Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memperkirakan Bendungan Karangnongko di Jawa Tengah, berpotensi rampung pada awal 2027 karena proses pembebasan lahan masih berlangsung, meski pekerjaan fisik dan lahan berjalan secara paralel.
Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PU Adenan Rasyid mengatakan pembangunan Bendungan Karangnongko masih berjalan sesuai target, namun penyelesaian diperkirakan bergeser ke awal 2027 akibat proses pembebasan lahan masih berjalan.
"(Apakah akhir) 2026 (bisa rampung) sepertinya tergantung teman-teman. Tapi kalau lihat dari kondisi sekarang dengan lahan seperti itu, sepertinya di awal 2027 mungkin ya (baru bisa rampung)," kata Adenan terkonfirmasi di Jakarta, Rabu.
Adenan menjelaskan pekerjaan fisik dan pembebasan lahan dilakukan secara paralel, karena keduanya menjadi bagian penting dalam percepatan pembangunan bendungan tersebut agar dapat selesai sesuai rencana yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
Namun ia menyebutkan penyelesaian akhir 2026 masih bergantung pada perkembangan pembebasan lahan karena proses tersebut melibatkan banyak faktor yang harus diselesaikan sebelum pembangunan fisik dapat mencapai tahap akhir sesuai target.
"Iya, masih on-progress semua. Fisik sama lahan kan biasanya paralel tuh. Diharapkan semuanya selesai semua sesuai dengan target kita," ucapnya.
Menurut Adenan, secara teknis pembangunan Bendungan Karangnongko dinilai dapat dilakukan sesuai rencana apabila kebutuhan lahan telah terpenuhi.
"Karena kalau teknis sih bisa, tapi lahan kan banyak faktornya," katanya singkat.
Diketahui, Bendungan Karangnongko terletak di Sungai Bengawan Solo, sekitar 30 kilometer (km) di utara Kabupaten Ngawi. Sisi kanan bendungan berada di Desa Ngelo, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, sedangkan sisi kiri berada di Desa Mendenrejo, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora, Jawa Tengah.
Konstruksi Bendungan Karangnongko mulai dikerjakan pada 2023 oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo melalui dua paket pekerjaan dengan nilai kontrak sebesar Rp1,26 triliun.
Proyek tersebut ditargetkan selesai pada 2026. Bendungan ini memiliki kapasitas tampung sebesar 59,1 juta meter kubik (m3) dan dirancang untuk mengairi daerah irigasi seluas 63.774 hektare (ha).
Selain itu, Bendungan Karangnongko dirancang untuk menambah cadangan air baku sebesar 1.150 liter per detik bagi Kabupaten Bojonegoro, Ngawi, Blora, dan Tuban.
Suplai air baku tersebut diproyeksikan dapat memenuhi kebutuhan air minum bagi 270.305 jiwa. Bendungan ini juga diproyeksikan menyuplai air untuk kawasan Solo Valley Werken serta mendukung pengendalian banjir Sungai Bengawan Solo.
Keberadaan bendungan yang masuk dalam proyek strategis nasional (PSN) ini diharapkan membantu mengoptimalkan pengendalian banjir, khususnya di wilayah hilir Kabupaten Lamongan yang selama ini mengandalkan Bendung Gerak Bojonegoro, Bendung Gerak Babat, dan Bendung Gerak Sembayat.
Di sisi lain, pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Karangnongko di Kabupaten Blora, Jawa Tengah, mulai memasuki tahapan pemberian ganti rugi kepada pemilik lahan, setelah 14 dari 17 pemilik bidang tanah di Desa Mendenrejo Kecamatan Kradenan menyepakatinya.
"Untuk 17 bidang ini, ada 14 pemilik yang sudah sepakat bahwa bentuk ganti kerugiannya adalah uang. Kesepakatan tersebut dicapai dalam musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian di Balai Desa Mendenrejo Kecamatan Kradenan," kata Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blora Sugiyanto di Blora, Kamis (17/9).
Nilai ganti kerugian setiap bidang tanah telah dinilai oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP). Penilaian tersebut menjadi dasar dalam musyawarah dengan masyarakat terdampak.
Secara keseluruhan, pengadaan tanah Bendungan Karangnongko mencakup 1.037 bidang di lima desa, yakni Mendenrejo 17 bidang, Ngrawoh 328 bidang, Nginggil 177 bidang, Nglebak 372 bidang, dan Megeri 143 bidang.
Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026