Nabire (ANTARA) - Dinas Perindustrian Kabupaten Nabire, Papua Tengah, melibatkan pelaku usaha Orang Asli Papua (OAP) yang telah berkembang sebagai instruktur pelatihan bagi pelaku industri kecil dan menengah (IKM) pemula untuk menjaga keberlanjutan keterampilan dan pengembangan usaha masyarakat.

Kepala Bidang Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka (ILMEA) Dinas Perindustrian Nabire Jenie YR Kawer di Nabire, Kamis, mengatakan program tahun ini mencakup 10 pelatihan yang dibarengi dengan bantuan peralatan.

“Kegiatan tersebut dilaksanakan di sejumlah distrik, dengan jenis pelatihan disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan usaha masyarakat. Jumlah peserta bervariasi antara 20 hingga 25 orang, bergantung pada jenis kegiatan,” katanya.

Ia mengatakan, salah satu contoh keberlanjutan program terlihat di Distrik Wanggar, tempat sejumlah kelompok usaha keripik telah rutin berproduksi dan pelaku usaha yang lebih berpengalaman mulai melatih peserta pemula.

Produk yang dihasilkan meliputi keripik pisang, keladi, ubi jalar, dan singkong dengan variasi rasa manis, pedas, serta original.

Menurutnya, pada pelatihan tahun ini, pelaku usaha OAP yang telah menjalankan usaha dilibatkan sebagai instruktur bagi peserta yang baru memulai usaha.

“Jadi yang sudah berjalan ini, dia melatih yang baru pemula. Ini menjadi bukti bahwa keberlanjutan program Dinas Perindustrian telah berdampak bagi pengusaha OAP,” katanya.

Selain usaha keripik, terdapat usaha pembuatan kecap yang telah berjalan sekitar dua tahun. Pelaku usaha yang sebelumnya mengikuti pelatihan juga disiapkan menjadi instruktur dalam kegiatan berikutnya.

Ia mengatakan pendekatan tersebut memberi kesempatan kepada pelaku usaha yang telah memiliki pengalaman untuk membagikan keterampilan kepada masyarakat lain, sehingga pengetahuan yang diperoleh melalui program pelatihan dapat terus dimanfaatkan.

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Nabire mengalokasikan dana Otonomi Khusus (Otsus) sebesar Rp3,6 miliar untuk keseluruhan program pengembangan IKM milik OAP melalui pelatihan dan bantuan peralatan di sejumlah distrik.

Program tersebut mencakup berbagai bidang usaha, antara lain menjahit, servis elektronik, ukir kayu, pembuatan keripik, instalasi listrik, pengolahan sari gula jahe, depot air minum, pembuatan batako, bakso buah merah, kecap, dan batik Papua.

Pewarta: Ali Nur Ichsan
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Nabire (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Nabire, Papua Tengah melalui Dinas Perindustrian, menyalurkan bantuan peralatan senilai sekitar Rp350 juta untuk mendukung pengembangan usaha batik Papua.

Kepala Bidang Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka (ILMEA) Dinas Perindustrian Nabire Jenie YR Kawer di Nabire, Kamis, mengatakan bantuan tersebut merupakan bagian dari upaya pemberdayaan pelaku usaha lokal melalui dana Otonomi Khusus (Otsus).

“Kami membantu salah satu perajin batik Orang Asli Papua (OAP), Elisabeth Ayer yang sangat konsisten untuk mengembangkan batik Papua,” ujarnya.

Ia mengatakan, bantuan tahun ini mencakup mesin pres batik berukuran besar, mesin pres terpisah, serta perlengkapan membatik, seperti kain, malam, canting, dan alat cetak motif.

Sebelumnya, Dinas Perindustrian juga telah memberikan bantuan berupa mesin jahit dan mesin jahit bordir untuk mendukung kegiatan usaha Elisabeth.

Menurutnya, pemberian bantuan peralatan dilakukan setelah pelaku usaha mendapatkan pelatihan. Dinas Perindustrian juga melakukan pemantauan setiap tahun untuk memastikan bantuan dimanfaatkan dan usaha tetap berjalan.

Ia mengatakan usaha batik Elisabeth masih berjalan sehingga dinilai menunjukkan pemanfaatan bantuan yang baik. Pemerintah daerah berharap usaha tersebut terus berkembang dan menghasilkan produk yang memiliki ciri khas Papua.

Dinas Perindustrian berharap Elisabeth dapat mengembangkan motif batik yang terinspirasi dari kekayaan budaya dan identitas lokal, sehingga berpeluang melahirkan produk batik khas Nabire.

