Jakarta (ANTARA) - Deputi Gubernur Senior (DGS) Bank Indonesia (BI) Aida S. Budiman menegaskan bahwa penguatan ekosistem modest fashion yang terpadu dari hulu hingga hilir merupakan kunci untuk mengoptimalkan peluang pasar global.

Hal ini disampaikan Aida saat membuka Indonesia International Modest Fashion Festival (IN2MOTIONFEST) sebagai bagian dari gelaran Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2026.

“Melalui IN2MOTIONFEST, kami ingin mempertemukan pelaku usaha dengan pasar dan calon pembeli potensial agar peluang promosi dapat ditindaklanjuti menjadi transaksi dan kemitraan dagang berkelanjutan,” kata Aida, sebagaimana keterangan resminya di Jakarta, Rabu.

Berdasarkan laporan State of the Global Islamic Economy (SGIE) 2025/2026, Indonesia menempati peringkat pertama dunia di sektor modest fashion.

Indonesia dinilai unggul dalam keragaman budaya dalam produknya, regulasi, fasilitasi pemerintah bagi pengusaha, program promosi modest fashion berskala internasional, serta banyaknya pengusaha yang tampil di ajang fesyen internasional.

BI memandang, posisi ini mempertegas peran strategis modest fashion Indonesia dalam perluasan pasar bagi UMKM, perluasan lapangan kerja bagi perajin dan desainer lokal, serta peningkatan ekspor produk kreatif Indonesia.

Sementara itu, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya yang menyampaikan bahwa pengembangan modest fashion membuka peluang bagi karya kreatif Indonesia untuk menjangkau pasar yang lebih luas, tidak hanya di negara-negara Muslim, tetapi juga di Eropa dan pasar internasional lainnya.

Kekayaan budaya dan keunikan desain Indonesia menjadi modal untuk menghasilkan produk yang diminati konsumen global.

Karena itu, penguatan industri kreatif perlu diiringi dengan upaya mengembangkan dan melindungi kekayaan intelektual agar karya anak bangsa memiliki nilai ekonomi dan mampu bersaing di pasar dunia.

Sejalan dengan hal tersebut, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menyatakan bahwa kekayaan wastra dan kreativitas fesyen Indonesia berpotensi memperkuat daya tarik Indonesia sebagai destinasi wisata belanja.

Penyelenggaraan peragaan busana, pameran, dan berbagai kegiatan dalam IN2MOTIONFEST x JMFW 2026 diharapkan dapat membuka peluang kemitraan bisnis sekaligus menarik lebih banyak kunjungan wisatawan.

Upaya ini juga menjadi kesempatan untuk memperkenalkan wastra Nusantara dan karya modest fashion Indonesia kepada dunia, sekaligus menghadirkan pengalaman berbelanja dan berwisata yang bernilai tambah.

Sebagai informasi, IN2MOTIONFEST memasuki penyelenggaraan kelima dan untuk pertama kalinya berkolaborasi dengan Jakarta Muslim Fashion Week (JMFW).

Kolaborasi BI dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) ini mengintegrasikan penguatan kapasitas pelaku usaha dengan perluasan akses pasar, sehingga kreativitas dan kekayaan wastra Nusantara dapat berkembang menjadi produk bernilai tambah yang mampu bersaing di pasar global.

BI menyatakan, pihaknya bersama Indonesian Fashion Chamber (IFC) dan kementerian/lembaga terkait sejak 2018 konsisten mendukung pengembangan pelaku usaha melalui kurasi, pelatihan, dan pendampingan dalam program IKRA Brand Leveling System, termasuk pembinaan perajin wastra dan peningkatan kualitas produk.

Sementara itu, Kemendag berperan dalam memperluas konektivitas pasar melalui promosi dagang, business matching, serta jejaring pembeli domestik dan internasional.

Menurut BI, sinergi ini perlu didukung dengan kesiapan pelaku usaha dalam menjaga kualitas produk, meningkatkan kapasitas produksi, menetapkan strategi harga yang tepat, dan memperkuat manajemen usaha agar mampu bersaing di pasar global.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi merangkap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meningkatkan keterlibatan rakyat di sektor ESDM melalui sumur rakyat hingga etanol.

"Untuk sumur-sumur rakyat yang sudah kita berikan izin, sebagiannya sudah berproduksi. Di Sumatera, di Jawa, itu sudah. Kemarin saya menandatangani lagi yang untuk Aceh," ujar Bahlil dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI), di Jakarta, Senin.

Kebijakan ini membuka peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sekitar 45 ribu sumur rakyat. Banyak di antaranya telah dikelola warga secara turun-temurun di belakang rumah mereka, namun selama ini belum memiliki izin.

Kini minyak dari sumur rakyat dibeli Pertamina dengan harga 80 persen dari Indonesian Crude Price (ICP).

Menurut Bahlil, legalisasi sumur rakyat memberi dua manfaat sekaligus. Masyarakat mendapat jaminan dalam menjalankan usahanya, sementara negara memperoleh tambahan produksi untuk mendongkrak lifting.

"Sudah tentu dengan produksi ini, mampu kita menjamin rakyat dalam mengelola usaha sumur-sumur mereka. Dan yang kedua, ini juga bisa meningkatkan lifting," katanya.

Selain memperkuat produksi minyak di hulu, pemerintah menyiapkan langkah untuk menekan impor bensin melalui program etanol. Saat ini kebutuhan bensin nasional mencapai sekitar 40 juta kiloliter per tahun, sementara produksi dalam negeri baru sekitar 18–19 juta kiloliter.

Bahlil menyebut mandatori etanol akan diterapkan bertahap hingga E50, dengan perencanaan menuju 2028 yang kini tengah dimatangkan sesuai kapasitas industri dalam negeri.

"Jangan sampai kita melakukan mandatori, tapi etanolnya kita impor. Nggak boleh," ucap dia.

Bahan baku etanol, lanjut Bahlil, telah dipetakan di sejumlah wilayah, antara lain Jawa, Sumatera, dan Papua. Untuk tahap E20, dibutuhkan sekitar 8 juta kiloliter etanol dari bahan baku singkong, tebu, dan jagung.

Kebutuhan lahannya diperkirakan sekitar 1 juta hektare untuk singkong, 1,1 juta hektare untuk tebu, dan 1 juta hektare untuk jagung, dengan memanfaatkan lahan APL (Areal Penggunaan Lain) dan HGU (Hak Guna Usaha) telantar yang dikelola terintegrasi dari hulu ke hilir.

Pemerintah juga mengembangkan bahan baku alternatif. Pilot project sorgum manis telah berjalan di Yogyakarta dan Nusa Tenggara Timur, sementara pengolahan aren di Kamojang berkapasitas 1.000 liter per hari.

