#30 tag 24jam
BNPP nilai kawasan perbatasan di NTT strategis bagi kedaulatan-ekonomi
Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI, Komjen Pol. Makhruzi Rahman, menegaskan kawasan perbatasan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) ... [435] url asal
Kupang (ANTARA) - Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI, Komjen Pol. Makhruzi Rahman, menegaskan kawasan perbatasan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) memiliki posisi strategis dalam menjaga kedaulatan negara sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.
“Provinsi NTT merupakan daerah strategis, dengan wilayah perbatasan sebagai ruang kedaulatan sekaligus peluang meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan pertumbuhan ekonomi dengan berbagai potensi, jika direncanakan dan dikelola secara baik,” kata Makhruzi di Kupang, Jumat.
Hal ini disampaikannya saat Rapat Koordinasi Perencanaan Tematik Perbatasan (PERMATA) Tahun 2026 di NTT, yang dihadiri juga oleh Wagub NTT Johni Asadoma dan pihak terkait lainnya.
Ia mengatakan pengelolaan kawasan perbatasan membutuhkan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan agar berbagai potensi wilayah dapat dimanfaatkan secara optimal.
Menurut dia, pembangunan kawasan perbatasan tidak dapat dilakukan secara parsial oleh satu instansi, tetapi memerlukan perencanaan dan koordinasi yang terintegrasi.
Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma yang membuka kegiatan tersebut mengatakan pembangunan kawasan perbatasan harus dilaksanakan secara terarah, terintegrasi, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat.
Ia menegaskan rapat koordinasi PERMATA bukan sekadar agenda rutin birokrasi, melainkan bagian dari upaya memastikan kehadiran negara secara nyata di kawasan perbatasan sebagai beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Perbatasan adalah wajah kehormatan bangsa dan beranda depan Negara Indonesia. Setiap rupiah uang rakyat harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di garis batas negara. Tidak boleh ada lagi ego sektoral. Kita harus bergerak dalam satu visi dan satu tujuan untuk kemajuan kawasan perbatasan,” tegas Johni.
Ia meminta seluruh perangkat daerah menyusun program pembangunan yang tepat sasaran sesuai skala prioritas serta menghindari perencanaan yang tumpang tindih dan penganggaran yang tidak terarah.
Johni juga meminta Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) bersama Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) NTT mengawal PERMATA mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pengawasan dan evaluasi.
“Jangan biarkan dokumen perencanaan hanya menjadi tumpukan kertas di atas meja. Jadikan PERMATA sebagai roadmap yang hidup untuk menuntun langkah konkret kita membangun NTT dari kawasan perbatasan,” ujarnya.
Kepala Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama BPPD Provinsi NTT Hermanus Beo Wea melaporkan Rakor PERMATA 2026 diikuti 18 perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTT dan 12 perangkat daerah dari kabupaten pengelola wilayah perbatasan.
Johni menegaskan pembangunan kawasan perbatasan membutuhkan integritas, sinergi, dan komitmen bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Membangun perbatasan bukan sekadar membangun batas terluar negara, tetapi membangun martabat, wajah dan masa depan masyarakat Nusa Tenggara Timur sebagai beranda depan NKRI,” katanya.
Rakor PERMATA 2026 diharapkan memperkuat koordinasi pemerintah pusat dan daerah dalam menyelaraskan program pembangunan kawasan perbatasan untuk mewujudkan NTT yang maju, sehat, cerdas, sejahtera, dan berkelanjutan.
Pewarta: Kornelis Kaha
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)