Ia menyebutkan, sebelum diberi bantuan produk batik Papua hasil karya Elisabeth telah dipasarkan melalui salah satu toko batik di Nabire.

“Ibu Elisabeth ini memang salah satu perempuan OAP yang sudah lama menggeluti dunia batik, dia awalnya membuat pakaian dari kulit kayu dan berkembang menjadi usaha batik. Ketekunan dan keuletan beliau membuat kita terus memberikan dukungan,” ujarnya.

Ia mengatakan pendampingan Dinas Perindustrian saat ini berfokus pada pelatihan, pemberian peralatan, dan pemantauan usaha.

Menurutnya, apabila batik dengan motif khas Nabire dapat dikembangkan, produk tersebut berpotensi menjadi salah satu identitas daerah dan dipertimbangkan untuk kebutuhan seragam sekolah maupun kantor pada masa mendatang.

Ia berharap dukungan pemerintah melalui dana Otsus dapat meningkatkan kemampuan usaha perajin OAP, memperluas pengembangan produk kerajinan lokal, serta menciptakan peluang ekonomi berbasis budaya Papua.

“Beliau juga secara rutin dilibatkan untuk mengikuti pameran-pameran di luar oleh Dekranasda Papua Tengah,” ujarnya.

Pewarta: Ali Nur Ichsan
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Demak (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Demak, Jawa Tengah, menargetkan perlindungan sedikitnya 50.863,53 hektare atau 91,8 persen dari total lahan sawah di daerah itu dalam revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2011–2031 di tengah rencana perluasan kawasan industri.

Bupati Demak Eisti'anah dalam Konsultasi Publik II Revisi RTRW Kabupaten Demak 2011–2031 di Pendopo Satya Bhakti Praja, Kamis, mengatakan perlindungan lahan pertanian menjadi salah satu prioritas untuk menjaga ketahanan pangan daerah.

"Luas lahan sawah yang ditargetkan masuk dalam perlindungan tersebut setara dengan 91,8 persen dari total lahan sawah yang tersedia di Kabupaten Demak, yakni sekitar 55.424 hektare," ujarnya.

Menurut Eisti'anah, penetapan lahan sawah yang dilindungi (LSD) harus mempertimbangkan kondisi geografis serta kebutuhan pengembangan wilayah.

Sebagai salah satu daerah penyangga pangan, Demak menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan perlindungan lahan pertanian dengan kebutuhan ruang untuk permukiman, industri, dan pembangunan infrastruktur.

Pertumbuhan penduduk dan urbanisasi turut meningkatkan kebutuhan lahan sehingga penataan ruang perlu dilakukan secara terukur agar tidak mengancam keberadaan sawah produktif.

Secara nasional, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat usulan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dari pemerintah daerah telah mencapai 87,63 persen hingga September 2026, melampaui target 87 persen dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2029.

Namun, pemerintah masih mendorong integrasi lahan pertanian tersebut ke dalam dokumen tata ruang agar memiliki kekuatan hukum dalam mencegah alih fungsi lahan.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinputaru) Kabupaten Demak Nanang Tasunar David Narutomo mengatakan revisi RTRW juga memuat rencana perluasan kawasan industri di Kecamatan Sayung.

Menurut dia, pengembangan kawasan industri tetap harus memperhatikan ketentuan perlindungan lahan sawah agar tidak mengganggu keberlanjutan sektor pertanian.

Ia menjelaskan salah satu perbedaan mendasar antara rancangan revisi RTRW dan rencana sebelumnya adalah pengaturan perlindungan lahan sawah yang membatasi alih fungsi lahan pertanian.

Dengan demikian, pengembangan industri sebagai penggerak ekonomi daerah harus diselaraskan dengan upaya menjaga lahan pertanian produktif.

Nanang menambahkan penataan kawasan juga perlu mempertimbangkan keberlangsungan mata pencaharian masyarakat, termasuk petani dan nelayan, serta aspek kelestarian lingkungan.

Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan adalah pengembangan kawasan mangrove untuk mendukung keberlanjutan lingkungan dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Sementara itu, Ketua DPRD Demak Zayinul Fata yang mengikuti konsultasi publik melalui konferensi video menegaskan pentingnya menjaga sektor pertanian dalam penyusunan kebijakan tata ruang.

Menurut dia, seluruh kecamatan di Kabupaten Demak memiliki potensi pertanian pangan yang perlu dipertahankan dan dikembangkan.

