Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menilai kesiapan proyek usaha menjadi kunci menarik ... [637] url asal
Yang masih kurang adalah proyek yang siap dibiayai, yang 'bankable'
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menilai kesiapan proyek usaha menjadi kunci menarik investasi bioekonomi karena minat investor dan ketersediaan dana belum diimbangi proyek yang layak dibiayai.
Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air Bappenas Dadang Jainal Mutaqin mengatakan pengembangan bioekonomi tidak hanya membutuhkan modal, tetapi juga proyek usaha yang memenuhi persyaratan investor.
"Yang masih kurang adalah proyek yang siap dibiayai, yang bankable," kata Dadang di Jakarta, Rabu.
Menurut dia, kendalanya mencakup perizinan lintas sektor, legalitas lahan, bahan baku, risiko pembiayaan, akses pasar, dan ketertelusuran produk.
Karena itu, pemerintah, pelaku usaha, investor, dan mitra pembangunan perlu bekerja sama menyiapkan proyek bioekonomi agar layak secara ekonomi dan menarik bagi penyandang dana.
"Ini perlu kerja sama mitra pembangunan, bagaimana kita menciptakan proyek-proyek bioekonomi yang siap dibiayai oleh investor atau yang bankable," ujarnya.
Dadang menjelaskan pembiayaan dibutuhkan sejak riset, inovasi, dan perintisan usaha hingga pengembangan bisnis serta komersialisasi. Pemerintah berperan menyelaraskan regulasi, memperkuat koordinasi lintas sektor dan menyiapkan insentif investasi.
Sementara itu, investor dan sektor swasta dapat menyediakan modal serta menjadi pembeli hasil produksi. Mitra pembangunan membantu penyiapan proyek, penyediaan bantuan teknis, dana katalis, dan pengurangan risiko investasi.
Langkah lanjutannya meliputi pemetaan kesenjangan pembiayaan, penyiapan proyek, pertemuan pemilik usaha dengan calon pembeli dan investor, serta perluasan skala investasi.
Sejalan dengan kebutuhan itu, Koalisi Ekonomi Membumi (KEM) bersama para kolaborator meluncurkan Indonesia Bioeconomy Finance Lab (IBFL) pada Indonesia Impact Investment Summit 2026.
Head of Executive Board KEM Gita Syahrani menjelaskan IBFL merupakan wadah kolaborasi yang mempertemukan pelaku usaha bioekonomi dengan pemilik dana untuk mencari skema pembiayaan sesuai kebutuhan.
"Jadi IBFL ini, bayangkan kita membuat memang lab inovasi di mana pelaku usahanya bisa langsung bertemu dengan pemilik dana dan bisa langsung mendiskusikan kasus-kasus spesifik," kata Gita.
Head of Executive Board Koalisi Ekonomi Membumi (KEM) Gita Syahrani memberikan keterangan terkait Indonesia Bioeconomy Finance Lab (IBFL) di sela Indonesia Impact Investment Summit 2026 di Jakarta, Rabu (21/10/2026). (ANTARA/Aria Ananda)
Ia mengidentifikasi tiga persoalan, yakni keterbatasan modal kerja dan belanja modal, kebutuhan pendanaan infrastruktur seperti energi dan logistik, serta kesulitan usaha berkembang mengakses pembiayaan sesuai skalanya.
Persoalan terakhir disebut missing middle, yakni kondisi ketika usaha terlalu besar untuk pembiayaan mikro, tetapi belum memenuhi persyaratan investasi yang lebih besar.
Berdasarkan studi Indonesia Impact Alliance (IIA) pada 2024, kesenjangan pembiayaan usaha kecil dan menengah berorientasi dampak sosial dan lingkungan diperkirakan mencapai 50,8 miliar dolar AS per tahun atau sekitar Rp913,7 triliun.
Studi tersebut menemukan 55 persen usaha yang disurvei membutuhkan modal 100.000 hingga 2 juta dolar AS, atau sekitar Rp1,8 miliar hingga Rp36 miliar, sedangkan sebagian besar dana investasi berdampak menetapkan investasi minimum 1 juta dolar AS.
Gita menyebut IBFL telah memiliki 18 organisasi kolaborator. KEM sendiri beranggotakan 29 organisasi, memiliki sekitar 18 usaha dalam portofolio, serta mengkurasi sekitar 40 usaha lainnya dari portofolio kolaborator.
Dalam delapan bulan, IBFL menargetkan tiga hingga lima studi kasus pembiayaan yang diharapkan dapat berlanjut hingga penyaluran dana kepada pelaku usaha.
"Di dalam 8 bulan ke depan harapannya betul-betul ada produk atau instrumen pendanaan yang sesuai yang bisa sampai level disbursement ke perusahaan tersebut," ujar Gita.
Investment Manager Southeast Asia Partnerships for Forests (P4F) Hanny Chrysolite menambahkan kesiapan investasi membutuhkan kepastian pasar, harga kompetitif, pengujian produk, serta kerja sama antara pemasok, peneliti, dan pembeli.
Sementara itu, Partnership Manager PT Sobat Bumi Lestari (SOBI) Haga Ginting mencontohkan pengembangan rantai pasok agroforestri di Lanskap Menoreh yang menghubungkan petani dengan pembeli melalui pencatatan pasokan dan asal produk.
Menurut Haga, pencatatan tersebut membantu penilaian kelayakan usaha, sedangkan hibah tahap awal digunakan untuk mengurangi risiko sebelum mencari investasi lebih besar.
Dalam skema pembagian hasil SOBI, sebanyak 74 persen pendapatan dialokasikan kepada petani, 6 persen kepada lembaga lokal dan 20 persen kepada SOBI.