Prinsipnya data e RDKK menjadi salah satu dasar dalam penetapan alokasi pupuk subsidi

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah mengingatkan penyuluh dan petani segera mengisi e-RDKK (elektronik Rencana Kebutuhan Definitif Kebutuhan Kelompok) yang akan mendapatkan pupuk subsidi untuk Masa Tanam Oktober-Maret (MT Okmar) karena batas waktu hanya sampai 25 Oktober 2026.

Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian (BPPSDMP Kementan) Eko Nugroho Dharmo Putro menegaskan data kebutuhan pupuk pada e-RDKK harus akurat, aktual dan sesuai kondisi lapangan.

Data tersebut, lanjut dia di Jakarta, Kamis, yakni identitas petani (NIK), lahan usaha tani (lokasi dan luas lahan usaha), jenis komoditas, kebutuhan pupuk (jenis dan jumlah sesuai rekomendasi) dan keanggotaan di kelompok tani.

"Prinsipnya data e RDKK menjadi salah satu dasar dalam penetapan alokasi pupuk subsidi,” ujarnya saat Webinar “Optimalisasi Pupuk Bersubsidi pada Musim Tanam Okmar dan Sosialisasi e-RDKK Tahun 2027" yang diselenggarakan Tabloid Sinar Tani bersama PT Pupuk Indonesia.

Eko meminta penyuluh pertanian agar memberikan pendampingan ke petani, sebab kondisi petani dan usaha tani dapat berubah dari waktu sewaktu.

Kadang, tambahnya, juga ada petani yang sebelumnya belum terdata, sehingga perlu identifikasi kembali. Selain itu, ada kemungkinan perubahan data seperti luas lahan, lokasi dan komoditas.

Sementara itu untuk membantu kemudahan petani mengakses pupuk subsidi, pemerintah telah melakukan deregulasi penyaluran pupuk subsidi, dari sebelumnya sebanyak 145 peraturan kementerian/lembaga, bahkan ada 41 undang-undang, 23 peraturan pemerintah, 6 peraturan presiden dan instruksi presiden kini bisa langsung dari Pupuk Indonesia ke petani.

Pemerintah juga telah menurunkan harga eceran tertinggi pupuk subsidi sebesar 20 persen tanpa tambahan APBN, lanjutnya kini pupuk Urea harganya Rp 1.800/kg, pupuk NPK Phonska Rp 1.840/kg, pupuk NPK kakao Rp 2.640/kg dan pupuk ZA tebu Rp 1.360/kg.

Ketua Tim Kerja Alokasi Pupuk Bersubsidi Direktorat Pupuk, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Yustina Retno Widiawati menambahkan, ada beberapa ketentuan yang perlu mendapat perhatian saat menginput data petan, misalnya, penambahan petani baru, luas lahan, komoditas serta periode tanam.

Dikatakannya jika ada penghapusan data petani tidak dapat dilakukan pada tahun berjalan. Penghapusan petani lama dapat dilakukan pada pendataan tahun berikutnya dengan tidak memasukannya sebagai calon penerima pupuk bersubsidi.

"Pemutakhiran hanya dapat dilakukan berupa penambahan data baru," ujarnya.

Stok aman

Sementara itu VP Perencanaan Penjualan Ritel PT. Pupuk Indonesia, Saeful Huda Rijaludin mengatakan, hingga 9 Oktober 2026 penyaluran pupuk subsidi sudah sebanyak 7,10 juta ton atau naik 20 persen dari tahun lalu sebanyak 5,90 juta ton.

Jumlah penyaluran tersebut 72,11 persen dari alokasi Kementerian Pertanian sebanyak 9,55 juta ton.

“Dengan waktu tersisa hingga akhir tahun, kami berharap petani bisa mengoptimalkan alokasi pupuk subsidi tersebut,” ujarnya.

Untuk musim tanam Oktober-Maret, Saeful menjelaskan, ada stok pupuk sebanyak 1,39 juta ton atau ketahanan stok selama 46 hari dengan rata-rata penebusan pupuk subsidi oleh petani sebanyak 30 ribu ton/hari.

