Untuk tahun depan, feeder-nya di dua wilayah, yakni Sekupang dan Batu Aji. Di dua wilayah tersebut ada total empat rute, dan tiap rute ada dua feeder

Batam (ANTARA) - Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batam, Kepulauan Riau (Kepri), menyiapkan pengadaan 10 unit mikrobus listrik untuk layanan pengumpan (feeder) Trans Batam pada 2027 yang akan melayani empat rute di wilayah Sekupang dan Batu Aji.

Kepala Dishub Batam Leo Putra mengatakan pengadaan mikrobus listrik tersebut direncanakan mulai beroperasi pada Mei 2027, dengan catatan proses penganggaran dan penyesuaian dari kendaraan berbahan bakar minyak ke kendaraan listrik disetujui.

“Untuk tahun depan, feeder-nya di dua wilayah, yakni Sekupang dan Batu Aji. Di dua wilayah tersebut ada total empat rute, dan tiap rute ada dua feeder. Kita juga cadangkan dua unit, sehingga untuk empat rute totalnya 10 kendaraan,” kata Leo di Batam, Rabu.

Di wilayah Sekupang, layanan feeder akan melayani rute Cipta Land-Tiban Center dan Patam Lestari-Tiban 3.

Sementara di wilayah Batu Aji, dua rute yang disiapkan yakni Dapur 12-Fanindo dan Dapur 12-Pasar Melayu.

“Layanan feeder ini juga akan menggunakan pola buy-the-service (BTS), seperti bus yang sudah ada. Jadi kita membayar layanan berdasarkan operasional yang ditetapkan setiap hari, bukan berdasar jumlah penumpang,” kata dia.

Selain lebih nyaman, katanya, penggunaan kendaraan listrik juga ditujukan untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar minyak.

Kepala UPT Trans Batam Bambang Sucipto mengatakan pengembangan feeder merupakan bagian dari penambahan layanan transportasi publik secara bertahap pada 2027.

“Jadi kami untuk tahun depan merencanakan ada 10 mikrobus feeder, selain itu ada penambahan lima unit bus untuk koridor Trans Batam,” katanya.

Ia menjelaskan persiapan infrastruktur pengisian daya menjadi salah satu hal yang perlu dilakukan sebelum mikrobus listrik beroperasi.

Jika pengadaan disetujui dan operasional dimulai pada Mei 2027, persiapan ditargetkan mulai Januari, termasuk penyediaan stasiun pengisian kendaraan listrik.

“Dari Desember sampai dengan bulan April itu untuk menyiapkan fasilitas charger-nya. Prioritasnya di pool kendaraan milik perusahaan yang mengoperasikan BTS tersebut,” kata Bambang.

Penyediaan fasilitas pengisian daya akan disesuaikan dengan kebutuhan operasional armada, termasuk kemungkinan penempatan di beberapa titik.

Pewarta: Amandine Nadja
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Deputi Gubernur Senior (DGS) Bank Indonesia (BI) Aida S. Budiman menegaskan bahwa penguatan ekosistem modest fashion yang terpadu dari hulu hingga hilir merupakan kunci untuk mengoptimalkan peluang pasar global.

Hal ini disampaikan Aida saat membuka Indonesia International Modest Fashion Festival (IN2MOTIONFEST) sebagai bagian dari gelaran Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2026.

“Melalui IN2MOTIONFEST, kami ingin mempertemukan pelaku usaha dengan pasar dan calon pembeli potensial agar peluang promosi dapat ditindaklanjuti menjadi transaksi dan kemitraan dagang berkelanjutan,” kata Aida, sebagaimana keterangan resminya di Jakarta, Rabu.

Berdasarkan laporan State of the Global Islamic Economy (SGIE) 2025/2026, Indonesia menempati peringkat pertama dunia di sektor modest fashion.

Indonesia dinilai unggul dalam keragaman budaya dalam produknya, regulasi, fasilitasi pemerintah bagi pengusaha, program promosi modest fashion berskala internasional, serta banyaknya pengusaha yang tampil di ajang fesyen internasional.

BI memandang, posisi ini mempertegas peran strategis modest fashion Indonesia dalam perluasan pasar bagi UMKM, perluasan lapangan kerja bagi perajin dan desainer lokal, serta peningkatan ekspor produk kreatif Indonesia.

Sementara itu, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya yang menyampaikan bahwa pengembangan modest fashion membuka peluang bagi karya kreatif Indonesia untuk menjangkau pasar yang lebih luas, tidak hanya di negara-negara Muslim, tetapi juga di Eropa dan pasar internasional lainnya.