Langkah ini mengikuti jejak keberhasilan mandatori biodiesel B50 yang berlaku sejak 9 Juli 2026. Program tersebut menghemat devisa sekitar Rp170 triliun dan menyerap 2,1 juta tenaga kerja.

Melalui pelibatan masyarakat dalam pengelolaan sumur minyak dan penguatan bahan bakar nabati berbasis bahan baku domestik, pemerintah mendorong peningkatan produksi energi nasional sekaligus membuka ruang usaha yang lebih luas bagi rakyat di daerah.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Selama tiga hari penyelenggaraan, pengunjung tercatat 22 ribu orang dengan transaksi selama tiga hari lebih dari Rp1 miliar

Bengkulu (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) Perwakilan Provinsi Bengkulu mencatat nilai transaksi selama tiga hari penyelenggaraan Bencoolen Fest 2026 di salah satu pusat perbelanjaan modern Kota Bengkulu mencapai lebih dari Rp1 miliar.

"Selama tiga hari penyelenggaraan, pengunjung tercatat 22 ribu orang dengan transaksi selama tiga hari lebih dari Rp1 miliar," kata Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu Wahyu Yuwana Hidayat di Bengkulu, Senin.

Wahyu menyampaikan capaian tersebut saat memberikan sambutan pada pembukaan Bengkulu Regional Investment and Economic Forum (BRIEF) 2026 yang diselenggarakan di Bengkulu, 12 Oktober 2026.

Menurut dia, tingginya jumlah pengunjung selama pelaksanaan Bencoolen Fest 2026 menunjukkan besarnya antusiasme masyarakat terhadap kegiatan yang turut menghadirkan puluhan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) daerah.

Selain menghadirkan berbagai produk UMKM, kegiatan tersebut juga menampilkan peragaan busana yang mengangkat kekayaan budaya lokal Bengkulu melalui penggunaan kain tenun dan batik.

Peragaan busana tersebut turut melibatkan anggota Persit Kartika Chandra Kirana dan Bhayangkari yang tampil memperkenalkan produk fesyen berbasis kain tradisional daerah kepada pengunjung.

Wahyu berharap kegiatan serupa dapat terus dilanjutkan sebagai salah satu sarana memperkenalkan produk UMKM dan kekayaan budaya lokal Bengkulu kepada masyarakat yang lebih luas.

"Mudah-mudahan bisa kita terus lanjutkan," ujar Wahyu.

Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Bengkulu menggelar kegiatan Bencoolen Fest 2026 pada 9-11 Oktober 2026 di salah satu pusat perbelanjaan modern Kota Bengkulu. Kegiatan tersebut menjadi sarana bagi UMKM setempat untuk mempromosikan produk mereka, memperkenalkan komoditas unggulan Bengkulu pada masyarakat, wisatawan termasuk investor serta menjadi ajang mendorong UMKM Bengkulu bisa naik kelas.

Pewarta: Boyke Ledy Watra
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Kita perlu mulai dari pilot project untuk melihat aspek teknis sekaligus keekonomiannya

Jakarta (ANTARA) - PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) menyiapkan uji coba pencampuran bahan bakar (co-firing) amonia dengan batu bara di PLTU Labuan, Banten, pada 2027.

Direktur Biomassa PLN EPI Hokkop Situngkir, dalam keterangannya di Jakarta, Senin, mengatakan pemanfaatan amonia ini merupakan salah satu opsi bahan bakar rendah karbon untuk mendukung penurunan emisi batu bara PLTU.

"Setelah memulai studi pasokan pada 2026, PLN EPI menargetkan uji coba skala kecil dengan tingkat co-firing hingga 3 persen di PLTU Labuan pada 2027 sebagai tahap awal untuk menguji aspek teknis, keekonomian, dan kesiapan rantai pasok sebelum dikembangkan lebih lanjut," katanya.

Menurut dia, uji coba tersebut menjadi bagian dari roadmap pengembangan hidrogen dan amonia PLN EPI yang dilakukan secara bertahap hingga 2030 untuk membangun fondasi teknologi dan rantai pasok sebelum memasuki tahapan komersialisasi.

Hokkop mengatakan pengembangan amonia merupakan bagian dari upaya memperluas opsi bahan bakar rendah karbon pada pembangkit eksisting.

Namun, implementasinya membutuhkan kajian menyeluruh karena tidak hanya berkaitan dengan kesiapan teknologi pembangkit, tetapi juga ketersediaan pasokan dan keekonomian.

"Untuk amonia, kami sedang melakukan kajian, termasuk dari sisi pasokan dan teknologi. Kita perlu mulai dari pilot project untuk melihat aspek teknis sekaligus keekonomiannya," ujar Hokkop dalam suatu diskusi.

Dalam roadmap PLN EPI, tahapan pengembangan dimulai dengan studi pasokan amonia pada 2026, dengan Pupuk Kujang Cikampek, Jawa Barat, sebagai salah satu sumber awal yang dikaji.

Tahapan berikutnya adalah uji coba skala kecil dengan tingkat co-firing maksimal tiga persen di PLTU Labuan pada 2027.

Hasil percontohan tersebut akan menjadi basis evaluasi teknis dan studi keekonomian pada 2028.

Selanjutnya, PLN EPI menargetkan pengembangan integrasi rantai pasok amonia pada 2029 dan studi kelayakan penerapan co-firing sekitar 3-5 persen atau lebih pada 2030.

Pendekatan bertahap

Hokkop juga menambahkan pendekatan bertahap diperlukan karena pengembangan co-firing amonia memiliki tantangan yang berbeda dibandingkan bahan bakar konvensional.

Selain memastikan kemampuan pembangkit dalam menerima campuran amonia, keekonomian menjadi salah satu faktor penting yang akan menentukan kelayakan penerapannya.

"Untuk saat ini, harganya masih menjadi tantangan. Karena itu, kita perlu melakukan pilot terlebih dahulu, belajar dari sana, kemudian melihat bagaimana teknologi dan keekonomiannya berkembang," kata Hokkop.

Aspek lain yang menjadi perhatian adalah ketersediaan pasokan.

Amonia saat ini telah memiliki pasar dan kebutuhan yang besar, terutama untuk industri pupuk.

Pengembangan kebutuhan baru untuk sektor ketenagalistrikan perlu mempertimbangkan keseimbangan pasokan antarsektor serta kesiapan infrastruktur dan logistik.

PLN EPI juga mencermati perkembangan harga amonia serta berbagai opsi produksi dan pengadaan.

Kepastian volume, harga yang kompetitif, infrastruktur, dan kontinuitas pasokan menjadi bagian penting dari kajian sebelum pemanfaatan amonia dapat ditingkatkan ke skala yang lebih besar.