Saat ini stok pupuk subsidi pupuk Urea sebanyak 838.825 ton, NPK 604.299 ton, NPK Kakao 18.733 ton, SP-36 sekitar 11.105 ton, pupuk ZA sebanyak 3.783 ton dan organik 57.845 ton.

“Dengan ketersediaan stok tersebut, diperkirakan mencukupi kebutuhan selama 46 hari,” tuturnya.

Bukan hanya pupuk subsidi, Pupuk Indonesia juga menyiapkan stok pupuk non subsidi. Sampai 12 Oktober masih sebanyak 419.554 ton. Terdiri dari pupuk Urea sebesar 358.973 ton, NPK 22.912 ton dan ZA 37.669 ton.

Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Jawa Barat, Otong Wiranta menyatakan selama ini rantai birokrasi penyaluran pupuk dari hulu hingga hilir diduga menjadi kendala tersendiri.

Oleh karena itu, tambahnya, pemangkasan rantai birokrasi penyaluran pupuk bersubsidi merupakan berita menggembirakan buat petani sehingga lebih mudah lagi dalam memperoleh pupuk bersubsidi.

"Harga pupuk turun 20 persen semakin membuat semangat berbudidaya," kata Otong.

Pewarta: Subagyo
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Stok tersebut berada di atas ketentuan "safety stock" yang ditetapkan pemerintah sebagai bagian dari upaya perusahaan menjaga kesiapan pasokan pupuk guna mendukung produktivitas pertanian dan ketahanan pangan nasional

Madiun (ANTARA) - PT Petrokimia Gresik (Persero) menyiapkan stok pupuk bersubsidi hasil produksi perusahaan sebanyak 443.436 ton guna mendukung pemenuhan kebutuhan pupuk nasional bagi petani menjelang musim tanam Oktober-Maret.

"Stok tersebut berada di atas ketentuan "safety stock" yang ditetapkan pemerintah sebagai bagian dari upaya perusahaan menjaga kesiapan pasokan pupuk guna mendukung produktivitas pertanian dan ketahanan pangan nasional," ujar Direktur Utama Petrokimia Gresik Daconi Khotob dalam keterangannya di Madiun, Jawa Timur, Selasa.

Stok tersebut terdiri dari pupuk Urea sebanyak 95.645 ton, NPK Phonska 261.858 ton, pupuk organik Petroganik 70.054 ton, ZA 4.116 ton, dan SP-36 sebanyak 11.763 ton.

"Kesiapan ini merupakan bagian dari kontribusi Petrokimia Gresik sebagai produsen pupuk anggota Pupuk Indonesia dalam mendukung pemenuhan kebutuhan petani," katanya.

Khusus di wilayah Madiun Raya yang meliputi Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Pacitan, Ponorogo, Magetan, serta Ngawi, Petrokimia Gresik bersama Pupuk Indonesia Grup menyiapkan stok pupuk bersubsidi sebanyak 31.267 ton per 7 Oktober 2026 untuk mendukung kebutuhan petani.

Stok tersebut terdiri dari Urea 16.433 ton, NPK Phonska 10.886 ton, NPK Kakao 19 ton, pupuk organik Petroganik 3.764 ton, dan ZA 166 ton. Kesiapan stok tersebut diharapkan dapat mendukung kelancaran aktivitas pertanian di wilayah Madiun Raya, terutama saat memasuki musim tanam Oktober-Maret.

Daconi menegaskan bahwa ketersediaan pupuk menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kelancaran musim tanam. Karena itu, perusahaan terus berupaya menjaga kesiapan stok sekaligus memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak untuk mendukung penyaluran pupuk bersubsidi sesuai ketentuan.

Selain memastikan kesiapan pasokan, pihaknya juga mendorong penerapan pemupukan berimbang untuk menjaga produktivitas pertanian secara berkelanjutan. Langkah itu menjadi penting mengingat hasil pengujian Petrokimia Gresik terhadap 40.282 sampel tanah di 27 provinsi sejak 2016 menunjukkan bahwa 91,9 persen sampel memiliki kandungan karbon organik yang rendah.

Rendahnya kandungan karbon organik menjadi perhatian karena bahan organik berperan penting dalam menjaga struktur tanah, mendukung aktivitas mikroorganisme, dan membantu ketersediaan unsur hara bagi tanaman.