"Pengembangan RTRW ini tidak mengancam sistem pertanian, tetapi harus memperkuatnya sebesar-besarnya," ujarnya.

Terkait tahapan penyusunan, Nanang mengatakan rancangan revisi RTRW masih akan melalui proses pengkajian sebelum disampaikan kepada Kementerian ATR/BPN untuk pembahasan dan konsolidasi lebih lanjut.

Pemerintah Kabupaten Demak menargetkan proses penyusunan revisi RTRW di tingkat kabupaten dapat diselesaikan pada 2026 sebelum dilanjutkan ke tahapan berikutnya.

Konsultasi publik tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Demak Muhammad Badruddin, Sekretaris Daerah Ahmad Sugiharto, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Demak.

Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2026

Lamongan, Jawa Timur (ANTARA) -

Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Dadapan di Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, diperkirakan menyerap 30 hingga 35 tenaga kerja setempat.

Bupati Lamongan Yuhronur Efendi mengatakan, fasilitas berkapasitas pengolahan 50 ton sampah per hari tersebut diharapkan membuka peluang ekonomi bagi masyarakat melalui pengolahan sampah menjadi produk bernilai guna.

“TPST ini tidak hanya untuk mengurangi beban sampah, tetapi juga diharapkan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Dengan teknologi modern, sampah yang masuk akan langsung dipilah untuk selanjutnya diolah menjadi produk yang memiliki nilai guna,” katanya usai meninjau pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Dadapan di Kecamatan Solokuro, Lamongan, Jawa Timur, Kamis.

Ia menjelaskan TPST Dadapan direncanakan menghasilkan refuse-derived fuel (RDF) atau bahan bakar alternatif dari sampah serta material daur ulang yang dapat dimanfaatkan kembali.

Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan, pembangunan TPST Dadapan masih berlangsung dengan progres sekitar 35 persen.

Fasilitas tersebut direncanakan dilengkapi instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dan tempat penimbunan residu atau landfill.

Selain TPST Dadapan, Lamongan memiliki TPST Samtaku di Desa Tambakrigadung dengan kapasitas pengolahan hingga 60 ton sampah per hari.

Sementara itu, anggota Komisi V DPR RI Ali Mufti menekankan pentingnya infrastruktur pengolahan sampah yang memadai untuk mendukung pengelolaan lingkungan sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat.

“Pembangunan infrastruktur pengolahan sampah perlu didukung agar mampu memberikan manfaat bagi masyarakat, baik dari sisi lingkungan maupun peluang ekonomi.”

Berdasarkan data pengadaan tahun anggaran 2026, pembangunan TPST Dadapan tercatat memiliki pagu anggaran Rp84,185 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Fasilitas tersebut direncanakan berdiri di atas lahan seluas 2,88 hektare dengan kapasitas pengolahan hingga 50 ton sampah per hari.

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah/Alimun Khakim
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Usulan tersebut diharapkan dapat mempercepat pemulihan infrastruktur, memperkuat konektivitas antar wilayah, meningkatkan layanan irigasi pertanian, serta mendukung kelancaran aktivitas sosial dan perekonomian masyarakat

Lubuk Basung (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Agam, Sumatera Barat mengusulkan dana sebesar Rp411,57 miliar ke Kementerian Pekerjaan Umum untuk pembangunan infrastruktur yang rusak terdampak bencana di daerah tersebut.

Bupati Agam Benni Warlis di Lubuk Basung, Rabu, mengatakan, dana Rp411,57 miliar tersebut akan digunakan untuk penanganan jalan senilai Rp194,75 miliar, pembangunan jembatan Rp49,82 miliar dan penanganan 228 irigasi Rp167 miliar.

"Penanganan 228 daerah irigasi menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Agam," kata dia.

Ia mengatakan, usulan tersebut telah disampaikan kepada Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo saat melakukan koordinasi pada Selasa (13/10).

"Usulan tersebut diharapkan dapat mempercepat pemulihan infrastruktur, memperkuat konektivitas antar wilayah, meningkatkan layanan irigasi pertanian, serta mendukung kelancaran aktivitas sosial dan perekonomian masyarakat," ujarnya.

Ia menambahkan, penanganan jalan tersebut meliputi pelebaran menuju standar, rekonstruksi, pelapisan ulang atau overlay dan pekerjaan sesuai dengan kebutuhan masing-masing ruas.

