hilirisasi nikel turut menjadi pilar untuk mewujudkan kemandirian energi, sebab Indonesia tak bisa selamanya bersandar kepada impor BBM
Jakarta (ANTARA) - Terik matahari membakar kulit para pengendara motor yang antre mengisi bensin di berbagai sudut Pulau Dewata, beberapa waktu lalu. Kesabaran mereka diuji untuk mendapat setetes bensin yang kala itu terasa begitu berharga layaknya sebongkah berlian.
Durasi antrean yang dilalui oleh para pengendara bisa mencapai lebih dari empat jam. Antrean berlangsung hingga rembulan menggantung tinggi di angkasa.
Tak jarang, ketika tiba di pelataran stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), mereka harus menelan pahit lantaran tulisan "stok habis" atau "SPBU tutup" terpampang nyata.
“Waktu itu ada teman yang pakai motor listrik, dia jadi penyelamat kalau ada yang perlu dicari di luar kantor. Sampai bantu cariin pom bensin (SPBU) yang masih jualan,” ujar Rai (55), warga Denpasar, kepada ANTARA ketika dihubungi dari Jakarta, Minggu (18/10).
Pemandangan berupa antrean panjang pembelian bahan bakar minyak (BBM) itu meramaikan jagat media sejak awal pekan ketiga Oktober sebelum berangsur-angsur terurai pada akhir pekan yang sama.
Kondisi membaik setelah Pertamina melakukan normalisasi distribusi dan pemerintah daerah menerapkan ganjil-genap untuk pembelian BBM bersubsidi.
Rai mengatakan kondisi SPBU di dekat kediamannya yang berlokasi di Nusa Dua, Kuta Selatan, telah berangsur pulih dari antrean panjang sejak Jumat (16/10). Meskipun demikian, Rai mengatakan fenomena antrean panjang pembelian BBM membuat dirinya mulai mempertimbangkan untuk mengganti mobil konvensional menjadi mobil listrik.
Pandangan serupa juga diutarakan oleh Antania (29). Ia mengungkapkan bahwa ketertarikannya untuk mengganti motor konvensional menjadi motor listrik sesungguhnya telah muncul sebelum antrean panjang pembelian BBM terjadi di Bali.
Akan tetapi, setelah krisis BBM memperburuk kemacetan di kawasan Seminyak, Kuta, keinginan Antania untuk membeli motor listrik kian menjadi-jadi.
Antania mengaku sudah melakukan riset kecil-kecilan ihwal penggunaan motor listrik, salah satunya melalui obrolan singkat dengan pengemudi ojek daring yang menggunakan motor listrik.
“Driver-nya rekomen banget, karena teknologinya katanya udah oke banget, dan biayanya kalau dihitung-hitung jauh lebih murah,” kata Antania.
Keuntungan itu juga dirasakan oleh Meliyani (29) selaku pemilik motor listrik. Ia merasa motor listrik lebih hemat apabila dibandingkan dengan motor konvensional, terutama setelah harga BBM nonsubsidi melonjak akibat perang Amerika Serikat (AS) dengan Iran.
Meliyani yang semula menggunakan motor konvensional dan motor listrik secara bergantian, kini lebih sering menggunakan motor listrik untuk menunjang aktivitas sehari-harinya.
“Untuk sekarang ini sangat menguntungkan, sih, motor listrik. Karena BBM lagi mahal, kadang langka, jadi benar-benar kepakai motor listriknya. Dan juga, ya, lebih irit untuk ngecas ketimbang beli bensin,” kata Meliyani.
Berbagai pernyataan tersebut, boleh jadi, tidak bisa mewakili keseluruhan warga Bali. Tapi, pernyataan dari beberapa orang yang diwawancarai itu bisa menjadi contoh bagaimana kendaraan listrik mendapatkan posisi yang unggul ketika terjadi kelangkaan BBM.
Ketika ekosistem kendaraan listrik yang andal bisa diwujudkan, apalagi alasan untuk tidak segera meninggalkan kendaraan konvensional? Karena itu, pemerintah punya tugas untuk menghadirkan ekosistem kendaraan listrik yang andal.
Mewujudkan kemandirian energi
Ekonom Universitas Padjadjaran (Unpad) Yayan Satyakti menilai transisi dari kendaraan konvensional menjadi kendaraan listrik sesungguhnya dapat mewujudkan kemandirian energi.
Maka, keberadaan ekosistem kendaraan listrik yang andal bakal memuluskan jalan menuju kemandirian energi.
Panasnya konflik geopolitik menjadi momentum bagi Indonesia untuk semakin tegas mengambil sikap dalam mewujudkan kemandirian energi.
Berbeda dengan kebutuhan BBM yang bergantung kepada impor, Yayan menyampaikan Indonesia dapat memenuhi permintaan listriknya dengan memaksimalkan potensi dalam negeri, baik dari batu bara maupun energi baru dan terbarukan (EBT).
Karena itu, pembangunan ekosistem kendaraan listrik dapat menjadi kunci mewujudkan kemandirian energi. Kasus Bali bisa menjadi contoh penguat.
Yayan menilai kekuatan ekosistem kendaraan listrik Indonesia bertumpu kepada cadangan nikelnya yang besar, yakni lebih dari 40 persen cadangan nikel dunia.