Sebagai salah satu contoh penerapan pemupukan berimbang pada tanaman padi, Petrokimia Gresik memperkenalkan pola 5:3:2, yakni penggunaan 500 kg pupuk organik, 300 kg pupuk NPK, dan 200 kg pupuk Urea untuk lahan seluas 1 hektare. Penerapannya tetap perlu disesuaikan dengan kebutuhan tanaman, kondisi tanah, dan rekomendasi teknis pertanian setempat.

Sementara itu, untuk menjaga kesinambungan pasokan pupuk, Petrokimia Gresik mengoptimalkan teknologi digital melalui Warehouse Management System (WMS), Sistem Scheduling Truk Online (SISTRO), dan Petrokimia Gresik Port Information System (Petroport). Pemanfaatan sistem tersebut mendukung kelancaran pasokan bahan baku, keberlangsungan proses produksi, serta efektivitas pengelolaan pergudangan melalui penguatan koordinasi transportasi dan aktivitas kepelabuhanan perusahaan.

Daconi menambahkan, kelancaran pasokan bahan baku, optimalisasi proses produksi, dan pengelolaan pergudangan terus menjadi perhatian perusahaan guna menjaga kesinambungan ketersediaan pupuk, terutama dalam menghadapi kebutuhan saat musim tanam.

Pewarta: Louis Rika Stevani
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Kami sudah melihat langsung bersama jajaran dinas dan penyuluh pertanian ke Gudang Lini III Bojong dan Pasirhayam, Cianjur, guna memastikan kesiapan stok sekaligus memperkuat koordinasi dengan PT Pupuk Indonesia

Cianjur (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, memastikan ketersediaan stok pupuk bersubsidi berbagai jenis di di Cianjur aman untuk kebutuhan petani menghadapi musim tanam pertama periode Oktober 2026 sampai Maret 2027.

Plt Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (DTPHP) Cianjur Wahyu Ginanjar di Cianjur, Selasa, mengatakan, total stok pupuk bersubsidi yang tersedia di tiga Gudang Lini III mencapai 4.271 ton urea dan 3.982 ton NPK.

Pihaknya mencatat alokasi pupuk bersubsidi untuk petani di Kabupaten Cianjur tahun 2026 sebesar 42.348 ton urea dan 37.000 ton NPK serta pupuk organik 4 ton, dimana para petani yang terdaftar cukup membawa KTP untuk pembelian.

"Kami sudah melihat langsung bersama jajaran dinas dan penyuluh pertanian ke Gudang Lini III Bojong dan Pasirhayam, Cianjur, guna memastikan kesiapan stok sekaligus memperkuat koordinasi dengan PT Pupuk Indonesia," katanya.

Ketersediaan stok menjadi salah satu faktor penting untuk menunjang kelancaran musim tanam, dimana PT Pupuk Indonesia telah menjaga kesiapan pasokan pupuk bersubsidi di Kabupaten Cianjur.

Sehingga ketersediaan di gudang harus diimbangi pendistribusian tepat sasaran kepada petani yang berhak, hasil pengecekan menunjukkan stok tersedia di gudang dan siap untuk mendukung kebutuhan petani khususnya dalam menghadapi musim tanam pertama.

Pihaknya meminta para petani berkoordinasi dengan penyuluh atau UPTD pelayanan pertanian terkait informasi tentang alokasi dan jadwal penebusan, dimana Pemkab Cianjur akan terus memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak termasuk PT Pupuk Indonesia.

"Kami juga akan terus bekerja sama dengan Pelaku Usaha Distribusi, Penerima Pupuk pada Titik Serah (PPTS), penyuluh pertanian, hingga petani guna memastikan penyaluran pupuk berjalan sesuai ketentuan, dan tepat sasaran," katanya.

Petani juga diminta melakukan penebusan pupuk sesuai kebutuhan dan alokasi yang telah ditetapkan dengan mekanisme yang semakin mudah, sehingga pemantauan, pengawasan dan koordinasi distribusi dengan berbagai kalangan terus dilakukan hingga tingkat petani.