Pelaksanaan pekerjaan diharapkan dapat meningkatkan kualitas jalan dan keselamatan pengguna, sekaligus memperlancar mobilitas masyarakat serta distribusi hasil pertanian dan barang kebutuhan lainnya.

Untuk pembangunan jembatan, diharapkan dapat memperkuat akses antar nagari dan antar jorong, meningkatkan keselamatan perjalanan, serta memudahkan masyarakat menjangkau pusat pelayanan, pendidikan, pertanian, dan kegiatan perekonomian.

"Untuk usulan irigasi menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan layanan pengairan, mendukung ketersediaan air bagi lahan pertanian, serta menunjang produktivitas petani di Agam," ujar dia.

Dia mengucapkan terima kasih kepada Menteri PU beserta jajaran atas penanganan infrastruktur yang telah dilakukan di Agam, khususnya pemulihan akses jalan Koto Mambang-Balingka serta penanganan sejumlah sungai yang terdampak bencana.

Ia mengucapkan terima kasih atas dukungan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) dan Balai Wilayah Sungai Sumatera V (BWSS V) Padang dalam pemulihan infrastruktur, termasuk penanganan sungai dan pembangunan sejumlah sabo dam untuk mengurangi risiko bencana.

Koordinasi tersebut merupakan bagian dari komitmen Bupati Agam bersama Wakil Bupati Agam Muhammad Iqbal, untuk terus memperjuangkan perbaikan infrastruktur yang rusak melalui koordinasi dengan pemerintah pusat dan instansi terkait, sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Dalam pertemuan itu, ia juga mengusulkan penanganan sejumlah ruas jalan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi maupun kabupaten, termasuk keberlanjutan perbaikan jalan Manggopoh-Padang Lua.

"Langkah ini dinilai penting untuk mendukung kelancaran mobilitas masyarakat, distribusi barang, dan aktivitas perekonomian daerah," katanya.

Ia menegaskan upaya memperjuangkan dukungan penanganan infrastruktur akan terus dilakukan melalui koordinasi lintas pemerintahan agar kebutuhan masyarakat dapat ditangani secara bertahap berdasarkan skala prioritas dan kondisi di lapangan.

Pewarta: Altas Maulana
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Kami sudah melihat langsung bersama jajaran dinas dan penyuluh pertanian ke Gudang Lini III Bojong dan Pasirhayam, Cianjur, guna memastikan kesiapan stok sekaligus memperkuat koordinasi dengan PT Pupuk Indonesia

Cianjur (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, memastikan ketersediaan stok pupuk bersubsidi berbagai jenis di di Cianjur aman untuk kebutuhan petani menghadapi musim tanam pertama periode Oktober 2026 sampai Maret 2027.

Plt Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (DTPHP) Cianjur Wahyu Ginanjar di Cianjur, Selasa, mengatakan, total stok pupuk bersubsidi yang tersedia di tiga Gudang Lini III mencapai 4.271 ton urea dan 3.982 ton NPK.

Pihaknya mencatat alokasi pupuk bersubsidi untuk petani di Kabupaten Cianjur tahun 2026 sebesar 42.348 ton urea dan 37.000 ton NPK serta pupuk organik 4 ton, dimana para petani yang terdaftar cukup membawa KTP untuk pembelian.

"Kami sudah melihat langsung bersama jajaran dinas dan penyuluh pertanian ke Gudang Lini III Bojong dan Pasirhayam, Cianjur, guna memastikan kesiapan stok sekaligus memperkuat koordinasi dengan PT Pupuk Indonesia," katanya.

Ketersediaan stok menjadi salah satu faktor penting untuk menunjang kelancaran musim tanam, dimana PT Pupuk Indonesia telah menjaga kesiapan pasokan pupuk bersubsidi di Kabupaten Cianjur.

Sehingga ketersediaan di gudang harus diimbangi pendistribusian tepat sasaran kepada petani yang berhak, hasil pengecekan menunjukkan stok tersedia di gudang dan siap untuk mendukung kebutuhan petani khususnya dalam menghadapi musim tanam pertama.

Pihaknya meminta para petani berkoordinasi dengan penyuluh atau UPTD pelayanan pertanian terkait informasi tentang alokasi dan jadwal penebusan, dimana Pemkab Cianjur akan terus memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak termasuk PT Pupuk Indonesia.

"Kami juga akan terus bekerja sama dengan Pelaku Usaha Distribusi, Penerima Pupuk pada Titik Serah (PPTS), penyuluh pertanian, hingga petani guna memastikan penyaluran pupuk berjalan sesuai ketentuan, dan tepat sasaran," katanya.

