tantangannya bukan hanya bagaimana kita menurunkan emisi tetapi bagaimana kita melakukannya dengan cara yang memperkuat ekonomi, memberi manfaat kepada masyarakat dan tetap menjaga lingkungan laut kita," kata Tanjung.

Ia menambahkan, persoalan terbesar transisi energi sering kali berada di antara gagasan dan pelaksanaan.

"Teknologi adalah bagian dari jawabannya tetapi bukan seluruh jawabannya. Kita harus memahami kebutuhan yang sebenarnya, siapa yang menggunakan, siapa yang menjalankan, bagaimana ekonominya bekerja dan apa manfaat yang ingin kita capai," jelasnya.

Bagi AZEI, tujuan jangka panjang kerja sama ini adalah melahirkan program yang berangkat dari kebutuhan nyata Indonesia, didukung data dan bukti, serta memiliki hasil yang dapat diukur agar bisa menjadi pembelajaran untuk wilayah lain.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi menyatakan sepanjang semester I 2026, perusahaan membukukan laba bersih sebesar Rp8,51 triliun, tumbuh 253 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

"Bagi kami, keberhasilan transformasi tidak hanya diukur dari kinerja keuangan atau seberapa banyak pupuk yang diproduksi, tetapi dari seberapa besar kontribusi Pupuk Indonesia dalam memastikan pupuk semakin mudah diakses petani," kata Rahmad dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Menurut dia pada Semester I 2026, pendapatan perusahaan meningkat 51 persen menjadi Rp59,67 triliun, sedangkan Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization (EBITD) atau laba sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi, tumbuh 140 persen menjadi Rp14,28 triliun, seiring pertumbuhan volume produksi dan efisiensi biaya operasional.

Peningkatan kinerja tersebut, kata dia, didukung transformasi secara menyeluruh melalui operational and digital excellence, penguatan peran holding dan business streamlining, penyempurnaan distribusi public service obligation (PSO), serta penguatan bisnis komersial.

"Pupuk Indonesia juga memperluas sumber pasokan dan skema kontrak bahan baku guna meredam dampak volatilitas harga komoditas terhadap struktur biaya perusahaan," ujarnya.

Dari sisi tata kelola, kata Rahmad, transformasi perusahaan diperkuat melalui penerapan Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2025 yang turut meningkatkan kepastian pasokan bahan baku, memperkuat disiplin biaya, dan menciptakan ruang investasi yang lebih sehat.

Transformasi yang dijalankan Pupuk Indonesia juga memberikan manfaat nyata kepada petani melalui kemudahan akses terhadap pupuk bersubsidi.

"Sepanjang 2025, Pupuk Indonesia menyalurkan 8.110.571 ton pupuk bersubsidi, meningkat 10,68 persen dibandingkan tahun sebelumnya," katanya.

Peningkatan tersebut didukung implementasi sistem i-Pubers hingga Command Center yang mempercepat dan mempermudah proses penebusan, serta penerapan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 yang menyederhanakan tata kelola penyaluran pupuk bersubsidi agar distribusi semakin cepat, mudah, dan tepat sasaran.

Dengan kapasitas produksi sekitar 14,8 juta ton per tahun, Pupuk Indonesia terus memastikan pemenuhan kebutuhan pupuk dalam negeri sebagai prioritas.

Untuk itu, revitalisasi pabrik, pembangunan kapasitas baru, dan diversifikasi usaha akan memperkuat kemampuan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan masa depan sekaligus meningkatkan daya saing industri nasional.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono menyatakan rumput laut menjadi bagian penting solusi pangan yang dapat dibudidaya tanpa menambah tekanan pada lahan darat.

“Bluefood (pangan biru) menjadi bagian penting solusi pangan, termasuk rumput laut yang dapat dibudidaya dan tanpa menambah tekanan pada lahan darat,” ujarnya dalam National Seaweed Forum 2026 di Jakarta, Selasa.

Dalam kesempatan tersebut, dia mengemukakan tantangan lahan yang semakin terbatas dan kebutuhan pangan yang meningkat.

Populasi dunia diproyeksikan meningkat dari 8,23 miliar jiwa pada 2025 menjadi 9,66 miliar jiwa pada 2050, meningkatkan kebutuhan pangan global 50-60 persen dan permintaan protein daging serta ikan hingga 67 persen, termasuk kebutuhan ikan sebesar 179 juta ton atau naik 66 persen.

