Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memperkuat sinergi pengawalan guna memastikan setiap rupiah uang negara dikelola secara akuntabel, program pemerintah berjalan efektif, dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh menyoroti besarnya tantangan pengawasan seiring dengan rencana belanja negara pada 2027 yang mencapai Rp4.097,2 triliun untuk menopang delapan program kerja prioritas nasional, mulai dari kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi industri, hingga pengentasan kemiskinan.

”Besarnya anggaran dan keterkaitan antarsektor membuat pengawasan perlu lebih berorientasi pada hasil. Keberhasilan program tidak cukup diukur dari besarnya anggaran yang terserap, tetapi juga efektivitas pelaksanaan dan manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat,” kata Ateh dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin.

Dalam webinar bertema "Pengawalan Program Kerja Prioritas Nasional, Kolaboratif dalam Rangka Membangun Kepercayaan Publik", Ateh menilai peran pengawasan tersebut dijalankan melalui penguatan tata kelola, manajemen risiko, dan sistem pengendalian intern.

Sebagai pengawas intern pemerintah, lanjut dia, BPKP juga mendorong deteksi dini terhadap potensi masalah serta memberikan rekomendasi perbaikan sebelum risiko berkembang menjadi persoalan yang lebih besar. Pendekatan ini bertujuan untuk menempatkan BPKP sebagai mitra pemerintah dalam mengidentifikasi akar persoalan dan merumuskan solusi konstruktif.

”Sinergi kolaborasi pengawasan internal dan pemeriksaan eksternal sangat diperlukan dalam menjaga akuntabilitas Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN),” ungkap dia.

Sementara itu, Anggota III BPK RI sekaligus Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara III Akhsanul Khaq, menekankan pentingnya memastikan hasil pemeriksaan berujung pada perbaikan tata kelola yang nyata, bukan sekadar penyelesaian administrasi.

Dia menerangkan bahwa temuan berulang dapat menjadi tanda bahwa akar masalah belum diselesaikan. Tindak lanjut yang hanya berfokus pada pemenuhan dokumen, tanpa memperbaiki sistem dan pengendalian, dinilai berisiko membuat persoalan yang sama kembali terjadi.

“Karena itu, keberhasilan pengawasan perlu dilihat dari perubahan yang dihasilkan, seperti membaiknya sistem pengendalian, berkurangnya risiko, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik,” ujar Akhsanul Khaq

Wakil Kepala BPKP Aryanto Wibowo menambahkan bahwa pengawasan intern harus bergeser dari sekadar melihat ke belakang (hindsight) menuju penciptaan dampak (impact).

“Pengawasan tidak boleh berhenti pada kepatuhan aturan semata, melainkan harus mengawal pencapaian tujuan pembangunan agar berbuah nilai publik (public value) dan kepercayaan publik (public trust),” ucap Aryanto.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) sekaligus Wakil Ketua Umum (WKU) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Koperasi, Mufti Mubarok menyatakan dukungan penuh terhadap penerapan peraturan wajib halal yang mulai diberlakukan pada 18 Oktober 2026.

Namun demikian, Ia mengingatkan supaya implementasi kebijakan tersebut tidak menjadi beban baru bagi pelaku usaha mikro, khususnya pedagang kaki lima (PKL) yang memiliki keterbatasan modal dan akses informasi.

"Kewajiban sertifikasi halal merupakan langkah strategis untuk memberikan kepastian dan perlindungan kepada konsumen. Namun, pemerintah perlu memastikan pelaku usaha kecil memperoleh pendampingan, kemudahan prosedur, serta fasilitasi sertifikasi halal sesuai ketentuan yang berlaku," ujar Mufti sebagaimana keterangan resmi di Jakarta, Minggu.

Pada prinsipnya, pihaknya mendukung penuh aturan wajib halal, karena penting untuk memberikan rasa aman, kepastian, serta kepercayaan kepada konsumen.

"Namun, pelaksanaannya harus mengedepankan keadilan. Jangan sampai pedagang kaki lima yang sedang berjuang mencari nafkah justru terbebani oleh prosedur yang rumit dan biaya yang tidak terjangkau,” ujar Mufti.

Mufti menilai kebijakan wajib halal perlu diiringi langkah konkret di lapangan, yang mana keberhasilan aturan tidak cukup diukur dari ketepatan waktu pemberlakuan atau jumlah sertifikat yang diterbitkan, namun juga dari kesiapan pelaku usaha dalam memenuhi ketentuan.

“Menjelang pemberlakuan aturan ini, pemerintah perlu memastikan informasi sampai kepada seluruh pelaku usaha, termasuk pedagang kaki lima. Mereka harus tahu apa yang wajib dipenuhi, bagaimana mengurus sertifikat halal, dan ke mana harus meminta bantuan. Jangan sampai keterbatasan informasi dan modal membuat mereka kesulitan memenuhi ketentuan,” ujar Mufti.

