#30 tag 24jam
Menperin: Wajib halal jadi momen pacu daya saing produk industri
Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menyampaikan implementasi kewajiban sertifikasi halal pada Oktober 2026 menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas ... [536] url asal
#wajib-halal #pemajuan-industri #industri-dommestik #industri-halal
Implementasi kewajiban sertifikasi halal harus kita jadikan momentum untuk semakin meningkatkan kualitas dan daya saing produk industri nasional
Jakarta (ANTARA) - Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menyampaikan implementasi kewajiban sertifikasi halal pada Oktober 2026 menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk industri nasional, sekaligus memperkuat posisi Indonesia di pasar domestik maupun global.
“Implementasi kewajiban sertifikasi halal harus kita jadikan momentum untuk semakin meningkatkan kualitas dan daya saing produk industri nasional. Industri halal memiliki potensi yang besar sehingga kesiapan pelaku industri dalam memenuhi standar halal menjadi bagian penting untuk memperkuat posisi Indonesia di pasar domestik maupun global,” ujar Menperin sebagaimana keterangannya yang dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.
Sarmuji menyampaikan penguatan ekosistem industri halal merupakan bagian dari upaya memperkuat struktur industri nasional dan mendukung transformasi industri yang tangguh, berdaya saing, serta berkelanjutan.
Oleh karena itu, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tidak hanya fokus pada aspek regulasi, tetapi juga memperkuat layanan pendukung agar pelaku usaha dapat memenuhi standar mutu dan ketentuan yang berlaku secara efektif dan efisien.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah mengoptimalkan peran unit pelaksana teknis (UPT) Kemenperin di berbagai daerah untuk menyediakan layanan jasa industri, termasuk pendampingan dan fasilitasi pemenuhan persyaratan sertifikasi halal.
Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin Emmy Suryandari mengatakan pelaku usaha perlu memandang implementasi Wajib Halal 2026 sebagai peluang strategis untuk meningkatkan nilai tambah produk dan memperluas akses pasar.
“Sertifikasi halal bukan lagi sekadar pemenuhan administrasi, melainkan dapat menjadi katalisator peningkatan daya saing bagi industri kita untuk naik kelas. Dengan mengantongi sertifikat halal, produk lokal diharapkan semakin kompetitif dan tangguh untuk memasuki pasar domestik maupun global,” papar Emmy.
Emmy menjelaskan UPT Kemenperin menyediakan layanan mulai dari bimbingan teknis, pendampingan teknis, hingga membantu kesiapan industri menjalani proses sertifikasi halal melalui Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang bersinergi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).
Menurutnya, dukungan tersebut diperlukan agar kewajiban sertifikasi halal tidak hanya dipandang sebagai pemenuhan regulasi, tetapi juga menjadi instrumen untuk meningkatkan kualitas produk dan memanfaatkan peluang pertumbuhan ekonomi halal.
Salah satu UPT yang memberikan dukungan tersebut adalah Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPPI) Semarang.
Lembaga ini telah terakreditasi sebagai LPH berstatus Pratama dari BPJPH dan siap mendukung sertifikasi halal bagi industri kecil dan menengah (IKM) sektor makanan dan minuman di wilayah Jawa Tengah.
BBSPJPPI menargetkan peningkatan kapasitas layanan dengan meraih status LPH Utama pada 2027. Langkah tersebut ditujukan untuk memperluas cakupan layanan secara nasional dan internasional sehingga dapat memfasilitasi lebih banyak pelaku industri dalam memenuhi standar halal.
Selain pemeriksaan halal, BBSPJPPI menyediakan berbagai layanan jasa industri, antara lain pengujian, kalibrasi, sertifikasi produk, sertifikasi sistem manajemen ISO 9001 dan ISO 14001, sertifikasi industri hijau, verifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), serta konsultansi dan pendampingan teknis industri.
Kepala BBSPJPPI Sofyari Rahman mengatakan pihaknya terus memperluas sosialisasi dan pendampingan kepada pelaku industri untuk mempersiapkan implementasi Wajib Halal 2026.
“Fokus BBSPJPPI bukan sekadar membantu pemenuhan sertifikasi secara administratif, tetapi juga memastikan terjadinya transfer pengetahuan mengenai sistem penjaminan mutu. Dengan demikian, pelaku industri tidak hanya mampu memenuhi ketentuan yang berlaku, tetapi juga semakin kuat dari sisi kualitas dan daya saing,” ungkapnya.
Sofyari mengajak pelaku industri, khususnya di Jawa Tengah dan sekitarnya, untuk memanfaatkan layanan yang tersedia agar persiapan sertifikasi halal dapat dilakukan sedini mungkin.
Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026
Kemenperin perkuat pendampingan IKM untuk penuhi wajib halal
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memperkuat upaya pendampingan bagi industri kecil menengah (IKM) agar siap memenuhi kewajiban sertifikasi halal yang ... [323] url asal
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memperkuat upaya pendampingan bagi industri kecil menengah (IKM) agar siap memenuhi kewajiban sertifikasi halal yang mulai berlaku 18 Oktober 2026, terutama melalui dukungan pembiayaan dan pendampingan penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH).
Kepala Pusat Industri Halal Kemenperin Dewi Setiawati menyampaikan industri besar pada sektor makanan dan minuman pada prinsipnya telah menjalani kewajiban sertifikasi halal sejak 2024, sementara itu, IKM masih memerlukan dukungan untuk memenuhi ketentuan tersebut.
“Kalau industri Indonesia sih siap, cuma untuk industri kecil yang kita bantu,” kata Dewi ditemui di Jakarta, Selasa.
Ia menjelaskan, salah satu tantangan yang dihadapi IKM dalam memenuhi kewajiban halal adalah biaya serta kebutuhan pendampingan dalam menjalankan SJPH.
Di sisi lain, Dewi menyampaikan bahwa jumlah IKM yang perlu difasilitasi bersifat dinamis seiring dengan perkembangan sektor tersebut.
Sebelumnya, Pemerintah tengah menyusun aturan bagi kondisi tertentu, khususnya untuk usaha mikro dan kecil (UMK) serta produk berupa bahan baku dan barang gunaan, jelang implementasi wajib halal 18 Oktober 2026.
“Wajib Halal tetap kita implementasikan mulai 18 Oktober 2026. Tidak ada penundaan. Namun, pemerintah sedang menyusun ketentuan khusus bagi kondisi tertentu, khususnya bagi produk UMK dan produk impor,” ujar Kepala BPJPH Haikal Hasan dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (10/10).
Haikal mengatakan regulasi tersebut disusun agar implementasi wajib halal dapat berjalan secara tertib, menjamin keberlangsungan usaha, dan tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurutnya, implementasi wajib halal dan kepastian kehalalan produk luar negeri bukan merupakan larangan terbatas, pembatasan, maupun pemaksaan kepada pelaku usaha.
Sementara Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) sekaligus Wakil Ketua Umum (WKU) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Koperasi, Mufti Mubarok menyatakan dukungan penuh terhadap penerapan peraturan wajib halal yang mulai diberlakukan pada 18 Oktober 2026.
Namun demikian, Ia mengingatkan supaya implementasi kebijakan tersebut tidak menjadi beban baru bagi pelaku usaha mikro, khususnya pedagang kaki lima (PKL) yang memiliki keterbatasan modal dan akses informasi.
Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)