Petani juga diminta melakukan penebusan pupuk sesuai kebutuhan dan alokasi yang telah ditetapkan dengan mekanisme yang semakin mudah, sehingga pemantauan, pengawasan dan koordinasi distribusi dengan berbagai kalangan terus dilakukan hingga tingkat petani.

"Ketersediaan pupuk bersubsidi dapat membantu para petani dalam meningkatkan produktivitas pertanian serta memperkuat ketahanan pangan daerah, sehingga perekonomian petani terus meningkat," katanya.

Pewarta: Ahmad Fikri
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Parigi, Sulteng (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong (Pemkab Parimo), Sulawesi Tengah mengatakan 10 gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di kabupaten itu telah siap beroperasi untuk memulai kegiatan usaha.

"Dari 20 gerai yang telah selesai dibangun, 10 gerai menyatakan kesiapan memulai kegiatan usaha dalam waktu dekat," kata Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Parigi Moutong Fit Dewana di Parigi, Senin.

Ia mengemukakan dari 283 desa/kelurahan, sebanyak 37 gerai KDKMP sedang berproses. Sebanyak 20 gerai di antaranya telah menyelesaikan pembangunan fisik 100 persen dan 10 gerai telah melalui tahapan verifikasi serta validasi oleh pemerintah, sebagai salah satu syarat untuk melaksanakan kegiatan operasional.

Sementara itu 17 gerai lainnya saat ini masih dalam tahap pembangunan fisik. Adapun 10 gerai yang siap beroperasi, yakni KDKMP Olobaru, Suliindah, Tindaki, Pangi, Laemanta, Donggulu, Katulistiwa, Singura, Wanagading, dan Pandelalap.

"Sejumlah KDKMP yang siap beroperasi telah memperoleh bantuan kendaraan operasional dari pemerintah guna memudahkan mobilitas usaha," ujarnya.

Adapun gerai KDKMP yang telah selesai dibangun, tetapi masih menjalani proses verifikasi dan validasi oleh tim Dinas Koperasi dan UMKM setempat, akan menyusul untuk beroperasi setelah tahapan tersebut selesai.

Sepuluh gerai tersebut yakni KDKMP Masari, Sumber Sari, Dolago, Siganti Barat, Silutung, Malalan, Sidoan, Tabolobolo, Tinombala Barat, dan Kota Nagaya.

"Bisnis koperasi yang dijalankan yakni memasarkan bahan pangan penting, menjual produk energi bersubsidi berupa elpiji tiga kilogram, termasuk pupuk dan peralatan pertanian, serta menyediakan layanan apotek," kata Fit.

Selain itu, kata dia, koperasi juga dapat melakukan inovasi sebagai upaya memperluas kegiatan usaha melalui penyerapan hasil produksi pertanian, termasuk memfasilitasi produk unggulan UMKM untuk masuk ke gerai KDKMP dan dipasarkan.

Dalam pelaksanaan kegiatan usaha KDKMP, Pemkab Parigi Moutong juga bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah (pemda) dalam memastikan keberlangsungan operasional program prioritas pemerintah pusat.

Pada 2026, Pemkab Parigi Moutong menargetkan sekitar 150 KDKMP dapat memulai proses pembangunan fisik. Namun target tersebut belum tercapai karena terkendala kesiapan lahan.

"Tentunya kehadiran KDKMP dapat memberikan dampak ekonomis kepada warga setempat karena ada proses penyerapan bahan pangan dari hasil produksi petani lokal, lalu tercipta lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat," tuturnya.

Pewarta: Mohamad Ridwan
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Industri yang akan dibangun di Bangkalan itu merupakan industri padat karya, berupa pabrik tekstil, plastik, hingga pabrik coklat

Bangkalan (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur akan menyediakan lahan seluas 3.500 hektare untuk kebutuhan pembangunan industrialisasi di wilayah itu.

"Dari total 3.500 hektare lahan yang dibutuhkan, sebanyak 500 hektare lahan kini sudah tersedia," kata Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bangkalan Rizal Moris di Bangkalan, Minggu.

Ia menjelaskan, penyediaan lahan sebanyak 3.500 hektare itu, terkait adanya perusahaan asing yang telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan perusahaan nasional untuk membangun kawasan industri di Kabupaten Bangkalan.

Menurut Rizal, investasi perusahaan asing asal Tingkok itu berkaitan dengan Proyek Strategis Nasional (PSN).

