Jakarta (ANTARA) - Direktur NEXT Indonesia Center, Herry Gunawan menilai keberhasilan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) perlu diukur dari kemampuannya memperkuat pengawasan, meningkatkan transparansi transaksi, serta memastikan nilai ekspor tercatat secara akurat.
Ia mengingatkan supaya DSI tetap fokus pada tujuan pembentukannya, yaitu menekan kebocoran ekspor dan memperkuat pengawasan perdagangan komoditas Sumber Daya Alam (SDA).
"Keberhasilan DSI harus diukur dari kemampuannya memperkuat pengawasan, meningkatkan transparansi transaksi, dan memastikan nilai ekspor tercatat secara akurat,” ujar Herry sebagaimana keterangan resmi di Jakarta, Minggu.
Adapun, cakupan komoditas DSI saat ini meliputi batu bara, minyak sawit, dan ferro alloy.
Herry menyebut bahwa nilai perdagangan ketiga komoditas tersebut besar, sehingga butuh sistem yang mampu mengidentifikasi penyimpangan transaksi ekspor.
Menurutnya, DSI harus menjadi instrumen penguatan tata kelola ekspor, bukan sekadar entitas bisnis baru, yang mana orientasi bisnis yang terlalu dominan berisiko menggeser tujuan awalnya.
“Jangan sampai DSI sibuk membangun diri sebagai perusahaan eksportir, sementara kebocoran dan lemahnya pengawasan transaksi tidak selesai. DSI perlu fokus pada penegakan tata kelola ekspor, bukan berlomba menjadi pelaku usaha di pasar internasional,” ujar Herry.
Herry mengatakan bahwa ekspor satu pintu perlu diikuti sistem pengawasan yang terintegrasi, yang mana DSI harus menghubungkan data transaksi ekspor, nilai penjualan, volume komoditas, dan harga pasar internasional.
Dengan demikian, Ia menyebut anomali harga dan volume, termasuk indikasi under-invoicing dan transfer pricing yang mengurangi penerimaan negara, dapat terdeteksi.
Selain itu, menurutnya, DSI juga tidak boleh menduplikasi fungsi kementerian dan lembaga yang sudah berwenang di bidang perdagangan, perpajakan, kepabeanan, dan pengawasan.
“Yang dibutuhkan adalah integrasi data dan pengawasan yang efektif. DSI harus memberi nilai tambah lewat pencocokan data, verifikasi transaksi, dan identifikasi risiko, bukan menambah lapisan birokrasi bagi pelaku usaha,” ujar Herry.
Lebih lanjut, Herry menilai keberhasilan DSI tidak semestinya diukur dari besarnya volume ekspor yang disalurkan melalui perusahaan tersebut
Namun demikian, menurutnya, indikator yang lebih relevan yaitu akurasi pencatatan nilai ekspor, berkurangnya anomali transaksi, membaiknya kepatuhan pelaku usaha, serta meningkatnya kemampuan pemerintah mendeteksi kebocoran.
Dengan indikator tersebut, Ia menyebut pemerintah dapat menilai kemampuan mekanisme baru dalam memperbaiki tata kelola tanpa menambah biaya, memperpanjang proses ekspor, atau mengurangi kepastian usaha.
Herry mencontohkan, Singapura memiliki TradeNet yaitu sistem elektronik terpadu untuk pengajuan dan pemrosesan dokumen perdagangan yang menghubungkan pelaku usaha dengan instansi pemerintah
Lanjutnya, pengelolaannya didukung oleh CrimsonLogic yaitu perusahaan solusi teknologi yang memiliki keterkaitan kepemilikan dengan Temasek.
Berkaca pada model tersebut, Herry menilai DSI perlu menjadi pengelola ekosistem perdagangan terintegrasi, bukan sekadar pelaksana transaksi ekspor.
“Pelajaran penting dari Singapura adalah sistem perdagangan terintegrasi memperkuat pengawasan sekaligus memperlancar proses bisnis. Jangan sampai mekanisme satu pintu justru menjadi lapisan tambahan yang memperlambat perdagangan,” ujar Herry.
Ia melanjutkan, DSI dapat memperbaiki tata kelola ekspor SDA apabila pemerintah konsisten menjalankan mandat pembentukannya.
"Kejelasan fungsi, integrasi data, pembagian kewenangan, dan pengawasan terukur menjadi kunci agar kebijakan ini menekan kebocoran tanpa mengorbankan efisiensi dan daya saing ekspor," ujar Herry.
Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026