Kekayaan budaya dan keunikan desain Indonesia menjadi modal untuk menghasilkan produk yang diminati konsumen global.

Karena itu, penguatan industri kreatif perlu diiringi dengan upaya mengembangkan dan melindungi kekayaan intelektual agar karya anak bangsa memiliki nilai ekonomi dan mampu bersaing di pasar dunia.

Sejalan dengan hal tersebut, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menyatakan bahwa kekayaan wastra dan kreativitas fesyen Indonesia berpotensi memperkuat daya tarik Indonesia sebagai destinasi wisata belanja.

Penyelenggaraan peragaan busana, pameran, dan berbagai kegiatan dalam IN2MOTIONFEST x JMFW 2026 diharapkan dapat membuka peluang kemitraan bisnis sekaligus menarik lebih banyak kunjungan wisatawan.

Upaya ini juga menjadi kesempatan untuk memperkenalkan wastra Nusantara dan karya modest fashion Indonesia kepada dunia, sekaligus menghadirkan pengalaman berbelanja dan berwisata yang bernilai tambah.

Sebagai informasi, IN2MOTIONFEST memasuki penyelenggaraan kelima dan untuk pertama kalinya berkolaborasi dengan Jakarta Muslim Fashion Week (JMFW).

Kolaborasi BI dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) ini mengintegrasikan penguatan kapasitas pelaku usaha dengan perluasan akses pasar, sehingga kreativitas dan kekayaan wastra Nusantara dapat berkembang menjadi produk bernilai tambah yang mampu bersaing di pasar global.

BI menyatakan, pihaknya bersama Indonesian Fashion Chamber (IFC) dan kementerian/lembaga terkait sejak 2018 konsisten mendukung pengembangan pelaku usaha melalui kurasi, pelatihan, dan pendampingan dalam program IKRA Brand Leveling System, termasuk pembinaan perajin wastra dan peningkatan kualitas produk.

Sementara itu, Kemendag berperan dalam memperluas konektivitas pasar melalui promosi dagang, business matching, serta jejaring pembeli domestik dan internasional.

Menurut BI, sinergi ini perlu didukung dengan kesiapan pelaku usaha dalam menjaga kualitas produk, meningkatkan kapasitas produksi, menetapkan strategi harga yang tepat, dan memperkuat manajemen usaha agar mampu bersaing di pasar global.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mempertemukan 16 kementerian/lembaga (K/L) pengampu program prioritas dengan para pelaku usaha melalui forum Business Matching 2026 guna menyelaraskan kebutuhan pengadaan pemerintah dengan kapasitas penyedia.

Kepala LKPP Sarah Sadiqa menilai penguatan pengadaan barang dan jasa yang tepat sasaran menjadi penting untuk mempercepat pelaksanaan program prioritas pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

“Dengan nilai belanja pengadaan barang dan jasa pemerintah pada tahun anggaran 2026 yang diperkirakan mencapai Rp929,4 triliun atau setara dengan 30 persen dari total APBN, pengadaan memiliki daya ungkit yang sangat besar terhadap arah pembangunan nasional,” kata Sarah dalam pembukaan Business Matching 2026 di Jakarta, Rabu.

Ia menyampaikan keputusan pengadaan tidak hanya menentukan barang dan jasa yang dibeli pemerintah, tetapi juga memengaruhi peluang usaha, aktivitas produksi, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan industri nasional.

Karena itu, keberhasilan pengadaan tidak cukup hanya diukur dari besarnya anggaran yang terserap, pengadaan juga harus memastikan barang dan jasa tersedia dengan mutu, waktu, dan biaya yang tepat sekaligus memberikan nilai tambah bagi perekonomian.

Menurut Sarah, pelaksanaan program prioritas pemerintah membutuhkan ketersediaan barang dan jasa berkualitas, kapasitas produksi yang memadai, distribusi yang andal, serta penyedia yang mampu memenuhi spesifikasi dan tenggat waktu.

Dengan demikian, kebutuhan pengadaan perlu diidentifikasi sejak awal disertai pemetaan ketersediaan produk dan kapasitas penyedia.

Potensi kendala dalam produksi, distribusi, maupun pemenuhan spesifikasi juga perlu diantisipasi agar tidak menghambat pelaksanaan program.

Sementara itu, Deputi Bidang Penguatan Strategi dan Kebijakan LKPP Muhammad Aris Supriyanto mengatakan Business Matching 2026 bertujuan memperluas akses informasi dan peluang pasar pengadaan pemerintah, mendorong penggunaan produk dalam negeri, hingga meningkatkan daya saing pelaku usaha nasional.

