#30 tag 24jam
Pemprov Jateng kawal pembangunan "hybrid seawall" di Demak
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mengawal pembangunan hybrid seawall atau tanggul pantai di Desa Surodadi Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, sebagai upaya ... [514] url asal
#pemprov-jateng #kawal #hybrid-seawall #demak
(Antara - Bisnis) 27/10/26 21:14
v/1474800/
Pembangunan tanggul pantai tersebut diharapkan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama warga yang selama ini menghadapi dampak rob dan abrasi
Demak (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mengawal pembangunan hybrid seawall atau tanggul pantai di Desa Surodadi Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, sebagai upaya mengurangi dampak rob dan abrasi yang selama bertahun-tahun mengancam kawasan pesisir tersebut.
"Pembangunan tanggul pantai tersebut diharapkan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama warga yang selama ini menghadapi dampak rob dan abrasi yang menghambat aktivitas ekonomi, termasuk kegiatan budi daya perikanan di kawasan tambak," kata Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen saat meninjau langsung pembangunan tersebut di Desa Surodadi, Kabupaten Demak, Selasa.
Ia berharap infrastruktur yang didanai melalui APBD Provinsi Jateng 2026 sebesar Rp10 miliar itu mampu mengurangi dampak banjir rob dan abrasi. Dengan demikian, masyarakat diharapkan dapat kembali mengelola tambak secara optimal sekaligus menggerakkan perekonomian kawasan pesisir.
Menurut dia, peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan proses pengerjaan proyek berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat bagi masyarakat setempat.
Taj Yasin juga mengapresiasi respons positif masyarakat terhadap pembangunan hybrid seawall tersebut. Infrastruktur itu dirancang tidak hanya mengandalkan konstruksi beton, tetapi juga mendukung pertumbuhan mangrove sebagai pelindung alami kawasan pesisir.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Jawa Tengah Henggar Budi Anggoro menjelaskan pembangunan hybrid seawall di Desa Surodadi mencakup penanganan sepanjang 930 meter, terdiri atas bangunan utama sepanjang 720 meter dan struktur groin atau bangunan pengendali gelombang sepanjang 210 meter.
Pekerjaan tersebut dibagi menjadi dua paket. Masing-masing paket mencakup bangunan utama sepanjang 362 meter dan struktur groin sepanjang 105 meter. Secara keseluruhan, konstruksi tersebut menggunakan 8.500 buah buis beton.
Berdasarkan laporan per 25 Oktober 2026, progres pengerjaan paket I mencapai 56,212 persen, sedangkan paket II mencapai 65,822 persen.
Proyek tersebut memiliki masa pelaksanaan selama 175 hari, terhitung sejak 5 Juni hingga 26 November 2026.
Selain pembangunan tanggul pantai, Pemprov Jateng juga melakukan upaya perlindungan kawasan pesisir melalui Program Mageri Segoro. Sepanjang 2025, program tersebut mencatat penanaman sekitar 2,34 juta batang mangrove di lahan seluas 257 hektare di kawasan pesisir Jawa Tengah.
Sementara itu, Kepala Desa Surodadi Supriyanto mengapresiasi pembangunan hybrid seawall yang dinilainya membantu masyarakat menghadapi persoalan abrasi selama bertahun-tahun.
Menurut dia, masyarakat mulai merasakan manfaat dari pembangunan infrastruktur pelindung pantai tersebut. Sebelumnya, air laut kerap masuk ke kawasan yang dihuni dan dimanfaatkan warga.
Kini, keberadaan struktur pelindung pantai tersebut memberikan harapan bagi masyarakat untuk memperoleh perlindungan yang lebih baik.
Supriyanto menilai manfaat pembangunan akan semakin luas apabila proyek tersebut dapat dilanjutkan hingga menjangkau wilayah pesisir lain yang masih membutuhkan perlindungan.
Menurut Supriyanto persoalan abrasi tidak hanya berdampak pada pemilik tambak, tetapi juga masyarakat secara luas. Oleh karena itu, pembangunan perlindungan pantai dinilai penting untuk membantu memulihkan kondisi lingkungan sekaligus mendukung keberlangsungan kehidupan sosial dan ekonomi warga pesisir.
Ia menambahkan pemerintah desa telah menyosialisasikan program tersebut kepada masyarakat, baik warga yang memiliki lahan di sekitar lokasi pembangunan maupun mereka yang tidak memiliki tambak.
Program tersebut, lanjut dia, menjadi salah satu bentuk upaya pemerintah untuk membantu mengurangi beban masyarakat yang selama bertahun-tahun menghadapi dampak bencana pesisir.
Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026
Wamen PU: Irigasi diperkuat saat El Nino demi kawal swasembada pangan
Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) Diana Kusumastuti menegaskan penguatan irigasi dilakukan di tengah El Nino untuk menjaga ketersediaan air pertanian ... [321] url asal
#wamen-pu #diana-kusumastuti #kementerian-pu #irigasi-el-nino #kawal-swasembada-pangan #kementan
Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) Diana Kusumastuti menegaskan penguatan irigasi dilakukan di tengah El Nino untuk menjaga ketersediaan air pertanian dan mengawal swasembada pangan nasional secara berkelanjutan melalui program infrastruktur air terpadu.
Diana mengatakan Kementerian Pekerjaan Umum bersama Kementerian Pertanian terus memetakan kebutuhan irigasi agar pasokan air tersedia bagi kawasan pertanian yang memerlukan dukungan peningkatan produktivitas secara berkelanjutan.
"Kita sudah mengawal dengan baik ya, artinya kita bersama dengan Kementerian Pertanian itu adalah urusan air itu irigasi. Dan irigasi ini dari awal kita sudah bersama-sama dengan Kementerian Pertanian mana yang belum ada air, ya kita upayakan untuk air," kata Diana ditemui usai Rapat Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Rakorbangwil) di Jakarta, Selasa.
Menurut dia, penyediaan air menjadi faktor utama dalam menjaga keberhasilan produksi pertanian sehingga pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi terus diprioritaskan sesuai kebutuhan di berbagai daerah Indonesia.
Kementerian Pekerjaan Umum, lanjutnya, menangani pembangunan saluran irigasi primer, sekunder, dan tersier sebagai bagian dari upaya memastikan distribusi air berjalan optimal hingga mencapai lahan pertanian produktif.
Diana menjelaskan pemerintah juga melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang irigasi yang menjadi pedoman percepatan peningkatan jaringan irigasi sesuai kewenangan pemerintah daerah kabupaten dan kota.
Melalui pelaksanaan Instruksi Presiden tersebut, pemerintah berupaya mempercepat rehabilitasi dan pembangunan jaringan irigasi guna memperkuat ketahanan pangan serta mendukung peningkatan hasil produksi pertanian nasional berkelanjutan.
"Nah, ini upaya kita untuk swasembada pangan melalui penguatan jaringan irigasi-irigasi tadi," ucap Diana.
Ia mengatakan pemetaan kebutuhan irigasi tidak dilakukan sendiri oleh Kementerian Pekerjaan Umum, melainkan bersama Kementerian Pertanian berdasarkan kondisi lahan, potensi produksi, dan kebutuhan pengairan di lapangan.
Koordinasi kedua kementerian juga mencakup identifikasi kawasan yang membutuhkan pengembangan irigasi maupun program cetak sawah sehingga dukungan infrastruktur dapat disalurkan secara lebih tepat sasaran dan efektif.
Diana menegaskan sinergi antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Pertanian akan terus diperkuat agar pembangunan irigasi mampu menjaga produktivitas pertanian sekaligus mempercepat terwujudnya swasembada pangan nasional.
Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)