Target NZE

Hokkop juga mengatakan pengembangan hidrogen dan amonia telah menjadi salah satu bagian dari agenda jangka panjang PLN Group menuju target net zero emissions (NZE) pada 2060.

Dalam tahapan transisi tersebut, berbagai opsi teknologi dikembangkan secara bertahap, mulai dari co-firing biomassa, peningkatan efisiensi pembangkit, hingga pemanfaatan hidrogen dan amonia pada fase berikutnya.

Hokkop menjelaskan pengembangan teknologi rendah karbon perlu mempertimbangkan kondisi sistem ketenagalistrikan dan keberadaan aset pembangkit yang saat ini masih beroperasi.

Karena itu, proses transisi membutuhkan tahapan yang terukur dengan tetap menjaga keandalan sistem.

Menurut dia, periode 2026-2030 menjadi fase penting untuk membangun fondasi pengembangan co-firing amonia, mulai dari kajian pasokan, pilot project, evaluasi teknis dan keekonomian, hingga integrasi rantai pasok.

"Tahapan ini diharapkan memberikan dasar yang kuat untuk menentukan skala penerapan amonia yang layak secara teknis, kompetitif secara ekonomi, serta didukung rantai pasok yang andal sebagai bagian dari perjalanan transisi energi menuju NZE 2060," ujar Hokkop.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Di tengah upaya mengembangkan energi yang lebih ramah lingkungan, jelantah menjadi bahan baku alternatif yang menarik untuk dikembangkan

Cilacap (ANTARA) - Di tengah upaya mengembangkan energi yang lebih ramah lingkungan, jelantah menjadi bahan baku alternatif yang menarik untuk dikembangkan. Bahan yang sebelumnya sekadar jadi limbah tersebut dapat diolah menjadi produk bernilai tambah, termasuk sebagai bahan bakar untuk sektor penerbangan.

Peluang itu dikembangkan PT Pertamina Patra Niaga Refinery Unit (RU) Cilacap melalui serangkaian uji coba produksi SAF dan persiapan pembangunan fasilitas pengolahan berbasis bahan baku terbarukan. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya perusahaan memperluas pemanfaatan bahan baku alternatif sekaligus mendukung transisi energi.

Area Manager Communication, Relations, and CSR PT Pertamina Patra Niaga RU Cilacap Agustiawan mengatakan pengembangan sustanaible aviation fuel (SAF) merupakan proses panjang yang memerlukan kesiapan teknologi, pasokan bahan baku, dan pasar.

Perjalanan tersebut telah dimulai sejak Desember 2020 melalui uji coba produksi SAF dengan metode co-processing, yakni mengolah bahan baku terbarukan bersama bahan baku konvensional dalam fasilitas pengolahan yang tersedia.

Pada tahap awal, Pertamina melakukan uji coba dengan menyuntikkan Refined Bleached Deodorized Palm Kernel Oil (RBDPKO) sebesar dua persen menggunakan katalis Pertamina. Uji coba kedua pada Februari 2021 meningkatkan persentase injeksi RBDPKO menjadi 2,4 persen.

Tahapan itu menjadi bagian dari proses pengembangan teknologi untuk menghasilkan bahan bakar penerbangan dengan memanfaatkan bahan baku alternatif. Pengujian tidak berhenti pada proses produksi, tetapi berlanjut pada pembuktian penggunaan bahan bakar dalam penerbangan.

Pada Oktober 2021, SAF digunakan dalam uji terbang pesawat CN235 pada rute Bandung-Jakarta. Pengembangan kemudian berlanjut pada 2023 melalui pengujian penerbangan komersial menggunakan pesawat Garuda Indonesia Boeing 737-800NG pada rute pulang-pergi Jakarta-Solo.

Rangkaian tersebut menunjukkan bahwa pengembangan SAF mencakup sejumlah tahapan yang saling berkaitan. Selain kemampuan mengolah bahan baku, produsen perlu memastikan bahan bakar memenuhi persyaratan yang dibutuhkan sebelum digunakan dalam sektor penerbangan.

Pada 2024, Pertamina mengembangkan produksi SAF berbahan baku used cooking oil (UCO) atau minyak jelantah. Pengembangan tersebut disertai perubahan katalis dengan formulasi dari Teknologi Informasi Pertamina serta sertifikasi ISCC CORSIA yang berkaitan dengan standar keberlanjutan bahan bakar penerbangan.

Dari limbah

Pemanfaatan jelantah membuka peluang untuk mengubah bahan yang sebelumnya dipandang sebagai limbah menjadi sumber daya bernilai ekonomi. Namun, pengolahannya membutuhkan sistem pengumpulan, penanganan, dan pengendalian kualitas agar bahan baku sesuai dengan kebutuhan produksi.

VP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga Kitty Andhora mengatakan pengembangan SAF merupakan bagian dari perjalanan perusahaan dalam menghadirkan produk dan layanan energi yang relevan dengan perkembangan industri, termasuk kebutuhan sektor penerbangan terhadap bahan bakar yang lebih berkelanjutan.

“Bagi kami, keberlanjutan dan ketahanan energi bukan dua hal yang berjalan sendiri-sendiri. Keduanya perlu dibangun secara bersamaan,” ujar Kitty.

Menurut dia, pemanfaatan UCO dalam pengembangan SAF juga membuka peluang untuk memasukkan sumber daya yang sebelumnya merupakan limbah ke dalam rantai nilai energi.

Langkah tersebut sejalan dengan penerapan prinsip ekonomi sirkular, yakni memaksimalkan pemanfaatan sumber daya agar memiliki nilai tambah dan mengurangi potensi limbah. Dalam konteks energi penerbangan, jelantah menjadi salah satu alternatif bahan baku yang dapat dikembangkan untuk mendukung produksi bahan bakar berkelanjutan.

Meskipun demikian, ketersediaan dan kualitas bahan baku tetap menjadi faktor penting. Produksi SAF dalam skala industri membutuhkan pasokan yang terjaga, baik dari sisi volume maupun mutu, sehingga pengembangan teknologi harus berjalan seiring dengan pembangunan ekosistem pengadaan.

Pertamina merencanakan pengembangan rantai pasok melalui pelibatan masyarakat dengan skema bisnis ke konsumen. Pada saat yang sama, pengadaan bahan baku melalui skema bisnis ke bisnis dipersiapkan untuk menjaga kepastian pasokan.

Rencana kerja sama tersebut melibatkan sejumlah pihak, antara lain Sumitomo, Badan Gizi Nasional, Noovoleum, GAPULIMGI, GML, dan Kementerian Koperasi. Pertamina juga mencantumkan kerja sama penjualan melalui sales and purchase agreement (SPA) dengan Cathay.