"Sejumlah wilayah yang berpotensi menjadi lokasi pengembangan kawasan industri di antaranya Kecamatan Socah, Kamal, dan Kecamatan Bangkalan. Karena itu, penyediaan lahan di tiga lokasi ini," katanya.

Menurut dia, fasilitasi penyediaan lahan itu sebagai komitmen Pemkab Bangkalan dalam mendukung investasi dan memajukan perekonomian masyarakat di sekitar lokasi industri.

Pemkab Bangkalan juga telah menyederhanakan proses perizinan dan bekerja sama dengan Universitas Trunojoyo Madura (UTM) bekerja sama dalam hal riset, hilirisasi, dan penyiapan sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan oleh perusahaan.

Menurut Kepala DPMPTSP Bangkalan Rizal Moris, industri yang akan dibangun di Bangkalan itu merupakan industri padat karya, berupa pabrik tekstil, plastik, hingga pabrik coklat.

"Menurut pemaparan pihak investor ke Pemkab Bangkalan, industri ini diproyeksikan bisa menyerap antara 700 hingga 1.000-an orang tenaga kerja," ujar Rizal.

Koordinasi lintas sektor dan upaya mendapatkan dukungan dari semua elemen masyarakat terus dilakukan, terutama dalam ikut menciptakan rasa aman bagi investor.

Pemkab Bangkalan juga menargetkan sekitar 80 persen dari total kebutuhan tenaga kerja di kawasan industri itu, harus berawal dari Kabupaten Bangkalan dan masyarakat Madura pada umumnya dan permintaan itu disepakati oleh pihak investor.

Pewarta: Abd Aziz
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2026

Situbondo (ANTARA) - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menyebut program Anyer-Panarukan 3R akan dijadikan kalender tahunan.

Pemerintah Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur bersama Pemkab Serang, Provinsi Banten, telah menandatangani nota kesepakatan dan perjanjian kerja sama optimalisasi potensi daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui program Anyer-Panarukan 3R.

"Saya haqqul yaqin program Anyer-Panarukan 3R akan menjadi gerakan ekonomi, gerakan budaya dan infrastruktur serta lainnya," kata Mendes Yandri saat peluncuran program Anyer-Panarukan 3R di Auditorium Bank BJB Jakarta Selatan, dipantau secara daring dari Situbondo, Jawa Timur, Minggu.

Ia menjelaskan, yang dimaksud 3R merupakan singkatan dari road (jalan), yakni mengangkat Jalan Raya Pos sebagai warisan sejarah sekaligus penghubung antardaerah.

Kemudian route (rute), untuk mengembangkan jalur Anyer-Panarukan sebagai koridor perjalanan dan destinasi wisata, serta roots (akar), untuk menggali, merawat dan memperkuat identitas, sejarah, budaya, serta kearifan lokal masyarakat di sepanjang jalur Anyer-Panarukan.

"Anyer-Panarukan (Jalan Raya Pos) merupakan artefak sejarah yang memiliki peran vital dalam pertumbuhan ekonomi Pulau Jawa hingga saat ini, sehingga perlu dihidupkan kembali melalui program yang kreatif," ujarnya.

Menurut dia, Festival Anyer-Panarukan bukan sekadar ajang seremonial, akan tetapi menjadi momentum untuk mengenang sejarah dan sekaligus menggerakkan perekonomian dan kebudayaan.

Dalam kesempatan itu, Mendes Yandri menyampaikan bahwa Jalan Raya Pos Anyer (Serang)-Panarukan (Situbondo) membentang dan melewati ribuan desa dengan berbagai karakteristik, mulai dari kawasan pertanian, pesisir/nelayan, desa wisata.

Oleh karena itu, dia juga mengusulkan agar program Anyer-Panarukan 3R dapat dipadukan dengan 14 kategori Festival Bangun Desa Bangun Indonesia, yang beberapa waktu lalu diluncurkan oleh Kemendes PDT.

Yandri juga mengutip pesan Presiden RI Prabowo Subianto, bahwa pemerintah bukanlah superman, melainkan sebuah super team.

Dia juga meminta gaung festival ini diperluas, dan perhelatan tidak hanya terpusat pada dua kabupaten saja (Serang dan Situbondo), tetapi juga melibatkan kabupaten/kota serta desa-desa bersejarah lainnya, yang berada di sepanjang jalur Anyer-Panarukan agar memberikan dampak yang lebih masif.