Cadangan nikel itu menjadi pilar bagi Indonesia memenuhi kebutuhan industri baterai berbasis nikel untuk jangka panjang.
Dalam rangka memanfaatkan sumber daya nikel yang melimpah, Yayan menyoroti kebijakan hilirisasi yang dibarengi larangan ekspor bijih nikel, hingga keberhasilan membangun smelter dan rantai pasok nikel di dalam negeri.
Keberhasilan pemerintah dalam membangun ekosistem kendaraan listrik ditandai dengan peresmian ekspor perdana baterai kendaraan listrik (electric vehicle/EV) dari kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), Halmahera Tengah, Maluku Utara, oleh Presiden Prabowo Subianto pada pekan kedua Oktober.
Menurut Yayan, keberhasilan tersebut menunjukkan Indonesia memiliki fondasi yang kuat dalam pembangunan ekosistem kendaraan listrik dengan baterai berbasis nikel. Tak heran, Indonesia memiliki cita-cita untuk menjadi raja baterai kendaraan listrik di dunia.
Guna merealisasikan cita-cita tersebut, pemerintah berencana memberikan insentif untuk satu juta motor listrik yang diproduksi di dalam negeri oleh pengusaha Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Presiden Prabowo dalam pidato kenegaraannya pada 14 Agustus, tepat sehari setelah meresmikan motor listrik nasional (Molinas) yang menggunakan baterai berbasis nikel.
Kebijakan tersebut mempunyai tiga tujuan sekaligus, yakni menurunkan biaya kendaraan bagi rakyat, mengurangi konsumsi bahan bakar impor, dan membesarkan industri motor listrik nasional beserta rantai pasok baterai, komponen, perangkat lunak, serta layanan purnajualnya.
Presiden menyatakan insentif itu adalah investasi untuk menjadikan rakyat Indonesia pasar pertama bagi karya anak bangsa.
“Setiap motor listrik buatan Indonesia yang melaju di jalan raya adalah tiga kemenangan sekaligus, penghematan bagi keluarga, pengurangan impor energi, dan pekerjaan bagi anak bangsa,” kata Presiden Prabowo.
Bahlil Lahadalia yang merangkap sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan pemberian insentif untuk baterai nickel-manganese-cobalt (NMC) merupakan salah satu strategi untuk mendongkrak pasar mobil listrik berbasis nikel.
Berbagai langkah tersebut menunjukkan kesungguhan pemerintah dalam mewujudkan kemandirian energi melalui hilirisasi nikel.
Namun, buah manis dari hilirisasi nikel tak hanya berwujud kemandirian energi, tetapi juga nilai tambahnya yang turut menggerakkan pertumbuhan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun daerah.
Hilirisasi dan roda perekonomian
Program hilirisasi berhasil meningkatkan nilai ekspor nikel Indonesia dari sekitar 3,3 miliar dolar AS pada 2017–2018 menjadi lebih dari 40 miliar dolar AS pada 2025, setelah ekspor bijih nikel dihentikan dan industri pengolahan dibangun di dalam negeri.
Melanjutkan tren lonjakan nilai ekspor, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia menargetkan nilai ekspor nikel Indonesia sedikitnya mencapai 45 miliar dolar AS pada 2026.
Selain peningkatan terhadap nilai ekspor, hilirisasi nikel juga memberi manfaat berupa penyerapan tenaga kerja.
Berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi pada semester I 2026 mencapai Rp1.010,6 triliun, tumbuh 7,2 persen dan menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja langsung.
Sektor hilirisasi berkontribusi hampir 30 persen terhadap realisasi investasi dengan lebih dari 75 persen investasi hilirisasi terealisasi di luar Pulau Jawa.
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani pun menyoroti Maluku Utara sebagai salah satu daerah yang merasakan manfaat ekonomi dari kehadiran hilirisasi nikel dan pembangunan ekosistem kendaraan listrik.
Rosan menyatakan realisasi investasi di Maluku Utara menyentuh angka Rp423,7 triliun sejak tahun 2021 hingga Juni 2026.
Terkhusus untuk semester I 2026, BKPM mencatat realisasi investasi di Maluku Utara mencapai 65,4 triliun, dengan Kabupaten Halmahera Tengah yang mencatatkan realisasi sebesar Rp55,7 triliun.
Perkembangan tersebut berjalan seiring dengan pertumbuhan ekonomi Maluku Utara sebesar 15,35 persen pada triwulan II 2026, tertinggi di antara 38 provinsi.
Capaian-capaian tersebut menunjukkan kebolehan hilirisasi nikel dalam menghadirkan titik-titik pergerakan perekonomian baru di daerah-daerah luar Jawa.
Namun yang terpenting, hilirisasi nikel turut menjadi pilar untuk mewujudkan kemandirian energi, sebab Indonesia tak bisa selamanya bersandar kepada impor BBM.
Tanpa adanya energi, tentu akan sulit mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Di sinilah hilirisasi nikel mengambil peran dan berkontribusi dalam membangun negeri.
.
Editor: Sapto Heru Purnomojoyo
Copyright © ANTARA 2026