Pelibatan berbagai pihak tersebut memperlihatkan bahwa pengembangan SAF tidak cukup hanya mengandalkan fasilitas kilang. Ekosistemnya membutuhkan jaringan pengumpulan bahan baku, mitra pengadaan, sistem pengawasan kualitas, serta kerja sama dengan calon pengguna dan pembeli.

Biorefinery

Langkah berikutnya dalam pengembangan energi terbarukan di Cilacap adalah pembangunan biorefinery, fasilitas pengolahan khusus yang dirancang untuk memproduksi bahan bakar berbasis bahan baku terbarukan.

PT Pertamina Patra Niaga memproyeksikan Kilang Cilacap menjadi proyek kilang hijau pertama di Indonesia yang difokuskan untuk memproduksi bahan bakar ramah lingkungan dalam skala besar. Fasilitas tersebut diharapkan memperkuat peran RU Cilacap dalam pengembangan energi hijau dan SAF nasional.

Proyek Biorefinery Cilacap memasuki tahap penting melalui peletakan batu pertama fase kedua pada Februari 2026. Fasilitas tersebut dirancang sebagai kilang khusus atau standalone dedicated green refinery, berbeda dari metode co-processing yang memanfaatkan fasilitas pengolahan yang telah tersedia.

Pembangunan kilang bioavtur itu direncanakan menempati lahan seluas 17,5 hektare di dekat Kilang Unit IV Cilacap. Nilai investasinya diperkirakan mencapai 1,1 miliar dolar AS, dengan target fasilitas mulai beroperasi pada 2029.

Executive General Manager Pertamina Patra Niaga RU Cilacap Hermawan Budiantoro mengatakan proyek tersebut ditargetkan berjalan mulai 2027.

“Kami target proyek itu jalan pada 2027,” kata Hermawan.

Fasilitas itu dirancang memiliki kapasitas pengolahan 6.000 barel per hari. Produk yang ditargetkan mencakup SAF dan Hydrotreated Vegetable Oil (HVO), dengan total produksi yang diproyeksikan sekitar 232.000 ton per tahun.

Kebutuhan bahan baku minyak jelantah diperkirakan mencapai 315.000 ton per tahun. Selain UCO, bahan baku lain yang tercantum dalam rencana pengembangan meliputi minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) serta palm oil mill effluent (POME).

Pengembangan fasilitas tersebut akan menambah kapasitas produksi SAF di Kilang Cilacap. Saat ini, produksi SAF pada unit Thermal Distillate Hydro Treating (TDHT) disebut mencapai 27 kiloliter per hari. Dengan beroperasinya kilang bioavtur yang direncanakan, kapasitas produksi diproyeksikan meningkat sebesar 860 kiloliter per hari, sehingga totalnya mencapai 887 kiloliter per hari pada 2029.

Peningkatan kapasitas tersebut diharapkan memperkuat kemampuan Pertamina dalam memenuhi kebutuhan bahan bakar penerbangan berkelanjutan. Namun, realisasi kapasitas dan jadwal operasional tetap bergantung pada penyelesaian pembangunan, kesiapan fasilitas, serta kepastian pasokan bahan baku.

Dampak ekonomi dan lingkungan

Selain memperkuat produksi energi terbarukan, proyek biorefinery diproyeksikan memberikan dampak ekonomi yang luas. Pertamina menyebut proyek kilang bioavtur tersebut berpotensi mendongkrak produk domestik bruto (PDB) hingga Rp199 triliun per tahun.

Proyek itu juga diperkirakan menyerap sekitar 5.900 tenaga kerja. Sementara dari sisi lingkungan, fasilitas tersebut diproyeksikan mengurangi emisi tahunan sekitar 600.000 ton setara karbon dioksida (CO2e).

Di sisi lain, tingkat komponen dalam negeri (TKDN) ditargetkan sebesar 30 persen. Target tersebut menjadi bagian dari harapan agar pembangunan fasilitas tidak hanya memperkuat industri energi, juga memberi ruang bagi keterlibatan industri dan tenaga kerja dalam negeri.

Seluruh angka tersebut masih berupa proyeksi, bukan capaian yang telah terealisasi. Besarnya dampak ekonomi dan lingkungan akan bergantung pada pelaksanaan proyek, tingkat produksi, sumber bahan baku, serta kinerja fasilitas ketika beroperasi.

Selain membangun fasilitas produksi dan memastikan pasokan, pengembangan SAF memerlukan pasar yang dapat menyerap produk secara berkelanjutan.

Pertamina memperkirakan potensi pasar SAF mencapai 160 ribu kiloliter per tahun untuk pasar domestik dan 139 ribu kiloliter per tahun untuk pasar ekspor. Angka tersebut menggambarkan peluang pasar yang dapat dikembangkan, bukan jaminan penyerapan produk secara otomatis.

Strategi pasar mencakup kebutuhan domestik dan peluang ekspor. Pengembangan kedua pasar tersebut memerlukan dukungan kebijakan dan insentif agar bahan bakar berkelanjutan memiliki daya saing serta dapat berkembang di tengah dinamika industri energi.

Kepastian permintaan juga penting untuk mendukung keberlanjutan investasi. Ketika fasilitas produksi membutuhkan bahan baku dalam jumlah besar, produsen perlu memastikan adanya keseimbangan antara kapasitas pengolahan, ketersediaan pasokan, dan kebutuhan pasar.

Bagi Kilang Cilacap, pengembangan SAF memiliki keterkaitan dengan peran kilang sebagai salah satu fasilitas pengolahan energi yang menghasilkan berbagai produk, termasuk bahan bakar untuk penerbangan. Pengembangan bahan bakar alternatif dapat memperluas pilihan produk sekaligus menjadi bagian dari transformasi industri pengolahan energi.

Pada akhirnya, perjalanan jelantah menuju bahan bakar penerbangan bukan sekadar cerita tentang mengubah limbah menjadi produk baru. Proses tersebut mempertemukan teknologi pengolahan, partisipasi masyarakat, kemitraan usaha, pembangunan fasilitas, dan kebutuhan pasar dalam satu rantai yang saling bergantung.

Editor: Sapto Heru Purnomojoyo
Copyright © ANTARA 2026

Kota Jambi (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jambi mendorong peningkatan jiwa kewirausahaan serta penciptaan lapangan kerja di kalangan mahasiswa melalui kompetisi entrepreneurship award X.

Entrepreneurship award X adalah ajang kompetisi kewirausahaan nasional ke-10 yang digagas oleh Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah X di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I) Setda Provinsi Jambi John Eka Powa saat membuka kegiatan tersebut di Universitas Adiwangsa Jambi, Kota Jambi, Sabtu malam mengatakan bahwa kewirausahaan menjadi semakin penting di era digital dan ekonomi kreatif saat ini.

"Mahasiswa merupakan generasi muda yang memiliki peran strategis dalam menentukan arah dan masa depan daerah maupun bangsa. Selain kemampuan akademik, mahasiswa dituntut memiliki jiwa kewirausahaan, kreativitas, inovasi, dan keberanian mengambil peluang," kata dia.

