#30 tag 24jam
Gubernur tinjau Bumiharjo tindaklanjuti penyesuaian status kawasan
Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Agustiar Sabran meninjau Pelabuhan Bumiharjo Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) sebagai tindak lanjut permintaan ... [338] url asal
#gubernur-kalteng-agustiar-sabran-tinjau-pelabuhan-bumiharjo #pelepasan-kawasan-hutan-tpk-bumiharjo #terminal-peti-kemas-bumiharjo-kobar #kotawaringin
Palangka Raya (ANTARA) - Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Agustiar Sabran meninjau Pelabuhan Bumiharjo Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) sebagai tindak lanjut permintaan dukungan yang telah disampaikan Pelindo.
"Kami ingin memastikan terkait permasalahan yang diajukan kepada kami kemarin, supaya segera kami tindak lanjuti," kata Gubernur Agustiar di Pangkalan Bun, Kamis.
Sebelumnya Pelindo telah mengajukan permintaan dukungan kepada Pemprov Kalteng terkait pengajuan penyesuaian status kawasan Pelabuhan Bumiharjo yang masuk dalam kawasan hutan.
"Oleh karenanya kami harus tahu dulu, makanya kami turun ke lapangan," jelasnya.
Branch Manager Bumiharjo Bagendang Yuvensius Andri Kartiko menyampaikan dengan adanya perubahan status yang masuk kawasan hutan, maka ada beberapa aktivitas yang tertunda.
"Sehingga maksud kami dari Pelindo agar dapat difasilitasi oleh Pak Gubernur. Kemarin juga Pak Direktur Komersial sudah melakukan silaturahmi dengan Pak Gubernur dan diharapkan akan ada solusi yang lebih baik," tuturnya.
Adapun yang diharapkan Pelindo yakni adanya peralihan status wilayah Bumiharjo dari kawasan hutan menjadi HPL atau Hak Pengelolaan.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kalteng Yulindra Dedy menambahkan upaya ini menjadi salah satu solusi yang dibahas dalam rapat yang difasilitasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenkoinfra) terkait temuan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).
Menurut dia, Pelabuhan Bumiharjo sebelumnya telah memiliki sertifikat HPL atau Hak Pengelolaan saat Perda 8 tahun 2003, dan berjalannya waktu terjadi perubahan.
"Dalam Perda 8 tahun 2003 kawasan non hutan kita antara 30-35 persen, sementara Perda 5 tahun 2015 kawasan non hutan hanya 18 persen, termasuk ini kemarin masuk dalam HPK atau Hutan Produksi Konversi," jelasnya.
Yulindra menjelaskan salah satu opsi yang dibahas adalah pengelola mengajukan permohonan pelepasan kawasan kepada Satgas PKH. Selanjutnya, Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XXI Palangka Raya melakukan pengecekan terhadap pemenuhan persyaratan.
Pemprov Kalteng, lanjutnya, akan memberikan dukungan agar Pelabuhan Bumiharjo dapat memperoleh penyesuaian status. Dukungan tersebut juga akan diperkuat melalui proses perubahan perda revisi tata ruang yang saat ini sedang berjalan.
"Pelabuhan-pelabuhan seperti Bumiharjo, kalau statusnya masih dalam kawasan hutan, kita minta dibantu penyesuaiannya. Kita dukung dalam bentuk perubahan tata ruang," katanya.
Pewarta: Muhammad Arif Hidayat
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)