"Ketersediaan pupuk bersubsidi dapat membantu para petani dalam meningkatkan produktivitas pertanian serta memperkuat ketahanan pangan daerah, sehingga perekonomian petani terus meningkat," katanya.

Pewarta: Ahmad Fikri
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

pupuk subsidi jenis urea telah terserap atau ditebus petani mencapai sekitar 25.531 ton dari alokasi 31.250 ton

Situbondo (ANTARA) - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Dispertangan) Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, mencatat serapan pupuk bersubsidi jenis urea pada periode Januari hingga awal Oktober mencapai 81,70 persen dari total alokasi tahun 2026 sebesar 31.250 ton.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dispertangan Kabupaten Situbondo Quratul Aini di Situbondo, Sabtu, menyebutkan pupuk subsidi jenis urea telah terserap atau ditebus petani mencapai sekitar 25.531 ton dari alokasi 31.250 ton.

Sedangkan pupuk subsidi pemerintah pusat jenis NPK terserap oleh petani sebanyak 83,23 persen atau setara dengan 24.711 ton dari alokasi 29.691 ton.

"Untuk pupuk subsidi jenis ZA, serapannya 55,98 persen atau setara 114 ton dari alokasi pada tahun ini sebanyak 204 ton," kata Quratul Aini.

Dia menyampaikan sejak 1 September 2026 ada perubahan petunjuk teknis penyaluran atau penebusan pupuk subsidi guna meminimalkan potensi celah penyelewengan terutama jika dilakukan penebusan secara berkelompok .

Perubahan kebijakan pupuk bersubsidi pada revisi Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (Dirjen PSP) Kementerian Pertanian itu, kata Quratul Aini, telah disosialisasikan kepada gabungan kelompok tani se-Kabupaten Situbondo.

"Sosialisasi sudah kami laksanakan sebelumnya bahwa penyaluran pupuk subsidi pemerintah seperti pupuk jenis urea, NPK dan organik sudah diubah sesuai Surat Kepdirjen PSP Kementan," kata dia.

Menurut dia, salah satu perubahan petunjuk teknis mengenai penebusan pupuk subsidi oleh petani, jika aturan sebelumnya satu surat kuasa penebusan pupuk bisa dilakukan 30 Nomor Induk Kependudukan (NIK) petani, kini berubah maksimal 20 NIK mulai hari ini.

Selain maksimal 20 NIK, lanjut Quratul Aini, petani juga harus merupakan anggota kelompok tani yang sama dan masih hidup.

Peraturan baru penebusan pupuk subsidi ini, kata Quratul Aini, juga terdapat penambahan narasi pertanggungjawaban dari penerima kuasa untuk menyerahkan pupuk subsidi kepada masing-masing petani yang dikuasakan.

"Peraturan lama, KTP pemberi kuasa dalam bentuk fotokopi, tapi aturan baru KTP pemberi kuasa atau petani yang diwakilkan harus asli (KTP asli)," kata Tutuk, sapaannya.

Pewarta: Novi Husdinariyanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Madiun (ANTARA) - Pupuk Indonesia (Persero) meminta para petani di wilayah Madiun Raya menggunakan pupuk organik bersubsidi Petroganik guna mendukung efisiensi penggunaan pupuk berimbang dan mewujudkan sistem pertanian berkelanjutan.

Senior Manager Regional 3A Pupuk Indonesia Wawan Arjuna di Madiun, Jumat mengatakan bahwa kandungan C organik pada pupuk Petroganik cukup tinggi, minimal 15 persen. Pengaplikasian Petroganik dapat memperbaiki media tanah, sekaligus mendukung efisiensi penggunaan pupuk.

"Karena itu kita dorong petani tidak hanya memberi makanan untuk tanamannya, tapi juga memperbaiki tanahnya," ujarnya dalam kegiatan "Media Gathering Regional 3" di Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Jumat.

Menurutnya sekitar 73 persen lahan pertanian di Indonesia membutuhkan bahan organik dalam rangka memenuhi unsur hara tanah yang berdampak baik pada kesehatan tanaman ke depannya.

Karena itu, optimalisasi penyerapan pupuk organik Petroganik perlu dilakukan, termasuk di wilayah Madiun Raya. Pihaknya mengapresiasi, kesadaran petani di Madiun Raya yang meliputi wilayah Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Magetan, Ngawi, Ponorogo, dan Pacitan dalam penggunaan pupuk organik Petroganik yang cukup tinggi.