Untuk itu, dia berharap kepada mahasiswa mampu melihat berbagai tantangan sebagai peluang untuk menciptakan usaha baru serta membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

​Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi, pada tahun 2025 tercatat sebanyak 23.008 orang penduduk bekerja berpendidikan perguruan tinggi berstatus berusaha sendiri dari total 251.085 orang, atau sekitar 9,16 persen.

Angka tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 26.324 orang.

​Penurunan tersebut menjadi perhatian bersama Pemprov Jambi untuk memperkuat kembali semangat kewirausahaan, khususnya di kalangan generasi muda lulusan perguruan tinggi.

Dengan adanya kegiatan itu, ​Pemprov Jambi menyambut baik pelaksanaan entrepreneurship award X sebagai momentum memperkuat ekosistem kewirausahaan di perguruan tinggi guna melahirkan wirausahawan muda yang inovatif, tangguh, mandiri, dan berdaya saing.

Karena ​langkah itu juga sejalan dengan Misi Ketiga Pembangunan Provinsi Jambi, yaitu memantapkan keberlanjutan pembangunan dan kualitas sumber daya manusia.

Salah satunya melalui program prioritas 'Pro Jambi Tangguh' yang menyediakan bantuan modal kerja bagi UMKM, industri rumah tangga, startup, dan kelompok milenial.

Lanjut dia, ​Pemprov Jambi turut mendorong perguruan tinggi untuk memperluas ruang pengembangan kewirausahaan melalui pelatihan, pendampingan, inkubasi bisnis, pemanfaatan teknologi digital, hingga kolaborasi dengan dunia usaha dan dunia industri.

"Kegiatan entrepreneurship award ke-10 ini sangat didukung oleh Pemerintah Provinsi Jambi. Terutama Gubernur Al Haris, beliau sangat mendukung kegiatan-kegiatan inovasi dan membantu para mahasiswa serta dosen," tutupnya.

Pewarta: Agus Suprayitno
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pegiat perlindungan konsumen sekaligus Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI),Tulus Abadi menilai pada 18 Oktober 2026 semestinya menjadi momen untuk mewujudkan kewajiban sertifikat halal ataupun non halal bagi pelaku usaha.

"Bagi setiap produk/pelaku usaha yang termaktub dalam kategorisasi produk yang wajib mengantongi sertifikat halal, maka wajib hukumnya produk tersebut mengantongi sertifikat halal. Dan atau sebaliknya, produk tersebut mengantongi sertifikat non halal," ujar Tulus sebagaimana keterangan resmi di Jakarta, Minggu.

Setelah melewati masa relaksasi/transisi selama 12 tahun sejak disahkan, Undang Undang (UU) No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) akan berlaku efektif pada 18 Oktober 2026.

Dengan demikian, Tulus menilai pada 18 Oktober 2026 merupakan momen untuk mewujudkan Wajib Halal Oktober (WHO).

Tulus memberikan beberapa catatan kritikal untuk mewujudkan WHO, pertama, tidak ada relaksasi lagi.

Semenjak disahkan, Ia menyebut terhitung sudah 12 tahun masa transisi dan relaksasi implementasi UU JPH bagi pelaku usaha, baik sektor UKM, UMKM, dan pelaku usaha besar.

Sehingga, menurutnya, kewajiban sertifikasi halal bagi semua pelaku usaha wajib diwujudkan pada momen "Wajib Halal Oktober" pada 18 Oktober 2026.

"Mendesak bagi Badan Pengelola Jaminan Produk Halal (BPJPH) RI bertindak pro aktif dan progresif untuk mewujudkan sertifikasi halal kepada semua produsen dan pelaku usaha," ujar Tulus.

Selanjutnya, kedua, ia mengatakan pelaku usaha, apalagi yang levelnya pelaku usaha non UKM UMKM, harus pro aktif, serta kooperatif untuk mengajukan sertifikasi halal untuk produknya.

Ia menyebut bagi pelaku usaha UMKM dengan kebijakan self regulation menjadi sangat mudah untuk memenuhi sertifikasi halal, dan tidak dikenakan biaya, alias gratis.

"Sementara itu, bagi pelaku usaha besar, seharusnya tak ada kendala biaya, sebab toh proses sertifikasi halal bukan beban ekonomi yang signifikan," ujar Tulus.

Lalu, ketiga, ia mengatakan masyarakat jangan terkecoh/terjebak dengan klaim "no pork, no lard, no alkohol" dari produsen/pelaku usaha, khususnya oleh restoran besar, di berbagai mal dan pusat belanja.

Di lapangan, khususnya di mal, ia menyebut banyak restoran besar yang mengusung tagline: no pork, no lard, no alcohol.

"Itu bukan klaim yang menjamin kehalalan suatu produk, bahkan itu klaim yang menyesatkan, dan tidak memenuhi standar regulasi. Dengan kata lain, makanan minuman yang disajikan oleh restoran tersebut tidak dijamin kehalalannya, alias tidak halal," ujar Tulus.

Kemudian, keempat, Tulus mengatakan supaya Komisi Fatwa MUI dan BPJPH RI untuk menolak permohonan sertifikasi halal produk rokok yang diajukan oleh industri rokok, dan sebaliknya memberikan label "non halal" pada produk rokok, sebagaimana mandat UU JPH.

Sebab, merujuk pada Pasal 20 ayat 1 UU JPH bahwa suatu produk yang memabukkan dan atau membahayakan kesehatan, maka tidak bisa mengajukan sertifikasi halal. Rokok jelas dan gamblang produk yang membahayakan dan merusak kesehatan, dan hal itu sudah terpampang dalam peringatan kesehatan pada kemasan rokok.

"Maka dari itu, status non halal menjadi keniscayaan disandang oleh produk rokok. Apalagi dari sisi norma hukum lain, seperti UU tentang Cukai, UU dan PP tentang Kesehatan, tembakau adalah produk adiktif, dan menimbulkan dampak eksternalitas negatif bagi si perokok, perokok pasif dan bahkan bagi lingkungan," ujar Tulus.

Kelima, Ia melanjutkan, sertifikasi halal adalah instrumen penting untuk menjamin perlindungan konsumen dan menjamin kepastian hukum bagi masyarakat konsumen dalam mengonsumsi suatu produk.

"Oleh sebab itu sertifikasi halal punya nilai ekonomi tinggi bagi pelaku usaha, sebab lebih dari 287 juta penduduk Indonesia (88 persen) adalah masyarakat muslim," ujar Tulus

Tulus melanjutkan, Wajib Halal Oktober seharusnya menjadi puncak bagi negara via BPJPH RI, Komisi Fatwa MUI, dan produsen/pelaku usaha untuk mewujudkan rasa aman, nyaman, dan selamat bagi masyarakat konsumen dalam mengonsumsi suatu produk.

