#30 tag 24jam
Pemerintah siapkan jembatan permanen pulihkan ekonomi Aceh Tamiang
Pemerintah menyiapkan pembangunan jembatan permanen yang menghubungkan Desa Lubuk Sidup di Kecamatan Sekerak dengan Desa Aras Sembilan di Kecamatan Bandar ... [405] url asal
Untuk selanjutnya, ini juga akan dilakukan proses pembangunan jembatan permanen
Aceh Tamiang (ANTARA) - Pemerintah menyiapkan pembangunan jembatan permanen yang menghubungkan Desa Lubuk Sidup di Kecamatan Sekerak dengan Desa Aras Sembilan di Kecamatan Bandar Pusaka, Aceh, sebagai bagian dari upaya memulihkan konektivitas sekaligus mendukung aktivitas ekonomi masyarakat pascabencana.
Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Ronny Hutahayan mengatakan pembangunan jembatan permanen tersebut ditargetkan memasuki tahap konstruksi pada akhir 2027.
“Untuk selanjutnya, ini juga akan dilakukan proses pembangunan jembatan permanen. Insya Allah proses tendernya akan dilakukan di bulan depan dan mudah-mudahan di akhir tahun depan sudah bisa berlangsung konstruksinya,” ujar Ronny dalam kunjungannya ke lokasi Jembatan Perintis di Aceh Tamiang, Aceh, Kamis.
Ia mengatakan proses pembuatan jembatan Lubuk Sidup diperkirakan menelan anggaran yang tercantum dalam DIPA sekitar Rp126 miliar dan dikerjakan bersama Kementerian Pekerjaan Umum.
Jembatan permanen tersebut dirancang memiliki panjang sekitar 180 meter dan waktu pengerjaan sekitar satu tahun. Struktur jembatan menggunakan rangka baja dengan lebar badan jalan 7 meter serta dilengkapi trotoar.
Dari sisi konstruksi, pemerintah juga menyiapkan desain yang lebih kuat dengan mempertimbangkan pengalaman dari bencana sebelumnya. Pondasi jembatan menggunakan bored pile dengan kedalaman sekitar 38 meter pada bagian pilar dan sekitar 20 meter pada abutment.
Posisi jembatan juga akan dibuat lebih tinggi untuk meningkatkan clearance, sehingga diharapkan lebih aman terhadap potensi kenaikan muka air saat terjadi banjir.
“Banyak yang dipelajari dari bencana yang lalu dan harapannya nanti dengan adanya jembatan ini akan dapat bermanfaat bagi masyarakat di kedua desa ini,” kata Ronny.
Sambil menunggu pembangunan permanen, Jembatan Perintis sementara yang merupakan inisiasi Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tetap dimanfaatkan untuk menjaga konektivitas masyarakat.
Kepala desa setempat mengatakan jembatan tersebut menjadi penghubung penting bagi aktivitas warga di wilayah sekitar Kecamatan Sekerak dan Kecamatan Bandar Pusaka.
Keberadaan jembatan tersebut sangat vital karena selain menghubungkan dua kecamatan dan dua kabupaten, juga menjadi urat nadi ekonomi yang menghubungkan akses masyarakat dengan lahan perkebunan yang mulai kembali digarap.
Ronny mengatakan, pembangunan jembatan permanen diharapkan tidak hanya menyelesaikan persoalan konektivitas pascabencana, tetapi juga memberikan kepastian akses bagi masyarakat untuk kembali menjalankan kegiatan ekonomi.
Selain membangun struktur jembatan yang lebih kuat, pemerintah juga menyiapkan intervensi pada wilayah sungai untuk membantu mengurangi risiko kerusakan akibat kondisi aliran sungai.
Dengan pembangunan tersebut, pemulihan infrastruktur diharapkan berjalan beriringan dengan pemulihan aktivitas masyarakat, terutama akses menuju kawasan perkebunan dan pusat kegiatan ekonomi di wilayah sekitar.
Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026
Pemerintah kejar 10.000 huntap di Aceh Tamiang dalam 2 tahun
Pemerintah melalui kolaborasi lintas kementerian mempercepat pembangunan 10.000 hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana di Desa Lubuk Hidup, ... [443] url asal
Aceh Tamiang (ANTARA) - Pemerintah melalui kolaborasi lintas kementerian mempercepat pembangunan 10.000 hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana di Desa Lubuk Hidup, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh dalam dua tahun.
Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Ronny Hutahayan mengatakan dari total kebutuhan huntap lebih dari 18.000 unit di daerah tersebut, lebih dari 10.000 unit di antaranya akan dibangun melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
“Jadi ini memang sebagai suatu kabupaten ini terdampak paling masif dan juga pembangunannya membutuhkan pembangunan huntap paling besar. Di Tamiang ini sebenarnya paling besar nanti rencana penyediaan huntapnya,” kata Ronny dalam kunjungan dan pemantauan huntap dan huntara di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Kamis.
Pemerintah sebelumnya menetapkan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi dalam waktu tiga tahun, yakni 2026 hingga 2028. Namun, berdasarkan arahan Presiden pada 25 Mei 2026, pembangunan huntap dipercepat menjadi dua tahun.
Ronny mengatakan pembangunan huntap ini menjadi salah satu fokus pemerintah dalam pemulihan pascabencana di Aceh Tamiang.
Secara keseluruhan, kebutuhan huntap di Aceh Tamiang mencapai lebih dari 18.000 unit. Pembangunan tersebut terdiri atas hunian in situ yang berasal dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta hunian ex situ atau relokasi yang dibangun Kementerian PKP.
Di lokasi Desa Lubuk Hidup sendiri, Kemenko Infra bekerja sama dengan Kementerian PKP akan memanfaatkan lahan seluas 10 hektare serta akan dibangun 169 unit rumah huntap yang saat ini masih tahap proses clearing area. Pembangunan di lokasi tersebut ditargetkan dapat diselesaikan pada akhir Desember 2026.
Ronny mengatakan percepatan pembangunan masih menghadapi sejumlah pekerjaan yang perlu diselesaikan, termasuk proses penyediaan lahan. Namun, pemerintah tetap memastikan lokasi hunian berada di luar zona rawan bencana untuk menjaga keselamatan masyarakat dalam jangka panjang.
“Pemilihan lahan di luar zona rawan bencana itu menjadi sangat penting, karena ini menyangkut keamanan dan keselamatan masyarakat ke depannya,” ujarnya.
Untuk 2026, Ronny mengatakan dari Kementerian PKP menargetkan pembangunan 2.399 unit huntap di Aceh Tamiang. Saat ini, sekitar 1.000 unit telah selesai dibangun, sementara pembangunan unit lainnya masih terus berjalan.
Selain pembangunan rumah, pemerintah juga menyiapkan sarana dan prasarana pendukung kawasan huntap yang dilengkapi jalan lingkungan, drainase, sanitasi, penerangan, serta akses air bersih.
Pemerintah juga berupaya memperkuat akses menuju kawasan hunian. Sejumlah ruas jalan menuju lokasi yang belum beraspal akan diupayakan melalui anggaran APBD maupun program jalan desa.
Ronny menekankan percepatan pembangunan huntap membutuhkan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta kementerian dan lembaga terkait. Pemerintah juga akan melakukan pemantauan secara berkala selama proses pembangunan, bukan hanya pada tahap akhir.
“Kami mau memastikan bahwa bukan hanya nanti kita monitoring dan evaluasi di akhir, tetapi selama masanya progres pembangunannya,” katanya.
Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)