Alokasinya besar, sekitar sepertiga dari alokasi pupuk Petroganik Jawa Timur. Tentu, dampaknya adalah kesuburan tanah semakin baik dibanding tahun-tahun sebelumnya.

"Di musim tanam ini Oktober-Maret, Kami berharap petani bisa terus mengoptimalkan penebusan pupuk bersubsidi, khususnya Petroganik. Tujuannya untuk meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus menjaga keberlanjutan pertanian ke depan, khususya unsur hara tanah," katanya.

Adapun alokasi pupuk Petroganik tahun 2026 sebanyak 146.459 ton. Hingga 7 Oktober 2026, telah tersalurkan sekitar 68 persen, atau 99.771 ton.

Khusus wilayah Madiun Raya, pemerintah mengalokasikan sebanyak 55.183 ton, dan sudah terserap 61 persen atau 33.732 ton.

Sementara Ketua KTNA Kabupaten Madiun Suharno mengatakan terdapat sejumlah manfaat yang diperoleh petani dari pengaplikasian Petroganik di lahannya, di antaranya yang utama adalah kesuburan tanah tetap terjaga sehingga tanah bisa tetap produktif dan menghasilkan panen yang melimpah.

Menurutnya pemanfaatan pupuk organik dalam hal ini Petroganik memberikan banyak kemudahan dan manfaat bagi petani.

"Petroganik ini berbentuk granul sehingga lebih mudah dalam penggunaannya. Berbeda dengan zaman dulu dimana petani memikul kotoran sapi untuk dibawa ke sawah guna memenuhi unsur organik pada lahan pertanian," kata dia.

Suharno menambahkan sesuai data, bahwa kandungan unsur hara atau organik tanah di wilayah Madiun Raya berdasarkan hasil uji laboratorium tinggal tersisa 2 sampai 2,5 persen. Kondisi itu, tambahnya, masih sangat kurang. Sehingga, ketika 10 tahun ke depan tidak ada perbaikan, maka tanahnya tidak akan produktif untuk ditanami.

Dengan pemberian pemberian unsur hara melalui pupuk organik dalam hal ini Petroganik, diharapkan bisa mengembalikan tingkat kesuburan tanah, sehingga saat ditanami tanaman komoditas dapat memberikan hasil panen yang maksimal.

"Alhamdulillah ketika Petroganik diaplikasikan memberikan hasil optimal bagi produktivitas pertanian," kata Suharno.

Pewarta: Louis Rika Stevani
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Madiun (ANTARA) - PT Pupuk Indonesia (Persero) memastikan petani di wilayah Madiun Raya dapat memenuhi kebutuhan pupuk bersubsidi sesuai alokasi memasuki musim tanam Oktober-Maret dengan jumlah stok sebesar 31.267 ton.

"Madiun Raya merupakan salah satu daerah yang menjadi prioritas di Jawa Timur. Kami menjamin kebutuhan pupuk di Madiun Raya maupun Jawa Timur aman," ujar Regional CEO 3 Pupuk Indonesia Eko Suroso dalam kegiatan "Media Gathering Regional 3" di Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Jumat.

Menurut dia stok 31.267 ton tersebut siap ditebus petani terdaftar di Madiun Raya sesuai dengan alokasi yang ditetapkan sehingga petani dapat menjalankan aktivitas musim tanam Oktober-Maret dengan optimal.

"Kami berharap petani memanfaatkan stok pupuk bersubsidi ini dengan baik. Tidak serta merta mengaplikasikan pupuk hanya berdasarkan pengalaman, tapi sesuai kebutuhan tanaman. Dengan demikian alokasi pupuk bersubsidi yang ditetapkan pemerintah dapat terserap sesuai kebutuhan. Panennya optimal, kesuburan tanahnya juga terjaga," kata Eko.

Sesuai data, stok wilayah Madiun Raya meliputi Kabupaten/Kota Madiun, Pacitan, Ponorogo, Magetan dan Ngawi per tanggal 7 Oktober 2026 terdiri dari Urea sebanyak 16.433 ton, kemudian NPK Phonska 10.886 ton, NPK Kakao 19 ton, organik Petroganik 3.764 ton, dan ZA 166 ton.