"Produk halal via sertifikasi halal adalah bagian yang tak terpisahkan dalam mewujudkan aspek keamanan dan keselamatan pada produk makanan, minuman, obat obatan, kosmetika, dan produk lainnya," ujar Tulus.

UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) merupakan UU yang cukup komprehensif untuk memberikan jaminan kehalalan suatu produk via instrumen sertifikasi halal, yang merupakan mandatory (kewajiban) bagi pelaku usaha.

Adapun, kategori produk wajib halal per 18 Oktober 2026, berdasar PP No. 42/2024, diantaranya makanan, minuman, bahan baku dan bahan tambahan pangan, hasil sembelihan dan jasa penyembelihan, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, serta produk kimiawi dan produk rekayasa genetika.

Selain itu, barang gunaan yaitu sandang, penutup kepala, aksesoris, perbekalan kesehatan rumah tangga, peralatan rumah tangga, perlengkapan ibadah umat Islam, alat tulis, perlengkapan kantor, serta terakhir adalah kategori alat kesehatan kelas risiko.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Kami mendorong pelaku usaha lokal ikut mengolah limbah dan sampah menjadi bahan bakar bernilai ekonomi

Jakarta (ANTARA) - PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) mengajak pengusaha daerah mengelola sampah menjadi barang bernilai ekonomis sekaligus memperkuat rantai pasok biomassa.

Direktur Biomassa PLN EPI Hokkop Situngkir, dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, mengatakan pengembangan bioenergi membuka ruang bisnis baru bagi pengusaha daerah, terutama dalam membangun rantai pasok biomassa dari sumber bahan baku hingga pembangkit listrik.

"Kami mendorong pelaku usaha lokal ikut mengolah limbah dan sampah menjadi bahan bakar bernilai ekonomi," kata Hokkop saat Rapat Kerja Daerah (Rakerda) DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Jawa Barat di Bekasi, Jawa Barat.

Menurut dia, kebutuhan biomassa untuk mendukung program co-firing pada pembangkit listrik PLN cukup besar.

Terdapat 52 lokasi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dengan total kapasitas terpasang 18.154 megawatt (MW) yang memiliki kebutuhan biomassa sekitar 9 juta ton per tahun.

"Jadi, bisnis ini melibatkan sebanyak mungkin pengusaha lokal," kata Hokkop.

Ia menjelaskan rantai pasok biomassa dapat dibangun melalui berbagai model, mulai dari pengumpulan bahan baku, pengolahan, penyimpanan hingga pengiriman ke pembangkit.

Dalam skema yang disiapkan PLN EPI, pengusaha dapat terlibat sebagai pengelola subhub, hub maupun main hub.

Sumber bahan bakunya pun beragam, mulai dari serbuk gergaji, sisa tebangan kayu, sekam padi, bonggol jagung, batang singkong hingga limbah lainnya.

Rantai pasok tersebut dapat melibatkan koperasi, BUMDes, kelompok tani, maupun mitra swasta.

"Jadi bukan hanya perusahaan besar, koperasi, BUMDes, UMKM dan pengusaha daerah bisa masuk dalam ekosistem ini," ujar Hokkop.

Hingga periode 2023-2026, PLN EPI mencatat realisasi penyediaan biomassa mencapai 4,77 juta ton.

Namun, lebih dari 77 persen pasokan tersebut masih berasal dari biomassa berbasis kayu.

Kondisi ini menunjukkan besarnya peluang untuk melakukan diversifikasi bahan baku, terutama dengan mengoptimalkan residu pertanian, perkebunan, serta sampah yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal.

Di Jawa Barat, salah satu potensi yang dipetakan PLN EPI adalah pemanfaatan sampah dari TPS Gedebage untuk diolah menjadi bahan bakar jumputan padat (BBJP).

Produk tersebut berpotensi menjadi alternatif bahan bakar co-firing yang selanjutnya dapat disalurkan ke sejumlah PLTU.

Dalam pemetaan PLN EPI, jarak TPS Gedebage menuju PLTU Indramayu sekitar 150 kilometer (km), Pelabuhan Ratu 170 km, Adipala 185 km, dan Lontar 240 km.

Pemetaan jarak menjadi salah satu faktor penting dalam membangun rantai pasok yang efisien karena biaya logistik turut menentukan keekonomian biomassa.

Hokkop menambahkan melalui pengembangan rantai pasok biomassa yang semakin inklusif, PLN EPI mendorong agar limbah yang sebelumnya menjadi beban lingkungan dapat bertransformasi menjadi sumber energi sekaligus sumber ekonomi baru bagi masyarakat.

Kolaborasi dengan pengusaha daerah, koperasi, BUMDes, UMKM, dan kelompok tani diharapkan membentuk ekosistem bioenergi yang tumbuh dari potensi lokal dan memberikan manfaat kembali kepada daerah.

Dengan demikian, transisi energi tidak hanya tentang mengganti sumber energi fosil dengan energi yang lebih berkelanjutan, tetapi juga tentang menciptakan rantai ekonomi baru.

"Dari limbah menjadi energi, dari potensi daerah menjadi peluang usaha, dan dari keterlibatan masyarakat menuju kemandirian ekonomi yang berkelanjutan," sebut Hokkop.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertanian (Kementan) bersama pemerintah daerah memperkuat pendampingan peternak babi di Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan (Sulsel), melalui pemeriksaan kesehatan ternak, edukasi biosekuriti, dan pencegahan penyakit untuk menjaga keberlanjutan usaha peternakan rakyat.

"Upaya ini dilakukan untuk membantu peternak menjaga kesehatan ternak sekaligus memastikan usaha peternakan dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan," kata Direktur Kesehatan Hewan Kementan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementan Hendra Wibawa saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Pendampingan dilakukan melalui koordinasi antara petugas kesehatan hewan, Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan), pemerintah daerah, dan Balai Besar Veteriner (BBV) Maros.

Kegiatan meliputi verifikasi lapangan, pengambilan dan pemeriksaan sampel, edukasi kepada peternak, serta pembersihan dan desinfeksi kandang sesuai kebutuhan.

Hendra mengatakan pendampingan kepada peternak menjadi bagian penting dalam menjaga kesehatan ternak dan mendorong penerapan praktik pemeliharaan yang lebih baik.

“Setiap ternak sangat berarti bagi peternak. Karena itu, ketika ada laporan kematian, tugas kami bukan hanya memastikan penyebabnya, tetapi juga mendampingi peternak agar ternak yang masih sehat terlindungi dan kejadian serupa dapat dicegah,” ujar Hendra.

