#30 tag 24jam
ESDM: Lelang aset hulu migas PHR di Siak menambah penerimaan negara
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan lelang aset hulu migas PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) di Siak, Riau menambah penerimaan ... [522] url asal
#kementerian-esdm #lelang #aset-hulu-migas #phr #siak #penerimaan-negara
Melalui mekanisme lelang yang terbuka dan kompetitif, kita memastikan bahwa penjualan BMN hulu migas dapat benar-benar memberikan nilai tambah
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan lelang aset hulu migas PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) di Siak, Riau menambah penerimaan negara.
Kepala Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara (PPBMN) Kementerian ESDM Rakhmawati menegaskan bahwa lelang ini lebih dari sekadar transaksi jual beli aset.
"Penjualan lelang Barang Milik Negara (BMN) hulu migas yang kita laksanakan hari ini bukan hanya sekadar transaksi, tetapi juga merupakan wujud nyata dari optimalisasi penggunaan aset negara, peningkatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), serta dukungan terhadap keberlanjutan industri migas nasional," ujar Rakhmawati dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Aset hulu minyak dan gas bumi (migas) yang tidak lagi digunakan dalam kegiatan operasi kembali menambah penerimaan negara. Lelang Barang Milik Negara (BMN) hulu migas pada Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) di Minas, Kabupaten Siak, Riau, ditutup Rabu (14/10) dengan penawaran tertinggi Rp11,01 miliar, sekitar Rp1,75 miliar di atas nilai limit.
Lelang yang digelar Kementerian ESDM melalui PPBMN itu menetapkan nilai limit Rp9,26 miliar. Pelelangan secara daring ditutup pukul 11.00 WIB, kemudian pemenang ditetapkan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Dumai.
Rakhmawati mengatakan pelaksanaan lelang merupakan tindak lanjut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Hulu Minyak dan Gas Bumi. Aturan ini menjadi landasan agar pemindahtanganan aset negara berlangsung transparan, akuntabel, dan memberi nilai tambah bagi perekonomian.
Menurut dia, tidak semua aset dapat dilelang. BMN hulu migas yang dijual harus masih memiliki nilai ekonomis, tidak lagi digunakan untuk kegiatan usaha hulu migas, tidak ditetapkan status penggunaannya dan/atau tidak dimanfaatkan, serta tidak mengganggu kelancaran operasional.
Untuk menjaga proses tetap terbuka, PPBMN bersama PHR mendampingi peserta meninjau objek lelang sehari sebelum penawaran disampaikan. Dengan begitu, peserta dapat memperkirakan harga yang akan diajukan.
"Tahapan penjelasan dan peninjauan objek lelang menjadi bagian penting untuk memberikan informasi yang jelas kepada peserta mengenai kondisi objek, persyaratan, dan tata cara pelaksanaan lelang. Melalui mekanisme lelang yang terbuka dan kompetitif, kita memastikan bahwa penjualan BMN hulu migas dapat benar-benar memberikan nilai tambah," ujar Rakhmawati.
Dirinya berharap hasil lelang memberi kontribusi signifikan terhadap PNBP. Ia juga menekankan pentingnya integritas seluruh pihak agar proses lelang tetap sehat, terbuka, dan profesional.
"BMN hulu migas merupakan aset yang mempunyai manfaat lebih, bukan hanya bermanfaat saat digunakan sebagai alat operasional kegiatan hulu migas, namun di saat sudah tidak digunakan pun masih dapat memberikan manfaat bagi negara," katanya.
Sejak 2025 hingga 30 September 2026, PPBMN telah menyetorkan PNBP dari hasil lelang BMN hulu migas lebih dari Rp104 miliar. Hasil lelang di Siak akan menambah capaian tersebut.
Lelang tidak berhenti di Siak. PPBMN menjadwalkan lelang BMN milik KKKS PT Pertamina Hulu Mahakam pada 20-21 Oktober 2026 melalui KPKNL Samarinda, dengan nilai limit Rp9,62 miliar.
Melalui lelang yang sesuai ketentuan, aset hulu migas yang telah selesai menjalankan fungsi operasionalnya tetap dapat memberi manfaat bagi negara. Langkah ini sekaligus memperkuat tata kelola aset negara yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan penerimaan negara.
Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026
Bulog koordinasikan lelang 380 ribu ton beras dengan KPKNL
Perum Bulog tengah berkoordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) terkait rencana lelang 380 ribu ton beras, termasuk menyiapkan ... [325] url asal
#perum-bulog #ahmad-rizal-ramdhani #kpknl #lelang-beras #tepung-beras #umkm
Jakarta (ANTARA) - Perum Bulog tengah berkoordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) terkait rencana lelang 380 ribu ton beras, termasuk menyiapkan pembagian volume beras untuk setiap provinsi.
"Ya ini sedang proses ke KPKNL," kata Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani seusai menghadiri rapat koordinasi terbatas di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Rabu.
Rizal mengatakan koordinasi tersebut dilakukan untuk menyiapkan mekanisme penjualan beras yang nantinya dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan tepung beras.
Selain pembahasan dengan KPKNL, Bulog sedang mengatur pembagian volume beras yang akan dilelang di masing-masing provinsi melalui Direktorat Pemasaran.
"Nanti pembagian per provinsinya berapa sedang diurus oleh Direktur Pemasaran kami," ujarnya.
Ia menjelaskan proses lelang itu berkaitan dengan KPKNL di berbagai wilayah Indonesia, sehingga pelaksanaannya tidak hanya berpusat di Jakarta.
Rizal kemudian menekankan bahwa Bulog hanya bertindak sebagai pihak yang menjual beras melalui lelang, sedangkan pengolahan menjadi tepung beras akan dilakukan oleh pelaku usaha yang membelinya.
"Kami hanya jual berasnya lewat KPKNL dilelang," katanya.
Menurut dia, beras tersebut nantinya dapat dibeli oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di daerah dengan harga sesuai hasil lelang.
Pelaku UMKM yang memenangkan lelang kemudian dapat mengolah beras tersebut menjadi tepung beras untuk kegiatan usahanya.
Rizal membenarkan bahwa proses penjualan melalui KPKNL masih berlangsung pada tahap persiapan dan beras tersebut belum disalurkan kepada UMKM melalui mekanisme lelang itu.
Ia mengatakan Bulog masih membahas teknis pelaksanaan lelang bersama KPKNL sebelum menyampaikan mekanisme penjualan kepada publik.
Sementara terkait waktu pelaksanaan lelang, Rizal belum menyebutkan tanggal secara pasti.
"Ya ini kami lagi rapat-rapat terus, ya. Secepatnya," ungkap dia.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan pada 8 September 2026 menyatakan pemerintah menyepakati pemanfaatan sekitar 380 ribu ton beras yang mengalami penurunan mutu untuk diolah menjadi tepung.
Pemerintah saat itu menetapkan harga minimal lelang Rp11.000 per kilogram agar beras yang mengalami penurunan mutu tetap memiliki nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku industri pengolahan pangan.
Pewarta: Aria Ananda
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)