Adapun stok Jawa Timur sendiri mencapai 251.954 ton. Terdiri dari Urea sebanyak 145.489 ton, kemudian NPK Phonska 90.294 ton, NPK Kakao 348 ton, organik Petroganik 11.913 ton, ZA 2.724 ton, dan SP-36 sebanyak 1.187 ton.

Terkait realisasi penyaluran di Madiun Raya, tambahnya, di periode yang sama mencapai 77 persen atau 237.385 ton dari alokasi 306.864 ton. Sedangkan realisasi di Jawa Timur mencapai 78 persen, atau 1.699.530 ton dari alokasi 2.182.522 ton pada tahun 2026.

Terkait sistem tebus paketan yang ada di pasaran, Eko Suroso menambahkan bahwa tidak ada kewajiban bagi petani untuk menebus pupuk dengan sistem paketan. Petani terdaftar mendapatkan alokasi pupuk subsidi sesuai dengan yang tercatat dalam e-RDKK.

Ia menegaskan, petani dapat menebus pupuk bersubsidi sesuai dengan haknya. Keberadaan pupuk organik dalam alokasi, adalah sebagai pelengkap dan dibutuhkan petani dalam rangka menerapkan metode pemupukan berimbang sesuai anjuran pemerintah dalam upaya mewujudkan pertanian berkelanjutan.

"Tidak ada konsep penebusan paketan. Konsepnya adalah bagaimana petani didorong untuk beralih menggunakan pemupukan berimbang," katanya.

Eko berharap kepastian pasokan pupuk dan kemudahan akses dapat meningkatkan produktivitas pertanian di wilayah Madiun Raya sehingga mendukung terwujudnya swasembada dan ketahanan pangan nasional.

Pewarta: Louis Rika Stevani
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Kehadiran pupuk ini menjadi faktor penting dalam kita menyelenggarakan kemandirian pangan

Tapanuli Selatan, Sumatera Uta (ANTARA) - Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan (Wamenko Pangan) Hanif Faisol Nurofiq mengatakan reformasi tata kelola pupuk bersubsidi menjadi faktor penting dalam mendukung kemandirian pangan bagi Indonesia.

“Atas arahan dari Presiden Prabowo Subianto, 145 regulasi dilebur hanya menjadi tiga, dengan alur dari Kementerian Pertanian, kemudian Pupuk Indonesia, lalu ke petani,” ujar Hanif dalam sesi diskusi bertajuk “Kemandirian Pangan Fondasi Kedaulatan Bangsa” yang dipantau secara daring dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Kamis.

Hanif menyampaikan, sebelum pemerintah melakukan deregulasi atau reformasi tata kelola pupuk bersubsidi, penyediaan pupuk bersubsidi perlu melalui 145 regulasi sebelum diproduksi dan didistribusikan kepada petani.

Hadirnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 113 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi diyakini oleh Hanif menjadi angin segar bagi kemandirian pangan Indonesia.

“Kehadiran pupuk ini menjadi faktor penting dalam kita menyelenggarakan kemandirian pangan,” kata dia.

Selain itu, Hanif juga menyoroti penurunan HET (Harga Eceran Tertinggi) pupuk bersubsidi sebesar 20 persen yang berlaku sejak 22 Oktober 2025.

“Yang di angka Rp2 ribu sekian, ini dipotong sampai 20 persen. Hampir (dipotong) di semua jenis pupuk, ada 5 jenis kalau nggak salah,” ucap Hanif.

Berdasarkan paparannya, lima jenis pupuk yang dimaksud meliputi pupuk urea, pupuk NPK, pupuk NPK untuk kakao, pupuk ZA, dan pupuk organik.

Selain reformasi tata kelola pupuk, Hanif juga menyampaikan bahwa ketersediaan lahan juga telah menjadi perhatian bagi pemerintah untuk mewujudkan kemandirian pangan.

“Pemerintah melalui Kementerian ATR dan Kemenko Bidang Pangan telah menentukan ada paling tidak 87 persen dari lahan baku sawah yang harus ditetapkan menjadi sawah dilindungi,” ucap Hanif.