Selain itu, Ia juga menekankan pentingnya melindungi hak konsumen atas informasi produk yang jelas dan benar.

Sementara selaku WKU Kadin, Ia menyoroti pentingnya menjaga keberlangsungan usaha mikro dan kecil supaya tetap mampu berkembang di tengah penerapan regulasi.

Menurutnya, perlindungan konsumen dan pemberdayaan pelaku usaha bukanlah dua kepentingan yang harus dipertentangkan, yang mana keduanya justru harus berjalan beriringan.

“Negara harus hadir memastikan konsumen mendapatkan perlindungan, sementara pedagang kecil memperoleh kesempatan dan dukungan untuk memenuhi ketentuan. Jangan hanya menuntut kepatuhan, tetapi siapkan pula solusi konkret bagi mereka,” ujar Mufti.

Mufti mencontohkan pedagang gorengan, penjual bakso keliling, warung nasi sederhana, hingga pedagang makanan di pasar tradisional, yang merupakan bagian penting dari ekonomi rakyat yang menghidupi banyak keluarga.

Namun demikian, Ia menyebut tidak semua pedagang memiliki kemampuan administratif, pemahaman tentang sertifikasi halal, maupun akses terhadap layanan digital.

"Karena itu, pendekatan pemerintah harus mempertimbangkan kondisi riil mereka," ujar Mufti.

Selanjutnya, Ia juga mendorong perluasan program sertifikasi halal gratis bagi usaha mikro dan kecil yang memenuhi persyaratan, penyederhanaan proses administrasi, serta pendampingan langsung melalui pemerintah daerah, koperasi, komunitas pedagang, dan organisasi UMKM.

“Kalau pedagang kecil dibantu mendapatkan sertifikat halal, manfaatnya bukan hanya bagi konsumen. Usaha mereka juga bisa naik kelas, kepercayaan pelanggan meningkat, dan peluang pasar semakin terbuka,” ujar Mufti.

Lebih lanjut, Mufti meminta supaya sosialisasi dilakukan menggunakan bahasa sederhana dan menjangkau pedagang tradisional maupun pedagang kaki lima yang belum terbiasa mengakses layanan digital.

Ia menilai, pendekatan pembinaan dan edukasi perlu dikedepankan, terutama terhadap pelaku usaha yang menghadapi kendala biaya, informasi, dan administrasi.

Selain itu, Ia menyebut penegakan aturan tetap harus dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan, tetapi jangan sampai mengabaikan kondisi usaha kecil yang membutuhkan pendampingan.

Menurutnya, pemerintah perlu memperkuat kolaborasi dengan Kadin Indonesia, BPKN RI, BPJPH, pemerintah daerah, koperasi, dan asosiasi UMKM untuk memperluas akses informasi serta membantu pedagang mempersiapkan sertifikasi halal.

“Jangan sampai pedagang kecil merasa ketakutan menghadapi aturan. Yang mereka butuhkan adalah informasi yang jelas, proses yang mudah, dan pendampingan yang nyata. Kalau ada kesulitan, harus ada saluran konsultasi dan solusi,” ujar Mufti.

Mufti menegaskan, kebijakan wajib halal juga dapat menjadi peluang untuk meningkatkan kualitas produk, memperkuat kepercayaan konsumen, serta memperluas pasar bagi usaha mikro dan kecil.

"Prinsipnya jelas, konsumen terlindungi dan pelaku usaha diberdayakan. Kebijakan wajib halal harus menjadi jalan untuk membangun kepercayaan sekaligus memperkuat ekonomi rakyat, bukan menjadi penghalang bagi pedagang kaki lima untuk mencari nafkah,” ujar Mufti.

Sebagai informasi, pemberlakuan wajib halal pada 18 Oktober 2026 telah ditegaskan pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Kepala BPJPH, Ahmad Haikal Hasan memastikan kebijakan tersebut tetap berjalan sesuai jadwal, dan menyatakan bahwa Wajib Halal tetap akan diimplementasikan mulai 18 Oktober 2026 dan tidak ada penundaan.

Ia menjelaskan, pemerintah tengah menyusun ketentuan khusus untuk kondisi tertentu, terutama bagi produk usaha mikro dan kecil serta produk impor, supaya penerapannya tetap tertib, proporsional, serta tidak mengganggu keberlangsungan usaha.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Karawang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Karawang, Jawa Barat, mengoptimalkan penyerapan belanja daerah pada triwulan keempat 2026, setelah realisasi pendapatan mencapai Rp3,83 triliun atau 73,15 persen dari target tahunan hingga akhir September 2026.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Karawang Eka Sanatha dalam keterangannya di Karawang, Minggu, mengatakan realisasi pendapatan daerah hingga 30 September 2026 mencapai Rp3,83 triliun dari target Rp5,23 triliun.

