#30 tag 24jam
Menperin siapkan solusi bahan baku mamin dan proteksi industri baja
Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji menyiapkan solusi untuk mengatasi persoalan bahan baku industri makanan dan minuman (mamin), serta ... [550] url asal
#menperin #pemajuan-industri #industri-domestik #industri-mamin #industri-baja
Jakarta (ANTARA) - Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji menyiapkan solusi untuk mengatasi persoalan bahan baku industri makanan dan minuman (mamin), serta memperkuat perlindungan industri baja nasional dari tekanan produk impor guna meningkatkan daya saing manufaktur dalam negeri.
Langkah tersebut dibahas dalam pertemuan Sarmuji dengan Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia (GAPMMI) dan The Indonesian Iron and Steel Industry Association (IISIA) di Jakarta, Rabu.
"Kami menerima berbagai aspirasi dari pelaku industri makanan dan minuman serta industri baja. Kementerian Perindustrian akan terus memberikan dukungan agar industri nasional semakin berdaya saing, termasuk mencarikan solusi terhadap berbagai persoalan yang mereka hadapi," kata Sarmuji dalam keterangannya yang dikonfirmasi.
Terkait industri mamin, ia menyoroti persoalan tingginya harga beras pecah yang menjadi bahan baku industri pengolahan pangan, termasuk bihun. Harga beras pecah dari luar negeri berkisar Rp5.700 hingga Rp6.000, sedangkan harga di dalam negeri mencapai sekitar Rp11.000.
"Selisih harga ini cukup besar dan tentu memengaruhi daya saing industri. Kalau harga bahan bakunya terlalu tinggi, industri seperti bihun akan sulit bersaing. Karena itu, kita sedang mencari solusi agar bahan baku bisa diperoleh dengan harga yang lebih kompetitif," ujar dia.
Salah satu opsi yang dijajaki ialah pemanfaatan stok beras Perum Bulog sebagai bahan baku industri. Pemerintah juga berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk membahas kemungkinan tersebut.
"Kita sedang mencari cara agar stok beras Bulog yang sudah lama tersimpan dapat dimanfaatkan industri, tentunya dengan harga yang bisa ditoleransi oleh pelaku usaha. Saya juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk membahas persoalan ini," katanya.
Sementara itu, untuk industri baja, Sarmuji menilai perlindungan melalui instrumen tarif maupun nontarif diperlukan untuk menghadapi persaingan impor. Namun, upaya tersebut harus diiringi peningkatan efisiensi dan produktivitas.
"Untuk industri strategis seperti baja, tentu perlu ada proteksi, baik melalui instrumen tarif maupun nontarif. Namun, proteksi saja tidak cukup. Kita juga harus meningkatkan daya saing industri agar semakin tangguh menghadapi persaingan global," ujar dia.
Ketua GAPMMI Adhi S Lukman berharap penetapan neraca komoditas bahan baku, seperti gula, garam, jagung, dan daging, dapat dipercepat agar kebutuhan industri pada awal 2027 terpenuhi.
Plt Direktur Jenderal Industri Agro Putu Juli Ardika mengatakan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) akan menindaklanjuti masukan GAPMMI. Ia optimistis industri mamin tumbuh 6-7 persen hingga akhir 2026.
Chairman IISIA Willgo Zainar menyebutkan utilisasi industri baja nasional masih berkisar 43-57 persen. Tekanan impor katanya, semakin besar di tengah kelebihan produksi baja dunia yang mencapai sekitar 640 juta ton, termasuk 120 juta ton dari China.
Vice Chairman IISIA Ismail Mandry menambahkan bahwa impor baja pada 2024-2025 mencapai sekitar 8 juta ton per tahun, sedangkan hingga Agustus 2026 telah menyentuh 7 juta ton.
"Kami berharap impor baja dapat dikendalikan, terutama untuk produk yang sudah mampu diproduksi di dalam negeri. Kami bukan antiimpor, tetapi perlu ada keseimbangan agar industri nasional tetap dapat tumbuh dan berdaya saing," kata Ismail menjelaskan.
Selain impor, IISIA menyoroti pemanfaatan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) yang baru mencapai sekitar 60 persen dari kuota yang diperoleh industri baja.
Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Kemenperin Setia Diarta menyampaikan pihaknya akan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk menindaklanjuti berbagai persoalan tersebut.
"Kami akan bersama-sama dengan kementerian dan lembaga lainnya mencari solusi atas berbagai isu yang telah disampaikan oleh asosiasi dan dibahas bersama Bapak Menteri, sehingga industri baja nasional dapat semakin kompetitif," ujar Setia.
Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)