Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyebut Bali merupakan provinsi nomor satu dalam pendaftaran tercepat digitalisasi bansos lewat ... [336] url asal
Badung (ANTARA) - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyebut Bali merupakan provinsi nomor satu dalam pendaftaran tercepat digitalisasi bansos lewat program perlindungan sosial (Perlinsos) dan menantang untuk segera merampungkan sisa target dalam kurang dari empat bulan.
"Apresiasi kepada Provinsi Bali, tahu tidak Provinsi Bali ini nomor satu se-Indonesia untuk saat ini dengan 652.000 lebih KK atau 50,52 persen mendaftar dari seluruh keluarga yang tercatat," kata Menkomdigi saat Uji Coba Program Perlinsos di Badung, Jumat.
Ia mencatat keberhasilan mencapai separuh target keluarga terdata tersebut diselesaikan oleh masyarakat Bali dalam kurun waktu yang sangat cepat berkat kuatnya budaya gotong royong.
Meutya lantas menantang agar sisa target pemenuhan data Perlinsos di Pulau Dewata dapat dituntaskan segera dalam beberapa bulan ke depan.
"Mungkin untuk pemenuhan 50 persennya lagi tidak sampai 4 bulan ya, mungkin tinggal 2-3 bulan lagi seluruh yang berhak di Bali juga sudah terbantu," ujarnya.
Menkomdigi menjelaskan, melalui digitalisasi ini, pemerintah dapat memverifikasi data penerima bantuan agar lebih akurat dan tepat sasaran tanpa ada celah manipulasi.
Kementerian Komdigi sendiri hadir melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintahan (SPLP) untuk memastikan pertukaran data antarkementerian dalam portal Perlinsos berjalan lancar.
Di tengah masyarakat yang terus berproses mendaftar, Meutya memastikan terus menjaga arus data lintas instansi tersebut agar tidak mengalami kemacetan sistem layaknya lalu lintas di jalan raya.
Integrasi sistem ini sendiri menghubungkan data dari Kementerian Sosial, Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN), PLN, Korlantas, hingga BPJS secara transparan dan akurat.
Transformasi digital ini juga diyakini bisa memangkas biaya operasional warga serta menghemat waktu tunggu antrean di kantor pemerintahan yang sebelumnya bisa seharian.
Pemanfaatan agen lokal di tingkat wilayah bahkan memungkinkan proses pendaftaran dan validasi dilakukan langsung secara dekat dari rumah warga.
Menkomdigi kemudian mengajak seluruh masyarakat Bali untuk aktif menggalakkan kepedulian antartetangga demi membantu warga lain yang layak agar segera masuk dalam sistem.
Pihaknya berharap program ini tidak hanya sukses di Bali, tetapi juga dapat menjadi percontohan yang diterapkan secara bertahap ke seluruh wilayah di Indonesia.
Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Mira Tayyiba mengungkapkan bahwa sekitar 93,35 persen kepala ... [464] url asal
Badung (ANTARA) - Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Mira Tayyiba mengungkapkan bahwa sekitar 93,35 persen kepala keluarga yang mendaftar melalui portal Perlinsos di Bali masih membutuhkan bantuan pendampingan dari agen Perlinsos.
"Ternyata 93,35 persen kepala keluarga yang terdaftar melalui portal Perlinsos merupakan hasil dari pendampingan agen Perlinsos," kata Mira Tayyiba dalam acara Uji Coba Program Perlinsos di Kabupaten Badung, Bali, Jumat.
Catatannya menyebut keberhasilan digitalisasi tersebut didukung oleh sebanyak 12.187 agen aktif yang turut berperan dalam proses pendaftaran di lapangan.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan digitalisasi tidak cukup hanya mengandalkan teknologi semata.
Pendekatan ini juga membutuhkan kehadiran dan pendampingan langsung kepada masyarakat secara berkesinambungan.
Petugas atau agen Perlinsos membantu masyarakat Kabupaten Badung mendaftar melalui portal Perlinsos Kementerian Komdigi, Badung, Jumat (9/10/2026). ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari
Kementerian Komdigi mengaitkan bantuan agen dengan keberhasilan digitalisasi lantaran sebanyak 80,88 persen masyarakat Bali sebenarnya telah memanfaatkan layanan internet dalam kehidupan sehari-hari.
Semangat gotong royong Pemprov Bali dan kabupaten/kota dalam menggerakkan perangkat daerah, tokoh masyarakat, tokoh adat, hingga agen Perlinsos dilihat menjadi salah satu kekuatan utamanya.
Bahkan, waktu pelayanan digitalisasi Perlinsos juga disesuaikan hingga sore dan malam hari agar masyarakat tetap dapat mendaftar di tengah kesibukannya.
Kementerian Komdigi mengambil pembelajaran penting yang dari Bali yaitu bahwa digitalisasi memastikan manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan sekadar masalah teknologi.
"Inilah pembelajaran penting yang ingin kami petik dari Bali, bahwa digitalisasi memastikan manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya sekedar masalah teknologi," ujar Mira Tayyiba.
Terkait dengan infrastruktur teknologi pada portal Perlinsos, pihaknya telah melakukan penguatan sistem secara berkala demi pelayanan yang optimal.
"Terkait masalah teknologi kami laporkan Bu Menteri, kita telah melakukan penguatan sistem secara berkala, baru selesai kemarin, sehingga Insyaallah dapat menampung atau dapat mengakomodasi hit yang lebih banyak," katanya di hadapan Menkomdigi Meutya Hafid.
Provinsi Bali sendiri tercatat sebagai provinsi pertama yang melibatkan seluruh kabupaten dan kotanya dalam pelaksanaan uji coba digitalisasi bansos.
Hingga minggu pertama bulan Oktober ini, sebanyak 652.858 kepala keluarga atau 50,52 persen dari seluruh kepala keluarga yang tercatat di Bali telah mendaftarkan diri melalui portal Perlinsos.
Capaian tersebut menjadikan Bali sebagai salah satu provinsi dengan cakupan kepala keluarga terdaftar yang tertinggi secara nasional.
Adapun tiga wilayah dengan jumlah pendaftaran tertinggi di Provinsi Bali adalah Kabupaten Buleleng, Kabupaten Karangasem, dan Kabupaten Badung.
Di Kabupaten Badung, lokasi uji coba mendapat apresiasi khusus karena telah menjadi salah satu dari tiga wilayah dengan jumlah pendaftaran terbanyak yang mencapai 66.970 kepala keluarga.
Kementerian Komdigi menyampaikan apresiasi kepada Pemprov Bali atas kerja keras dan kerja bersama dalam mendorong digitalisasi bantuan sosial di Pulau Dewata, ini diharapkan dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan sebagai contoh praktik baik bagi pelaksanaan digitalisasi bansos ke depan.