#30 tag 24jam
Riau peroleh anggaran Rp3,79 miliar guna verval KDKMP dari Kemenkop RI
Pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Riau memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp3,79 miliar untuk Verifikasi dan Validasi (Verval) Koperasi ... [302] url asal
#koperasi-merah-putih #anggaran-verifikasi-validasi #kementerian-koperasi-ri
dari 416 bangunan yang sudah selesai 100 persen, baru terdata 114 yang sudah verval. Dari seluruh proses verifikasi dan validasi ini nantinya masuk ke dalam sistem secara nasional yakni SimKopdes
Pekanbaru (ANTARA) - Pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Riau memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp3,79 miliar untuk Verifikasi dan Validasi (Verval) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dari Kementerian Koperasi Republik Indonesia.
Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi mengatakan anggaran itu juga untuk mendukung Penguatan Tugas dan Fungsi Project Manager Officer (PMO) KDKMP Provinsi Riau Tahun 2026. Anggaran paling besar berada di Kabupaten Kampar yakni Rp787 juta.
"Alhamdulillah, di tengah kondisi fiskal kita dalam upaya percepatan ini, Kementerian memberikan dukungan anggaran untuk proses ini agar lebih cepat," kata Syahrial Abdi di Pekanbaru, Jumat.
Selain Kampar dukungan anggaran lainnya diberikan kepada Kabupaten Rokan Hulu sebesar Rp436 juta, Siak Rp427 juta, Rokan Hilir Rp409 juta, Indragiri hulu Rp355 juta, Bengkalis Rp338 juta, Indragiri Hilir Rp221 juta, Kuantan Singingi Rp194 juta, Kota Dumai dan Pelalawan Rp176 juta, Kota Pekanbaru Rp158 juta serta Kepulauan Meranti Rp113 juta.
Dia mengatakan anggaran tersebut untuk mendukung penuh percepatan pembangunan KDKMP di Riau. Dana tersebut untuk mendukung Tim Verifikasi dan Validasi (Verval) Kabupaten Kota se-Provinsi Riau yang telah dibentuk melakukan verifikasi administrasi dan memvalidasi wujud fisik pembangunan KDKMP.
Menurut dia, salah satu yang dipercepat adakah menyiapkan ketersediaan lahan guna pembangunan program Astacita Presiden Prabowo tersebut. Dalam hal ini Pemprov dan pemerintah kabupaten/kota memberikan dukungan dengan ketersediaan lahan.
"Bisa pinjam pakai, hibah dan bentuk lainnya, dengan begitu terjadilah percepatan pembangunan," ujarnya.
Syahrial menyampaikan dari 416 bangunan yang sudah selesai 100 persen, baru terdata 114 yang sudah verval. Dari seluruh proses verifikasi dan validasi ini nantinya masuk ke dalam sistem secara nasional yakni sistem informasi manajemen koperasi desa kelurahan atau SimKopdes.
Pewarta: Bayu Agustari Adha
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)