#30 tag 24jam
Pemerintah siapkan formulasi libatkan UMKM sediakan bahan makanan MBG
Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sedang menyiapkan formulasi agar dapat melibatkan UMKM dalam penyediaan bahan makanan pada program Makan ... [278] url asal
#menteri-umkm #maman-abdulrahman #umkm #arahan-presiden #presiden #susun-formulasi
(Antara - Bisnis) 26/10/26 06:56
v/1267935/
Makassar (ANTARA) - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sedang menyiapkan formulasi agar dapat melibatkan UMKM dalam penyediaan bahan makanan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Sekarang BGN (Badan Gizi Nasional) selama dipimpin oleh Pak Sudaryono (Kepala BGN) kini sedang melakukan penataan internal. Sekaligus nanti bersama-sama dengan kami dari Kementerian UMKM," kata Menteri UMKM Maman Abdurrahman di Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu.
Selain penataan internal di tubuh BGN, pihaknya juga sedang menyusun formula yang terbaik bagi UMKM untuk mendukung program MBG yang telah dijalankan Presiden Prabowo Subianto, agar program ini berjalan maksimal dan tepat sasaran.
"Kementerian UMKM, kita juga sedang menyiapkan formulasi untuk mendorong partisipasi keterlibatan UMKM sebesar-besarnya," tuturnya.
Menteri Maman mengklaim, sejauh ini sudah lebih dari 68 ribuan UMKM yang menjadi pemasok bagi dapur Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) di Indonesia, seperti bahan makanan, telur dan lainnya. Ia menyebut suplai bahan ini dari daerah masing-masing yang sudah terdata.
"Artinya (sudah diakomodir), tapi dari target 68 ribu itu kita memang menganggap masih perlu ditingkatkan agar partisipasi UMKM sebanyak-banyaknya bisa didapatkan. Ini sedang kita siapkan formulasinya," ujarnya menegaskan.
Sesuai instruksi dari Presiden Prabowo Subianto, seluruh elemen jajaran kabinet merah putih pada di masa pemerintahannya bersama Wapres Gibran Rakabuming Raka wajib untuk memberikan perhatian yang besar kepada ekonomi kerakyatan.
Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2024, jumlah UMKM saat ini mencapai 64,2 juta unit usaha, atau sekitar 99,99 persen dari total unit usaha di Indonesia.
Pada sektor UMKM ini diklaim menyerap tenaga kerja sekitar 123 juta orang atau sekitar 97 persen tenaga kerja nasional. Keberadaan UMKM dianggap menjadi penopang utama dalam mengurangi angka pengangguran.
Pewarta: M Darwin Fatir
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026
Menteri UMKM: penundaan sertifikasi halal arahan presiden
Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyebutkan penundaan pemberlakuan sertifikasi halal bagi UMKM hingga 2028 sesuai arahan ... [368] url asal
#menteri-umkm #maman-abdul-rahman #tunda-kewajiban #sertifikasi-halal #penundaan-kewajiban-umkm #arahan-presiden
(Antara - Bisnis) 26/10/26 06:50
v/1267404/
Makassar (ANTARA) - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyebutkan penundaan pemberlakuan sertifikasi halal bagi UMKM hingga 2028 sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
"Pesan Pak Presiden kepada kami untuk menunda batasan, seharusnya batas terakhirnya tanggal 18 Oktober kemarin. Presiden memahami dan mengerti bahwa cukup banyak aspirasi dari UMKM," katanya di Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu.
Ia mengatakan, sejauh ini kewajiban sertifikasi halal terhadap UMKM belum memenuhi target. Sehingga dipandang perlu untuk melakukan penundaan. Sebab, sebagian besar pelaku UMKM, kata dia menilai masih kesulitan perihal pemenuhan syarat dokumen-dokumennya.
Berdasarkan target kuota sertifikasi halal gratis (SEHATI) dari pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) tahun 2026 sebanyak 1,35 juta untuk UMKM. Kendati demikian target tersebut belum tercapai hingga batas akhir 18 Oktober 2026.
"Selain memang target tidak tercapai, sebagian besar UMKM juga melihat momentumnya belum pas, karena masih dianggap cukup berat dan belum punya kemampuan menyiapkan dokumen-dokumen administrasinya. Maka dari itu, ditunda sampai dua tahun atau sampai tahun 2028," tuturnya.
Kendati demikian, kata Maman menjelaskan, sertifikasi kewajiban halal bagi UMKM bukan merupakan program masa pemerintahan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka, tetapi merupakan amanah Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, dengan masa akhir 18 Oktober 2026.
"Maka dari itu, karena Pak Presiden juga melihat masih banyak UMKM yang memang belum bisa memenuhi, dalam rangka untuk meringankan beban UMKM, Pak Presiden memerintahkan untuk menundanya sampai tahun 2028," tuturnya lagi.
Oleh karena itu, pihak akan melihat sejauh mana efektivitas penundaan aturan ini serta menjalankan arahan presiden dengan mengkajinya serta mencari mekanisme jalan tengahnya agar mendapatkan solusi yang terbaik.
"Apa mekanisme jalan tengah itu? Mekanisme yang memang bisa mempertemukan dua sisi antara aspek perintah Undang-undang terkait kewajiban halal dengan melihat faktor kemampuan dari UMKM-nya," ujarnya menekankan.
"Jangan sampai malah menjadi beban bagi UMKM. Ini lagi kita kaji, mudah-mudahan dalam waktu ke depan kita bisa temukan formulasi yang terbaik," ucap Maman menambahkan.
Penerapan kewajiban sertifikasi halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan dan perlindungan bagi konsumen muslim agar terhindar mengonsumsi produk yang tidak jelas kehalalannya. Selain amanah konstitusi, hal ini juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.
Pewarta: M Darwin Fatir
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)