Biosekuriti dapat dimulai dari langkah sederhana yang dilakukan secara konsisten, katanya menjelaskan.

Peternak dapat menjaga kebersihan kandang, membersihkan dan melakukan disinfeksi peralatan, membatasi keluar masuk orang dan kendaraan, serta memisahkan ternak baru sebelum ditempatkan dikandang yang sama dengan ternak yang sudah ada.

“Biosekuriti bukan untuk mempersulit peternak. Justru ini cara paling sederhana untuk melindungi ternak dan melindungi penghasilan keluarga peternak,” kata Hendra.

Pada periode Mei hingga Juli 2026, Kementan bersama pemerintah daerah telah melakukan langkah penanganan menyusul laporan kematian 25 ekor babi di lima desa di Kabupaten Toraja Utara. Hasil pemeriksaan laboratorium saat itu mengonfirmasi African Swine Fever (ASF).

Tindak lanjut dilakukan melalui koordinasi BBV Maros dan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Toraja Utara, dengan memperkuat edukasi biosekuriti, desinfeksi kandang, serta pengawasan lalu lintas ternak untuk membantu peternak menerapkan langkah pencegahan secara lebih baik.

Pada awal Oktober 2026, petugas kembali menindaklanjuti laporan kematian tujuh ekor babi milik seorang peternak di Desa Sa’dan Ulu Salu, Kecamatan Sa’dan. Verifikasi lapangan telah dilakukan, disertai koordinasi pengiriman sampel ke BBV Maros untuk pemeriksaan laboratorium.

Langkah itu menjadi bagian dari upaya memastikan penyebab kejadian secara tepat, sehingga tindak lanjut dapat dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dan kebutuhan di lapangan.

Kepala BBV Maros, Dinar Hadi Wahyu Hartawan, mengimbau agar setiap laporan kematian ternak ditindaklanjuti melalui pemeriksaan dan tidak disimpulkan sebelum hasil laboratorium tersedia.

“Jangan berspekulasi dan jangan membuat peternak semakin cemas. Kita pastikan dulu melalui pemeriksaan laboratorium. Setelah penyebabnya jelas, langkah penanganannya juga harus tepat,” ujar Dinar.

Menurut Dinar, laporan dari peternak sangat membantu petugas dalam menentukan langkah pemeriksaan dan pencegahan. Karena itu, peternak diharapkan segera menghubungi petugas kesehatan hewan atau Puskeswan apabila menemukan ternak yang sakit atau mati.

“Peternak kecil harus kita jaga. Jangan sampai satu kejadian membuat mereka kehilangan seluruh sumber penghidupannya. Pemerintah harus hadir lebih awal, memberikan pengetahuan, membantu pemeriksaan, dan memperkuat pencegahan,” katanya.

Selain pemeriksaan, Kementan bersama pemerintah daerah terus mendorong penerapan biosekuriti di tingkat kandang.

Peternak diimbau menjaga kebersihan lingkungan, melakukan desinfeksi secara tepat, membatasi perpindahan ternak dan peralatan, serta lebih berhati-hati ketika mendatangkan ternak baru dari luar wilayah.

Dinar menambahkan, keterbukaan peternak dalam melaporkan kondisi ternaknya merupakan bagian penting dari upaya melindungi peternakan secara bersama-sama.

“Kami ingin membangun budaya bahwa melapor itu bukan sesuatu yang harus ditakuti. Justru laporan cepat adalah bagian dari melindungi sesama peternak,” ujar dia.

Melalui koordinasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, petugas kesehatan hewan, dan peternak, langkah pemeriksaan serta pencegahan akan terus diperkuat.

Hasil pemeriksaan laboratorium atas laporan terbaru akan menjadi dasar untuk menentukan tindak lanjut yang sesuai, sehingga upaya perlindungan kesehatan ternak dan keberlanjutan usaha peternak dapat berjalan secara tepat.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Kota Jambi (ANTARA) - Pemerintah Kota Jambi mendistribusikan sebanyak 1.935.404 liter air bersih kepada masyarakat untuk mengatasi dampak kekeringan akibat kemarau ekstrem yang melanda sejumlah wilayah di kota itu.

"Penanganan ini dilakukan melalui penyaluran air bersih, pembagian masker, pemantauan kondisi kesehatan masyarakat, serta pemberian bantuan pangan dengan melibatkan berbagai pihak," kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Jambi Saleh Ridha di Jambi, Jumat.

Pemerintah kota setempat juga telah menyalurkan sekitar 12.000 liter air bersih pada 6 Oktober 2026 kepada warga Kelurahan Simpang Tiga Sipin, Kecamatan Kota Baru.

Wakil Wali Kota Jambi Diza Hazra Aljosha turut turun langsung mendistribusikan bantuan tersebut.

Berdasarkan data laman pemantauan resmi Pemkot Jambi per 9 Oktober 2026, tercatat 435 permintaan atau kegiatan penyaluran air bersih selama periode Agustus hingga Oktober 2026.

Dari jumlah tersebut, kata dia, sebanyak 336 kegiatan telah selesai dilaksanakan, sedangkan 99 yang lain masih dalam proses penyaluran.

Pihaknya bekerja sama dengan Perumda Air Minum Tirta Mayang dan sejumlah pihak untuk memastikan kebutuhan air bersih masyarakat terdampak tetap terpenuhi.

Pemkot Jambi juga menangani dampak kabut asap melalui pembagian masker dan peningkatan kesiapsiagaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk mengantisipasi gangguan kesehatan, termasuk infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).

Sebanyak 3.765 kotak masker telah disalurkan hingga Oktober 2026 dari total bantuan yang tersedia sebanyak 5.070 kotak.

"Penyaluran dilakukan sebanyak 72 kali dengan melibatkan perangkat daerah, Forkopimda, organisasi kemasyarakatan, serta bantuan ini berasal dari BNPB, dan pihak swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR)," kata Saleh Ridha.

Pemkot Jambi juga menerima bantuan pangan dari forum CSR sebanyak dua dus untuk mendukung penanganan dampak kekeringan.

"Kami mengimbau masyarakat menghemat penggunaan air, menggunakan masker saat diperlukan, serta segera mencari layanan kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan yang memerlukan penanganan medis," katanya.

Pewarta: Agus Suprayitno
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Ambon (ANTARA) -

Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa mengajak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) setempat untuk terus berinovasi, meningkatkan kualitas produk, dan memperluas pasar agar mampu bersaing di tingkat nasional maupun global melalui penyelenggaraan Maluku Manggurebe 2026.

Ajakan tersebut disampaikan dalam sambutan Gubernur Maluku yang dibacakan Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Sadali Ie pada kegiatan Maluku Manggurebe 2026 di Ambon, Jumat.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Maluku, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku atas konsistensi dan komitmennya dalam menyelenggarakan Maluku Manggurebe yang tahun ini telah memasuki penyelenggaraan yang keenam,” kata Gubernur Maluku dalam sambutannya yang dibacakan Sadali.

