#30 tag 24jam
Dinkop UKM Sulsel siapkan beragam fasilitas tingkatkan UMKM
Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Sulawesi Selatan menyediakan berbagai fasilitas ... [302] url asal
Makassar (ANTARA) - Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Sulawesi Selatan menyediakan berbagai fasilitas inkubasi gratis dalam upaya mendorong dan meningkatkan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di daerah itu
Konsultan UPT PLUT Dinas Koperasi dan UKM Sulsel Bahtiar Baso dalam keterangannya di Makassar, Sabtu, mengatakan fasilitas itu seperti rumah kemasan, studio podcast, hingga program pendampingan rutin Senin Ceria dan Kamis Manis yang telah memfasilitasi 152 kuota sertifikasi halal reguler serta melayani lebih dari 4.500 UMKM di Sulsel.
Dirinya dalam kesempatan itu membeberkan potensi besar UMKM di Sulsel yang didominasi usaha mikro sebesar 99,53 persen, serta 36 persen koperasi yang masih belum aktif.
Untuk menjawab tantangan tersebut, pihaknya mendorong transformasi layanan publik melalui terobosan New PLUT Sulsel.
"Kami di Dinas Koperasi dan UKM mendorong paradigma baru dengan pelayanan satu atap one stop service. Pendampingan tidak lagi pasif menunggu bola di loket, melainkan proaktif, personal, dan berkelanjutan," jelasnya pada Webinas ASN Adaktif yang digelar Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Sulsel.
Sementara Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulsel Nining Wahyuni menyoroti tantangan penurunan nilai ekspor pelabuhan Sulsel sebesar 22,34 persen akibat kendala ketiadaan Surat Keterangan Asal (SKA) pada sejumlah komoditas unggulan non-kopi.
"Orientasi ASN bukan lagi sekadar kegiatan selesai atau menghitung berapa izin yang terbit, tetapi bagaimana manfaat ekonomi dapat dibuktikan melalui peningkatan kapasitas bisnis, legalitas HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual), dan terjadinya pembelian berulang," tegas Nining.
Nining menambahkan, Pemprov Sulsel telah merespons cepat kendala tersebut dengan menerbitkan Surat Edaran Gubernur ke kabupaten/kota agar seluruh komoditas yang diekspor wajib mencatatkan daerah asalnya.
Webinar kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi interaktif, dimana para peserta memanfaatkan kesempatan untuk bertanya langsung dan berkonsultasi mengenai strategi penyelesaian kendala pengembangan koperasi serta UMKM di wilayah masing-masing.
Pewarta: Abdul Kadir
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)