Adapun populasi Indonesia sendiri diperkirakan meningkat dari 285,7 juta jiwa pada 2025 menjadi 320,7 juta jiwa pada 2050, sehingga kebutuhan protein mencapai 7,62 juta ton per tahun atau setara 35 juta ton ikan segar.

Sistem pangan berbasis darat juga disebut semakin terbatas sering laju konversi sawah lebih dari 100 ribu hektare (ha) per tahun yang diproyeksikan menyisakan hanya 5,1 juta ha lahan sawah pada 2045.

Karena itu, Trenggono menganggap rumput laut bisa menjadi alternatif atau solusi pemenuhan kebutuhan pangan.

Tercatat, produksi rumput laut pada 2025 mencapai 11,6 juta ton, naik 18,27 persen dengan rata-rata produksi periode 2020-2025 sekitar 9,86 juta ton per tahun. Hal ini dianggap sebagai kekuatan yang seharusnya menjadi fondasi kuat untuk peningkatan produktivitas rumput laut bernilai tambah tinggi.

Melihat dari sisi perdagangan ekspor rumput laut Indonesia pada 2025 mencapai 242 ribu ton dengan nilai 315 juta dolar AS, dengan China menjadi salah satu pasar utama yang hampir 70 persen didominasi oleh rumput laut kering, sehingga peluang hilirisasi masih sangat besar.

“Rumput laut menyumbang sekitar 42 persen dari total produksi perikanan, melibatkan lebih dari 200 ribu pembudidaya dan menunjang kehidupan lebih dari 1 juta penduduk Indonesia. Selain bernilai ekonomi, manfaat lingkungan melalui penyerapan karbon dan nutrien, serta perbaikan kualitas perairan,” ungkap Menteri KP.

Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa Indonesia memiliki 1.006 spesies rumput laut, tetapi baru enam spesies yang telah dibudidayakan oleh masyarakat.

Produksi komersial didominasi kappaphycus alvarezii dan kappaphycus striatus (rumput laut merah penghasil keraginan) sekitar 62,58 persen, eucheumadenticulatum (spesies alga merah) 20,78 persen, dan gracilaria (spesies alga merah penghasil agar-agar) 16,62 persen.

Di pasar global, produksi terbesar berasal dari jenis saccharina (alga cokelat) yang tumbuh di perairan dingin atau subtropis sekitar 10 juta ton, disusul kappa eucheuma (rumput laut merah) 9,2 juta ton, dan gracilaria 3,5 juta ton.

Indonesia dinyatakan menempati posisi strategis sebagai produksi rumput laut terbesar kedua di dunia, sekaligus produksi dan ekspor utama eucheuma dan gracilaria.

Tentu, lanjut Trenggono, kekuatan tersebut belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi kekuatan hilirisasi, menimbang sebagian besar rumput laut Indonesia masih diekspor dalam bentuk bahan baku, rumput laut kering.

Dalam bahasa lain, hanya sebagian yang telah diolah menjadi produk turunan primer seperti karagenan, agar, dan alginat, sementara pengembangan menuju produk turunan sekunder dan bernilai tambah tinggi bidang formasi, kosmetik, dan formulasi industri belum dilakukan.

Tantangan lain yang dihadapi dalam pengembangan rumput laut mencakup kualitas budidaya dan bibit, persoalan harga dan pasar, lalu logistik dan pembiayaan, serta tata kelola dan lingkungan. Dampaknya adalah mutu dan produksi belum konsisten, harga belum mencerminkan kualitas, serta pendapatan pembudidaya dan pasokan industri belum stabil.

“Ini yang saya kira akan menjadi tugas Kementerian Kelautan Perikanan untuk diperbaiki,” kata dia.

Mengacu masalah-masalah tersebut, pihaknya telah menyiapkan lima pilar rencana aksi terintegrasi terkait pengembangan rumput laut yang akan ditangani dari hulu hingga hilir. Mulai dari peningkatan kualitas produksi, kemudian pengembangan industri, nilai tambah, akses pasar dan ekspor rumput laut; pengembangan data, inovasi, intermediasi, teknologi, kolaborasi, dan jejaring; peningkatan dukungan pembiayaan dan investasi, serta penguatan ekosistem dan tata kelola rumput laut (regulasi dan kelembagaan).

