Untuk keluar dari middle income trap ini kita perlu ada satu roadmap. Roadmap ini salah satu yang terbaik itu adalah masuk ke OECD
Jakarta (ANTARA) - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai aksesi ke Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) menjadi langkah penting agar Indonesia mampu keluar dari middle income trap atau jebakan pendapatan menengah.
“Untuk keluar dari middle income trap ini kita perlu ada satu roadmap. Roadmap ini salah satu yang terbaik itu adalah masuk ke OECD,” kata Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri Kadin Indonesia James T. Riady di Jakarta, Senin.
James mengatakan bahwa Kadin Indonesia bersama dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah meluncurkan “OECD Private Sector Playbook” pada April 2026 sebagai panduan bagi sektor swasta dalam mendukung proses aksesi Indonesia.
“Jadi dengan standar, dengan rangka, dengan governance yang kita patok sendiri dengan OECD ini, ini menjadi roadmap untuk keluar dari middle income trap,” ujar James.
Selain itu, aksesi Indonesia ke dalam OECD juga diharapkan mampu mempercepat transformasi perekonomian Indonesia, di antaranya memperkuat koherensi regulasi, meningkatkan standar tata kelola, serta menciptakan lingkungan bisnis yang lebih dapat diprediksi.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menargetkan Indonesia dapat merampungkan proses aksesi ke OECD dalam kurun waktu dua tahun.
Airlangga dalam The 14th US-Indonesia Investment Summit di Jakarta, Selasa (6/10), menjelaskan, Indonesia telah menyerahkan hampir 20 dari 24 bab yang perlu dipenuhi kepada OECD.
Artinya, proses yang telah Indonesia lalu setara 75-80 persen, menurut Airlanga.
“Mudah-mudahan dalam dua tahun kita dapat menuntaskan keanggotaan OECD,” kata Airlangga.
Adapun Indonesia menargetkan proses tinjauan teknis (technical review) aksesi keanggotaan OECD rampung dalam waktu 3-4 tahun ke depan.
Pada fase awal pengumpulan informasi (Information Gathering), Indonesia telah menerima 20 kuesioner dari OECD. Selain itu, OECD juga sudah melaksanakan Fact-Finding Mission (FFM) untuk meninjau kebijakan lingkungan hidup serta tata kelola publik.
Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026