Kegiatan itu berlangsung pada 14-15 Oktober 2026 di Hotel Pullman Central Park, Jakarta.

Business Matching 2026 itu awalnya menargetkan partisipasi 1.000 peserta dari beragam K/L, Pemda, BUMN dan BUMD, hingga asosiasi usaha.

Namun, hingga pembukaan kegiatan, jumlah peserta yang terdaftar mencapai 1.363 orang.

Rangkaian kegiatan meliputi lokakarya dan diskusi tematik, sesi business matching, pameran produk pelaku usaha, serta layanan konsultasi dan fasilitasi usaha.

LKPP menargetkan kegiatan tersebut menghasilkan pemetaan kebutuhan pengadaan K/L dan identifikasi kapasitas pelaku usaha.

"Hasil kegiatan ini selanjutnya akan didokumentasikan dan ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait sehingga dapat menjadi masukan bagi peningkatan kesiapan pengadaan perluasan akses pasar pelaku usaha serta penguatan penggunaan produk dalam negeri," ujarnya.

Dengan demikian, lanjutnya, manfaat kegiatan ini diharapkan dapat berlanjut setelah penyelenggaraan acara dan memberikan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan program prioritas Presiden.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy mengatakan ekosistem dirgantara Indonesia akan diperkuat dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Adapun strategi yang dilakukan ialah mengembangkan kompetensi, pendidikan dan penelitian, serta penguatan kapasitas teknologi dirgantara Indonesia, melalui kerja sama antara Bappenas dengan Airbus untuk memperkuat pengembangan kompetensi, pendidikan dan pelatihan teknis, penelitian bersama, serta eksplorasi pengembangan pusat riset di bidang dirgantara sebagai tindak lanjut Joint Declaration antara kedua belah pihak.

“Kemitraan kita dengan Airbus harus melangkah lebih jauh dari kepentingan komersial dan berkontribusi pada kemampuan teknologi, ketahanan industri, serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Karena itu, kerja sama dengan ITB (Institusi Teknologi Bandung) harus mendukung pendidikan pascasarjana, pelatihan teknis yang intensif, dan penelitian bersama sehingga kita dapat memperkuat penguasaan teknologi Indonesia sekaligus membangun ekosistem dirgantara nasional yang lebih kuat,” ucapnya dalam agenda penandatanganan Nota Kesepahaman antara Airbus dengan Airnav Indonesia dan ITB, dari keterangan resmi, Jakarta, Jumat.

Kolaborasi Airbus–ITB juga diharapkan terhubung dengan agenda yang lebih luas, termasuk pengembangan kemampuan industri PT Dirgantara Indonesia, sertifikasi pesawat NC212, pengembangan N219, peningkatan kemampuan A400M, ekosistem maintenance, repair, and overhaul (MRO), serta pengembangan ekosistem dirgantara Kertajati.

Menteri Rachmat Pambudy menegaskan bahwa implementasi kerja sama perlu dilengkapi dengan rencana kerja, target terukur, institusi penanggung jawab, jadwal, serta kebutuhan sumber daya yang jelas.

“Kerja sama ini bukan hanya antara Indonesia dan Airbus, tetapi harus memperkuat keseluruhan ekosistem dirgantara Indonesia. Kita membutuhkan keterlibatan pemasok lokal, transfer teknologi, peningkatan kemampuan tenaga kerja, serta partisipasi Indonesia yang semakin besar dalam rantai pasok dirgantara global. Komitmen tersebut harus kita terjemahkan menjadi implementasi nyata yang sejalan dengan rencana pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045,” kata dia.

Sementara Executive Vice President International Airbus Wouter van Wersch menyatakan komitmen pihaknya untuk mengembangkan talenta lokal sebagai fondasi pertumbuhan industri dirgantara.

“Kami percaya Indonesia memiliki kemampuan dan talenta untuk melakukan hal tersebut. Dengan menggabungkan pengembangan industri, pembangunan talenta, dan pengembangan pesawat, kami tidak hanya menyediakan pesawat, tetapi juga membangun kemitraan strategis untuk jangka panjang,” ungkap Wouter.

Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital Kementerian PPN/Bappenas Vivi Yulaswati menambahkan bahwa kerja sama ini telah ditindaklanjuti hingga Juli 2026 melalui kelompok kerja lintas sektor dan diselaraskan dengan kebutuhan industri, ketersediaan sumber daya, serta peta jalan pengembangan ekosistem dirgantara nasional.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026