“Aras transformasi harus bergeser dari mengejar volume menuju produktivitas, nilai tambah, dan daya saing. Dengan demikian, potensi pasar rumput laut benar-benar dapat diterjemahkan menjadi industri yang kuat dan kesejahteraan bagi masyarakat pesisir,” ucap Trenggono.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Magetan (ANTARA) - Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jawa Timur Heru Suseno menyatakan produksi padi Jawa Timur (Jatim) diprediksi mencapai 10,2 juta ton Gabah Kering Giling (GKG) hingga November 2026 atau meningkat 2,54 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.

"Berdasarkan penghitungan sementara yang dirilis Badan Pusat Statistik pada 1 Oktober, gabah kering giling kita diprediksi sampai bulan November 10,2 juta ton. Kalau 2025 itu 9,8 juta ton. Artinya ada peningkatan," ujar Heru dalam kegiatan penyaluran bantuan alsintan untuk kelompok tani Magetan di Lapangan Desa Kuwonharjo, Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, Selasa

Menurutnya kinerja sektor pertanian Jawa Timur yang menunjukkan perkembangan positif tersebut, ditunjang oleh berbagai faktor pendukung, di antaranya hasil kerja keras para petani, penyuluh, kelompok tani, dan seluruh pemangku kepentingan pertanian.

Selain itu juga memperkuat ekosistem pertanian dari hulu hingga hilir. Yakni dengan peningkatan akses benih unggul dan pupuk, perbaikan sarana irigasi, pemanfaatan alat dan mesin pertanian, perluasan pembiayaan, serta penguatan pemasaran dan hilirisasi.

Ia mengungkapkan, tren positif juga terjadi pada komoditas jagung. Heru menyebutkan meski luas panen menurun, produksi jagung Jawa Timur justru mengalami peningkatan sekitar 0,67 persen.

Produksi jagung disebut naik dari sekitar 4,20 juta ton pada 2025 menjadi 4,276 juta ton pada 2026. Menurut Heru, kondisi tersebut menunjukkan adanya peningkatan produktivitas meski luas panen berkurang.

"Jagung ini walaupun luas panennya turun, tetapi produksinya meningkat dari tahun 2025. Dari 4,2 juta ton menjadi 4,276 juta ton. Itu menunjukkan bahwa produktivitas jagung di Jawa Timur ada peningkatan," katanya.

Ia menambahkan, untuk meningkatkan produktivitas pertanian, Pemprov Jatim memfasilitasi 341 unit alsintan yang terdiri atas 231 unit prapanen dan 110 unit pascapanen. Bantuan tersebut diberikan kepada kelompok tani untuk mendukung kegiatan pertanian yang lebih efektif dan efisien.

"Selain untuk mendukung kegiatan pertanian yang lebih efektif dan efisien, bantuan alsintan, seperti di Magetan ini juga sebagai bagian dari upaya Pemprov Jatim untuk mempertahankan swasembada pangan," kata dia.

Dengan bantuan alsintan tersebut, pemprov berharap dapat membantu kelompok tani mempertahankan produksi bahkan meningkatkannya.

Pewarta: Louis Rika Stevani
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Taput (ANTARA) - Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mendorong penguatan kolaborasi antara Kementerian Koperasi, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan organisasi kemasyarakatan untuk mendukung pengembangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat di kawasan Danau Toba melalui koperasi.

Hal tersebut disampaikan Menkop Ferry saat menghadiri kuliah umum bertajuk “From Campus To Future: Menyiapkan Generasi Profesional Menghadapi Transformasi Dunia Kerja” di Universitas Sisingamangaraja XII Tapanuli Utara (UNITA), Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Selasa.

Ia mengatakan sinergi lintas sektor dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan kampus, masyarakat sekitar, serta penguatan kegiatan koperasi sebagai bagian dari ekosistem ekonomi daerah.

Dalam kesempatan itu Menkop juga menyampaikan dukungan Kementerian Koperasi terhadap pengembangan pertanian terpadu di Universitas Sisingamangaraja XII, salah satunya penanaman bawang putih di kawasan UNITA yang dapat dijadikan sebagai proyek percontohan sebagai bagian dari upaya memperkuat potensi ekonomi masyarakat dan daerah.

