#30 tag 24jam
BPN Papua Barat serahkan sertifikat lahan kantor MRPB dan DPRP
Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Papua Barat menyerahkan sertifikat lahan untuk pembangunan gedung Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) dan Dewan ... [324] url asal
#serifikat-lahan-gedung-mrpb-dan-dprp-papua-barat #kepala-bpn-papua-barat #keliopas-fenitiruma #manokwari #luas-lahan-mrpb #luas-lahan-dprp
Manokwari (ANTARA) - Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Papua Barat menyerahkan sertifikat lahan untuk pembangunan gedung Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) dan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Barat masing-masing seluas empat hektare.
Kepala Kantor Wilayah BPN Papua Barat Keliopas Fenitiruma di Manokwari, Senin, mengatakan penerbitan dua sertifikat yang merupakan aset pemerintah provinsi dilakukan setelah seluruh tahapan administratif maupun yuridis terpenuhi.
“Kedua bidang tanah itu berada di satu lokasi, sehingga dilakukan pemisahaan sebelum penerbitan sertifikat. Kami serahkan dua sertifikat itu sebagai kado Hari Ulang Tahun (HUT) ke-27 Provinsi Papua Barat,” kata Keliopas.
Dia menjelaskan penerbitan sertifikat hak atas tanah (SHAT) menjadi bukti kepemilikan sekaligus memberikan perlindungan hukum terhadap aset milik pemerintah provinsi yang berlokasi di Susweni, Distrik Manokwari Timur, Kabupaten Manokwari.
Hal ini sejalan dengan rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pengamanan aset tanah maupun bangunan milik pemerintah daerah melalui proses sertifikasi, dan aset dimaksud harus clean and clear termasuk dokumen pelepasan adat.
“Sebelum penerbitan sertifikat, asetnya harus clean and clear. Setelah itu, teman-teman dari kantor pertanahan akan lakukan verifikasi hingga pengukuran bidang,” ucapnya.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (DLHP) Papua Barat Reymond Richard Yap menjelaskan, pemenuhan seluruh dokumen menjadi syarat pengusulan dukungan anggaran pembangunan gedung MRPB maupun DPRP dari pemerintah pusat.
Pembangunan kedua gedung itu awalnya menggunakan skema berbagai anggaran antara APBD dan APBN, namun pemerintah provinsi mengalami keterbatasan finansial sehingga mengajukan usulan agar seluruh konstruksi fisik didanai penuh melalui APBN.
“Karena syarat untuk mendapat dukungan penuh APBN itu dokumennya harus lengkap. Mulai dari surat pelepasan adat maupun sertifikatnya,” kata Reymond.
Selain itu, pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) guna memastikan pihak konsultan merampungkan dokumen upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL).
Data rencana anggaran biaya (RAB) serta usulan pendanaan awal yang diajukan pemerintah provinsi kurang lebih sebanyak Rp350 miliar yang terdiri dari gedung DPRP sekitar Rp200 miliar dan gedung MRPB Rp150 miliar.
Pewarta: Fransiskus Salu Weking
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026
Gubernur: Kemiskinan di Papua Barat turun jadi 18,68 persen
Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan mengungkapkan, tingkat kemiskinan di provinsi tersebut mengalami penurunan dari 21,09 persen pada 2024 menjadi 18,68 ... [483] url asal
#gubernur-papua-barat-dominggus-mandacan #hut-provinsi-papua-barat-2026 #tingkat-kemiskinan-papua-barat #ipm-papua-barat #manokwari
Kita memiliki tanggung jawab jaga hutan, sungai, pesisir, laut, dan keanekaragaman hayati, sekaligus memastikan masyarakat memperoleh manfaat ekonomi yang adil
Manokwari (ANTARA) - Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan mengungkapkan, tingkat kemiskinan di provinsi tersebut mengalami penurunan dari 21,09 persen pada 2024 menjadi 18,68 persen pada Maret 2026, seiring dengan perbaikan sejumlah indikator pembangunan daerah.
Penurunan angka kemiskinan sebesar 2,41 poin persentase tersebut merupakan capaian positif, tetapi pemerintah daerah masih menghadapi tantangan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat yang tersebar di tujuh kabupaten se-Papua Barat.
"Capaian pembangunan patut kita syukuri, tetapi tidak boleh membuat kita berpuas diri," kata Dominggus saat memimpin upacara peringatan HUT ke-27 Provinsi Papua Barat di Manokwari, Senin.
Gubernur menjelaskan bahwa tingkat kemiskinan Papua Barat mengalami penurunan secara bertahap, yakni dari 21,09 persen pada 2024 menjadi 19,58 persen pada September 2025, kemudian kembali turun menjadi 18,68 persen pada Maret 2026.
Perbaikan juga terlihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2025 sebesar 68,48 atau bertambah 0,79 poin dibanding 2024 yaitu 67,69. Kemudian, tingkat pengangguran terbuka pada Mei 2026 mencapai 4,19 persen, sedangkan rasio gini 0,384 per Maret 2026.
"Ekonomi Papua Barat sepanjang 2025 tumbuh 6,46 persen (c-to-c), sedangkan pada triwulan IV tahun yang sama tumbuh 4,73 persen (yoy)," katanya.
Dominggus menegaskan, perkembangan indikator makroekonomi tersebut harus diikuti peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, perluasan kesempatan kerja, serta penguatan perlindungan terhadap hak masyarakat adat di Papua Barat
Pemerintah provinsi saat ini sedang melaksanakan tiga program prioritas, yaitu Papua Barat Cerdas, Papua Barat Sehat, dan Papua Barat Produktif, sebagai instrumen peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat.
Menurut dia, kondisi geografis Papua Barat masih menjadi kendala dalam memperluas konektivitas antardaerah dan memastikan pemerataan akses pelayanan dasar, terutama bagi masyarakat yang berdomisili di daerah terpencil, pedalaman, maupun pegunungan.
Keterbatasan infrastruktur, kesenjangan kualitas sumber daya manusia, serta persoalan kemiskinan dan pengangguran membutuhkan penanganan secara berkelanjutan agar manfaat pembangunan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat di Papua Barat.
Ia menegaskan, keberhasilan pembangunan tidak semata-mata diukur berdasarkan pertumbuhan ekonomi maupun besarnya investasi, melainkan juga melalui pemerataan manfaat yang dirasakan masyarakat adat, kelompok rentan, dan generasi muda.
Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan produktivitas ekonomi, mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD), memperkuat efisiensi anggaran, serta memperbaiki tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
"Upaya itu harus diselaraskan dengan percepatan transformasi digital, ilmu pengetahuan, dan daya saing tenaga kerja untuk hadapi kemajuan teknologi," ucapnya.
Dominggus juga menyebut bahwa Papua Barat memiliki potensi sumber daya alam yang besar pada sektor energi, kehutanan, pertanian, perikanan, dan pariwisata yang dapat menjadi penggerak perekonomian daerah.
Pemerintah provinsi juga menempatkan pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi biru sebagai bagian dari strategi pembangunan rendah emisi untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan.
"Kita memiliki tanggung jawab jaga hutan, sungai, pesisir, laut, dan keanekaragaman hayati, sekaligus memastikan masyarakat memperoleh manfaat ekonomi yang adil," katanya.
Pewarta: Fransiskus Salu Weking
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)