Menurut Hanif, langkah tersebut penting untuk ditempuh, sebab pertanian memiliki lima unsur penting, yakni ketersediaan tanah, benih, pupuk, sumber daya manusia (SDM), serta teknologi.

“Kelima-limanya ini telah dilakukan regulasi sangat masif pada kondisi hari ini,” ujar Hanif.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Dengan biaya produksi harian lebih rendah dan pasokan bahan baku urea lebih andal, kami dapat menjaga kinerja produksi yang kuat untuk mendukung ketahanan pangan nasional.

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama (Dirut) Pupuk Kaltim Rafli Yandra mengatakan, hasil uji menunjukkan konsumsi energi Ammonia Pabrik-2 turun dari 39,28 menjadi 35,25 MMBtu per ton amonia, dan menghemat biaya produksi hingga 14,3 juta dolar Amerika Serikat (AS) atau Rp228 miliar per tahun.

"Dengan biaya produksi harian yang lebih rendah dan pasokan bahan baku urea yang lebih andal, kami dapat menjaga kinerja produksi yang kuat untuk mendukung ketahanan pangan nasional," kata Rafli dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, PT Pupuk Kaltim bersama Casale SA menandatangani deklarasi bersama atas keberhasilan kinerja proyek Revamping Ammonia Pabrik-2. Kedua pihak secara resmi menyatakan bahwa proyek telah memenuhi target kinerja yang disepakati.

Ia mengatakan bahwa dalam uji kinerja selama 168 jam berturut-turut pada Agustus 2026, Ammonia Pabrik-2 mencatat penurunan konsumsi energi lebih dari 10 persen, sekaligus meningkatkan kapasitas produksi amonia harian sebesar 4,18 persen. Uji tujuh hari tersebut merupakan tonggak penting proyek revamping.

Selama pengujian, kata dia lagi, pabrik beroperasi terus-menerus dan kinerjanya diukur terhadap target yang disepakati antara Pupuk Kaltim dan Casale, pemegang lisensi teknologi pabrik amonia asal Swiss.

"Deklarasi bersama ini menunjukkan hasil nyata proyek revamping. Pabrik yang beroperasi sejak 1984 kini memakai energi lebih sedikit dan menghasilkan amonia lebih banyak, sesuai target yang kami sepakati bersama," ujarnya.

Rafli menjelaskan bahwa bagi Pupuk Kaltim, capaian ini mencerminkan komitmen untuk selalu menerapkan operational excellence.

Menurut dia, gas bumi merupakan bahan baku sekaligus sumber energi utama produksi amonia, sehingga efisiensi energi berkontribusi langsung pada penghematan biaya produksi.

Hasil uji menunjukkan konsumsi energi Ammonia Pabrik-2 turun dari 39,28 menjadi 35,25 MMBtu per ton amonia, atau hemat 4,03 MMBtu, di atas target minimal 4,00 MMBtu.

Berdasarkan hasil tersebut, peningkatan efisiensi ini diproyeksikan menghasilkan penghematan biaya produksi hingga 14,3 juta dolar AS atau sekitar Rp228 miliar per tahun.

Revamping ini, kata dia lagi, juga meningkatkan rata-rata produksi amonia pabrik menjadi 1.841 ton per hari, naik 4,18 persen dari kapasitas sebelumnya sebesar 1.767 ton per hari. Tambahan produksi ini diharapkan memperkuat ketersediaan amonia sebagai bahan baku utama produksi urea Pupuk Kaltim.

Rafli menambahkan bahwa revamping Ammonia Pabrik-2 mencakup pembaruan shift converter, ammonia converter, dan CO2 removal system, serta integrasi Distributed Control System (DCS).

Revamping ini juga diproyeksikan mendukung upaya dekarbonisasi Pupuk Kaltim melalui pengurangan emisi sekitar 110 ribu ton CO2 per tahun.

"Capaian ini akan menjadi landasan bagi kami untuk terus berinovasi. Tugas kami berikutnya adalah memastikan pabrik yang kini lebih efisien ini beroperasi secara andal, sehingga pasokan pupuk bagi petani tetap terpenuhi," katanya menambahkan.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026