“Langkah ini diharapkan dapat membuktikan Indonesia mampu bersaing dan mengurangi ketergantungan pada impor komoditas pangan,” katanya.

Wakil Bupati Tapanuli Utara, Deni Parlindungan Lumban Toruan, menyatakan komitmennya untuk berkolaborasi dengan perguruan tinggi dan pemerintah pusat dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) serta memperkuat sektor pertanian dan koperasi.

“Capaian ekonomi daerah dinilai masih perlu ditingkatkan melalui pengembangan SDM unggul di sektor pertanian,” katanya.

Rektor Universitas Sisingamangaraja XII Tapanuli Utara (UNITA), Meslin Silalahi, berharap kuliah umum itu menjadi langkah awal dari kolaborasi yang berkesinambungan antara Kementerian Koperasi dan UNITA dalam mendorong inovasi, program kewirausahaan, dan pengembangan ekonomi masyarakat di kawasan Tapanuli Utara.

"Kampus adalah tempat kita menanam, dunia kerja adalah tempat kita memanen, masyarakat adalah tempat kita mengabdi, dan masa depan adalah tempat kita membuktikan bahwa pendidikan yang kita tempuh benar-benar memberikan makna," katanya.

Pewarta: Juraidi dan Evalisa
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Kendari (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyiapkan bantuan sebanyak 1 juta ton beras subsidi untuk didistribusikan di setiap pasar tradisional.

Menko pangan Zulkili Hasan saat ditemui di Kendari, Selasa, mengatakan bahwa bantuan pangan1 juta ton tersebut persiapkan untuk beras dengan harga murah dan diperuntukkan bagi kelompok masyarakat desil 5 sampai 7.

"Bantuan satu juta ton beras untuk warga kita yang desil 5, 6 dan 7," kata Zulkifli Hasan saat melakukan kunjungan kerja di Kota Kendari.

Zulkifli Hasan menyampaikan bantuan tersebut akan disalurkan melalui pasar-pasar tradisional dan resmi setiap daerah.

Ia mengatakan program operasi pasar beras subsidi ini sudah tersalurkan sebelumnya oleh pemerintah. Hal tersebut sebagai upaya pemerintah dalam menyediakan pangan beras murah sehingga menjalankan stok harga di pasar.

"Di pasar harganya Rp15 ribu, ini Bulog akan mengedarkan, menjual Rp12.500. Jadi, harganya tidak sama dengan harga pasar, tidak naik, bahkan turun. Ini jumlahnya 1 juta ton juga," ucapnya.

Dia menyadari dampak musim kemarau dan tingginya harga beras terkadang menyulitkan masyarakat desil 5, 6 dan 7 sulit mendapat beras berkualitas.

Untuk itu, pihaknya berharap melalui program tersebut, masyarakat bisa mendapat stok beras berkualitas yang membantu kebutuhan rumah tangga mereka.

"Ya, yang ini akan masuk ke pasar-pasar tradisional. Sehingga nanti kalau ibu-ibu emak-emak belanja beras, berasnya bagus, ya, tetapi beras yang disubsidi oleh pemerintah," ungkap Zulkifli Hasan.

Sebelumnya Zulkifli Hasan juga mengatakan, Pemerintah menyiapkan bantuan beras sebanyak 1 juta ton untuk 33,2 juta penerima manfaat dari kalangan warga kurang mampu yang masuk dalam kategori desil 1 sampai 4.

"Jadi kami siapkan bantuan beras 1 juta ton atau 1 miliar kilogram untuk 33,2 juta penerima," katanya saat memonitor penyaluran bantuan pangan periode Oktober–Desember 2026 di Kota Kendari.

Dia menyebutkan bahwa bantuan beras satu juta ton ini disiapkan untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang kurang mampu utamanya beras.

Selain subsidi beras, Zulkifli Hasan mengatakan, pemerintah juga menyiapkan bantuan subsidi jagung untuk pakan ternak. Ia menyebutkan subsidi jagung sebanyak 150.000 ton dengan harga Rp5 ribu per kilogram.

Pihaknya berharap bantuan subsidi jagung tersebut bisa menjaga stok harga di pasar yang kini bahkan sudah mencapai Rp8 ribu per kilogram.