"Kami dari Kemendes PDT siap memberikan dukungan penuh, menjembatani jejaring kerja sama dengan swasta, BUMN, hingga mitra luar negeri," kata Mendes Yandri.

Informasi diperoleh ANTARA, Anyer-Panarukan 3R merupakan program branding jangka panjang yang bertujuan menghidupkan kembali nilai sejarah Jalan Raya Pos Anyer-Panarukan, sekaligus mendorong kolaborasi antardaerah dalam pengembangan sejarah, budaya, pariwisata, ekonomi kreatif dan potensi lokal.

Dalam agenda Kick Off Anyer-Panarukan 3R itu, juga dihadiri Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo, dan Wakil Bupati Ulfiyah, Ketua DPRD Situbondo Mahbub Junaidi, Bupati dan Wakil Bupati Serang, serta pejabat dari Pemkab Situbondo dan Pemkab Serang.

Pewarta: Novi Husdinariyanto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jepara (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, menyiapkan langkah penanganan sejumlah ruas jalan lingkungan dan akses menuju objek wisata di Pulau Karimunjawa untuk mendukung kenyamanan wisatawan karena menjadi salah satu destinasi unggulan Jepara.

"Ruas jalan yang kondisinya kurang baik akan menjadi perhatian pemerintah daerah. Kami akan segera menjalankan program klinik jalan pada tahun ini sebagai langkah penanganan jalan rusak," kata Bupati Jepara Witiarso Utomo di Jepara, Sabtu.

Ia mengungkapkan jalan yang saat ini masih dalam kondisi kurang baik akan segera ditangani lewat program klinik jalan tahun.

Selain jalan kabupaten, pemerintah daerah juga menyoroti akses jalan desa yang menghubungkan kawasan wisata, hotel, dan resor di Kemujan.

Menurut Witiarso, akses tersebut perlu direncanakan secara matang agar penanganannya dapat diintervensi melalui program pemerintah kabupaten.

"Untuk jalan desa yang menuju wisata, hotel maupun resor yang disukai masyarakat, dibuatkan rencana yang baik agar nanti bisa diintervensi kabupaten. Direncanakan tahun depan mulai digarap," jelasnya.

Witiarso menegaskan penanganan infrastruktur akan dilakukan dengan menentukan skala prioritas. Ruas jalan yang paling membutuhkan penanganan akan didahulukan agar perbaikan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Sementara itu, Kepala Desa atau Petinggi Kemujan Mas’ud Dwi Wijayanto menyampaikan sejumlah ruas jalan di wilayahnya masih membutuhkan penanganan, baik jalan kabupaten maupun jalan desa.

Berdasarkan data yang ada, dari total panjang jalan kabupaten 11.185 meter, sepanjang 6.584 meter dalam kondisi baik, 3.951 meter dalam kondisi kurang baik, dan 650 meter mengalami kerusakan berat atau belum terbangun.

Adapun dari total panjang jalan desa 8.836 meter, sepanjang 3.311 meter dalam kondisi baik, 1.962 meter dalam kondisi kurang baik, dan 3.563 meter mengalami kerusakan berat.

Kondisi tersebut menjadi perhatian agar penanganan jalan di kawasan Karimunjawa dapat direncanakan secara bertahap sesuai kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah.

Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Total lahan yang menjadi sasaran program optimalisasi lahan rawa selama dua tahun ini mencapai 4.720 hektare

Banda Aceh (ANTARA) - Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Jaya, Provinsi Aceh, melakukan optimalisasi lahan rawa seluas 4.720 menjadi areal persawahan baru sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan di daerah setempat.

"Total lahan yang menjadi sasaran program optimalisasi lahan rawa selama dua tahun ini mencapai 4.720 hektare," kata Kepala Dinas Pertanian Aceh Jaya, Dailami, di Aceh Jaya, Sabtu.

Program optimalisasi lahan rawa tersebut dilakukan mulai 2024 seluas 1.820 hektare, kemudian meningkat 2.900 hektare pada 2025. Sedangkan untuk 2026 ditiadakan karena adanya oplah sawah terdampak bencana.

Dailami mengatakan, pihaknya terus berupaya meningkatkan ketahanan pangan melalui sejumlah program strategis, mulai dari optimalisasi lahan rawa, pencetakan sawah baru, pembangunan infrastruktur pengairan, hingga penyediaan alat dan mesin pertanian modern.

Berbagai program tersebut diarahkan untuk meningkatkan produktivitas pertanian, memperluas pemanfaatan lahan, serta mendukung keberlanjutan produksi pangan di daerah," ujarnya.