Kegiatan yang diselenggarakan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku itu memasuki tahun pelaksanaan keenam dengan mengusung tema “Manggurebe Mendorong Kreativitas dan Inovasi UMKM untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing”.

Ia mengatakan, perekonomian Maluku tumbuh 5,31 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) pada triwulan II 2026, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 5,14 persen.

“Capaian ini tentu harus terus kita jaga dan perkuat dengan mendorong sumber-sumber pertumbuhan yang produktif, inklusif, serta memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, UMKM memiliki peran strategis dalam perekonomian daerah, mulai dari menjadi sumber penghidupan masyarakat hingga mendorong kreativitas, inovasi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan nilai tambah produk lokal.Maluku memiliki beragam potensi yang dapat dikembangkan menjadi produk unggulan, antara lain perikanan, pala, cengkeh, kelapa, serta berbagai produk olahan. Kekayaan budaya dan kerajinan khas daerah juga dinilai memiliki peluang untuk dikembangkan melalui inovasi tanpa meninggalkan nilai-nilai tradisi.

Karena itu, Maluku Manggurebe diharapkan menjadi ruang bagi pelaku UMKM untuk mempromosikan produk, membangun jejaring usaha, meningkatkan kualitas, dan memperluas akses pasar.

Gubernur juga menekankan pentingnya adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan digitalisasi. Peningkatan kapasitas usaha, pemanfaatan platform digital, serta penggunaan sistem pembayaran nontunai dinilai dapat membantu produk lokal menjangkau konsumen yang lebih luas.

Ia menjelaskan, pengembangan UMKM membutuhkan sinergi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, perbankan, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan masyarakat.

“Kita berharap kegiatan ini menjadi momentum bagi UMKM Maluku untuk tumbuh naik kelas, memperluas pasar, dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun global,” harapnya.

Gubernur juga mengajak masyarakat mendukung UMKM dengan membeli, menggunakan, dan memperkenalkan produk lokal kepada khalayak luas.

Melalui Maluku Manggurebe 2026, UMKM diharapkan semakin kreatif, inovatif, dan berdaya saing sehingga mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi Maluku yang inklusif dan berkelanjutan.

Pewarta: Winda Herman
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Jasa Marga (Persero) Tbk membagikan pengalaman langsung mengenai pengelolaan bisnis dan pelayanan jalan tol kepada 37 peserta Program Presiden untuk Pemimpin Masa Depan (P3MD) melalui kegiatan Jasa Marga Business & Service Immersion.

"Calon pemimpin BUMN masa depan juga perlu memiliki komitmen untuk memberikan kontribusi nyata, dengan memastikan setiap keputusan dan langkah yang diambil memberikan manfaat bagi pelayanan publik," kata Direktur Utama Jasa Marga Rivan A. Purwantono dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Rivan menjelaskan bahwa operasional jalan tol memiliki fungsi strategis dalam mengawal kelancaran mobilitas masyarakat dan pergerakan ekonomi nasional.

Menurut dia, pekerjaan di BUMN infrastruktur transportasi harus dimaknai sebagai bentuk pengabdian kepada publik.

"Jasa Marga tidak hanya membangun infrastruktur fisik, namun juga mengelola lalu lintas sebagai nadi perekonomian bangsa. Karena itu, setiap pekerjaan yang dilakukan Roadster Jasa Marga dimaknai sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat," ujarnya.

Rivan menambahkan bahwa kegiatan "business immersion" ini adalah bagian penting dari rangkaian pembelajaran P3MD selama sembilan bulan.

Dalam kegiatan ini, para peserta dapat melihat secara langsung bagaimana Jasa Marga mengoptimalkan data operasional melalui teknologi dan digitalisasi untuk meningkatkan standar pelayanan kepada pengguna jalan, mendukung penegakan hukum, hingga menjadi dasar dalam perumusan rekayasa lalu lintas.

Dalam kesempatan yang sama, VP Operational Learning & Design PT Danantara Asset Management (DAM) Dumoli HM Sirait menyebutkan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengalaman langsung kepada peserta mengenai pengelolaan bisnis BUMN sekaligus mendukung penyusunan "Action Learning Project (ALP)".

"Program ini dirancang agar para peserta dapat mengamati secara dekat praktik terbaik pengelolaan bisnis di Jasa Marga. Pengalaman lapangan ini menjadi referensi penting bagi peserta, yang didampingi oleh SBM ITB, untuk menyusun 'Action Learning Project' yang aplikatif dan memberikan dampak positif bagi pengembangan BUMN," ucapnya.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, para peserta diajak mendalami empat stasiun pembelajaran (learning stations) yaitu Core Operations untuk memahami proses bisnis inti, Technology & Digital untuk melihat otomatisasi sistem dan pemanfaatan data, Quality, Risk & Safety untuk mempelajari keandalan layanan dan manajemen risiko, serta Customer/Distribution yang berfokus pada penyampaian output layanan kepada masyarakat.

Pengalaman peserta kemudian dilanjutkan dengan eksplorasi langsung Jasamarga Tollroad Command Center (JMTC) sebagai pusat monitoring dan koordinasi operasional jalan tol.

Melalui fasilitas ini, peserta melihat bagaimana Jasa Marga memantau kondisi lalu lintas, mendeteksi potensi gangguan, mengidentifikasi insiden, hingga mengoordinasikan respons layanan operasional secara real-time dengan dukungan teknologi dan sistem informasi terintegrasi.

Pengalaman peserta tidak berhenti pada pemaparan dan peninjauan lapangan. Peserta juga diajak memecahkan studi kasus operasional melalui diskusi kelompok, dengan menganalisis skenario manajemen lalu lintas saat puncak arus mudik dan penguraian kepadatan rest area. Hasil analisis kemudian dipresentasikan untuk mendapatkan tanggapan langsung dari manajemen Jasa Marga.

Rivan berharap pengalaman interaktif tersebut dapat memperkaya "business insight" dan "leadership lesson" bagi seluruh peserta P3MD.

Ia juga membuka ruang bagi peserta yang memiliki gagasan inovatif untuk Jasa Marga agar dapat menyampaikannya dan mengembangkan gagasan tersebut bersama Jasa Marga.

"Jika dalam prosesnya muncul gagasan atau inovasi yang dapat dikembangkan bersama Jasa Marga, kami tentu terbuka untuk mendengarkan dan mendukung. Semoga pengalaman ini dapat menjadi bekal bagi mereka untuk menjadi pemimpin BUMN yang adaptif, dekat dengan kebutuhan masyarakat, dan mampu memberikan kontribusi nyata," katanya menambahkan.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026