"Karena harga sekarang di pasar bisa Rp7.000, bisa Rp6.500, bahkan ada yang Rp8.000. Tentu ini untuk menjaga pangan pokok agar tidak bergejolak," tambah Zulkifli Hasan.

Pewarta: La Ode Muh. Deden Saputra/La Ode Ari
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Kita tidak hanya memperbaiki, tapi membangun kembali dengan standar yang lebih kuat agar ke depan lebih tahan terhadap bencana

Banda Aceh (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memperkuat ketahanan Jembatan Krueng Tingkeum Kecamatan Kutablang, Kabupaten Bireuen, Aceh melalui pembangunan proteksi tebing sungai di sekitar jembatan untuk menghindari risiko dari daya rusak sungai.

"Kita tidak hanya memperbaiki, tapi membangun kembali dengan standar yang lebih kuat agar ke depan lebih tahan terhadap bencana,” kata Menteri PU Dody Hanggodo dalam keterangannya yang diterima di Banda Aceh, Selasa.

Langkah ini diharapkan dapat mengurangi risiko gerusan dan menjaga keandalan infrastruktur jembatan dalam menghadapi perubahan kondisi aliran sungai.

Seperti diketahui, jembatan tersebut telah beroperasi penuh sejak 20 September 2026, dan kembali mendukung kelancaran mobilitas masyarakat serta distribusi barang dan logistik pada koridor lintas timur Aceh–Sumatera Utara.

Proteksi tebing sungai dibangun sepanjang 273 meter di sisi Banda Aceh, dan 463 meter dari sisi Medan. Penanganan tersebut menjadi bagian dari pekerjaan permanen jembatan Krueng Tingkeum untuk menjaga kestabilan tebing sungai dan memberikan perlindungan terhadap area sekitar jembatan dari potensi gerusan aliran sungai.

Kemudian, memiliki panjang 149 meter dan lebar 11 meter. Struktur atas jembatan menggunakan Steel I Girder (SIG) sepanjang 30 meter serta Steel Box Girder (SBG) dengan bentang 57,2 meter dan 50 meter. Pembangunan juga mencakup oprit sisi Banda Aceh sepanjang 150 meter dan sisi Medan sepanjang 400 meter.

Dody menegaskan, penanganan infrastruktur pascabencana dilakukan dengan prinsip build back better, yakni membangun kembali dengan standar lebih kuat agar siap menghadapi risiko bencana di masa mendatang.

Sementara itu, Plt Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh, Zulkarnaini mengatakan, pembangunan jembatan serta proteksi sungai merupakan bagian dari penanganan permanen pascabencana pada ruas jalan nasional di wilayah Bireuen dan Aceh Utara.

Secara umum, progress penanganan darurat dan permanen berjalan sesuai rencana, termasuk pekerjaan proteksi sungai. Meski terdapat penyesuaian pada sisi Medan karena kendala sosial terkait pemanfaatan lahan.

"Namun, BPJN Aceh telah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Bireuen dan perwakilan masyarakat terdampak untuk memperoleh kesepakatan mengenai pemanfaatan lahan,” kata Zulkarnaini.

Dengan telah beroperasinya jembatan dan diperkuatnya perlindungan tebing sungai, penanganan Krueng Tingkeum tidak hanya untuk memulihkan konektivitas pascabencana, tetapi juga meningkatkan ketahanan infrastruktur terhadap potensi ancaman dari kondisi sungai.

Upaya tersebut penting untuk menjaga keberlanjutan fungsi jembatan sebagai bagian dari Koridor Lintas Timur Aceh–Sumatera Utara.

"Infrastruktur ini melayani pergerakan masyarakat sekaligus menjadi jalur penting distribusi barang dan logistik antardaerah," ujar Zulkarnaini.

Kementerian PU terus menyelesaikan pekerjaan pendukung di sekitar jembatan serta melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat untuk memastikan seluruh penanganan dapat diselesaikan secara optimal.

Penanganan jembatan Krueng Tingkeum menjadi bagian dari komitmen Kementerian PU untuk membangun infrastruktur yang tidak hanya kembali berfungsi setelah bencana, tetapi juga lebih tangguh menghadapi risiko bencana di masa mendatang.

Pewarta: Rahmat Fajri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026