Selain itu, Dinas Pertanian Aceh Jaya juga melaksanakan program Cetak Sawah Rakyat (CSR) dengan luas mencapai 1.000 hektare. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperluas areal persawahan untuk mendukung peningkatan produksi pangan.

Ia menuturkan, ketersediaan air menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan usaha tani, meningkatkan intensitas tanam, serta mengurangi risiko gangguan produksi akibat keterbatasan air.

Maka, dalam rangka mendukung ketersediaan air untuk lahan pertanian, Dinas Pertanian Aceh Jaya ikut mengembangkan sejumlah infrastruktur pengairan dan konservasi air.

"Tahun ini kita juga membangun 36 unit irigasi perpompaan (Irpom), 22 unit irigasi perpipaan (Irpip), 20 unit bangunan konservasi air (Bangkor) dan tahun ini juga ada pembangunan saluran irigasi tersier untuk 20 kelompok tani," katanya.

Dailami berharap, keberadaan infrastruktur tersebut dapat membantu petani memenuhi kebutuhan air untuk kegiatan pertanian, terutama pada lahan yang membutuhkan dukungan pengairan tambahan.

Disisi lain, lanjut dia, pada sektor mekanisasi pertanian, Aceh Jaya juga mendapatkan dukungan melalui pembentukan 29 Brigade Pangan yang dilengkapi peralatan dan mesin pertanian modern.

Dukungan Brigade Pangan, peralatan dan mesin pertanian modern ini diharapkan bisa mempercepat proses pengolahan lahan, penanaman, hingga panen.

Selain infrastruktur dan alat pertanian, penyediaan bibit atau benih serta pupuk turut menjadi bagian dari upaya mendukung penguatan pangan di sana.

Menurutnya, ketersediaan benih dan pupuk memadai diperlukan untuk menunjang kegiatan budidaya, menjaga pertumbuhan tanaman, serta membantu petani mengoptimalkan potensi lahan pertanian.

"Melalui pelaksanaan program-program tersebut, kita berharap dapat mendorong peningkatan produktivitas pertanian, sekaligus memperkuat kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat," demikian Dailami.

Pewarta: Rahmat Fajri
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

biji kopi di wilayah Papua Pegunungan khususnya Kabupaten Jayawijaya memiliki nilai ekonomi tersendiri ketika diproses dengan baik

Jayawijaya (ANTARA) - Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KemenUMKM) RI mendorong biji kopi Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, menjadi produk unggulan daerah yang diolah melalui tahapan proses yang teliti dan higienis.

Asisten Deputi Pembinaan Jabatan Fungsional Pengembangan Kewirausahaan Kementerian UMKM RI Adi Trinojuwono dalam keterangan di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Sabtu, mengatakan biji kopi di wilayah Papua Pegunungan khususnya Kabupaten Jayawijaya memiliki nilai ekonomi tersendiri ketika diproses dengan baik.

"Untuk itu kami mengajak masyarakat di daerah ini, lebih umum Papua Pegunungan untuk terus menanam bibit kopi supaya dapat menghasilkan produk-produk unggulan dari bahan dasar kopi yang dapat dijual di pasar nasional maupun internasional, dengan proses pengolahan yang baik," katanya.

Menurut dia, berbicara mengenai produk UMKM yang dijual di pasaran memerlukan kriteria-kriteria khusus sehingga dapat diterima dengan baik oleh konsumen.

"Produk UMKM itu harus diolah secara baik dengan standar kebersihan, kualitas sehingga dapat diterima oleh masyarakat dengan baik. Jadi, produk UMKM itu bukan asal-asalan dijual, tetapi dikemas secara baik sehingga dapat diterima oleh masyarakat," ujarnya.

Dia menjelaskan pengembangan tanaman kopi di wilayah Kabupaten Jayawijaya dilihat dari dua aspek di antaranya lingkungan tetap terjaga serta memiliki potensi produk unggulan di daerah.

"Kami berharap kopi di Kabupaten Jayawijaya ke depan dapat terus dikembangkan sehingga menjadi pendapatan bagi masyarakat asli di sini," katanya.

Dia menambahkan kopi juga merupakan minuman kesehatan sehingga dapat menjadi nilai jual tersendiri bagi konsumen (masyarakat) yang memang mencintai kopi sebagai minuman sehari-hari.

"Kami berharap masyarakat di sini dapat terus mengembangkan olahan produk kopi supaya menjadi pendapatan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Pewarta: Yudhi Efendi
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026