Menurut dia, capaian tersebut didukung realisasi pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp1,83 triliun atau 74,24 persen dari target Rp2,47 triliun.

Selain itu, pendapatan transfer dari pemerintah pusat mencapai Rp1,93 triliun atau 72,22 persen dari target Rp2,68 triliun. Sementara itu, pendapatan lain-lain yang sah tercatat sebesar Rp58,16 miliar.

"Jika dilihat dari tahun-tahun sebelumnya, capaian realisasi pendapatan daerah pada tahun ini secara umum cukup baik," katanya.

Di sisi belanja, Pemkab Karawang telah merealisasikan anggaran sebesar Rp3,22 triliun hingga akhir triwulan ketiga, setara 58 persen dari total alokasi Rp5,56 triliun.

Penyerapan terbesar berasal dari belanja operasi, yakni pengeluaran untuk membiayai kegiatan sehari-hari pemerintah daerah. Realisasinya mencapai Rp2,64 triliun dari alokasi Rp4,46 triliun.

Sementara itu, realisasi belanja modal mencapai Rp188,96 miliar dari alokasi Rp605,77 miliar. Adapun belanja tidak terduga terserap sebesar Rp421,97 juta dari total alokasi Rp26,03 miliar.

Eka mengatakan, memasuki triwulan keempat 2026, sejumlah dinas teknis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang melakukan optimalisasi penyerapan belanja daerah.

Pewarta: M.Ali Khumaini
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2026

Bulog ini sekarang sudah profit oriented, sudah profit per 26 September yang lalu, Bulog itu sudah direview oleh BPKP total profitnya adalah Rp2,6 triliun.

Jakarta (ANTARA) - Perum Bulog mencatatkan laba sebesar Rp2,6 triliun hingga 26 September 2026, menurut Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani, capaian ini sudah berdasarkan hasil review Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Bulog ini sekarang sudah profit oriented, sudah profit per 26 September yang lalu, Bulog itu sudah direview oleh BPKP total profitnya adalah Rp2,6 triliun," kata Rizal kepada wartawan, di Jakarta, Kamis.

Menurutnya, perolehan laba itu salah satunya ditopang oleh tingginya penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta bantuan pangan.

Ia mengatakan penyaluran bantuan pangan mencapai sekitar 33,2 juta penerima manfaat setiap bulan.

Program tersebut merupakan bagian dari kebijakan stimulus pemerintah pada 2026 yang menetapkan bantuan pangan disalurkan selama delapan bulan.

"Nah ini akibat dampak penyalurannya yang luar biasa. Baik penyaluran beras SPHP sendiri, maupun beras bantuan pangan yang begitu besar lebih kurang 33,2 juta per penerima manfaat setiap bulannya, hampir setiap bulan,” ujarnya lagi.

Rizal menilai tingginya volume penyaluran beras turut memberikan kontribusi terhadap kinerja keuangan Bulog.

Selain menopang kinerja perusahaan, ia mengatakan program bantuan pangan juga memberikan dampak positif bagi masyarakat dengan membantu menjaga stabilitas harga pangan, khususnya beras.

"Sehingga profit bulan cukup tinggi dan masyarakat juga happy alhamdulillah harga-harga tetap stabil," kata Rizal pula.

Pemerintah sebelumnya memutuskan melanjutkan bantuan pangan berupa beras sebanyak 10 kg per bulan selama Oktober hingga Desember 2026.

Bantuan untuk tiga bulan tersebut akan disalurkan sekaligus, sehingga setiap keluarga penerima manfaat (KPM) menerima total 30 kg beras. Bantuan ditujukan kepada 33.244.408 KPM yang berasal dari kelompok desil 1 hingga 4.

Pemerintah mengalokasikan sekitar Rp17,5 triliun untuk bantuan pangan tersebut sebagai bagian dari paket stimulus ekonomi kuartal IV-2026.

Menanggapi rencana itu, Rizal menyatakan Bulog siap menyalurkan bantuan beras untuk periode Oktober-Desember 2026, dan saat ini tinggal menunggu surat perintah penyaluran.

Ia juga mengatakan beras untuk program bantuan pangan tersebut telah disiapkan dan dikemas, sehingga bisa segera disalurkan.

"Kalau saya secepatnya. Kalau sekarang sudah kami packaging, sudah kami masukkan ke karung-karung kemasan-kemasan berasnya, dan siap untuk disalurkan. Totalnya adalah 996 ribu ton," kata Rizal.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026